Teks tersebut membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Beberapa poin utama yang diangkat adalah peluang seperti pasar potensial dunia, negara pengekspor dan tujuan investor, serta tantangan seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur yang belum siap.

1. Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 1
KebijakanRepublik Indonesia denganAsean
Opportunites and Challenges ASEAN
Economic Community of Indonesian’s
Economi
UntukMemenuhiTugas
MatakuliahHubunganInternasional
Pembina :
DR. Hermawan S.IP, M.SI
DisusunOleh :
Kelompok 7
Erlin Rakhmawati 115030101111038
RiskaPuji Lestari 115030101111065
JihanYulanda M 115030101111066
Intan Nanda S 115030101111084
KELAS D
Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Nopember 2013

2. Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 2
Kata Pengantar
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-
Nya lah penulis telah selesai mengerjakan tugas makalah ini. Tulisan ini disusun
untuk memenuhi tugas Hubungan Internasional yang merupakan bahan perkuliahan
Semester Ganjil tahun Akademik 2013/2014.
Penulis memberikan judul Opportunites and Challenges ASEAN Economic
Community of Indonesian’s Economi Dalam penyusunan tugas ini penulis merasa
kesulitan, dalam mencari referensi buku yang berkaitan dengan judul di atas. Tetapi,
bagi penulis kesulitan itu adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :
1. Bapak DR. Hermawan S.IP, M.SI sebagai dosen mata kuliah Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Teman-teman di kelas Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya.
3. Teman-Teman di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang khususnya kamar
B1.
Penulis berharap mudah-mudahan hasil kerja ini dapat memenuhi harapan
dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan
analisis teoritis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran
yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini bermanfaat
bagi penulis pada khususnya, dan pada umumnya bagi kita semua.
Malang, 23 Nopember 2013
Penulis

3. Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 3
Pendahuluan
Latar Belakang
Perkembangan ekonomi dunia saat ini semakin mengarah pada proses globalisasi
dan meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa. Berbagai
kesepakatan perdagangan antar negara maupun antar kawasan regional selama ini,
dalam usaha untuk menciptakan perdagangan internasional dan regional yang lebih
bebas dan terbuka. Kondisi global ini semakin meningkatkan persaingan, baik di
pasar domestik maupun pasar dunia. Fenomena globalisasi ini juga semakin
mendorong bangkitnya kesadaran regionalisasi dan integrasi ekonomi. (Istifadah,
2012)
Salah satu contoh regionalisasi dan integrasi adalah terbentuknya Komunitas
ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: ASEAN Security Community, ASEAN
Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community. Sebagai bagian dari salah
satu pilar komunitas ASEAN, AEC sendiri merupakan pondasi yang diharapkan
dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN
dan membuka peluang bagi negara-negara anggota. AEC diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi di ASEAN kearah yang lebih
signifikan. Negara ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,
Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam Laos, Myanmar dan Kamboja.
Terbentuknya AEC mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal ASEAN.
Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun
2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh
terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran
modal akan dikurangi hambatannya. Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada
dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara
anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas
nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini
berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari
mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang

4. (produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama
kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh
terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja
di ASEAN.
Manfaat dari peluang dan tantangan adanya AEC sejatinya akan diperoleh secara
optimal apabila syarat dasar proses integrasi ekonomi dapat tercapai, yaitu
kemampuan negara dan kesiapan infrastruktur dalam mempersiapkan diri menuju
proses berlangsungnya pasar tunggal AEC tersebut. Dari latar belakang tersebut
dengan melihat kondisi Indonesia yang dinilai banyak orang belum siap menghadapi
AEC penulis mengambil judul “Opportunites and Challenges ASEAN Economic
Community of Indonesian’s Economi”
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 4
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan dari
penulisan makalah ini, yaitu:
1. Apa Peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Mengahadapi
AEC 2015 ?
2. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk
Mengahadapi AEC 2015 ?
Tujuan
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka karya tulis ini bertujuan untuk :
1. Mendeskripsikan peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam
Mengahadapi AEC 2015
2. Mendeskripsikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk
Mengahadapi AEC 2015

5. Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 5
Pembahasan dan Hasil Analisis
A. Metode Analisis
Identifikasi dan analisis peluang dan tantangan perekonomian Indonesia dalam
menghadapi AEC yang akan diberlakukan efektif pada tahun 2015 dilakukan dengan
menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi
kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman
(threats) dari kesepakatan AEC. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal,
sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Identifikasi kekuatan
dan kelemahan digunakan sebagai dasar untuk menangkap peluang dan menghadapi
tantangan/ancaman dari dampak AEC.
B. Proses menuju AEC (ASEAN Economic Community)
Konflik diantara negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi”antara
Indonesia dan Malaysia, klaim territorial antara Malaysia dan Filipina mengenai
Sabah, serta terpisahnya Singapura dari federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh hal
itu, negara negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama yang
terealisasi dalam bentuk organisasi ASEAN hal ini bertujuan untuk meredakan rasa
saling curiga dan membangunan rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama
pembangunan kawasan. Pembentukan ASEAN ini diawali dengan diadakannya
pertemuan lima Menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Thailand pertemuan ini berlangsung di Bangkok pada bulan Agustus
1967 menghasilkan rancangan Joint Decralation, yang pada intinya mengatur tentang
kerjasama regional di kawasan tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani
deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai deklarasi Bangkok oleh wakil perdana menteri
merangkap menteri luar negeri Malaysia dan para menteri LN dari Indonesia,
Filipina, singapura dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada
tanggal 8 januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar
pada tanggal 23 juli 1997 dan Kamboja padatanggal 30 April 1999. (Bustami, 2009)

6. Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dikawasan Asia tenggara pada periode
1997-1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya
peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN Economic Community
merupakan konsep yang disunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali
Concord II) di Bali Bulan Oktober 2003. Keinginan bagi tujuan mengintegrasikan
perekonomian di kawasan ASEAN tampaknya semakin mantap sehingga ASEAN
pada KTT ke-12 Januari 2007, target tahun 2020 dipercepat menjadi tahun
2015. Tujuannya jelas, yaitu membuat ASEAN sebagai satu wilayah dimana barang,
jasa, investasi, tenaga kerja yang punya keahlian dapat lalu lalang secara bebas, dan
adanya aliran permodalan yang lebih bebas.
Selanjutnya para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi
yang mengesahkan suatu cetak biru untuk mewujudkan AEC (Declaration on the
ASEAN Economic Community Blueprint) pada bulan Nopember 2007. ASEAN
Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) tersebut berisi rencana kerja
strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 yang harus
diterapkan oleh negara anggota menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN.
AEC Blueprint tersebut menjadi pedoman untuk tiap negara anggota supaya
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 6
mengarah pada tujuan AEC 2015, yaitu :
a. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor
barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal).
b. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan
elemen peraturan kompetisi, perlindungan komsumen, hak atas kekayaan
intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse
c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui
pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration
(IAI).
d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global dengan pendekatan yang koheren
dalam hubungan ekonomi luar kawasan serta mendorong keikutsertaan dalam
jejaring produksi global (global supply network).

7. C. Peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Mengahadapi AEC
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 7
2015
1. Peluang
Manfaat integrasi Ekonomi
Kesediaan Indonesia bersama-sama negara ASEAN lainnya membentuk ASEAN
Economic Community (AEC) pada tahun 2015 didasarkan keyakinan atas manfaatnya
yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta
kawasan ASEAN. Intregasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui
pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi
dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan
ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.
Pasar Potensial Dunia
Perwujudan AEC di tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan
pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8%
dari penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Pada tahun 2008, jumlah
penduduk ASEAN sudah mencapai 583 juta orang (ASEAN Economic Community
Chartbook, 2009), dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan
usia mayoritas berada pada usia produktif. (Bustami, 2009)
Negara Pengekspor
Negara-negara dikawasan ASEAN dikenal sebagai negara pengekspor baik
produk berbasis sumber daya alam maupun berbagai produk elektronik. Dengan
meningkatnya harga komoditas internasional, sebagian besar negara ASEAN
mencatat surplus pada neraca transaksi berjalan prospek perekonomian yang baik
juga menyebabkan ASEAN menjadi tempat tujuan investasi (penanaman modal).
Negara Tujuan Investor
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara negara anggota
ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan

8. mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari negara Anggota ASEAN lainnya.
(Bustami, 2009)
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 8
Daya Saing
Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang
untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan
tariff dan non tariff yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang bebas akan
mendorong produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan
mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing
dengan produk-produk negara lainnya. Konsumen juga akan diuntungkan dengan
pilihan produk yang beragam dengan harga yang dapat dipilih juga.
Sektor Jasa yang Terbuka
Di bidang jasa ASEAN memiliki kondisi yang memungkinkan agar
pengembangan disektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Indonesia yang memiliki
jumlah penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup
besar.
Aliran Modal
Dari sisi penarikan modal asing, ASEAN sebaga kawasan dikenal sebagai tujuan
penanaman modal global. AEC membuka peluang bagi Indonesia untuk
memanfaatkan aliran modal yang masuk ke kawasan.
2. Tantangan
Laju Peningkatan Ekspor dan Impor
Persaingan yang terjadi tidak hanya didalam negeri tetapi persaingan dengan
negara sesame ASEAN dan negara diluar ASEAN seperti China dan India. Kinerja
ekspor selama periode 2004-2008 yang berada di urutan ke-4 setelah Singapura,
Malaysia dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia
merupakan tantngan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca

9. perdagangan Indonesia yang deficit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut.
(Bustami, 2009)
Laju Inflasi
Laju inflasi Indonesia yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara lain
di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih terkendala peningkatan daya saing
Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah. Populasi
Indonesia yang terbesar di ASEAN menjadi kendala dalam pemerstaan pendapatan.
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 9
Dampak Negative Arus Modal yang Lebih Bebas
Aliran modal yang bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi
aliran modal ke negara tetentu yang mana negara tersebut dianggap memiliki potensi
keuntungan lebih menarik.
Kesamaan Produk
Kesamaan jenis produk unggulan khususnya disektor pertanian, perikanan,
produk karet, produk berbasis kayu dan elektronik. Indonesia perlu melakukan
strategi peningkatan nilai tambah bagi produksi ekspornya sehingga mempunyai
karakteristik tersendiri dari produk negara kawasan.
Daya Saing SDM
Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan. Indonesia
harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik
dalam negeri maupun intra-ASEAN, hal ini digunakan untuk mencegah banjirnya
tenaga terampil dari luar. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena
memerlukan upaya secara menyeluruh dalam system pendidikan di Indonesia.
Kepentingan Nasional
Dalam rangka integrasi ekonomi kepentingan nasional merupakan hal yang utama
yang harus dimankan oleh negara anggota ASEAN. Apabila kepentingan kawasan
tidak sejalan dengan kepentingan nasional, maka kepentingan kawasan menjadi

10. prioritas kedua. Hal ini menjadi sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen
liberalisasi AEC blueprint.
Tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana
mengoptimalkan peluang tersebut. Bila Indonesia tidak melakukan persiapan yang
berarti maka Indonesia akan menjadi negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya.
ASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaan
perekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya dan
memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Kejayaan yang
dimaksud yaitu sebagai bangsa besar yang berpengaruh dan dihormati dunia karena
mampu memanfaatkan semangat globalisasi. Demikian diungkapkan Menteri
Perdagangan RI Gita Wirjawan saat memberikan sambutannya pada seminar
"Strategi Memenangkan Persaingan Pasar Dalam Negeri dan Menembus Pasar
ASEAN dalam Menyongsong ASEAN Economic Community 2015", hari ini (Jumat,
20/9), di Auditorium Kementerian Perdagangan. (Siaran Pers, 2013)
Ketua umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani S.
Motik menyatakan, “Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau
ASEAN Economic Community di tahun 2015 meletakkan perekonomian Indonesia di
persimpangan jalan. Di satu sisi, pemberlakuan MEA 2015 memunculkan
kekhawatiran di kalangan pengusaha Indonesia, terutama pengusaha yang skala
usahanya Mikro Kecil Menengah (UMKM) bahwa produk asing akan secara gencar
masuk ke dalam pasar dalam negeri dan berpotensi merebut pasar produk anak
bangsa. Dengan kondisi demikian, pemberlakuan MEA 2015 akan menjadikan
Indonesia hanya sebagai pasar berbagai produk impor”. Namun, lanjut Suryani, di
sisi lain MEA membuka peluang yang lebih besar dan lebih luas bagi produk
Indonesia untuk menguasai pasar ASEAN. Jika pengusaha Indonesia mampu
memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka MEA menawarkan
kesempatan berharga untuk menjadikan ekonomi Indonesia berjaya. (Siaran Pers,
2013)
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 10

