SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN & KESEHATAN
KERJA (SMK3) PP 50 TAHUN 2012
By Johnnedy Gumanti, ST.,MSi
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
1. K3 masihbelummendapatkan perhatianyang memadai semuapihak
2. Kecelakaan kerjayang terjadi relative masihtinggi
3. Pelaksanaan pengawasan K3 masihbersifat parsialdan belum menyentuhaspek
manajemen
4. Relatif rendahnyakomitment pimpinanperusahaandalamhal K3
5. Kualitas tenagakerjaberkorelasidengan kesadaran atas K3
6. Tuntutanglobaldalamperlindungan tenaga kerjayangditerapkan olehkomunitas
perlindungan hak buruh internasional
7. DesakanLSM internasional dalamhal hak tenagakerjauntukmendapatkan
perlindungan
K3 masih belum mendapatkan
perhatian yang
memadai semua pihak:
8. Masalah K3 masihbelummenjadi prioritasprogram
9. Tidakada yang mengangkat masalahK3 menjadi issue nasional baiksecarapolitis
maupun sosial
10. Masalahkecelakaan kerjamasihdilihat dari aspekekonomi,dan tidakpernahdilihat
dari pendekatanmoral
11. Tenagakerjamasihditempatkan sebagai faktorproduksi dalamperusahaan, belum
dirtempatkan sebagai mitrausaha
12. Alokasi anggaran perusahaan untukmasalahK3 relatif kecil
4
LATAR BELAKANG
Kita bekerja dalam industri dengan resiko tinggi dan insiden terus
terjadi………
BP Texas City
Buncefiel
Bitumen Depot
Explosion at Marine Terminal
Train Derailment,
Major Spill
OklahomaTank
Fire
5
ESKALASI KORBAN INSIDEN ADALAH AKIBAT DARI BURUKNYA
PERHATIAN TERHADAP TINDAKAN YANG UNSAFE DAN NEAR MISS
1
Fatal
30
Major
(LWCs dan RWCs)
300
Recordable Injuries
3,000
Near Misses or First aid
30,000 Hazards
• Unsafe Acts
• Employee-Created Unsafe Conditions
Tragedi kebakaran Fin-
Fan di FOC-1 Cilacap, 4
orang korban meninggal
(semua pekerja
pemeliharaan). Terjadi
pada tanggal 9 Maret 2008
Tragedi kebakaran Wax
Plant di UP.V, bulan
Agustus 2006
Tragedi kebakaran 7 bh
Tanki di UP.IV, bulan 24
Oktober 1995
Tangan terputus
oleh sebuah
Mincer
Crane terbalik di
Teluk BPP
Kaki tersiram steam
pada T/A 2006
Tangan terbakar
terkena ledakan
charger HP
Sejarah Kebijakan SMK3
• Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara
eksplisit merupakan pelaksanaan K3
secara sistem
• SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui
Permenaker No. 05/Men/1996
• Di Internasional perkembangan sistem
manajemen K3 mulai berkembang
melalui ILO Guidline Tahun 2001
• Ohsas dikembangkan pada tahun 2001
• SMK3 ditegaskan kembali dalam UU
13 tahun 2003 pasal 87
• Dan mengamanatkan pedoman
penerapan melalui Peraturan
Pemerintah No. 50 Tahun 2012
tentang Penerapan SMK3 (12 April
2012)
Pengakuan Institusi Internasional
Source : www.irca.org
Pasal 27 (2)
UUD 1945
Undang-undang
13 Thn 2003
Pasal 86 Pasal 87
• UU No.1/1970 PP 50 Tahun 2012
ttg Penerapan
SMK3
Sanksi
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
(2) Ketentuanmengenai penerapansistem
manajemenkeselamatandankesehatan
kerjasebagaimanadimaksudpada ayat
(1) diatur denganPeraturan Pemerintah
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
(1) Setiap perusahaan wajib
menerapkansistemmanajemen
keselamatandan kesehatankerja
yangterintegrasi dengansistem
manajemenperusahaan
Pasal 87
UU No.13/2003
PP NO. 50 TAHUN 2012
Tanggal 12 April 2012
• 22 Pasal
• Lampiran 1 ttg Pedoman
Penerapan SMK3
• Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian
Penerapan SMK3
• Lampiran 3 ttg Laporan audit
SMK3
Pengertian
Pasal 1
• SMK3
bagian dari sistem manajemen
perusahaan secara keseluruhan
dalam rangka pengendalian risiko
yang berkaitan dengan kegiatan
kerja guna terciptanya tempat kerja
yang aman, efisien dan produktif.
Pengertian
Pasal 1
• K3
segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja melalui
upaya pencegahan kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja
Pengertian
Pasal 1
• Audit SMK3
pemeriksaan secara sistematis dan
independen terhadap pemenuhan
kriteria yang telah ditetapkan untuk
mengukur suatu hasil kegiatan
yang telah direncanakan dan
dilaksanakan dalam penerapan
SMK3 di perusahaan.
TUJUAN PENERAPAN SMK3
Pasal 2
a. meningkatkan efektifitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang
terencana, terukur, terstruktur, dan
terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman, dan efisien untuk mendorong
produktivitas.
• Wajib bagi perusahaan:
– mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau
– mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (high risk).
• Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Dalam menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan
perUU, konvensi atau standar internasional
Pasal 5
Komitmen
Organisasi K3
P2K3
Panitia
Pembina K3
UU No.1/1970
Ketua
(Pengurus/Pengusaha)
Sekretaris
(Ahli K3 Umum)
Anggota
(Perwakilan Pekerja)
Permenaker
04/MEN/1987
Permenaker
02/MEN/1992
Disnaker
Setempat
Penanggung Jawab K3
Ahli K3 Umum
Dokter
Perusahaan
Regu Kebakaran
Operator Pesawat
UapOperator Pesawat
Angkat & Angkut
Paramedis
Permenaker 02/MEN/1992
Permenaker 01/MEN/1976
Kepmenaker 186/MEN/1999
Permenaker 01/MEN/1988
Permenaker
01/MEN/1989
Permenaker 01/MEN/1979
Sanksi Administratif
Pasal 190 UU No 13
Tahun 2003
(1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi
administratif
(2) Sanksi administratif berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi;
h. pencabutan ijin.
MANFAAT
Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja.
• Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang
K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka
meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan
SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan
5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya
saing perusahaan
6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3
yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan
7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan
8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan
9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan
10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3
• Bagi Pemerintah:
1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3
2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum
internasional
3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan
produktifitas kerja/nasional
4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan
Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

