Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang pelaksanaan pemerintahan di Desa Balingasal pada tahun 2021, mencakup program kerja, anggaran, pencapaian, dan tantangan. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai asas pengelolaan keuangan desa.
Peraturan Desa Seboro Nomor 2 Tahun 2021 menetapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kridabo untuk mengelola usaha dan aset Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa akan menjalankan bisnis perdagangan, pertanian, dan pelayanan masyarakat.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Jenis-jenis administrasi dan pelaporan keuangan yang dilakukan di TPK meliputi buku kas umum dan khusus, buku material, rencana penggunaan dana, dan laporan penggunaan dana. Administrasi proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di TPK mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pemantauan. TPK wajib menyimpan seluruh dokumen PNPM Mandiri Perdesaan."
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Peraturan Desa Seboro Nomor 2 Tahun 2021 menetapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kridabo untuk mengelola usaha dan aset Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa akan menjalankan bisnis perdagangan, pertanian, dan pelayanan masyarakat.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Jenis-jenis administrasi dan pelaporan keuangan yang dilakukan di TPK meliputi buku kas umum dan khusus, buku material, rencana penggunaan dana, dan laporan penggunaan dana. Administrasi proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di TPK mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pemantauan. TPK wajib menyimpan seluruh dokumen PNPM Mandiri Perdesaan."
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kridabo di Desa Seboro. Peraturan ini mengatur tentang organisasi, tugas dan wewenang pegawai BUMDesa seperti direktur, sekretaris dan bendahara. Juga mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, masa bakti dan jam kerja pegawai serta tata cara pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban BUMDesa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, termasuk tujuan pendiriannya, bidang usaha yang dapat dijalankan, prinsip pengelolaannya, dan beberapa contoh BUMDes yang berhasil.
2. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah tujuan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, serta mengelola potensi des
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan suatu desa dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan guna menentukan status serta program pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan instrumen yang meliputi berbagai aspek pembangunan
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintahan desa (RKP Desa) untuk tahun 2019 di Desa Harapan Jaya yang mencakup rencana program dan anggaran di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan dan kesepakatan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Desa Melung perlu menyusun kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Musyawarah Desa adalah organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa Kridabo. Musyawarah Desa terdiri atas masyarakat Desa dan berwenang menetapkan kebijakan BUMDesa, mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional, serta memberikan persetujuan laporan tahunan dan rencana program kerja BUMDesa. BUMDesa bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perternakan, air bersih, dan pengelola
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Peraturan Desa Pencil mengatur tentang Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa seperti iuran berdasarkan mata pencaharian dan luas tanah, pungutan pologoro, serta pungutan atas jasa usaha dan kegiatan sosial. Peraturan ini menetapkan jenis, besaran, dan pelaksanaan pungutan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
BPD mempersiapkan Musyawarah Desa dengan merencanakan kegiatan, anggaran, dan panitia. Mereka mengumpulkan masukan dari masyarakat, mempersiapkan bahan diskusi, dan mengundang peserta untuk membahas hal-hal strategis di Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang program kerja dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022. Program kerja terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam peraturan desa dan pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan.
Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kridabo di Desa Seboro. Peraturan ini mengatur tentang organisasi, tugas dan wewenang pegawai BUMDesa seperti direktur, sekretaris dan bendahara. Juga mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, masa bakti dan jam kerja pegawai serta tata cara pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban BUMDesa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, termasuk tujuan pendiriannya, bidang usaha yang dapat dijalankan, prinsip pengelolaannya, dan beberapa contoh BUMDes yang berhasil.
2. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah tujuan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, serta mengelola potensi des
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan suatu desa dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan guna menentukan status serta program pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan instrumen yang meliputi berbagai aspek pembangunan
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintahan desa (RKP Desa) untuk tahun 2019 di Desa Harapan Jaya yang mencakup rencana program dan anggaran di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan dan kesepakatan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Desa Melung perlu menyusun kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Musyawarah Desa adalah organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa Kridabo. Musyawarah Desa terdiri atas masyarakat Desa dan berwenang menetapkan kebijakan BUMDesa, mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional, serta memberikan persetujuan laporan tahunan dan rencana program kerja BUMDesa. BUMDesa bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perternakan, air bersih, dan pengelola
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Peraturan Desa Pencil mengatur tentang Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa seperti iuran berdasarkan mata pencaharian dan luas tanah, pungutan pologoro, serta pungutan atas jasa usaha dan kegiatan sosial. Peraturan ini menetapkan jenis, besaran, dan pelaksanaan pungutan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
BPD mempersiapkan Musyawarah Desa dengan merencanakan kegiatan, anggaran, dan panitia. Mereka mengumpulkan masukan dari masyarakat, mempersiapkan bahan diskusi, dan mengundang peserta untuk membahas hal-hal strategis di Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang program kerja dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022. Program kerja terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam peraturan desa dan pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan.
Dokumen tersebut merupakan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Balingasal tahun 2021 yang mencakup program kerja dan pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa selama tahun 2021.
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Pemerintah Desa Wonoyoso melaporkan program dan pelaksanaan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran 2022. Laporan tersebut mencakup program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya. Laporan ini disusun sesuai peraturan untuk memperjelas informasi dan transparansi
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program padat karya tunai di desa tahun 2018 untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertahankan semangat gotong royong.
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun
Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover optwedusputih
Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya memberikan kerangka hukum bagi pengaturan desa dan pengelolaan Dana Desa. Desa diberi kewenangan untuk mengelola potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sumber pendanaan berupa Dana Desa dari APBN.
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang berisi visi, misi, arahan kebijakan, dan program pembangunan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes disusun untuk memandu pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2020Suwondo Chan
Laporan ini merangkum pelaksanaan pemerintahan Desa Bhuana Jaya pada tahun 2020, mencakup program kerja, pelaksanaan anggaran, dan tantangan. Desa ini memiliki 4 dusun dan 4.434 jiwa penduduk yang bermukim. Prioritas pembangunan meliputi peningkatan SDM aparatur, kesehatan lingkungan, dan infrastruktur pertanian.
LPJ BKM Jati Mandiri 2011 memberikan laporan kegiatan BKM Jati Mandiri di Desa Jati pada tahun 2011. Laporan ini mencakup paparan umum kelembagaan BKM dan perubahan struktur organisasi, kebijakan BKM dalam penanggulangan kemiskinan melalui program lingkungan, sosial dan ekonomi, serta realisasi program-program tersebut pada tahun 2011.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)Pemdes Wonoyoso
Keputusan ini membentuk Kader Pembangunan Manusia di Desa Wonoyoso untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia. Kader yang dibentuk bernama Sulistyawati yang akan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wonoyoso.
The document is a collection of random letters, symbols and punctuation that do not form coherent words or sentences. It appears to be gibberish with no discernible meaning or purpose.
Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 diselenggarakan di Balai Desa Balingasal untuk memvalidasi dan menetapkan 118 keluarga miskin sebagai penerima BLT-DD dari total 212 calon penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Musyawarah ini dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat unt
Peraturan Kepala Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan daftar 45 keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 dan besaran bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk masing-masing keluarga selama 12 bulan. Bantuan akan dibayarkan mulai Januari 2022.
