LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan strategisnya. LAKIP disusun secara sistematik dan periodik untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja kepada pemangku kepentingan.

1. Irma Setyawati
143111307
Dosen: Yayan Andrian, S.Ag.,M.Ed.MGMT

2. LAKIP (Laporan Akuntibilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) adalah Dokumen yang berisi gambaran
perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi pemerintah, disusun dan disampaikan secara
sistematik, melembaga dan periodik.

3. Prinsip
penyusunan
LAKIP
1.prinsip lingkup
pertanggungjaw
aban
2.prinsip prioritas
3.prinsip manfaat
Tujuan LAKIP
1. pertanggungjawaban dari unit yang rendah ke
unit kerja yang lebih tinggi atau dari bawahan
ke atasan
2. pengambilan keputusan dan pelaksanaan
perubahan kearah kebaikan dalam mencapai
kehematan, efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta
ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku
3. perbaikan dalam perencanaan khususnya
perencanaan jangka menengah

4. Fungsi LAKIP
a) Umpan balik untuk
pengambilan keputusan
pihak-pihak terkait.
b) Media hubungan kerja
organisasi.
c) Media akuntabilitas (Wujud
tertulis pertanggungjawaban
kepada pemberi
amanah/mandat).
d) Media informasi dan
keterbukaan.
e) Alat Perbaikan Kinerja
akuntabilitas.
b. Umpan balik untuk
peningkatan kinerja
instansi pemerintah.
c. Mengetahui dan menilai
keberhasilan dan
kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan
tunggung jawab instansi.
d. Mendorong instansi
pemerintah untuk
menyelenggarakan tugas
umum pemerintah dan
pembangunan secara baik.
e. Menjadi instansi
pemerintah yang akuntabel
sehingga dapat beroperasi
secara baik

5. Yang perlu diungkapkan dalam LAKIP
meliputi:
1. Indikator kinerja yang dipakai beserta
penjelasannya
2. pengukuran kinerja instansi pemerintah
3. evaluasi kinerja
Evaluasi dapat dilakukan
melalui dua tahap:
1.Evaluasi kinerja kegiatan
2.Evaluasi kinerja sasaran

6. Ikhtisar eksekutif ringkasan secara keseluruhan dari isi laporan
yang memuat tentang tujuan, sasaran,
program dan kegiatan beserta targetnya
Pendahuluan (Bab
I)
penjelasan tentang hal-hal yang umum,
tentang instansi yang bersangkutan beserta
uraian singkat tugas dan fungsi dari instansi
yang besangkutan
Rencana stratejik
(Bab II)
rencana stratejik dati instansi yang
bersangukutan
Rencana kinerja
(Bab III)
rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun
yang bersangkutan, yang berisi tentang
indikator kinerja sasaran, program kegiatan
serta rencana capaiannya
FORMAT LAKIP

7. Akuntabilitas
kinerja (Bab IV )
hasil dari pengukuran kinerja, kegiatan dan
sasaran, evaluasi serta analisis kinerja yang
menggambarkan keberhasilan & kendala-
kendala yang dihadapi
Penutup tinjauan secara umum tentang keberhasilan
dan kegagalan, permasalahan dan kendala
utama yang berkaitan dengan kinerja instansi
yang bersangkutan & strategi pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan pada tahun-
tahun mendatang
lampiran-
lampiran
penjelasan lebih lanjut, perhitungan-
perhitungan, gambar dan aspek pendukung

8. LAKIP dibuat secara tertulis dan disampaikan
kepada atasan masing-masing dalam waktu
sebagai berikut:
Untuk tinggkat eseon I dan II Pusat dan Daerah
selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Untuk tinggat daerah:
1. KUA, MIM, MTsN menyampaikan ke Kandepag
paling lambat 2 minggu setelah tahun anggaran
berakhir.
2. Kandepag dan MAN menyampaikan ke Kanwil
paling lambat 3 minggu setelah tahun anggaran
berakhir.

9. Laporan akuntabilitas kinerja Biro dan Pusat Sekretaris
Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat
Inspektorat Jenderal dan Inspektur
Inspektur
Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat
Direktorat Jenderal dan Direktorat
Direktur
Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat
Balitbang dan Diklat, Puslitbang dan Pusdiklat
Kepala
Balitbang dan
Diklat
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat
Jenderal, Inpektorat Jenderal Direktorat Jenderal
dan Balitbang dan Dilklat
Menteri Agama
Mekanisme penyampaian
LAKIP
Tingkat Pusat

10. Laporan akuntabilitas kinerja KUA, MTsN dan
MIN
Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota
Laporan akuntabilitas kinerja Departemen
Agama Kabupaten/Kota dan MAN
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi
Laporan akuntabilitas kinerja Departemen
Agama Provinsi
Sekretaris Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Universitas Islam
Negeri, Institut Agama Islam Negeri dan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Direktur Jenderal Pendidikan
Islam dengan tembusan
Kepala Sekretaris Jenderal
Laporan akuntabilitas kinerja Sekolah Tinggi
Agama Kristen Negeri
Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat dengan
tembusan kepada Sekretaris
Jenderal. Begitupun agama
Hindu, dan Budha
Laporan akuntabilitas kinerja Balai Kepala Balitbang dan Diklat
Mekanisme penyampaian
LAKIP
Tingkat Daerah

12. KASUS
1. Menurut kalian seberapa penting laporan
akuntabilitas pada suatu organisasi atau
instansi pemerintah?
2. Menurut kalian masih perlukah sosialisasi
penyusunan LAKIP dilakukan kembali?
3. Menurut kalian sudah efektif dan efisienkah
LAKIP di instansi atau organisasi pemerintah
di Indonesia pada masa kini?