11. D. Langkah Strategis Indonesia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi AEC
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 11
2015
Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia tentunya harus sesuai
dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar AEC Blueprint 2015 yang
mengharuskan setiap negara ASEAN wajib mereformasi semua unsur-unsur utama
yang menjadi sektor esensial dan syarat multak dalam rangka menghadapi
implementasi AEC 2015. Antara kawasan domestik dengan kawasan regional harus
dilakukan upaya-upaya yang memiliki korelasi yang sama dan upaya yang dilakukan
harus tersinkronisasi dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam kawasan domestik
mengacu terhadap syarat mutlak yang diajukan dalam internalisasi regional. Sehingga
dikatakan terpadu antar domestic dan regional dalam rangka menghadapi integrasi
ekonomi kawasan. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara
lain adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor potensial yang
startegis dan terkait dengan mekanisme yang telah ditentukan ASEAN dalam rangka
menciptakan pasar bebas dan basis produksi internasional. Langkah strategis tersebut
diantaranya (Sholeh, 2013) :
1) Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Daya saing merupakan salah satu aspek penting dalam menjadikan ASEAN
sebagai single market and production base, daya saing merupakan salah satu pilar
AEC 2015 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan regional dengan
daya saing tinggi di kawasan maupun di lingkungan intenasional. Hal ini pun
merupakan syarat bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk meningkat daya
saing ekonomi dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi AEC 2015.
(www.djmbp.esdm.go.id,)
2) Peningkatan Laju Ekspor
Ekspor nasional telah mengalami peningkatan diversifikasi sepanjang tahun pada
periode 2006- 2009, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuan
ekspor.Walaupun demikian, diversifikasi tujuan pasar ekspor dan produk ekspor tetap
perlu untuk terus ditingkatkan, karena hal ini akan memberikan fleksibilitas bagi

12. ekspor nasional jika terjadi guncangan permintaan di pasar tujuan ekspor ataupun
guncangan penawaran di dalam negeri. (www.bps.go.id,)
3) Reformasi Regulasi
Harmonisasi peraturan perundangan antar negara ASEAN merupakan salah satu
kebutuhan untuk dapat mendukung upaya penerapan penciptaan iklim usaha yang
kondusif bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil, makro dan menengah (UMKM).
Merujuk pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah pengembangan UMKM, maka
harmonisasi ini lebih terkait dengan tujuan untuk menyiapkan prakondisi bagi
tumbuhnya iklim usaha. Upaya harmonisasi ini dapat memberikan dampak yang
sangat luas, terutama bagi peningkatan kesempatan dan kesetaraan berusaha dalam
membentuk sistem ekonomi yang efisien (tidak hanya berbiaya tinggi) dan
demokratis, yang tercermin dari partisipasi lintas pelaku (stakeholders) serta
berkembangnya system kontrol sosial. (www.bps.go.id,) Upaya untuk mewujudkan
upaya harmonisasi ini, perlu disepakati dua aspek yang mendasar yaitu:
 Masalah hambatan terhadap arus barang dan jasa antar wilayah dapat disebabkan
oleh aturan, struktur usaha, jenis komiditi, rantai tata niaga dan struktur pasar,
sehingga harmonisasi peraturan perdagangan hanya merupakan salah satu
alternative penyelesaian masalah,
 harmonisasi tidak berarti penyamarataan peraturan perdagangan antar wilayah.
Dengan demikian, upaya harmonisasi perlu dilakukan secara fokus melalui
pertimbangan keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat di setia daerah. (
dalam Kemendag RI, 2009:31)
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 12
4) Perbaikan Infrastruktur
Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain:
 Memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yang
berlubang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsor
dalam waktu singkat
 Membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluas
kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang selama ini menjadi
pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan

13.  Meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi.
Logistik juga merupakan bagian terpenting dari infrastruktur dalam kaitannya
dengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan pada khususnya.
Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalan
raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat
pemasaran, sangat penting, Tanpa kelancaran logistik, proses produksi dan
perdagangan dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat
terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan, yang jelas, daya saing juga
sangat ditentukan oleh kecepatan barang masuk dan keluar. Begitu pentingnya
logistik membuat sektor ini menjadi yang pertama yang akan diintegrasikan.di dalam
proses pelaksanaan ASEAN economic community 2015. (dalam Outlook BI, 2009:62)
5) Reformasi Iklim Investasi
Dalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia harus mempersiapkan
diri dengan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi,
menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan,
dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Salah satu langkah kongkrit yang terus
dilakukan oleh Indonesia dengan disahkannya UU PMA No. 25 Tahun 2007 tentang
penanaman modal (menggantikan UU No.1 Tahun 1967 yang telah diubah menjadi
UU No.11 Tahun 1970). (Kadin : 2007) Dalam UU No.25 Tahun 2007 ini dapat
dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan
koordinasi, fasilitas dan hak kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor
yang menjadi perhatian utama investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan
investasi dari sisi pengusaha/investor. Ada beberapa diantara aspek-aspek tersebut
yang selama ini merupakan masalah serius yang dihadapi pengusaha / investor. Oleh
karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di
Indonesia. (www.kadin.or.id, )
6) Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah
Penguatan kelembagaan hukum harus ditingkatkan terutama dalam hal
independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika dan
profesionalisme aparatur di bidang hukum, agar dapat mendorong berlakunya sistem
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 13

14. peradilan yang transparan. Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak
hukum terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang
memadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensi
koruptif akan dapat diminimalkan. Budaya taat hukum, baik di lingkungan aparatur
penegak hukum maupun penyelenggara negara serta masyarakat secara umum
melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada aparatur
penegak hukum serta masyarakat, juga ditingkatkan. (dalam The Kian, 2003, 38(3):
hal. 331-342)
7) Pemberdayaan UMKM
UMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam
pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh
politisi dalam menarik simpati massa. Para akademisi dan LSM juga banyak
mendiskusikannya dalam forum-forum seminar, namun jarang sekali yang melakukan
upaya Riil sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan UMKM. Sebagai
poros kebangkitan perekonomian nasional, UMKM tenyata bukan sektor usaha yang
tanpa masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak
masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya.
(dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:62-63)
8) Pengembangan Pusat UMKM Berbasis Website
Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk
menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala
bentuknya, melalui pemanfaatan teknologi informasi ini. Perusahaan makro, kecil
maupun menengah dapat memasuki pasar global. Pemanfaatan teknologi informasi
dalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi
perusahaan kecil dapat memberikan fleksibelitas dalam produksi, memungkinkan
pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak,
mengirimkan dan menerima penwaran secara cepat dan hemat, serta mendukung
transaksi cepat tanpa kertas. Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 14

15. melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang ekspor sangat
mungkin. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:69-72)
9) Penguatan Ketahanan Ekonomi
Kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil,
dengan tetap memperhatikan kestabilan sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan
erbankan tidak hanya fokus kepada upaya menopang industri perbankan, tetapi juga
mendukung stabilitas makroekonomi dan menopang aktivitas perekonomian. Dalam
perspektif yang lebih luas, koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor
rill akan terus ditingkatkan guna menciptkan fondasi yang kokoh bagi pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ke depan. (dalam Outlook BI,
2009:54) Kebijakan perbankan diarahkan untuk memperkuat ketahanan perbankan
sekaligus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, serta mendorong pendalaman
pasar keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung
penciptaan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan efektivitas transmisi
kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia 2010 diarahkan untuk
mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan 5%+1% dengan tetap memperhatikan
stabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi momentum pertumbuhan ekonomi.
(dalam Outlook BI, 2008:33)
10) Peningkatan Partisipasi Semua Unsur Negara
Peningkatan pemahaman akan memungkinkan proses persiapan tidak hanya
dilakukan oleh pihak pemegang otoritas terkait, tetapi juga bersama-sama dengan
segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Efek negatif dari integrasi yang
mungkin terjadi dalam jangka pendek harus secara jelas dikomunikasikan pada
sektor-sektor yang terpengaruh untuk membantu persiapan mereka melalui pelatihan
ulang, peningkatan ketrampilan, peralihan peralihan perlahan kepekerjaan lain.
Adanya konsultasi yang intensif dengan kelompok yang terpengaruh dapat
menghindari reaksi yang tidak diinginkan. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:70)
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 15

16. Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 16
E. Kebijakan Industri Nasional untuk Menyongsong AEC 2015
Dalam menghadapi pasar tunggal di ASEAN tahun 2015 nanti, orientasi
kebijakan industri nasional harus berubah,tidak lagi berorietasi jangka pendek seperti
memberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarik minat investor,
khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yakni meningkatkan daya saing
industri nasional, dengan atau tanpa investor asing. Berikut ini adalah beberapa
Kebijakan Penting yang Berorientasi Daya Saing (T.H. Tambunan, 2013) :
1) Pengembangan Kawasan Industri
Kebijakan industri yang mendukung/ mempercepat pengembangan kawasan
industry sangat diperlukan, karena kawasan industri atau dalam sebutan lainnya,
sentra atau klaster, merupakan, paling tidak secara teori, factor pertumbuhan industri
paling efektif yang antara lain disebabkan oleh adanya ‘efisiensi aglomerasi’.
2) Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Inovasi
Untuk bisa unggul di dalam persaingan global sekarang ini dan terutama di masa
depan, kemampuan teknologi dan inovasi (dalam produk maupun produksi)
merupakan suatu keharusan.
3) Hilirisasi Industri
Diperlukan kebijakan industri yang mendukung hilirisasi industri di dalam negeri,
baik hilirisasi industri ekspor maupun hilirisasi industri impor, yang pertama itu
diperlukan agar Indonesia dapat menikmati lebih besar nilai tambah dari ekspor, atau
agar dapat memberikan lebih besar nilai tambah bagi ekspor Indonesia, mengingat
masih besarnya porsi ekspor bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah dalam
struktur ekspor nasional.
4) Peningkatan Standarisasi Produk Industri
Standardisasi produk menjadi salah satu keharusan. Akan semakin sulit barang
Indonesia masuk ke negara-negara lain jika tidak memenuhi standar-standar
regional/global yang berlaku. Langkah-langkah praktis yang diperlukan dari
Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan produk Indonesia yang memenuhi
Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah antara lain: pendampingan, bantuan teknis,

17. akses ke informasi, pelatihan, bantuan pendanaan, dan upaya-upaya lainnya agar
mempermudah khususnya UMKM mendapatkan sertifikasi yang berkaitan dengan
standardisasi, termasuk akses ke lanoratorium standardisasi dengan biaya yang
terjangkau.
5) Modernisasi Pabrik-pabrik
Banyak komoditi atau barang industri yang mana sebenarnya Indonesia
mempunyai keunggulan atas negara-negara lain karena antara lain bahan baku
berlimpah dan potensi sumber daya manusia (SDM) sangat banyak. Namun dalam
beberapa dekade terakhir ini Indonesia cenderung semakin merosot daya saingnya
untuk tiga kelompok industri tersebut yang dapat dilihat jelas dengan semakin besar
impor Indonesia untuk ketiga produk itu.Salah satu penyebabnya adalah sebagian
besar pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri sudah sangat tua dengan mesin-mesin
yang sudah seharusnya diganti dengan mesin-mesin baru.
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 17
F. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia
Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan
rencana strategis pemerintah untuk menghadapi AEC, antara lain (sholeh, 2013):
1. Penguatan Daya Saing Ekonomi
Pada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan
perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada
pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak
MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreaking
sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total
nilai investasi Rp 499,5 triliun yang terdiri dari nilai investasi untuk sektor riil
Rp357,8 triliun (56 proyek) dan infrastruktur Rp 141,7 triliun (38 proyek), yang akan
dibiayai oleh Pemerintah senilai Rp 71,6 triliun (24 proyek), BUMN senilai Rp 131,0
triliun (24 proyek), swasta senilai Rp 168,6 trilliun (38 proyek) dan melalui
Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp 128,3 triliun (8 proyek). (dalam
Bappenas RI Buku II, 2012:27)

