tugas makalah keelompok mata kuliah hukum politik agraria semester 5 Prodi Agroekoteknologi Universitas Bengkulu

1. MAKALAH
HUKUM POLITIK AGRARIA
“PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA”
DI SUSUN OLEH :
Nurani (E1J016058)
Astina Anggraini T. (E1J016070)
Yuni Puspita Sari (E1J016033)
Ranti (E1J016030)
Diana Eureka Anugrah (E1J016098)
PRODI AGROEKOTEKNOLOGI
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU
2018

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta penyertaan-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Masalah
Ketahanan Pangan di Indonesia ini dengan baik meskipun banyak kekurangan
didalamnya.Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah
wawasan serta pengetahuan kita mengenai perkembangan dan masalah-masalah penduduk di
Indonesia dalam ketahanan pangan di indonesia. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di
dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami
berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di
masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang
membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.
Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang
yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang
kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi
perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.
Bengkulu, 2 Desember 2018
Kelompok Penyusun

3. 3
DAFTAR ISI
COVER MAKALAH .................................................................................................................1
KATA PENGANTAR ................................................................................................................2
DAFTAR ISI ..............................................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN...........................................................................................................4
1.1 Latar Belakang.................................................................................................................4
1.2 Tujuan ...............................................................................................................................5
1.3 Rumusan Masalah.............................................................................................................5
BAB II ISI...................................................................................................................................6
2.1 Penduduk Dan Ketahanan Pangan Indonesia ...................................................................6
2.2 Permasalahan Dan Solusi Ketahanan Pangan Indonesia ..................................................8
2.3 Upaya Meningkatkan Kualitas Pangan Indonesia ..........................................................10
BAB III PENUTUP ..................................................................................................................12
3.1 Kesimpulan ................................................................................................................12
3.2 Saran...........................................................................................................................12
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................13

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat dunia.
Data Badan Pusat Statistik menyebutkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata
pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. Angka pertumbuhan
tersebut mencerminkan besarnya tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai ketahanan
pangan.Oleh sebab itu pemerintah selalu menempatkan masalah ketahanan pangan sebagai
salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam setiap tahap Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Masalah ketahanan pangan selama ini
adalah isu sentral dalam pembangunan Indonesia, karena menyangkut kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat. Isu ketahanan pangan seringkali dikaitkan dengan teknologi dan
peningkatan produksi pangan sebagai solusi dalam penanganannya, sehingga solusinya
seringkali berupa pengendalian konversi lahan pertanian, menciptakan teknologi dan bahkan
menciptakan infrastruktur baru. Padahal masalah sosial budaya merupakan isu penting dalam
menanggulangi masalah ketahanan pangan.
Pangan sendiri merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat
mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu
merupakan hak azazi yang layak dipenuhi. Berdasar kenyataan tersebut masalah pemenuhan
kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat disuatu wilayah menjadi sasaran utama
kebijakan pangan bagi pemerintah suatu Negara. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah
penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi
kebutuhan pangan penduduknya. Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan
ekonomi nasional yang berdampak besar pada seluruh warga Negara yang ada didalam
Indonesia. Dalam hal ketahanan pangan, bukan hanya sebagai komoditi yang memiliki fungsi
ekonomi, akan tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik
nasional maupun global. Untuk itulah, ketahanan pangan dapat mempunyai pengaruh yang
penting pula agar ketahanan keamanan dapat diciptakan.
Salah satu penyebab kurangnya pangan dalam negeri adalah laju nya tingkat kelahiran.
Pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk itu sendiri sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain tingkat kelahiran dan urbanisasi. Kedua faktor ini yang kemudian
menjadi salah satu penyebab tidak seimbangnya laju pertumbuhan ekonomi dan sosial,
ketidakseimbangan tersebut dapat terjadi apabila angka laju pertumbuhan penduduk pada