More Related Content

What's hot

SNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
SNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat KerjaSNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
SNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
Muhamad Imam Khairy
 
Safety induction
Safety inductionSafety induction
Safety induction
rindhamareta
 
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia BerbahayaPengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
AliHafid3
 
Interpretasi Kriteria Audit SMK3
Interpretasi Kriteria Audit SMK3Interpretasi Kriteria Audit SMK3
Interpretasi Kriteria Audit SMK3
Al Marson
 
Peraturan dan perundangan k3
Peraturan dan perundangan k3Peraturan dan perundangan k3
Peraturan dan perundangan k3Latif Wrstiawan
 
Dasar k3
Dasar k3Dasar k3
Dasar k3
Herry Prakoso
 
Rambu K3
Rambu K3Rambu K3
Rambu K3
Al Marson
 
PPT K3.pptx
PPT K3.pptxPPT K3.pptx
PPT K3.pptx
diansuradi
 
Materi Alat Pelindung Diri (APD)
Materi Alat Pelindung Diri (APD)Materi Alat Pelindung Diri (APD)
Materi Alat Pelindung Diri (APD)
Erwan Kurnia Pratama
 
Katalog Safety Poster - Agustus 2015
Katalog Safety Poster - Agustus 2015Katalog Safety Poster - Agustus 2015
Katalog Safety Poster - Agustus 2015
PT Safety Sign Indonesia
 