18. Hasilnya, Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh 6,5%, lebih tinggi
dari tahun sebelumnya (6,2%) dengan investasi dan industri pengolahan sebagai
penggeraknya. Neraca pembayaran mencatat surplus baik pada neraca transaksi
berjalan maupun neraca modal dan finansial. Cadangan devisa meningkat menjadi
USD 110,1 miliar. Stabilitas ekonomi tahun 2011 tetap terjaga. Nilai tukar rupiah
kembali menguat dan kembali stabil setelah melemah oleh kekuatiran terhadap imbas
krisis utang Eropa pada bulan September dan Oktober 2011. Laju inflasi tahun 2011
terkendali sebesar 3,8%. (dalam Bappenas RI, 2012:27)
2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)
Program ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kampanye dan ajakan
dalam menggunakan produk-produk dalam negeri, antara lain adalah: ACI (Aku
Cinta Indonesia). Program ini merupakan salah satu gerakan ‘Nation Branding’ yang
merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres
No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementrian
Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk
kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti
busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag
RI : 2009:17)
3. Penguatan Sektor UMKM
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin
telah mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah ‘Pameran Koperasi dan
UKM Festival’ pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara yang
diselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini
bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan
juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam
mengembangkan usaha kecil serta menengah.
Dari segi pendanaan sendiri, pemerintah telah mensosialisasikan dan menjalankan
program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemberlakuan program KUR merupakan
tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada
tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 18

19. Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan,
Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri
Perindustrian,
Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi
Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN,
Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian
Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank
Indonesia. (www.depkop.go.id, diakses pada 16 Maret 2013) Hasil pelaksanaan
program-program terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2011 antara
lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 29,0 triliun untuk lebih dari
1,9 juta UMKM dan koperasi, dengan rata-rata kredit pembiayaan sebesar Rp. 15,12
juta. Tingkat pengembalian KUR cukup baik dengan kredit macet hanya sebesar
2,1%. Volume penyaluran KUR tersebut dapat dicapai dengan dukungan dana
penjaminan kredit secara penuh pada tahun 2011. (dalam Bappenas RI Buku II,
2012:32)
4. Perbaikan Infrastruktur
Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010
telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti
prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi
udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan:
Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi
Pembangunan prasarana jalan telah menghasilkan capaian preservasi jalan
nasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatan
kapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada lintas utama
yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas selatan Kalimantan, lintas barat
Sulawesi, dan lintas lainnya di Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Selain itu,
bidang transportasi laut melaksanakan Pemasangan sistem National Single Window
di pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok,
dan Belawan. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:4)
Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 19

20. Untuk pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010 telah dicapai
diantaranya:
a. Penyediaan layanan pos di 2.363 kantor pos cabang luar kota (kpclk)
b. Beroperasinya akses telekomunikasi di 27.670 desa dan Pusat Layanan Internet
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 20
Kecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatan
c. Dimulainya pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di Medan,
Surabaya, Balikpapan, dan Makassar
d. Pembangunan 15 Desa Informasi
e. Beroperasinya pemancar TVRI di 30 lokasi (on air)
f. Fembangunan pemancar TV digital di Jakarta, Surabaya, dan Batam
g. G dimulainya penyediaan jasa akses internet melalui community access point di
222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Banten
h. Meningkatnya teledensitas total akses telekomunikasi menjadi 95,47%
(Q3/2010). Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai : (a) penyediaan layanan
pos PSO di 2.515 kcplk; (b) penyelesaianpenyediaan jasa akses telekomunikasi
dan internet di 33.187 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan;
(c) penyelesaian pembentukan dan dimulainya pemanfaatan Information and
Communications Technology (ICT) Fund; (d) selesainya pembangunan jaringan
backbone serat optik link Mataram-Kupang; (e) pengesahan RPP UU No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (f) penyelesaian
penyusunan Rencana Induk (Master Plan) e-Government Nasional; serta (g)
selesainya pengembangan sistem e-pendidikan di 240 sekolah di provinsi DIY
sehingga menjadi 350 dari target 500 sekolah. (dalam Bappenas RI Buku I,
2011:6)
Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik
Untuk mendukung kemandirian energi dan memenuhi pasokan listrik nasional,
selama tahun 2010 telah dibangun jaringan transmisi tenaga listrik dengan total
panjang 38.825 kms. Disamping itu terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar
127 MW, sehingga secara total, kapasitas terpasang pembangkit energi panas bumi
menjadi 1.189 MW, dan kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan menjadi 32.864