5. 5
suatu wilayah tidak seimbang dengan angka laju pertumbuhan ekonomi dan sosial pada
wilayah tersebut. Selain itu, masih adanya disparitas pembangunan antara daerah perkotaan
dan perdesaan yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya arus migrasi dari satu
wilayah yang lain.Banyak ahli telah berpendapat dengan masalah pertumbuhan penduduk ini
dan menjadi perdebatan diantara mereka sendiri. Beberapa diantara mereka ada yang
mendukung teori korelasi pertumbuhan penduduk dengan pembangunan, namun ada juga
sebagian dari yang mengasumsikan bahwa ini adalah pembalikan fakta dari kegagalan
ekonomi bangsa. Teori yang paling klasik yaitu Malthus yang mengemukakan bahwa jumlah
penduduk senantiasa bertambah banyak sedangkan pertumbuhan produksi tidaklah banyak
sehingga salah satu solusi terbaik adanya pengendalian jumlah penduduk. Malthus khawatir
terhadap dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun
sebenarnya bisa menjadi asumsi bahwa pertambahan penduduk bisa memicu proses
industrialisasi.
Pertambahan penduduk juga kana berdampak pada berahlinya fungsi lahan di Indonesia.
Peralihan fungsi lahan pertanian di Indonesia terhadap kondisi ketahanan pangan indonesia
pada saat ini semakin memburuk, pemerintah Indonesia seharusnya lebih sensitif terhadap
kondisi ini, bukan hanya permasalahan lahan, seperti yg diposting FAO (Food and
Agriculture Organisation), Indonesia berada di level serius dalam indeks kelaparan global.
Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di
Indonesia. Di masa depan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang diakibatkan oleh
beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil,
pemanasan iklim dan lain-lain.
1.2 Tujuan
1. Mahasiswa dapat mengetahui ketersediaan pangan di Indonesia
2. Mahasiswa dapat mengetahui factor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan
pangan di Indonesia.
1.3 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan ?
2. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan di Indonesia ?
3. Bagaimana upaya dalam menghadapi pertumbuhan penduduk berkaitan pada
ketahanan pangan di Indonesia ?

6. 6
BAB II
ISI
2.1 Penduduk Dan Ketahanan Pangan Indonesia
Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting dilihat dari keharusannya memenuhi
kebutuhan pangan penduduk yang pada tahun 2005 berjumlah 219,3 juta, dan diprediksikan
terus bertambah sebesar 1,25 persen (abdurrahman, 2003). Pemerintah harus melaksanakan
kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi,
keamanan, kelemba-gaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan
untukmeningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan
dalam kebutuhan dasar pendu-duknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan
itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat (Arifin, 2004). Konsep Malthus yang
menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk
bagai deret ukur, nampaknya mendapat momentumnya sekarang. Bangsa Indonesia dengan
pertumbuhan penduduk positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka
akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa
datang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk.
Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas
produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan
antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional. Dengan demikian pemenuhan
kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan
kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju.
Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan
mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau
tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh (Arifin, 2004).
Konsep pangan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 adalah segala sesuatu yang
berasal dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan
sebagai makanan dan minum-an yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Konsep ketahanan pangan menurut
Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
merata, dan terjangkau. Berdasarkan pada konsep tersebut, maka terdapat beberapa prinsip

7. 7
yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (foodsecurity),
yang harus diperhatikan (Sumardjo, 2006).
Saat ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,3 sampai 1,5 persen,
sementara luas lahan pertanian tidak mengalami penambahan. Badan Ketahanan Pangan
Deptan memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia tahun 2030 sebanyak 286 juta orang.
Penduduk sebanyak itu mengonsumsi beras 39,8 juta ton. Dengan kata lain, dalam waktu 21
tahun lagi, Indonesia memerlukan tambahan produksi beras sekitar 5 juta ton atau perlu
tambahan lahan padi 3,63 juta ha. Kurangnya luas lahan yang dibutuhkan menjadi faktor
penentu ketersediaan beras. Apabila keadaan ini tidak segera diatasi maka di kemudian hari
Indonesia akan melaksanakan impor beras. Padahal, kisaran harga beras di pasar internasional
saat ini 14% lebih murah dibandingkan harga dalam negeri, dan keikutsertaan Indonesia
dalam WTO memaksa pengurangan pajak bea cukai, termasuk untuk produk pertanian. Harga
beras impor yang murah karena tidak diimbangi dengan pajak impor akan memaksa produsen
beras lokal untuk mengadakan persaingan taruf dan akibatnya akan menjadikan harga beras
lokal menjadi murah. Dalam kondisi ini pihak yang dirugikan adalah petani sebagai produsen
beras. Sementara Indonesia menghadapai permasalahan lahan dalam meningkatkan produksi
pangan yang dihadapkan pada meningkatnya jumlah penduduk, lahan-lahan pertanian di
Indonesia justru banyak yang beralih fungsi.
Berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia telah mengakibatkan tingginya
permintaan akan lahan dari tahun ke tahun. Karena lahan merupakan sumberdaya yang
terbatas, alih fungsi lahan--terutama dari pertanian ke non pertanian (pemukiman, industri,
sarana umum, dan sebagainya)-- tidak dapat dihindari. Selama periode 1999 – 2001, lahan
sawah beririgasi teknis mengalami penurunan sebesar 63.686 ha, tegal/kebun/ladang sebesar
231.973 ha, sementara hutan rakyat berkurang sebanyak 24.033 ha (BPS Propinsi Jawa Barat,
2001).
Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung bahwa laju pertumbuhan penduduk tahun 2005-
2010 diperkirakan akan mencapai 1,3%, 2011-2015 sebesar 1,18%, dan 2025-2030 sebesar
0,82%. Atau, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), tahun
2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 243 juta jiwa. Dengan konsumsi beras per
kapita per tahun 139 kilogram, dibutuhkan beras 33,78 juta ton. Tahun 2006, konsumsi beras
per tahun sekitar 30,03 juta ton Pada tahun 2030, 2030 kebutuhan beras untuk pangan akan
mencapai 59 juta ton (Anton, 2006). Jumlah penduduk hari demi hari jumlahnya terus
meningkat. Hal itu diperkuat dengan data Sensus Penduduk Tahun 2010 oleh Badan Pusat
Statistik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama periode 2000-2010
mencapai 238,5 juta jiwa. Sedangkan pada periode 1990-2000 jumlah penduduk Indonesia