Meeting P2K3 28-03-23.pdf
Meeting P2K3 28-03-23.pdfMeeting P2K3 28-03-23.pdf
Meeting P2K3 28-03-23.pdf
SintaMarlina3
 
Emergency response plan latest april 2014
Emergency response plan latest april 2014Emergency response plan latest april 2014
Emergency response plan latest april 2014
Yoga Firmansyah
 
Manual handling K3
Manual handling K3Manual handling K3
Manual handling K3
Mirza Crizta
 
Form HIRADC (2).docx
Form HIRADC (2).docxForm HIRADC (2).docx
Form HIRADC (2).docx
DangkosAja
 
Pengantar k3
Pengantar k3 Pengantar k3
Pengantar k3
Rossa Rossa
 
P2K3
P2K3P2K3
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
AdityaKurniawan95
 
Contoh construction safety plan
Contoh construction safety planContoh construction safety plan
Contoh construction safety plan
Eddhy Violent
 
Syarat pembentukan P2K3
Syarat pembentukan  P2K3Syarat pembentukan  P2K3
Syarat pembentukan P2K3Herry Prakoso
 

What's hot (20)

p2k3 training
p2k3 trainingp2k3 training
p2k3 training
 
SNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
SNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat KerjaSNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
SNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
 
Safety induction
Safety inductionSafety induction
Safety induction
 
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia BerbahayaPengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
 
Interpretasi Kriteria Audit SMK3
Interpretasi Kriteria Audit SMK3Interpretasi Kriteria Audit SMK3
Interpretasi Kriteria Audit SMK3
 
Peraturan dan perundangan k3
Peraturan dan perundangan k3Peraturan dan perundangan k3
Peraturan dan perundangan k3
 
Dasar k3
Dasar k3Dasar k3
Dasar k3
 
Rambu K3
Rambu K3Rambu K3
Rambu K3
 
PPT K3.pptx
PPT K3.pptxPPT K3.pptx
PPT K3.pptx
 
Materi Alat Pelindung Diri (APD)
Materi Alat Pelindung Diri (APD)Materi Alat Pelindung Diri (APD)
Materi Alat Pelindung Diri (APD)
 
Katalog Safety Poster - Agustus 2015
Katalog Safety Poster - Agustus 2015Katalog Safety Poster - Agustus 2015
Katalog Safety Poster - Agustus 2015
 
Meeting P2K3 28-03-23.pdf
Meeting P2K3 28-03-23.pdfMeeting P2K3 28-03-23.pdf
Meeting P2K3 28-03-23.pdf
 
Emergency response plan latest april 2014
Emergency response plan latest april 2014Emergency response plan latest april 2014
Emergency response plan latest april 2014
 
Manual handling K3
Manual handling K3Manual handling K3
Manual handling K3
 
Form HIRADC (2).docx
Form HIRADC (2).docxForm HIRADC (2).docx
Form HIRADC (2).docx
 
Pengantar k3
Pengantar k3 Pengantar k3
Pengantar k3
 
P2K3
P2K3P2K3
P2K3
 
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
 
Contoh construction safety plan
Contoh construction safety planContoh construction safety plan
Contoh construction safety plan
 
Syarat pembentukan P2K3
Syarat pembentukan  P2K3Syarat pembentukan  P2K3
Syarat pembentukan P2K3
 

Similar to Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

1. IMPLEMANTASI SMK3 (Sistesm Manajemen K3)
1. IMPLEMANTASI SMK3 (Sistesm Manajemen K3)1. IMPLEMANTASI SMK3 (Sistesm Manajemen K3)
1. IMPLEMANTASI SMK3 (Sistesm Manajemen K3)
AgungBabo
 
1. IMPLEMANTASI SMK3.pptx
1. IMPLEMANTASI SMK3.pptx1. IMPLEMANTASI SMK3.pptx
1. IMPLEMANTASI SMK3.pptx
ElyasArrochmanWahid1
 