Desa Balingasal dahulu terdiri dari tiga desa yaitu Desa Jatiteken, Desa Bleber, dan Desa Kalapacung. Pada tahun 1922, ketiga desa tersebut digabung menjadi satu desa bernama Desa Balingasal. Sejak saat itu, desa ini mengalami berbagai perkembangan dan perubahan kepemimpinan hingga saat ini.
Dokumen tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Laporan ini berisi ringkasan realisasi anggaran, persetujuan badan permusyawaratan desa, dan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Dokumen ini berisi daftar 21 anggota Satuan Linmas Desa Balingasal Kecamatan Padureso beserta informasi tentang nomor desa, RW, RT, nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor HP, dilat yang pernah diikuti, dan ketentuan masuk menjadi anggota.
Sosialisasi pendataan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen tahun 2017 bertujuan untuk memperoleh data penduduk miskin yang valid dan akurat melalui metode sensus dan partisipatif untuk menentukan program penanggulangan kemiskinan. Pendataan dilakukan oleh tim desa dengan mengumpulkan data 36 indikator kemiskinan untuk menentukan kategori rumah tangga miskin.
Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa Balingasal untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan pendataan penduduk miskin sesuai peraturan pemerintah.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
AKHIR TAHUN ANGGARAN
DESA :BALINGASAL
KECAMATAN :PADURESO
KABUPATEN :KEBUMEN
2. KATA PENGANTAR
PuJI syukur kamr psmJatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga karm dapat menyelesaikan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa
Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.
Laporan Penyeienggaraan Pemenntahan Dcsa (LPPD) Desa Balingasa!
Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021, im merupakan bahan
evaluast dan tolak ukur dalam menentukan Rencana xegratan Tindak LanJut,
bagi Desa Balingasal khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan
Pemerintah Kabupatt:n Kebumen dalam menentukan program dan kegiata.n
pada Tahun Anggaran benkutnya.
Sehubungan di Tahun Anggaran 2021 terjadi wabah panderm global
Covrd 19 dan beberapa kah perubahan peraturan perundang-undangan
tentang penggunaan Dana Desa untuk pcnanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak desa. Banyak kegratan yang sudah masuk APl:J Desa
harus di refocusing dan realokasi untuk kegiatan penanggulangan wahah
global pandemic Covid 19.
Dalam penyampaian Lapuran Penydenggaraan Pemenntahan Desa
(LPPDI im. kami telah berusaha semaksimal mungkm, terkait dengan proses
Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap
masyarakat di Desa Balmgasal Kecamatan Padureso Kabupaten Keoumen
pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan admrrustraei, pembangunan fislk
maupun bidang pembangunan non fisik.
Kamipun menyadan bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuar dengan target yang d1tentukan dala.m RP.JM
Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehmgga hasrl yang
drcapar masih jauh dan sempuma. Hal tersebut tentu saja udak terlepas dan
kelemahan dan kekurangan kam1 yang maern banyak membutuhkan arahan
b,mbingan serta pembinaan dari pihak terkait
Dalarn Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Desa (LPPD) yang kami
sampaikan masm jauh dan kesempumaan, olf"h karena itu kami
membutuhkan koreksi, amhan dan kebijakan movat:If yang pada Tahun
Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang posruf
dalam penyelenggaraan pemenntahan dan atau penyelenggaraan pelayanan
terhadap masyarakat, rnenuju Desa Bahngasal sebagar desa yang berkarakter,
maju dan bcrkah. Dan menjad, Deso. terkemuka di Kabupaten Kebumen
• I i. l k11r ,I in!>, 102
3. DAFTAR ISi
SAMPUL , .
PENGANTAR . .. .. .. . ....•.............
DAFTAR JS! , . • . .
l. PENDAHULUAN , , ..........••............
A. Tujuan ....••...............................
8 VusiMisi .
'
I
I
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan. . . .... . . .. . . .. 2
II. PROGRAM KERJA P�MEltlNTAH DESA ..... , , . . . 3
A Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . 3
n. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan. ... 5
C. Program Kerja Pembmaan Kemasyarakatan. .. 6
n Program Ke!Ja Pemberdayaan Masyarakat. .. .. .. . 7
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa.... .. . . . .. 7
Jl1 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA... .. 8
A Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggamn 2021 . . .. . .. 8
H Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Reahsas1
Pelaksanaan Anggaran Pt:ndapalan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 .. . . .. . .. .. . 8
IV KEBERHAS!LAN, PERMASAIAHAN DAN SOLUS ... 9
V. PENUTUP
A. Kcsimpulan . . . .
B Ucapan Terima Kasih
c Saran
LAMPIRAN-LAMPlRAN
1. Rincian Anggarnn Pendapatan dan Be/anja Desa Tahun 2021 (FonnatA 1}
2 Rincum Anggarnn Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format A 2)
3 Rincmn Rea/zsasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TaJnm 2021
(Form BJ
4 R'lnczan Keg,.atan Bul.ang Penyelengganmn Pcmcrintahan (Format C.1)
5 Rme1an Kegiatan B,dang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)
6 Rlncian Keg,.atan Bulang Kemasyaro.kc.tan (Fonnat C.3)
7 Rincmn Kegmran Bldang Pemberdayaan Masyamkat (Frmnat D)
8 Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Beucana Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa (Fonnat E)
9 Laporan Rekap1tulast Jumlah Penduduk pada akJur bu1o.n Desember Tahun
2021
JO Fowcopy 8ulo1 Rekemng Pemennrah Desa fulmgasal pada akhir bulan
Desember Tahun2021
12
12
12
ll I l k11r ,1h t
' " "' 202
4. LAPORAN PENYELEMGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
LPPD
AKHIR TAHON ANGGARAilf 2021
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
I. PENDAHULUAN
l. 'IVJUAN
Pelaporan merupakan salah satu mekamsme untuk
mewujudkan dan menjanun akuntabiltas pengelolaan keuangan desa,
sebagarmana ditegasken dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas
Akuntabel). Hakikat dan pelaporan in1 adalah Pengelolaan Keuangan
Desa dapat drpertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik seeara
hukum, adnunistras1, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan
deaa menjadt kewaJiban Pemenntah ueea sebagai bagian tak
terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.
Pelaporan iru sebagni salah satu WUJUd pengendahan
pemerintahan Desa untuk
a. Mengetahui kemejuan pelaksantl8.Jl kegiatan, dan
b. Mengevaluast berbagat aapek (hambatan, masalah, faktor-faktor
berpengaruh, keberha..ilan, dan sebagainya) terkatt pelgk..aan
kegiatan Pemerintah Desa..
TENTRAM, o,N
DESA BALINGASAL
DENGAN
YANG AMAN,
:2. VISI DAN MlSI
e , Via.I Den.