21. MW. Upaya tersebut menambah peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sebesar
67,20% dan rasio listrik perdesaan menjadi 92,5%. Pemerintah juga telah melakukan
pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di kota Tarakan, Depok,
Bekasi dan Sidoarjo. (dalam Bappenas Ri BUku I, 2011:7)
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur
pendidikan, Guna mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun, Pemerintah menaikkan satuan biaya program BOS pada jenjang
SD/MI/Salafiyah Ula dari Rp 397 ribu (kabupaten) dan Rp 400 ribu (kota) pada
periode 2009-2011 menjadi Rp 580 ribu/siswa/tahun pada tahun 2012, yang
mencakup 31,32 juta siswa. Adapun pada jenjang SMP/MTs/Salafiyah Wustha satuan
biaya dinaikkan dari Rp 570 ribu (kabupaten) dan Rp 575 ribu (kota) menjadi Rp 710
ribu/siswa/tahun, yang mencakup 13,38 juta siswa. Selain itu, dalam rangka
memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana
dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak
berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar
173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalam
Bappenas RI Buku I, 2011:36)
6. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan
Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka
panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap
Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang
dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Selama tahun 2011, KPK
telah melakukan strategi peningkatan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan TPK dengan instansi terkait, melakukan 447 kegiatan supervisi terhadap
perkara TPK yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui pelaksanaan
gelar perkara, analisis perkara dan pelimpahan perkara ke Kepolisian dan Kejaksaan
serta meminta informasi tentang perkembangan penanganan perkara TPK kepada
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 21

22. Kepolisian dan Kejaksaan melalui permintaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
(SPDP). (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:21)
Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 22

23. Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 23
Penutup
Kesimpulan
ASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaan
perekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya dan
memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Pengusaha Indonesia
harus mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Disamping
itu orientasi kebijakan industri nasional harus berubah,tidak lagi berorietasi jangka
pendek seperti memberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarik
minat investor, khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yakni
meningkatkan daya saing industri nasional, dengan atau tanpa investor asing.
Saran
Diperlukan sosialisasi yang lebih luas tentang ASEAN Economic Community
2015 kepada masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan perhatian masyarakat serta
pengetahuan tentang AEC ini merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seluruh
masyarakat bukan hanya jajaran pejabat pemerintahan saja mengingat pelaksanaan
ASEAN Economic Communit yang semakin dekat. Diperlukan kedisiplinan dari
pihak pemerintah terutama dalam rangka mempersiapkan realisasi adanya AEC 2015
mendapatkan banyak tanggapan akan berpengaruh negative terhadap Indonesia.
Dismaping itu IPTEK juga merupakan salah satu modal utama masyarakat dalam
menghadapi modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu IPTEK seharsnya juga
mendpatkan perhatian khusus dari pemerintaha sebagai bagian dari strategi Indonesia
menghadapi AEC 2015

24. Hubunga
H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a l
Page 24
Daftar Pustaka
T.H Tambunan, Tulus. 2013. Kebijakan Industri dalam menyongsong ME-ASEAN
2015.
Departement for Business and Diplomatic Studies. Parpol dan Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015. No.8. Mei 2013
Siaran Pers.2013. Peningkatan Daya Saing Kunci Kesuksesan MEA 2015. 5
September 2013. Jakarta
H, Dhenny dan Pazli.2013. Peluang dan tantangan Indonesia dalam Keikutsertaan
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Sholeh.2013. Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC (ASEAN Aconomic
Community) 2015. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. 1(2):509-522
Bustami, Gusmardi. 2009. Menuju ASEAN Aconomic Community 2015
Kurniati, Kiki. 2011. Implementasi AEC Blueprint di Indonesia menuju
Terwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Karya Tulis
Ilmiah Mahasiswa Universitas Jambi