8. 8
hanya berkisar 206 juta jiwa. Untuk lebih jelasnya perbandingan dapat dilihat pada gambar
1.1 di bawah ini.Dari data tersebut dapat diketahui peningkatan laju pertumbuhan penduduk
Indonesia mencapai 4%. Berarti dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi penambahan
jumlah penduduk sebesar 3,25 juta jiwa.Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia
dikhawatirkan akan melebihi persediaan pangan yang dibutuhkan.
Menurut data Badan Pusat Statistik mengenai rata-rata harga eceran beras di pasar
tradisional di Jakarta pada tahun 2013 sebesar Rp 9.447,22, tahun 2014 sebesar Rp 10.027,05
dan pada tahun 2015 sebesar Rp 11.732,98. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa
melonjaknya harga beras setiap tahunnya terjadi disebabkan oleh menurunnya jumlah
produksi beras akibat dari berkurangnya lahan pertanian sehingga pasokan beras di pasaran
menjadi langka dan bahkan persebarannya masih belum merata ke seluruh daerah di
Indonesia. Akibat kurang meratanya persebaran bahan pangan di sejumlah daerah di
Indonesia dan akibat permintaan akan beras yang terus meningkat setiap tahunnya
menyebabkan ketahanan pangan di Indonesia menjadi terganggu. Padahal pada hakikatnya
pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang paling penting bagi setiap manusia. Yang
mana dalam pemenuhannya, negara bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemenuhan
bahan pangan bagi setiap warganya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah diatur
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.2 Permasalahan Dan Solusi Ketahanan Pangan Indonesia
Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada
masalah pokok yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan
peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya menyebabkan: (1) terjadinya konversi
lahan pertanian ke non pertanian, (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat
kerusakan lingkungan, (3) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi
akibat kerusakan hutan, (4) rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan, dan (5)
persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman (Nainggolan,
2006). Untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh
pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan,
diantaranya yaitu menggalakan kembali program Keluarga Berencana (KB) yang sempat
terhenti untuk mengontrol laju kelahiran bayi. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan
pembangunan berkelanjutan pada semua aspek kehidupan baik di bidang pendidikan,
kesehatan, sosial, ekonomi serta meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Selain itu dalam mengatasi masalah ketahanan pangan yang terjadi,
pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian seperti menyediakan