"TERWUJUDNYA
SEJAHTERA KEHJDUPAN
BERMASYARAKAT YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA DAN
BERBUDAYA".
b. Ml•I De••
Dalam mewujudkan mtal Desa Balmgasal Kecamalan
Padureso Kabupaten Kebumen maka disusunya mis, Desa sebagai
benkut:
1 Mewujll.dkan toto pemenntahan yang baik, jujur, dan transparan
dengan mengutamakan pnnszp musyawarah mufakat;
2 Memngkatkan kekompakan dan profesWnalisme Perangkat Desa
dengo.n tetup menqedepankan Tupo/...s1 masing-masing1abata11;
3. Menmgkatkan sarana prasarana dan mengaktifkan Kembal1 ili-1h;
4 Mewuju.dkan kesejahteraan be,upa Garapan sawah kepada
Ketua RT, Ketua RW, dan ni-ili, serta membantu kegiatan
�slamatan bumi';
s Meningkatka11 kehidupan yang hannoms serta salmg
menghonnati agama dan kebudayaari;
6 Memaju.kan pereeonorman melalw pasar desa, BUM Desa,
Kelompok Tam Temak, POKDAKAN, dan mdustri rumah tangga;
7 Mewu.ju.dkan keammian dan ketertr.ban lmgkunqan di wilayah
Desa Balingasal serta Kesehatan masyarakat,
8. Mewu.1udkan pelestarian dan pengembangan aset-aset dari
Program Pemerintah yang terdahulu,
g Mendorong keaktifuri Kamriy Turuna, te,utama bulang agama,
scsm! kemasyarakatan, olah raga dan serii, serta b1dang ekonomi
kreatif
l j J'l-'I) l...h 1,.1, 1 ,ngg;111n )011
5. 3. STJ«TEGI DAN KBBIJAKAN P:EMllA.l«WNAN
a. Arah Kebljakan Pembancunan Deu.
Meningkatkan daya dukung terhadap penmgkatan
pendapatan ma.syarakat;
Tersedzanya sarana dan pra.sarana kebutuhan da.sar
masyarakat;
melibatkan
yang
Belanja Kepa/a desa dan perangkat desa;
IntensifRT dan RW;
Operaswnal Lcmbaga kemasyarakatan Desa;
Tunjangan operasional BPD;
3
<
Terlaksananya program program
parl>.Sipasi ma.syarakat;
4 Terusujudnpo perubahan desa menuju maju dan berkah
dengan menmgkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
h. Arab Kebijakan Keuangan Deaa
t.
2
5 Program operas,onul Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar,
7 Program pelayanan dasar pend,dikan;
8 Program pelayanan da.sar in.frastruktur;
9 Program kebutuhan primer pangan;
10 Program kebutuhan pnmer papan;
11 Program kehutuhan pnmer Sandang;
12 Program pe/ayanan kesehatan;
13. Program Penyelenggaraan Pemenntahan Desa;
14. Program Ekonom1produktif;
15. Program penmgkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16 Program Kt:giatan Penanggulangan &ncana Non Alam,
Biaya Penanggular,gart Penyebaran dan Pencegahan COVlD
19;
17 Program Penanggu.langan Keadaan Darurat,
18 Program Penanggu.langanKeadaan Mendesak. BLT Dana
Desa untuk COVID 19;
19. Penambahan J>rogram Penanggu.langanKeadaan
Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
20. Penambahan Kedua Program Penanggulangan Keadaan
Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID I 9;
c. Kebljakan Umum Anggaran
Secara Umum anggaran Uesa Balingasal dlpnontaskan
untuk rnenclukung keberhasilan dalam pencapaian V1Sl clan
M,si yang tdah ditetapkan. Anggaran Desa Bahngasul
diper'gun akan untuk mendukung kelancaran peaksanaan
kegiatan dalarn Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Des.a, Pembinaan
Kemasyarakatan, l-'emberdayaan
Penanggulangan Bencana, Keadaan
Desa.
Masyarakat, clan
Darurat clan Mendesa!<
21 P n lkh 'J h , ,n�i,:.,ran /0/1
6. Keb,jakan umum anggaran Desa Balingasal berpedoman
pada prinsrp-prtrrsip penganggaran yrutu:
I Partisipasi Masyarakat
Yang mengandung makna bahwa pengambtlan
keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan
anggaran sedapat mungkm mehbatkan partaeipaer
masyarakat sehingga masyarakat mengerahur akan hak
dan kewaj,bannya dalam pelaksanaan anggaran.
2 Tran sparapsi Anggaran
Anggaran yang disusun haru s dapat menyajikan
mformaai secara terbuka dan mudah drakses oleh
masyarakat mehput:J. rujuarr, sasaran, sumber pendanaan,
jents objek belanja, manfaat dan dampak yang akan
diperoeh dan suatu keg,atan yang dranggar-kan.
3 Q1siphn Anggaran, dalam hal 1n1 adalah:
a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perlaraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan,
b) Bel8.IJa yang dianggar-kan merupakan hatas tertrnggi
pengeluaran.
4. Keadilan Anggaran
Pungutan desa yang Uensifat swadaya atau gotong-
royong dibebankan kepada masyarakat haruslah
mempertimbangkan kemampuan
rnembayar.
s Efi§ien§i dan Efektifitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dnnanfaatkan sebaik
mungk,n untuk dapat menghesiucan peningkatan
pclayanan dan kesciehteraan bagr masyarakat seh1ngga
perencanaan anggaran herue diperhitungkan l'ICCara
cennat.
Ji, PROGRAM KERJ"A PEMERINTAHAN DESA
1, BlDANG PENYELE1«1GARAANfEMERlNJ'AHAN PESA
A Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemermtah Desa
berdasarkan RKP Desa sebagai benkut.
1. Bldang Penyelenggaraan Bel4nja Penghasllan Tetap,
Tu,lfangan dan Operasional Pemerlntahan Desa.
a) Penyedian Penghas,lan Tetap dan Tunjangar1 Kepa/a Desa.
bj Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tun;angan Pemngkat
Des�
ct Penyediaan Jaminan so-sml bag, Kepala Desa dan Pemngkat
Des�
dj Penyediaan Operaszonal Pemerintah Desu
e) Penyediaa11 Tunjangan BPD
!) Penyed,aan Operaszonal l:Jadan Pennusyawaratan Desa
(RPDJ
gj Penyedian Jns.e11t1f/Opemsio11al RT/ RW
hj 1-'enyediaan Sarana (Aset Tetap} Perkontaran/Pemenntahan
i) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor De-">a.
masyarakat untuk
31
' '' � IL.
,, "' n '0)
7. j) Pemelzharaan Sarona Perkantoran/Pemerintllhan
2. Bl.dang Pengelolaan Admtnistra.ri Kependudukan,
Pencatatan Siptl, Statistik dan Keanipan
a) Pe/ayanan Admunstrasi Umum dan Kependudukan
b) Pemetaan dan Anal!SlS Kenuskinan secam partistpatif
3. Bl.dang Tata Prqja Pemer1ntahan, Perencanaan, Kft«lngan
dan Pelaporan
a} Penyelenggaman Musyawamh Perencanaan Desai
Pembahasan APB Desa {Regu.ler)
b) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM DesaiRKP
Desa d/1)
c) Penyusu11an Dokume11 Ktru.angan Desa (APB Desa, APB Desa
Perubahan, LPJ, di!)
d) PenlJUSUnan Kebyakan Desa {Perd.es/ Perl...ades selain
perencana.an/keuangan)
e) Penyusunan I.aporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi
Kepada Masyarakat
f) Pengembrmgan Sistem /nfomwsi IHsa
g) Dukungan Penyelenggaraan Pengadao.n, Pengangkatan dan
�berhentian Perangkat Dt::ro.
4. Bldang hrtanahan
a) Sert1fikas1 Tanah Kas Desa
b) Adm1111stros1 Pa;ak Bumi Dem Bangunan (PBBJ
., ' I' D ' J.