Auditor Sistem Manajemen Kesehatan Kerja
Auditor Sistem Manajemen Kesehatan KerjaAuditor Sistem Manajemen Kesehatan Kerja
Auditor Sistem Manajemen Kesehatan Kerja
BrigithaEldaEdistaHa
 
Sistem SMK3 (Bimtek).ppt
Sistem SMK3 (Bimtek).pptSistem SMK3 (Bimtek).ppt
Sistem SMK3 (Bimtek).ppt
AdityaKurniawan95
 
Bagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.ppt
Bagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.pptBagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.ppt
Bagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.ppt
putrimandansari
 
Materi12-smk3 dengan penjelasan yang cukup.pdf
Materi12-smk3 dengan penjelasan yang cukup.pdfMateri12-smk3 dengan penjelasan yang cukup.pdf
Materi12-smk3 dengan penjelasan yang cukup.pdf
baronascarhafid
 
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
frenkytanzil5
 
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
fitriahariwibawati
 
Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7
Basiroh M.Kom
 
Bahan-Presentasi-Dir-PNK3-di-UGM-24-Okt-2018-2.ppt
Bahan-Presentasi-Dir-PNK3-di-UGM-24-Okt-2018-2.pptBahan-Presentasi-Dir-PNK3-di-UGM-24-Okt-2018-2.ppt
Bahan-Presentasi-Dir-PNK3-di-UGM-24-Okt-2018-2.ppt
anangkuniawan
 
PPT Pertemuan 3.pptx
PPT Pertemuan 3.pptxPPT Pertemuan 3.pptx
PPT Pertemuan 3.pptx
Lutfi419753
 
Makalah daru
Makalah daruMakalah daru
Makalah daru
andrianikamila
 
4A_REVIEW Peraturan Pe-UU-an K3.ppt
4A_REVIEW Peraturan Pe-UU-an K3.ppt4A_REVIEW Peraturan Pe-UU-an K3.ppt
4A_REVIEW Peraturan Pe-UU-an K3.ppt
ssuser51b7d3
 
Peraturan Perundangan K3 Peraturan Perundangan K3
Peraturan Perundangan K3 Peraturan Perundangan K3Peraturan Perundangan K3 Peraturan Perundangan K3
Peraturan Perundangan K3 Peraturan Perundangan K3
luckzz1000
 
Kebijakan_K3.pptx
Kebijakan_K3.pptxKebijakan_K3.pptx
Kebijakan_K3.pptx
agusmunandar14
 
Smk3 pp 50 2012
Smk3 pp 50 2012Smk3 pp 50 2012
Smk3 pp 50 2012
Edy Febriansyah
 
Program pelatihan ak3 umun
Program pelatihan ak3 umunProgram pelatihan ak3 umun
13. smk3 dan p2 k3
13. smk3 dan p2 k313. smk3 dan p2 k3
13. smk3 dan p2 k3Winarso Arso
 
PPT Kel. 1.pptx
PPT Kel. 1.pptxPPT Kel. 1.pptx
PPT Kel. 1.pptx
Sayinonay
 

Similar to Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy) (20)

1. IMPLEMANTASI SMK3 (Sistesm Manajemen K3)
1. IMPLEMANTASI SMK3 (Sistesm Manajemen K3)1. IMPLEMANTASI SMK3 (Sistesm Manajemen K3)
1. IMPLEMANTASI SMK3 (Sistesm Manajemen K3)
 
1. IMPLEMANTASI SMK3.pptx
1. IMPLEMANTASI SMK3.pptx1. IMPLEMANTASI SMK3.pptx
1. IMPLEMANTASI SMK3.pptx
 
Auditor Sistem Manajemen Kesehatan Kerja
Auditor Sistem Manajemen Kesehatan KerjaAuditor Sistem Manajemen Kesehatan Kerja
Auditor Sistem Manajemen Kesehatan Kerja
 
Sistem SMK3 (Bimtek).ppt
Sistem SMK3 (Bimtek).pptSistem SMK3 (Bimtek).ppt
Sistem SMK3 (Bimtek).ppt
 
Bagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.ppt
Bagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.pptBagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.ppt
Bagi 'Dasar K3 dan Manajemen Resiko 04 Okt 2018.ppt'.ppt
 
Materi12-smk3 dengan penjelasan yang cukup.pdf
Materi12-smk3 dengan penjelasan yang cukup.pdfMateri12-smk3 dengan penjelasan yang cukup.pdf
Materi12-smk3 dengan penjelasan yang cukup.pdf
 
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
 
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
 
Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7
 
Bahan-Presentasi-Dir-PNK3-di-UGM-24-Okt-2018-2.ppt
Bahan-Presentasi-Dir-PNK3-di-UGM-24-Okt-2018-2.pptBahan-Presentasi-Dir-PNK3-di-UGM-24-Okt-2018-2.ppt
Bahan-Presentasi-Dir-PNK3-di-UGM-24-Okt-2018-2.ppt
 
PPT Pertemuan 3.pptx
PPT Pertemuan 3.pptxPPT Pertemuan 3.pptx
PPT Pertemuan 3.pptx
 
Makalah daru
Makalah daruMakalah daru
Makalah daru
 
4A_REVIEW Peraturan Pe-UU-an K3.ppt
4A_REVIEW Peraturan Pe-UU-an K3.ppt4A_REVIEW Peraturan Pe-UU-an K3.ppt
4A_REVIEW Peraturan Pe-UU-an K3.ppt
 
Peraturan Perundangan K3 Peraturan Perundangan K3
Peraturan Perundangan K3 Peraturan Perundangan K3Peraturan Perundangan K3 Peraturan Perundangan K3
Peraturan Perundangan K3 Peraturan Perundangan K3
 
Pp no 50
Pp no 50Pp no 50
Pp no 50
 
Kebijakan_K3.pptx
Kebijakan_K3.pptxKebijakan_K3.pptx
Kebijakan_K3.pptx
 
Smk3 pp 50 2012
Smk3 pp 50 2012Smk3 pp 50 2012
Smk3 pp 50 2012
 
Program pelatihan ak3 umun
Program pelatihan ak3 umunProgram pelatihan ak3 umun
Program pelatihan ak3 umun
 
13. smk3 dan p2 k3
13. smk3 dan p2 k313. smk3 dan p2 k3
13. smk3 dan p2 k3
 
PPT Kel. 1.pptx
PPT Kel. 1.pptxPPT Kel. 1.pptx
PPT Kel. 1.pptx
 

Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)

