Laporan ini merangkum pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa Karangmalang pada tahun 2017 yang meliputi kegiatan pembersihan lingkungan di 4 wilayah dusun. Laporan ini menjelaskan persiapan, pelaksanaan, pembiayaan, permasalahan dan kesimpulan dari kegiatan tersebut."
Memori jabatan ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Melung selama periode 2007-2013. Terdiri dari pendahuluan, monografi desa (statis dan dinamis), rencana program kerja, pelaksanaan program, kegiatan sedang dan akan dilaksanakan, hambatan, dan penutup. Dokumen ini bertujuan melaporkan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama masa jabatan serta sebagai pertanggungjawaban
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...Pekerja Sosial Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, mencakup ketentuan umum, data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Data profil tersebut digunakan untuk mengetahui potensi dan perkembangan desa/kelurahan secara akurat dan komprehensif dalam rangka perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja p
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014Novita Rahayu
Dokumen tersebut berisi tentang visi, misi, dan program pemerintahan Kecamatan Adipala. Visi kecamatan adalah menjadi yang terdepan dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Misinya meliputi peningkatan SDM, ekonomi rakyat, dan kesejahteraan masyarakat. Programnya termasuk penyelenggaraan musrenbang, administrasi kantor, sarana kantor, dan administrasi kependudukan.
Desa Bhuana Jaya memiliki luas wilayah 3.905,7 Ha dengan topografi berbukit dan datar. Terdapat 4 dusun dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4004 jiwa pada tahun 2016. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekerjaan terkait. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, dan SMP.
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan tahunan pemerintah kota Depok. Berisi tentang visi, misi, dan struktur organisasi pemerintah kota serta indikator pembangunan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2010 seperti peningkatan pelayanan publik, penataan ruang kota, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Laporan ini merangkum pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa Karangmalang pada tahun 2017 yang meliputi kegiatan pembersihan lingkungan di 4 wilayah dusun. Laporan ini menjelaskan persiapan, pelaksanaan, pembiayaan, permasalahan dan kesimpulan dari kegiatan tersebut."
Memori jabatan ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Melung selama periode 2007-2013. Terdiri dari pendahuluan, monografi desa (statis dan dinamis), rencana program kerja, pelaksanaan program, kegiatan sedang dan akan dilaksanakan, hambatan, dan penutup. Dokumen ini bertujuan melaporkan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama masa jabatan serta sebagai pertanggungjawaban
Permendagri NO 12 THN 2007 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROF...Pekerja Sosial Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, mencakup ketentuan umum, data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Data profil tersebut digunakan untuk mengetahui potensi dan perkembangan desa/kelurahan secara akurat dan komprehensif dalam rangka perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja p
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014Novita Rahayu
Dokumen tersebut berisi tentang visi, misi, dan program pemerintahan Kecamatan Adipala. Visi kecamatan adalah menjadi yang terdepan dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Misinya meliputi peningkatan SDM, ekonomi rakyat, dan kesejahteraan masyarakat. Programnya termasuk penyelenggaraan musrenbang, administrasi kantor, sarana kantor, dan administrasi kependudukan.
Desa Bhuana Jaya memiliki luas wilayah 3.905,7 Ha dengan topografi berbukit dan datar. Terdapat 4 dusun dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4004 jiwa pada tahun 2016. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekerjaan terkait. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, dan SMP.
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan tahunan pemerintah kota Depok. Berisi tentang visi, misi, dan struktur organisasi pemerintah kota serta indikator pembangunan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2010 seperti peningkatan pelayanan publik, penataan ruang kota, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Undang-Undang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara. Dokumen menjelaskan latar belakang pembentukan kabupaten baru ini berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil kajian kelayakan. Kabupaten Buton Tengah akan terdiri atas 7 kecamatan dengan luas wilayah 958,31 km2 dan populasi 115.698 jiwa yang sebelumnya merupakan bagian dari
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas Badan Usaha Milik Desa Kridabo untuk periode 2018-2021. Ditetapkan juga tugas masing-masing yakni penasehat memberi nasihat, pelaksana operasional mengelola usaha, dan pengawas mengawasi kinerja pelaksana operasional.