,, , n g '
'" ·'
B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemcrintah Desa yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai benkut·
1. Penyelenu•ra•n Belaaja Pen&haailan Tetap, TunJ•n&•n clan
Opera.sional Pemerintahan Deu
a) Penyedmmi Penghasilan Tetap dan nm;angan Kepala Desa.
b) PenyeC:Uaan Penghasilan Tetap dan Ttmj.
angan Perangkat
""""
c) Penyediaan Jaminan S<Jsia/ bagi Kepala Desa dan Pemngkat
Desa.
d) Penyediaan Operasional Pemenntah Desa.
e) Penyediaan Ti.m;angan BPD
fl Ptmyediaan Operasional BPD
g) Penyediaan fnsentif/Operasiotw.l RT/RW
h) Penyediaan Tambalwn Tun;angan Kepa/a Desa
i) Penyedzaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
2. Penyedlaan Operaslonal Pemerlntah Desa IATK, Honorarium
PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian
dlnas/atribut, llstrlk/telpon, dll]
a) Penyed,aan Sarana (Aset Tetap) Perkantomn/Pemenntahan
b) Pemel,haroan Gedung/Prasarmw kantor ('Je!;a
c) Pemel,haraw1 Saramz Perkantoran/Pemenntahan
3. PenlJOlahan Admtnlet..el Kependudukan, Pencatatan Slpil,
Statlstlk dan Kearslpan
a) PelayaTIWl Admmistrasi Umwn dan Kependudukan
b) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
8. c) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partz::.-ipatif
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan
a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencmman
DesaiPembahasan APB Desa (Reguler)
b) Pe:nyusunan Dokumen Perencanaan Desa (llj,_P Desa)
c) Amyusunan Dokume11 Keuungan Desa (APB Desu, F'Pnibahan,
dun I..PJ)
d) Penyusunan Kebijakun Desa (Perdes/Perkades selain
Perencanaan/Keuangan)
e) Penyusunun Laporan Kepalu Desa, LPPDesa dun JnfonnuSl
kepada masyarakat
f) Pengembangan Ststem lnfunnasi Desa
9) Penyelenggarao.n Pengadaan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa
5, Pertanahan
a) Administrasi Pajak Bumi dun Bangunan (PBB)
2. Bl.DANG J>E[ :VfMNMNPEMBANGUNAN
A. Rencana Program KeIJa Pelaksanaan Pembangunan Desa
berdaearkan RKP Desa sebaqai berikut·
l. Bidang Pendrdrkan
a) Penyelen99araan PAUD/TK/TPQ/Madrasah "lonfonnal Milik
Desa
b) Pembangunan/Rehabtb.tasVPeningkatan/ Pengadaan sarana
prasarana/Alat Peraga &iukatif (APE) PAUD/TK/TPNTKA/
Tl'Q/Madrasah Nonforrnal Milik Desa
2. Bidang Kesehatan
a) Penyele:nggaman Posyand11
b) Penyelenggaraan Promosi Kesenatan/Oerakan: llidup Dersth
dan Sehai/Pos Pembtn.aan Terpadu/Penanganan Stunting
3 Bidang Pekerjaan Umum dun Penataan Riumg
a) Pembangunan/ Rehabib.tas!/Pemngkatan/Pengerasan Jalan
Desa
b) Pembangi;nan/ RPhalnlita..<;ijPeningkoton/ PPngerason Jalon
Lutgkungan Pemukiman
c} Pembangunan/ RehobilitoSl/ Pemngkotan/ Pengerasan
Jembaton m1/ik Desa
d} Pemlx1119unan/Rehabil,tas!/Penmgkntan Talud Pengamon
tebing
e) Penguatan Pennodalan BUM Deso
4. BuJ.aug Kawasa11 Pemukiman
a) Dukungan Pelaksanaan Program Pemba1,gu11an/RTLH GAKIN
b} Pemba.ngunan/Rehabtl1tasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman
5 Bldang Kehutana11 do11 Lingkungan H,dup
a} Pengadaan Tong Sampah/Pembangunan Tempat Sompah
6 Br.dang Perhubungon Komunikas1 dun Infonnatlko
a) Penye/enggoraan mforrnaSl publ,k deso
,, I l h I a � I Hgl' ll '" 'II
9. B. Program Kel)a Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagm benlrut:
1. Pendidikan
a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/1XAJTPQ/Mudrusah Non-
i''orrnal Milik Desa;
b) Pemlxmgumm/Rehabilitasl/Penmgkatan/Pengadaan Sarona/
Prosamna/Alat Peraga
2 Keaehatan
a) Penyelenggaman Posyandu (Makanan Tambaha11, Kelas nn,
Hamil, Kelas Lansia, InsentifKader Posyandu)
b) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
c) Penye/engaman Promosi Kesehatan/GBHS
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Pemel,haraan Jembatan Desa
b} Pembangunan/Perungk.atan/Pengeraswi Jalan Desa
c) Pembangunun/Penmgkatan/Pengerasan Jalan lingkungan
d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balm desa/Balai
Kemasyamkatan
e) Pembangunan/Rehabr.l1tasi/Peningkatan Tab.uf Pengaman
Tebing
4. Kawasan Permuklman
a) Du.kungan pelak.sannn.n program Pembangunan/Relwb
Rumah Tidak Layak Huni (RTlHJ GAKIN
5. Perhubungan, Komumkasr, dan !nformatika
a} Penyelenggaraan lnformasi Pu.blik Desa Poster, Baleh-0 di/)
3. BIDANG PEMBINAA.NKEMA.SYARAKATAN
A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan
RKP Desa sebagai berilrut·
l Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perhndungan Maeyarakat
a) Pengadaan/Penye/enggaman Pm, Keamanan Desa
b) Penguatan dan Pemngkatan KapaSltas Tenaga Keamanan/
Ketertiban oleh Pemenntah Desa
2. Kebudayaan dan Kea.gamaan
a) Penyelenggaraan Feshual Keseman, Adat/Kebudayaan, dan
Keagamaan
3. Kepemudaan dan Olahraga
a) Penyelenggaman Festwal/U!mba Kepemudaan dan a!ahraga
tingkat desa
b) Pembangunan/rehabtl1tasl/penmglcaran sarana dan
prasamna lcepemudaan dan alahraga tmgkat desa
4 Kelembagaan Masyarakat
a} Pembittaan LK,WD
b) Pembinaan PKK
c) Penyediaan Operaswnal untuk. KPMD
B Program Kerja Pembinaan Kernasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebaga, benlcu.l.
1. Ketentraman, Ketertiban Urnurn dan Perlindungan Masyarakat
a) Pengadaan/Penyeknggaraan Pas Keamanan Desa
611. ) J... h' a h , ,ni:, .,,
' ' '
10. Tenaga
b} Pcnguatan dan Pemngkatan Kapasitas
Keamanan/Ketertlban oleh Pemenntah Desa
2 Kebudayaan dan Keagamaan
a} Penyelenggaraan Festwal Keseni.un, Adat/Kebu.dayaan, dan
Keagamaan
3. Kepemudaan dan Olahraga
a} Penyelenggama,i Festwal/Lomba Ke{H'mudaan dan Olahmga
tingkat desa
b) Pemlxmgunan/Rehab1l1tasi,IPernngkatan
Prasamna Kepemudaan
4. Kelembagaan Masyarakat
a) Pembinaan LKMD
b) Pembmaan PKK
c) Penyediaan Operasional KPMD
Samna daa
4. BIDANG PEMBE@AfAANMASfARA.KA,T
A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyiirakat berdasarkan
RKP Desa sebagai berikut:
I Pemngkatan Kapasitas Aparatur Desa
a) Pemngkatan Kapasr.tas Kepala Deso.
b) Penmgkaran Kapa:nta:, J'emngkat De:'Ja
c} Pemngkatan Kapasitas BPD
2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
a) Pelatihan dan Penyu/uhan Perlindungan Anak
3. Perdagangan dan Pcnndustnan
a) Pembangunan/Rehabilitasl/Penmgkatan Pasar Desa/Kws
Mllik Desa
B. Program KeTJa Pembertlayaan Masyarakat yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagm benkut:
1. Peningkatan Kapasiras Aparatur Desa
a) Peningkatan Kapasitas Pernngkat Desa
b) Penmgkatan Kapasttas BPD
Biaya
Non Alam,
s. Bl.DANG PE.NA.MlGVIANGAN BENCAN.l, KEADAAN DARVR.IT DAN
MENDESAK DESA
A. Rencana Program KeTJa Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
Dan Mendesak Desa sebagai benkut.
1. Kegiatan Pe11anggulangan Bencana
Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVTD 19
2 Penanggulangan Keadaan Dantrat.
3. BLT Dana Deso. untuk COVTD 19
B. Program KeTJa Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa yang dilaksanakan bertlasarkan RKP Desa sebagai
berikut
1. Penanggulangan Bencana
Belanja Tak Terduga Penanggu/angan Beru:ana Covid 19
2 Penanggulangan Keadaan Mendesak
Belanja Tak Terduga BLT DD
71 �I) kl, I
' " &K·''·'" >o>
11. III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DESA
I Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Angganm 2021
Pclaksanaan Aggaran Pendapatan dan Bdanja Df>Sll telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa Ba!ingasal Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Angaran 2021
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa Balingasal Tahun
Angganm 2021, dengan rincian terlamp1r padaformat A.1
"PENDAPATAN I I
- Pendapatan Asli Desa Rp. 120.425 000,-
Pendapatan Transfer
Dana Desa Rp 835.464 000,-
Bag, Hastl Pajak dan Retnbusr Rp 25.578 800,- •
-
- Alokaai Dana Desa Rp 427.148 000,-
- Bantuan Keuangan Provmsi Rp 61.000.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 5 000.000.-
- Penda·atan Lam-lain Rp 1 238.500,-
Jumlah Pendapatan ' Rp. 1.475.854.300,-
. BEL.ANJA
- Bidang Penyelenggaran Pemenntahan Rp. 694.185.800,-
De=
- Brdang Pelaksanaan Pembangunan Des.a Rp. 525 261.232,-
- Btdang Pembmaan Kemasyarakatan Rp. 88 749.750,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 34.080.328,·
- Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 28.800.000,-
Darurat Dan Mendesak Desa
Jumlah &.lanja Rp., 1.371.077.110,-
URPLUS I (DEFISIT) Rp. 104.777.190,-
. PEMBlAYAAl'I'
- Penenmaan Pembiayaan Rp 15.870 810,-
- Pengeluaran Pembrayaan Rp. 120.000.000,-
PEMBlAYAA1I' NETTO Rp. (104. 777.190,-).
SILPA/SiLPA TAHUII' BERJALAl'J Rp. o,.
z. Peraturan Desa tentang Laporan 1-'ertanggungJawaban Reahsaar
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021
Peraturan Desa Balingasal Nomor I Tahun 2022 tentang Laporan
r'ereaoggunjawaban Realisasi Pf"laksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengari rincmn terlampir pada
fomw.t B
., I) J.. � r hun s g a t 1 01
12. IV. KEBERHASll.AN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Adapun keberhaailan dan permaealahan eerta oolusi yang mucul
dalam penyelenggaraan pemenntahan di Desa Balingasal Kecamatan
Padureso Kabupatcn Kebumen, dapat diurai dalam tabel dibawah im:
NO BIDANG
KEAF:RHASHAN PERM ASAtAHAN SOLUS!/UPAy--;,:---
YANG DICAPAI YANG DIHADAPJ YANG DITJ,;MPUH
r. Bidang MenJadi Juan,
' Masth kuntngnya Mengikut,
Pclaksanaan dalam lomba SOM PPID Desa pelalilldll <lasar
Pemenntahan
0.M
)ll'm,.nngkatan
websit,, drSQ d.t
Kabupoten
Kebumen
Pelaksanaan
Pcmboyamn Pa1ak
Mas1h i!.'lnyRknya
WaJib l'aJnk di
'"=�istik
_J
Sol>Iah�s, kepada
warga s.:.d.J.m
S.-rentak Sam luarde� mungkm
Han LunR�
(Pcmbavaran PBB-
Pl di awal tahun
dcsa) • •
Terscd1anya Ada sebaglan Perlu diadakan
Opcrasional/ xetue RT/RW pelatlhan
In�ntll RT dan yang belum
RW hekeIJa maks1mal
Ters.edismya Masih kurangnya Pembentukan Tim
serene fAsel rasa tanggung Pcngclo!a A�t
Tetap) j.i...ab dan . ""�
Perkantoran adtntmetrast
I
tentang
penguasaan aset
dOM
l'ercafl"'i:ny.i Ma�ih mtt11mnya Mengundang Nan,
I
pdaksanaan pengctahuan Sumlx:r untuk
penda!Rafl srxs's tcntnng pcndataan mrmbrn prlalihan
0oM SDO's (baru)
Terlaksananya Kurangnya Sebelum Musdes
MuS<ies pemolmman dilakukan
Pt:nyusunan RKP sebag1an pesert>1 pi,nger[Jan l1'nllini;
I
De11a Tahun 2022 Muscles terhadap Pcntingnva
pcntingnya men) usun RKP
penyusunan RKP De=
neee
'
Terlaksana.nyll •
penydcni;.garaan I
l'engadaan,
Pengangkatan
Perangk,11 Df,f,11
(Kcpwli Dusun lll)
, D1dang TerbRngunny11 Da1am pckerjaan Koordm11m 11nt>1rn
l'claksanaan rua.ng1m baru di belum se'lu111 Pelaksana
Pembangunan I PAUD dllll TK de11gan yang kcgiatan dan
diharnpkan Perencanaan
I I
,, I) akll hu, r,gg, n 2 o 2 l
13. pada musim
kemarau
J<:'mbatan masih
,uht (musim
hUJllll)
I erbangunnya
jcmbatan ,...m,
prnnancn
-
NO BIDANG
KEBE�HASILAN PERMASAl,AH",N I SO!,US!/UPiYA
YANG DICAPAI YANG UIHADAPI YANG DJTF,Ml'UH
'rersedranye Warga bclum mau Pcmbenan
1 l:::.:::.= men!l,gun.,kan l::lantu1m Scmhuko
Ruang Jsul11M untuk k,.Ju,irga
"1uangan untuk MRndiri yang yang tcfT"lpar
'.:'°lasi Mandiri sudah discd.takHn Covtd-rv
Terfasilit:isinya Masih ada Soslllhsas.i di
Perumg,m,m sebaglan warga ,varga lbaik dan
Stunting
I
yang bclum mtin Kader, PKK
mengrkuu m11upun Pcmdes)
Pm,yandu di berbug,11 ..v,.nt
keg,atan
Tcrbangunya Masih mmimya Drndakan secara
.Jalan Dese kesadanm warga rutm kegiatan
1Pavm&) dan JHlan tentang pcrawatan kerja l,akt:,
Lingkungan Jallln desa yang linglmngan
PemukJ.man sudah d1l>angun
Terehabn}a
gedung ba1ru
kcmasyarakatan
Ter>angunnya
Talud Pcngaman
tt'hing rum
Soluron irigas11
TerehabnyH 3 Pl-nca1ran dana
R'fLH GAKlN rhakhir tahun
� anggar an
Pembuatun Papan Masih minimnya Dibetulkan oleh
Peroianen untuk ke'111ddntll w11.rga pcre.ngkal desa
pemesangen membetulkan, j,ka setempaL
papan mfografo, banner terlep,ls
ABl' ucse dan mh pengikat
3 Bidait& Pcnyedu,an Masih kurangva D1buat model
Pembmaa.n Subeidt ke�da.mn prket jaga dan
Kemasyarakatan Pl'embangunan masyarakat akan Jimpitan,
1--'o•kamhng pentingnya
k<"gu,tan
l'oskamling
I
Pcnguatan Usia Pt,tugas Pcrlu rcorgamsast
I kapa!:,1tas Tenaga Llumas Dcsa rate- dengan
Kcmananan Desa/ rala sudah pemahaman
!.mmas dc>l!l manula kepada warga agar
mau mrnJad.J.