  • 1. KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3) PP 50 TAHUN 2012 By Johnnedy Gumanti, ST.,MSi
  • 2. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN 1. K3 masihbelummendapatkan perhatianyang memadai semuapihak 2. Kecelakaan kerjayang terjadi relative masihtinggi 3. Pelaksanaan pengawasan K3 masihbersifat parsialdan belum menyentuhaspek manajemen 4. Relatif rendahnyakomitment pimpinanperusahaandalamhal K3 5. Kualitas tenagakerjaberkorelasidengan kesadaran atas K3 6. Tuntutanglobaldalamperlindungan tenaga kerjayangditerapkan olehkomunitas perlindungan hak buruh internasional 7. DesakanLSM internasional dalamhal hak tenagakerjauntukmendapatkan perlindungan
  • 3. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak: 8. Masalah K3 masihbelummenjadi prioritasprogram 9. Tidakada yang mengangkat masalahK3 menjadi issue nasional baiksecarapolitis maupun sosial 10. Masalahkecelakaan kerjamasihdilihat dari aspekekonomi,dan tidakpernahdilihat dari pendekatanmoral 11. Tenagakerjamasihditempatkan sebagai faktorproduksi dalamperusahaan, belum dirtempatkan sebagai mitrausaha 12. Alokasi anggaran perusahaan untukmasalahK3 relatif kecil
  • 4. 4 LATAR BELAKANG Kita bekerja dalam industri dengan resiko tinggi dan insiden terus terjadi……… BP Texas City Buncefiel Bitumen Depot Explosion at Marine Terminal Train Derailment, Major Spill OklahomaTank Fire
  • 5. 5 ESKALASI KORBAN INSIDEN ADALAH AKIBAT DARI BURUKNYA PERHATIAN TERHADAP TINDAKAN YANG UNSAFE DAN NEAR MISS 1 Fatal 30 Major (LWCs dan RWCs) 300 Recordable Injuries 3,000 Near Misses or First aid 30,000 Hazards • Unsafe Acts • Employee-Created Unsafe Conditions Tragedi kebakaran Fin- Fan di FOC-1 Cilacap, 4 orang korban meninggal (semua pekerja pemeliharaan). Terjadi pada tanggal 9 Maret 2008 Tragedi kebakaran Wax Plant di UP.V, bulan Agustus 2006 Tragedi kebakaran 7 bh Tanki di UP.IV, bulan 24 Oktober 1995 Tangan terputus oleh sebuah Mincer Crane terbalik di Teluk BPP Kaki tersiram steam pada T/A 2006 Tangan terbakar terkena ledakan charger HP
  • 6. Sejarah Kebijakan SMK3 • Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara eksplisit merupakan pelaksanaan K3 secara sistem • SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui Permenaker No. 05/Men/1996 • Di Internasional perkembangan sistem manajemen K3 mulai berkembang melalui ILO Guidline Tahun 2001 • Ohsas dikembangkan pada tahun 2001
  • 7. • SMK3 ditegaskan kembali dalam UU 13 tahun 2003 pasal 87 • Dan mengamanatkan pedoman penerapan melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 (12 April 2012)
  • 9. Pasal 27 (2) UUD 1945 Undang-undang 13 Thn 2003 Pasal 86 Pasal 87 • UU No.1/1970 PP 50 Tahun 2012 ttg Penerapan SMK3 Sanksi DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
  • 10. (2) Ketentuanmengenai penerapansistem manajemenkeselamatandankesehatan kerjasebagaimanadimaksudpada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkansistemmanajemen keselamatandan kesehatankerja yangterintegrasi dengansistem manajemenperusahaan Pasal 87 UU No.13/2003
  • 11. PP NO. 50 TAHUN 2012 Tanggal 12 April 2012 • 22 Pasal • Lampiran 1 ttg Pedoman Penerapan SMK3 • Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 • Lampiran 3 ttg Laporan audit SMK3
  • 12. Pengertian Pasal 1 • SMK3 bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
  • 13. Pengertian Pasal 1 • K3 segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
  • 14. Pengertian Pasal 1 • Audit SMK3 pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
  • 15. TUJUAN PENERAPAN SMK3 Pasal 2 a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
  • 16. • Wajib bagi perusahaan: – mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau – mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (high risk). • Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Dalam menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan perUU, konvensi atau standar internasional Pasal 5
  • 17. Komitmen Organisasi K3 P2K3 Panitia Pembina K3 UU No.1/1970 Ketua (Pengurus/Pengusaha) Sekretaris (Ahli K3 Umum) Anggota (Perwakilan Pekerja) Permenaker 04/MEN/1987 Permenaker 02/MEN/1992 Disnaker Setempat
  • 18. Penanggung Jawab K3 Ahli K3 Umum Dokter Perusahaan Regu Kebakaran Operator Pesawat UapOperator Pesawat Angkat & Angkut Paramedis Permenaker 02/MEN/1992 Permenaker 01/MEN/1976 Kepmenaker 186/MEN/1999 Permenaker 01/MEN/1988 Permenaker 01/MEN/1989 Permenaker 01/MEN/1979
  • 19. Sanksi Administratif Pasal 190 UU No 13 Tahun 2003 (1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administratif (2) Sanksi administratif berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin.
  • 20. MANFAAT Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. • Bagi Perusahaan: 1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3 2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3 3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3 4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan 5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan
  • 21. 6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan 7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan 8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan 9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan 10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3
  • 22. • Bagi Pemerintah: 1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3 2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional 3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional 4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan