1. MAKALAH
UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH
Pratikum Komputer Dan Administrasi Perpajakan
Yang dibina oleh:
SRI ZULIARNI,S.Sos.,MBA. , ,
Oleh:
Lola Devita Sari
1201112464
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
Oktober 2013

2. DAFTAR ISI
I.Cover ………………………………………………………… 1
II.Daftar Isi…………………………………………………………2
III.Pendahuluan………………………………………………………3
IV.Pembahasan…………………………………………………………4
IV.1 Definisi Piuta
IV.2 Piutang Usaha
IV.3 Nilai Piutang dalam Neraca
V.Kesimpulan…………………………………………………………….11
Daftar Pustaka………………………………………………………….14

3. BAB 1
PENDAHULUAN
Piutang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan bukti untuk
keperluan fiskal. Hal ini dilakukan karena sebaiknya sistem akuntansi dapat
menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa
dengan maksud untuk mempermudahkan fiskus dalam mengetahui apakah
wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan
harga transfer (transfer pricing). Adapun keterangan-keterangan yang
dibutuhkan dalam pembukuan piutang yaitu ;
1. Nama dan alamat lengkap debitur
2. Jumlah Piutang kepada masing-masing debitur
3. Saat timbul maupun berkurangnya piutang
4. Jenis Piutang
3

4. 5. Hak Penerimaan bunga
6. Tanggal Jatuh Tempo piutang
7. Jumlah Piutang yang dapat dihapuskan
8. Keterangan lainnya yang berkaitang dengan piutang
Dalam makalah ini juga akan membahas mengenai sub pokok bahasan yang
meliputi:
1. Definisi Piutang
2. Piutang Usaha
3. Piutang Di Luar Usaha
4. Piutang Dalam Hubungan Istimewa
5. Nilai Piutang Dalam Neraca
Dalam pembahasan ini juga akan membahas tentang Wajib Pajak
mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang PTUN,dan juga akan membahas tata cara
Penghapusan piutang pajak dan tindak lanjut tentang penghapusan piutang
pajak.
BAB 3
PEMBAHASAN
Definisi Piutang
Menurut Kieso dan Weygandt mendefinisikan pengertian piutang sebagai
berikut “Receivables are claims held against customers and others for money,
goods, or services.” (Kumpulan Ilmu, 2012)
Dalam pendapat yang lain, piutang juga didefinisikan dengan pengertian
”Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya,

5. termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya” (Warren Reeve dan
Fess, 2005 : 404).
Seomarso berpendapat, bahwa Piutang merupakan kebiasaan bagi
perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para
pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang
diberikan biasanya dalam bentuk mempernolehkan para pelanggan tersebut
membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan (Soemarso,
2004 : 338).
Sedangkan menurut buku Akuntansi Perpajakan Sukrisno Agoes dan
Estralita Trisnawati, Piutang adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang
akan diterima dalam bentuk kas. (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2011
: 24) Potensi Gugatan Wajib Pajak.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang KUP, hak
untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda dan kenaikan dan
biaya penagihan pajak,kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB serta Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, dengan tentu saja,
mempertimbangkan hal-hal yang dapat menangguhkan daluwarsa penagihan
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang KUP. Hal ini
mengandung makna bahwa kewenangan Negara untuk melakukan tindakan
penagihan dibatasi waktunya, yaitu hanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Piutang Usaha
5

6. Piutang Usaha terjadi karena adanya pemberian kredit pada transaksi
penjualan dari penjual pada konsumen. Piutang dapat dicatat jika barang telah
diserahkan. Terhadap piutang yang diragukan tingkat kolektabilitasnya,
perusahaan dapat menghapuskan dan membebankannya pada cadangan
dimaksud. Meskipun demikian, ketentuan pajak tidak memperkenankan pada
cadangan penghapusan tersebut. Ketentuan pajak lebih melihat realitas dan
memberlakukan metode penghapusan langsung (direct written off).
Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf (h) adalah
sebagai berikut
(h.) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan
dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur
bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;

7. Akan tetapi pembentukan cadangan/pemupukan dana cadangan untuk
jenis usaha tertentu, diperkenankan membentu penyisihan (cadangan) sesuai
dengan PMK-81/PMK.03/2009 dan ketentuan perpajakan UU PPh Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi sebagai berikut;
(c.) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain
yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang
dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
Metode penghapusan piutang uang yang digunakan :
1. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method)
7

8. Pada periode dimana terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka ada saat
itu dilakukan pencatatan.
Jurnal :
Biaya piutang yang tidak tertagih
xxx
Piutang Dagang
xxx
1. Metode Penyisihan/Pencadangan (Allowance Method)
Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dicatat melalui ayat jurnal.
Jurnal :
Biaya piutang yang tidak tertagih
xxx
Penyisihan piutang tidak tertagih
xxx
Piutang di Luar Usaha
Piutang juga dapat timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan
pegawai, klaim asuransi, restitusi pajak, royalty, dan lain-lain.
Piutang dalam Hubungan Istimewa
Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang
dilakukan dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa.
Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi
seperti ;

9. 1. Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh WP kepada pihak lain
dalam hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha, seperti sewa kantor,
asuransi, listrik, dan lain-lain; penjualan harta tetap seperti mesin di mana
pengeluaran atau pembebanan tersebut akan ditagih lagi kepada pihak
tersebut
2. Peminjaman dana
3. Transaksi penyerahan barang atau penyerahan jas
Menurut UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 4,
(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan
ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain;
hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di
antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib
Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun
tidak langsung; atau
9

10. 3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis
keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
Nilai Piutang dalam Neraca
Biasanya nilai saldo piutang yang tercantum dalam neraca adalah nilai piutang
neto. Saldo piutang neto pada neraca fiscal selain usaha:
1. bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha
dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan
anjak piutang
2. usaha asuransi
3. lembaga penjamin simpanan
4. usaha pertambangan
5. usaha kehutanan
6. usaha pengelolahan limbah industry
adalah saldo piutang yang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak
dapat ditagih, sedangkan saldo piutang neto pada neraca komerisal adalah saldo
piutang dikurangi piutang ragu-ragu.
Piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk wajib pajak orang pribadi adalah
piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
Wajib Pajak (WP) dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak
mempunyai harta warisan atau kekayaan
WP dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan
Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa

11. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dantelah
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai perundang-undangan di
bidang perpajakan
Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan
karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Menkeu
Sementara itu, khusus piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk wajib pajak
badan (perusahaan) adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
WP bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat
ditemukan
Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa
Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai perundang-undangan
dibidang perpajakan
Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan
karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Menkeu.
Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum
dalam:
11

12. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Ketetapan. Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT)
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah
pajak yang masih harus dibayar bertambah.
BAB 4
KESIMPULAN
Piutang merupakan bagian dari aset lancar. Jika ditinjau dari sumber terjadinya,
piutang digolongkan menjadi dua kategori :
1. Piutang Usaha (account receivables)
2. Piutang Lain-lain (other receivables)
Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain dalam laporan keuangan harus
secara terpisah dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Piutang dalam
keuangan dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan diikuti dengan umlah
takdiran piutang yang tidak dapat ditagih dan piutang yang diragukan.
Kemungkinan tidak semua jumlah piutang dapat ditagih. Berikut metode
panghapusan piutang yang digunakan :
1. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method)

13. 2. Metode Penyisihan/Pencadangan (Allowance Method)
Pada prinsipnya, terdapat dua cara dalam menetapkan jumlah penyisihan
piutang tidak tertagih, yaitu :
1. Atas dasar Saldo Piutang
2. Atas dasar Saldo Penjualan
Besarnya dana cadangan piutang tidak tertagih yang diperkenankan untuk
dibebankan sebagai biaya Usaha Bank tersebut sebagai berikut :
1. 5% dari kredit yang digolongkan perhatian khusus
2. 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar
3. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan
4. 100% dari kredit yan digolongkan macet
Piutang pajak itu dapat dihapuskan untuk wajib pajak orang pribadi adalah
piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
Wajib pajak (wp) dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak
mempunyai harta warisan atau kekayaan
Wp dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan
Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa
13

14. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dantelah
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai perundang-undangan di
bidang perpajakan
Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan
karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan menkeu
Sementara itu, khusus piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk wajib pajak
badan (perusahaan) adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
Wp bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat
ditemukan
Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa

15. DAFTAR PUSTAKA
Kumpulan Ilmu. (2012, 04). Kumpulan Ilmu. Retrieved September 14, 2012, from
http://mbegedut.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-piutang-menurut.html
Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati. 2011. Akuntansi Pajak. Edisi 2. Penerbit Salemba
Empat.
15