LinIDdS Dcsa
l
to I 1-· k 11 r ,h n ni,: .,r�11 ld
14. NO BIDANG
KEDERHASl!,AN PER.IASAIAHAN I SOLUSI/UPAYA 1
YANG DICAPAI YANG DlHADAPI YANG DTT!!:MPUH
Terfasilitasinyfl Mas,h mH,s,i Kcgill1im
kegrntan p,,ndem, COVD- d1fokl1skun d1
l'cringat,m HUT RI 19, IICIHll belum berbagai tcmpaL
den kf'g,atan bc,1Jal11n secara '
kcagamaan maksimal
'
Masih masa Du,dakan kcmlml1
kegrntan pandem1 COVJlJ. setelah situas,
Turnnmen bola 19, acara bdum oormaj
vo!J yang d.!adakan berjalan secara
oleh Karang ma.ksimal
'Iuruna
.
Tersedumy11 Sebegian Perlu ditl.Il]UIIU
operasional LKMD, pengurus ada kemhll!i Tf'ntang
PKK, KPMD yang kurang 8ktll kepengurusan
11:mbaga cese
' B1dang Terla91l.Jtasmya Scbagian Dilaksanakan di
Pemberdayaan kCglllUIIl anggaran untuk tahun benkumya
Mli�11rnkat peningkatan kegu,tan
kapas,tas peningkatan
P.-rnngk11t TJesa kapasna.. belum
clan BPD tcrscrap
,i,-muanya
5 B1dang Kegmtan Ada kcbi,iakan Penyaluran BLT
Pf'nanggu!Hngon Mf'nrlr-Mk Dt-..... baru tcrkan DD sebanyak 8
&ncnna tnmOOhan KPM
Kcadaan nenoad penenma HLT
Dan Mcndesak untuk 3 hul.an
"'�
'' I
I) ' h T ! un �g.-,r,in 21!2 I
15. V. PENUTUP
l. KESIMPULAN
Mengacu pada Pennendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kcpala Desa, pada pasal 3 poin l "Laporun penyelenggaman
pemenntah Desa Akhir Tahun Ang9aran disampaikan oleh kepala Desa
kepada Bupati/walikota melalw camat secara tertulls paling lambat 3
(h9a) bulan setelah berali.ldrnya tahun anggaran•
Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam
s.iklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal
pokok kearmpulan sebagai mana terurai dalam laporan im:
a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawahan Akhrr Tahun
b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Balingasal
c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program keg,.atan Desa
Ba!ingasal tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa
d. Capruan keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang
tel)ad1 di Desa Bahngasal
2. UCAPAN TERIMAKASIH
Tak lupa kami samprukan ba.nyak tenma kasth kepada unsur
yang terlibat membantu dalam penyelesaian l.aporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Balingasal Akhir Tahun Anggaran 2021. l:laik dan
Pemerintah Kabupaten. Kecrunatan, dan terkhusus kepada Pendampmg
Desa Kecamatan Padureoo
3. SARAN
Demi keancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
sebagaimana dlatur Pennendagn Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kcpala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan
agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kepesuas Aparat
Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD d1 Desa
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Desa Akh1r Tahun
Anggaran 2021 mi drbuar sebagai baha.n aepe:rlunya
12 I I •• lJ ' () •
19. 546 Org
o Org
660 Org
584 Org
,.,,, ""'
80rg
12 Org
2 Org
15 Org
80 Org
313 Org
93 Or-g
17 Org
427 Org
11 Pentl1tl1kan Umum
2) hmhd1kan Khusus
c. Jumb.h Penduduk Menurut
Mata Pencahartao,
1) t:lelum/Tidak DekeIJa
2) Mengurus Rumah Tangga
3) PelaJar/Mahasiswa
41 Pen6Iunan
SI PNS
6] TNl/f>olri
7) Perdagangan/Dagang
8) Petamj Pe-kebunsn
9) Kruyawan swaste
!OJ auruh
11) Guru
12) Wll"aswasw.