9. 9
lahan pertanian, sarana dan prasarana pertanian, bibit unggul, penyediaan pupuk dan
sebagainya guna meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri. Sehingga kita tidak perlu
mengimpor bahan pangan dari negara lain dan mampu berswasembada pangan secara mandiri
seperti yang pernah terjadi pada masa orde baru. Lalu pemerintah juga perlu melakukan
pemberdayaan kepada para petani guna mecerdaskan dan memotivasi para petani untuk
meningkat hasil pertaniannya serta melakukan diversifikasi produk pangan dalam
pengembangan bibit lokal (Subejo, 2009).
Perluasan lahan pertanian masih dapat diusahakan akan tetapi akan merambah ke lahan
yang kurang bahkan tidak baik. Untuk menghasilkan produksi yang memadai perlu perlakuan
lebih, misal perlu pengolahan tanah yang baik, pengairan yang baik, dan pupuk yang cukup.
Perluasan lahan pertanian selain terkendala berhubungan dengan cadangan tanah yang ada
baik, juga adanya alih fungsi lahan sehubungan adanya pertambahan penduduk. Penduduk
memerlukan lahan untuk hunian dan fasilitas lain misal untuk jalan, lapangan, gedung layanan
umum dan sebagainya. Semua kebutuhan tersebut saling “berebut” terhadap persediaan
lahan. Beberapa contoh adanya alih fungsi lahan diberitakan melalui media masa. Tidak
sedikit lahan pertanian yang produktif terjadi alih fungsi untuk jalan tol beberapa ruas jalan:
jalan tol trasn Jawa seluas 1000 hektar lahan pertanian bakal dikepras (Kedaulatan Rakyat.12
Feb 2010: 13).
Dalam hal ini pemerintah diharapkan tidak berorientasi pada ekspor bahan pangan
sebelum kebutuhan masyarakat dalam negeri akan pangan tercukupi secara merata dan
menyeluruh agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara daerah satu dengan daerah yang lain.
Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah setiap manusia serta diharapkan dapat
membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu bersaing sebagai
upaya penurunan angka kemiskinan secara menyeluruh. Serta melakukan kajian ulang
terhadap rancangan tata kelola kota untuk menetapkan batas minimum lahan pertanian,
sehingga setiap kota dan wilayah di Indonesia kan memiliki rencana jangka panjang akan
ketahanan pangan. Pemerintah juga harus mendukung konsep pembangunan yang
berwawasan kependudukan dan pengembangan manajemen pertanian secara komprehensif.
Secara eksplisit konsep ini terkait dengan program kebijakan kependudukan bagi peningkatan
kualitas, proses pengedalian pertumbuhan, acuan untuk menyeimbangkan antara aspek
kualitas-kuantitas kependudukan, mobilisasi penduduk secara global dan jaminan ketersedian
alam bagi peningkatan kesejahteraan, termasuk juga akumulasi pembangunan pertanian-
pangan untuk memacu hasil produksi pangan secara berkelanjutan. Hal ini mengacu pada
pemahaman bahwa mutualisme interkasi antara kependudukan, proses kontuinitas
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta jaminan lingkungan harus bersandar pada

10. 10
filosofi bahwa manusia merupakan faktor utama dalam proses pembangunan yang
berkelanjutan.
2.3 Upaya Meningkatkan Kualitas Pangan Indonesia
Upaya peningkatan produksi harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan
petani,kemudahan aksebilitas konsumen, dan aktualisasi keamanan pangan. Untuk mencapai
berbagai target dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan untuk mempertahankan
ketahanan pangan dan pengembangan bioenergi nasional, diperlukan strategi dan kebijakan
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan, baik lahan pertanian (sawah yang sudah
dimanfaatkan saat ini maupun lahan cadangan ). Strategi tersebut adalah :
1. Mengoptimalakan pemanfaatan sumber daya lahan eksisting agar lebih produktif dan
lestari baik secara kuantitas dan kualitas, yaitu dengan intensifikasi dan peningkatan
intensitas tanam, pengembangan inovasi tekhnologi, dan pengendalian konversi lahan.
2. Perluasan areal pertanian, seperti ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan potensial.
3. Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi kelembagaan
untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan/sawah.
4. adanya peningkatan kualitas pangan yang didukung oleh berbagai pihak terutama Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sektor pangan.
5. BUMN pangan sebagai agen pembangunan harus bisa menciptakan stabilitas harga
pangan. Agar gejolak harga pangan yang kerap kali terjadi tidak menjadi suatu hal yang
sulit untuk ditangani.
6. Dengan terciptanya peningkatan kualitas pangan dan stabilitas harga pangan, maka
perbaikan gizi pun perlu dikontrol perkembangannya, agar tidak ada lagi istilah gizi
buruk yang terjadi di masyarakat.
7. Mitigasi gangguan terhadap pangan
8. Menciptakan peningkatan kualitas pangan, peningkatan kesejahteraan.
Menjaga kestabilan persediaan pangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri dan import. Untuk menjamin persediaan
beras dalam negeri termasuk menjamin kestabilan harga, pemerintah melakukan pembelian
gabah pada saat panen raya. Menciptakan rasa aman bagi rakyat terhadap persediaan beras
dengan cara pemberitaan situasi persediaan beras nasional. Menteri Pertanian Indonesia
menganjurkan adanya deversifikasi tanaman sekaligus deversifikasi pangan (KR. 19 Feb.
2010: 20). Dengan cara ini diharapkan dapat dihindarkan atau dikurangi kerugian yang
diderita oleh petani. Apabila terjadi deversifikasi bahan pangan yang dikonsumsi diharapkan
dapat menghemat konsumsi beras. Di Indonesia terdapat banyak bahan pangan selain beras
misalnya: jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan kacang-kacangan. Dengan mengubah

11. 11
komposisi konsumsi tiap hari memungkinkan terjadi penghematan beras dan menaikkan
posisi tawar produksi palawija. Diwujudkan dengan melaksanakan strategi jangka menengah
dengan peningkatan daya saing komoditas melalui perbaikan mutu dan standarisasi pangan
maupun produk pertanian; perlindungan terhadap sistem DAS; mengembangkan inovasi dan
kreativitas teknologi dan pengolahan pangan, pertanian dan peternakan; dan memperluas
dan meningkatkan minat lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Dilengkapi dengan
strategi jangka pendeknya berupa memberikan intensif atau bantan modal yang mencukupi
di bidang pangan dan pertanian; meningkatkan pendidikan dan memberikan pembekalan
terhadap masyarkat tani dan penduduk miskin; dan meningkatkan minat beli pangan
terhadap produk lokal. Sementara grand strategi berdasarkan locus memberikan gambaran
wilayah- wilayah yang diperkirakan berpotensi sebagai lumbung pangan, wilayah yang
mampu mencapai tingkat mandiri pangan (aman pangan) maupun wilayah yang berisiko
rawan pangan. Wilayah yang diprediksi memiliki potensi pangan pada suatu komoditas dapat
memasok ketersediaan pangan bagi wilayah yang mengalami rawan pangan di sekitar
wilayahnya maupun yang berada sedikit lebih jauh dari cakupan wilayah tersebut. Seperti
pada Provinsi Lampung yang memiliki potensi pangan utama pada komoditas pangan
hewani, yang diharapkan mampu memasok ketersediaan pangan di Kep.Bangka Belitung
dan Kep.Riau yang rawan pangan pada komoditas ini.

12. 12
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Laju pertumbuhan penduduk merupakan dampak dari kurangnya ketersediaan pangan
di indonesia, alih fungi lahan menjadi bangunan-bangunan. Data-data statistik yang telah
diungkapkan menggambarkan bahwa sistem ketahanan pangan Indonesia sangat tidak
mendukung terjadinya pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Untuk mengatasi masalah
ketahanan pangan yang terjadi, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor
pertanian seperti menyediakan lahan pertanian, sarana dan prasarana pertanian, bibit unggul,
penyediaan pupuk dan sebagainya guna meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri.
Sehingga kita tidak perlu mengimpor bahan pangan dari negara lain dan mampu
berswasembada pangan secara mandiri seperti yang pernah terjadi pada masa orde baru. Lalu
pemerintah juga perlu melakukan pemberdayaan kepada para petani guna mecerdaskan dan
memotivasi para petani untuk meningkat hasil pertaniannya serta melakukan diversifikasi
produk pangan dalam pengembangan bibit lokal.
3.2 Saran
Pemerintah melihat keadaan penduduk di indonesia dan bagaimana dampak yang terjadi
akibat laju pertumbuhan penduduik yang tiap tahun makin meningkat, terutama pada
ketersediaan pangan. Selain itu, perlu diperhatikan juga sektor pertanian, jumlah penduduk
miskin dan jumlah pertambahan industri, karena hal tersebut sangat mempengaruhi
ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup tentu akanmembantu menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas

13. 13
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, dkk. 2003. Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta: Fakultas
Ekonomi UI
Apriyantono, Anton. 2006. Kebijakan Stra-tegis Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional.
Naskah Pidatopada Dies Natalis ke XX dan Wisuda Sarjana Univertas Islam Darul
Ulum. Lamongan Jawa Timur. 9 Desember 2006.
Arifin, Bustanul. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia.Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.
Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2014. BPS. Jakarta.
Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2013. BPS. Jakarta.
Subejo., Perangkap Malthus : Pertarungan Ledakan Penduduk dan Pangan, The University
of Tokyo Departement of Agricultural and Resource Economic, 17 Mei 2009.