, Bldang hn1,1elenggaraan hmer:fntahan
I ••• Sub Bldanc I Kecl•tan Banya]mya/ I
Jumlah
l
• 3 4
I Pemturnn a Pemturan Dcsa
'
Perundang· b. Peraturan Bersama Kepaln. Deso. 0
undangan. c. Peraturan Kepa.lu �sa II
I'
d Ke UtU'VIIl Kcpala Desa ,1
Kepcndudukan. a. Jun:dllh PeoduduJi:,
1) r.ak.Hak.i 1 489 Org
2) Perempuan I 521 Org
3) Jumlah Kepala Keluarga 876 Org
4) Jumlah Anggota Keluarga 2.135 Org
S) Jumlah J1wa 3011 Org
b. Jumlah Pendudu.li: Meourut
Tinpat Pendidl.kao:
'
-
1JL.ainnva 234 Org
a Pertan.ahan • Status Tanah:
I) Sertifil<at Hak Mihk 129 SHM
21 Sertifikat HRk Guna Us.a.ha O HC.lJ
3J S.,rtrlikat Hak Pakai
0 "'
b. Luaa Taoah:
11 Bcrscrtlfikat O Ho
21 Bclum Bcrsertifikat O H11
31 Ti,11Hh KH� De- O Ha
•• PelUlltukao,
) ,Illian O Ila
21 Tanah Ladan.g O Ha
3) Rangunan Umum O Ho
4) Perumahan O Ho
51 Ruang Fasilitas Umum O Ho
d. TalMI yal>C Belum Dikelola
II Hutan O Ho
2: Rawa-rawa O Ha_
' ManaJ"men. a .Jumlah Aperat P.,menntahan
Pem.,nntahan De= 14 Org
I b. Jumlah Anggota 81'1) 7 Org
c Mus)·awaroh Desa 12 Kali
d. Musren11:bangtlcs 2 Kali
' Mus"awarah BPD 12 Kali
5 Kctcn.tnunan da.n •• Pemltl.naan Han•lp
Keteruban 1] Jumlnh An11:&ot,i .21 Org
21 Alat Pemadam kebakaran O Org
31 JumlAh Hansrp Terlatih 2l0rgl
C. Rincian Ke1iatan Laporan Penyelenoaraan Pemerintahan Deaa
C.1
1611''
'
,1h � ng!;,< Hll )(1)1
20. O Kasus
Ada/�
AdH/+iffftk
Ada/+lo!fflk
Ad,i/�
Adn/Tidak
Alfa/�
Ada/+iook
Ad1t/-l'i<lff.l,
Aoo/Tidok
Pembmaan
lemoogaatl
Kcmasyarakaton
:, Jumlah Kecelakaan Rema a
a. Jeni• Lembap
Kemasyanbtan:
II Rt/l<w
2) PKK
3) Kamng TarunA
4) Pos Pelay11rurn !'erpadu
5) Ll'M
b. Lembaga kemasyamkatilll
membfintu pcmcrintah n.:,,.,,
dalam penyelenggan111n
pcmelinlah, pclak.,,,uman
pembangunan, pcmbinaan
krmasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat
c l.embaga kemae.yarakatan
sebag,u w11dah parnsrpast
masyarakat dan seba�i rnitra
Pemrnntah Desa
d. Lembug,i Kemasvarakatan diikut
Mertaklln da!am pelaksanaan
program !ieli:tor dan program
Pemenntah Daerah
e Lembaga Adat
f. Lcmbaga adat d1lx.ntuk dcngdn
pcmturan O.:sa terptsab dengan
����������-"ke�"""<'-'k<es�""'-'"�""ka,e•e•en'--��_J_---''••
ffs•YTidak
-
••• Sub Bi4an,: Kegiatan BanyaJmya/
Jumlah
l a 3
'
•• Ketentramaa dan Ketert:lban,
l) Jumlllh xejed.an knmmal o Kasus
l! Jumlah Oencana ALun 3 kali
31 Jmn1ah Opt'm..i Penertfban
8 """
41 Jumlah Pos Keamanan 9 Unit
-·
'
L
OUmt
O Urut
O lJmt
3) Sekolah Luar Bmsa
4) Bala.i Latihan KCl)II
5 xureus-xu-eus
.
••• Sub Bl4iw1 Kell,atan
Banyalwya/
Jumlah
-- -
l , 3
'
J Sarana dan a Jalan Dcsa J2Km
Prasarana b Jalan Kabupatcn/Kota 2Km
c Jalan Provma!
'""'
d Jalan Negara OKm
e J,.mbatan 00 Urut
r. Kantor kerere Desa
""''--
2 Pembangunnn a. Tempat Pendl4Jbn U'mum
Pcndidikan I) Kclompok Bcrmain l Unit
2) Pos PAUD I Unit
3) T11m11n Kanak-Kanak 2Uml
4) Sekolah DaMr 2 Urut
5) SekolB.h Menengah 2 Urut
6) Akadem1 O Umt
7) lnstitut/Sekolah Tingg1 O Urut
b. Tempat Pendidilum Khuaus
1) Pendidikan f'esantrcn l Urut
'
2) M11dra,;ah l Umt
C.:l 81.danQ Pelakaanaan PembanQunan
3 Pembangunan
Keeehatan
11.. Rumah Sakit Umum Pemenntah
b Rumah Sakit Umum Swasta
OUmt
O Unit
17 I 'f I •J. h11 pit�nlO
21. I
••• I Sub Bidaq Ke,tata11 Banya]mya/l
' Jumlab
l , 3 4
c. Rumah Sakit Kusta O Unit
d Rumah sakit M11ta O Unit
,. Rumah &.lat .Jrwa O Unit
r; Rumah Saka BerAAlin o Unit
g Rumah Brdan I Unit
h. Puskesmas O Unit
' L Apouk 1 Unit
,. Pembangunan Sosial a. s...._ OlahJ11&11:
Budaya dan ll Lapangan Umum I Unit
Keagamoon 21 Lapangan Khusus 3Umt
b. Barana
Kesenlnan/Kebudayaan:
I) Gelanggang Rr,m11Ja (Jumlahl o Unit
1) Gedung Keecntan (Jumlnh) 1 Unit
3J Gedung 'reater (Jumlah) O Unit
41 �dung Bioskop (JuwlahJ O Unit
c:. Sanna S.O.ial
l) Panu Asuh,m
l) Panll Pl.JOI Tummetr!I
31 Wordo
4) Pann Jompo
O Umt
OUmt
O Unit
O Urut
· d. San.na 11:omunib-i
!) Radio Komunikas, (Jumiah) O Unit
21 Pa�n Peuaumuman fJumlah 7 Unit
5. Pembangunan a. Pembangunan Prn1m11h:m
Lmgkungan H1dup RHky11t/Pengembangan OUmt
dan Pemulmnan h. lndustn Besar O Unit
c lndustn Seciang O Umt
cl. Industn Rumah Tangga O Urut
e. Tempat Rekreasi O Urut
r Hotel OUmt
g Rcstoran/t<umah Makan O Umt
'
" Salunin Jri • 2 UnH
k <a
K
. .... •masy_ara a n
' Banyalm.ya/
••• Sub Bidan&: Kepatan
Jnmlah
' 2 s
'
' soerensesr Prociuk •. Soalall....t Kebljaluw
llukum Dc:,;.a Pemerl.otah tentat1.1 Desa:
II Undang Undang lo. 6 Tahun
2014 Tenlli!lK O.,sa O Kah
21 Pel"lltuntn Pemcnntah No 43
tahun 20 14 Tent11ng
Pelaksanrum Undang-Und,mg
No. 6 Tahun 20 14 O Kah
I 3) Peratumn Menl.eri mcngena1
DoM 2 xau
b. Sosiallsasl KelriJUIIII
I
Pemerlntah Daerah
1) sceianeest Pcnnuran D11crn.h
I
Tentang Desa 3 Kali
' 2) Sosialisasi rcraturan Bupati
' Tentang Desa 'Kah
c. Sosiallsul Kebljsbn
Pea,.erlntah Desa
I l) Sosialisasi Peraturan Desn 9 Kali
C.3 Bl.d
181Ll' � l l ah Ill i;.,111 2 o
22. -
'
' Banyalmya/
••• Sub Bldan1 Kea;iatllD
Jumloh
l 2 3
'
2) So11iallsam Pemturnn Kepala
DcM
2 ""'
Ji Sosialisasi J'eraturan
Ilersama KcpaUl Df'!lll 0"""
2. Pela.k...,naan Hak a. Sos11Ulsas1 Pelal<sanaan Hak clan -
dan Kewaj1ban KewaJ1ban Masyarakat IO Kah
M11«yarakat b. M!l.syaraknt menyampmkan
mfornu,.si kepada Pemerintah
o..� Ada/�
c Mas}arnkal melllpt'Wi<'h
rnrormasi dan peloysman y,mg
adrl Ada/+Hlak
d. Mas)arakat mendapat.lmn
perlindungan dnn gungguan
2 ""'
Ada�
Ada/�
keUntraman da.n kctcrtiban
e. Maeyarakat berpartisipa& dalam
berb.!i. ai ke iat.e.n di Desa
a. Sos!BhAA�i mt-ngrm,i krmkunan
tudup t,,,ragarnH
b SosL11hsa111 meng<:nai
pengrmbangan olah ragu dan
keeeman
3. Sm,1al Budaya
Ma<iyarakat
'
c. So�i>tlu,,,111 meng,.na1
ketenl.ra.man dan ketert.Jlmn
masyarakat 12Kal,
d. Sosialisast mengenru hngkungan
hrdup 15 Kai,
e. SosialiM�, mf',ngrrui, tmhaya
norkobll. dan krtmmal 1 Kali
f. Soeiausasr mengcnai
ketenaeakcriaan O Kah
' K.-Rgsnru11m a M11jrli<1 TRklim 5 Unit
b MaJfhS gcrcja O Umt
' c. MOJClis Buctha O Unit
d. Mo.Jclis Hmdu O Unit
c Rcmaja Masj1d ' 2 Unit
f. Remaja Oercja
I O Urut
g. Remaja Budha OUmt
h RfmA•A llinf)11 O Umt
s. KdeMgakeIJaan a. Penyalur pembantu rnmah
lli""'' OUmt
I
b. Penampwi.g Pekerja ke luur
O Urnt I
neneri
D, Rincian Keglatan Bldang Pemberdayaan Maayan..11:at
••• Sub Bldanc I Keptaa
I Banya.11:nya/
J"u11:1l•b
, a 3
'
,. soeieueeei dan ,. B1dang Sosial Budaya 12 Kali
motNaSJ. masyamkat b. B1dang Ekcnonn 12 Kali
,. B1dang l'olitik 12 Kali
d. R1dan•• lm«l.un--n hidu-
''"""
2. P,,mbrrtl11y1111n a. Pemberdayaan Keluarga 11 Kali I
MasyarnkHt b. pemberdayaan Pemuda 12 Kali
c. Pembe1dayaan OJ.ah raga 12 Kali
d Pembcrdavann Karang tarunn 11 Kilb
3 Prnggalangan
' Bidang Pendul.ilrnn 12 Kali
'
Partis1pa,1 b. Bidang Kesehat.an 12 Kali I
I M11>;v11r11k11t
19 I
' 0
23. E. Rincian Kegla.ta.n Bida.n& Pena.nggulanpn Benca.na Keadaa.n Da.runi.t da.n
MendeKkDesa.
r;: I Sub Bldan1 Kep&tan Banyalm.ya/
Jumlah
I
' 2 3
'
I P,, n,1nggulangan Kcg:,atan Pcn=ggulangan R<-ncana 3 Kegiatan
Bencana
,. J<cadaan Daruret Xegiatan Kcadaan Derurat
3. Keadaan Mcndcsak Ke tan Keadaan Memlesak IS K�giatan
Desembcr 2021
ac I J 'll<h T 1un i1;:g,, uJ.OJ!
24. DESA
KECIMATAN
KABUPATEN
PROVINS]
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 20:21
BALINGASAL
PADURESO
KEBUMEN
JAWATENGAH
I No. I URAIAN
' JUMLAH I
1. PENDUDUK AWAL
a. Laki-la.ki 1.467 Orang
b. Perernnuan 1.473 Oran-
Jumlah 'a+ bl 2.940 Orn
2. LAIUR
a Laki-laki 23 Orang
b. Perempuan 17 Orang
Jumlah 1a + b' 40 Orana
3. MATI
c Laki-lakJ. 14 Orang
d Peremnuan 10 Ora--
Jumlah (a + b) 24 Orn
4. DATANG
,. Lala-la.ki 5 Orang
f. Peremnuan 7 Oran"
- Jum1ah 1a + b' 12 Oma
5. PINDAH
g Laki-laki 18 Orang
h Peremnuan 49 Oran"
Jumlah la + bl 67 Om
•• PEKDUDtJK AKHIR
' Laki-Iaki 1 489 Orang
. Peremnuan I 522 O=·
Jum/ah la ... bl 3 01 I Oma
NO. MUTASI ANTAR
PINDAH DATANG
L p L• p L p L•P
l. DESA I 3 4 0 0 0
2. KECAMATAN 3 8 II 3 5 8
3. KABUPATEN 6 12 18 0 0 0
•• PROVINS! 8 26 34 2 2 4
•• NEGARA ' 0 0 0 0 0 0
JUMLAH ' 18
•• -7 7 12
.
{JDesember 2021
•• Balin
•• Kepala
s
•l(EP'-V
•
�., I
•
"
� M AN'"'
c.f....� ....k • ./
21 I I IJ h r !l.!:"l,111 )OJ
25. l
0 0ran,
O Orang
---
JUKLAH
I
I 489 Orang
1.522 Orang
1 489 Orang
_:_:_i_:,_g_::n._
'_'_
3.o,, I om,..
Jum>ah
Jum>ah
----�Ju=m>ah 1----,-
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2021
BALINGAStL
PADURESO
KEBUMEN
JAWATENGAH
- Laki-lak.i
Prl"('mP.l�'!_
WlfI + Wll"A
Lak1-laki
' - Pcrem_puan
r
Jv.mlllh
Pe�d-:-llk Berd..�:.
Keawarc,,.a.epraan
- Ulki-laki
DESA
KECAMATAN
KABUPATtsN
PROVINS!
B. Wll'A
i••·1 URALU
l. 81:ROASARKAN KBWARGAl'fl:GARAAII'
I
A. w,n
- LHki-!11.ki
� J'eu�puan _
__-_Perem_puan ___ l 522 Urang
---- + - - ---- - - -
Jumlah (A+B+C 3.011 Orn,.._
2. BERDASARKAlf AOAMA
A. Islam
[.siki-laki I 489 Orang '
-
- Perc�J:1.11.ll- __ 1.522 Orang
- --- � ----
T Ona
Jum>ah 3.011
- -
B. Kristen
- Lak1 laki 0 Orang
- PeR"_mv.uan 0 Orang
- - --- - - ----- +---- -
Jumlah 0 0
c. KathoJ.J.k
' Lakl.-iflla 0 Orang
-
- l'erempu_!!n 0 Orang
-- ---- - ·----
-o....--
Jumlah 0
D. Hindu
- Lala-laki 0 Ornng
- 1-'erc�p�---- • 0 0-
-- -------- - - - -
J..mla.h 0 Om--
'
,. Budha
- Ulki-111.ki 0 Orang
- P<,remi:,ulUl 0 Orang
f--- -- ----- ----- - - ----
Jumwh 0 0
F. Jumlah Penduduk Berdasarbu Apma
- Lulu-lllk, 1.489 Orang
-� _Pe�mpu11.n 1 522 Orang
- ---t---
ci
r-- --
J..mla.h IA+B + C+ D+E+ om.,.
3. TOTAL PZNDUDUK
- Laki-lak.i 1.489 Oru"&
I - Percmpuan 1.52.! 0-
" 3:-01� orung
Jumla.h • , ,
-
22 I I' 'D 1"
'
1 Desember 2021