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menetapkan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Cilayung periode 2013-2019 yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kerja untuk membantu pemerintah dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Surat Keputusan Kepala Desa menetapkan pembentukan Kelompok Penggerak Pembangunan Desa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal. Kelompok ini akan mengelola bantuan sosial, menyusun proposal, dan melaporkan kemajuan kegiatan kepada kepala desa. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan anggota kelompok tersebut.
Dokumen tersebut merangkum peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1-5 tahun 2015 tentang implementasi UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUM Desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai gambaran umum luas wilayah dan jumlah penduduk enam kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu Tabalong, Tapin, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Dokumen ini juga menyajikan informasi mengenai visi, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, jumlah rumah tangga miskin, dana anggaran pendapatan dan belanja daer
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang program kerja dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022. Program kerja terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam peraturan desa dan pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan.
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Pemerintah Desa Wonoyoso melaporkan program dan pelaksanaan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran 2022. Laporan tersebut mencakup program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya. Laporan ini disusun sesuai peraturan untuk memperjelas informasi dan transparansi
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Undang-Undang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara. Dokumen menjelaskan latar belakang pembentukan kabupaten baru ini berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil kajian kelayakan. Kabupaten Buton Tengah akan terdiri atas 7 kecamatan dengan luas wilayah 958,31 km2 dan populasi 115.698 jiwa yang sebelumnya merupakan bagian dari
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas Badan Usaha Milik Desa Kridabo untuk periode 2018-2021. Ditetapkan juga tugas masing-masing yakni penasehat memberi nasihat, pelaksana operasional mengelola usaha, dan pengawas mengawasi kinerja pelaksana operasional.
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menetapkan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Cilayung periode 2013-2019 yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kerja untuk membantu pemerintah dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Surat Keputusan Kepala Desa menetapkan pembentukan Kelompok Penggerak Pembangunan Desa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal. Kelompok ini akan mengelola bantuan sosial, menyusun proposal, dan melaporkan kemajuan kegiatan kepada kepala desa. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan anggota kelompok tersebut.
Dokumen tersebut merangkum peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1-5 tahun 2015 tentang implementasi UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUM Desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai gambaran umum luas wilayah dan jumlah penduduk enam kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu Tabalong, Tapin, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Dokumen ini juga menyajikan informasi mengenai visi, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, jumlah rumah tangga miskin, dana anggaran pendapatan dan belanja daer
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang program kerja dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022. Program kerja terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam peraturan desa dan pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan.
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Pemerintah Desa Wonoyoso melaporkan program dan pelaksanaan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran 2022. Laporan tersebut mencakup program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya. Laporan ini disusun sesuai peraturan untuk memperjelas informasi dan transparansi
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa CipeundeuyRistiyana
Dokumen tersebut membahas tentang laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa Cipeundeuy tahun sebelumnya. Dokumen ini menjelaskan kondisi geografis, demografi, ekonomi, dan pemerintahan Desa Cipeundeuy."
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan perdesaan Indonesia dengan fokus pada revitalisasi pembangunan perdesaan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tahapan perkembangan desa dan program pembangunan, serta sasaran pembangunan perdesaan hingga tahun 2019."
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang berisi visi, misi, arahan kebijakan, dan program pembangunan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes disusun untuk memandu pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Balingasal tahun 2021 yang mencakup program kerja dan pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa selama tahun 2021.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang pelaksanaan pemerintahan di Desa Balingasal pada tahun 2021, mencakup program kerja, anggaran, pencapaian, dan tantangan. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai asas pengelolaan keuangan desa.
Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa Jatilor tahun 2015. Dokumen ini disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait perencanaan pembangunan di tingkat desa serta merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Jatilor selama satu tahun. Dokumen ini juga menjelaskan visi dan misi pembangunan Desa Jatilor untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxp3mdlamtim
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional meliputi sektor strategis nasional sesuai kewenangan Desa.
Dokumen tersebut merangkum tentang Kelurahan Pamusian di Kota Tarakan. Kelurahan ini memiliki tugas untuk mengembangkan perekonomian dan lingkungan hidup serta memberdayakan masyarakat, dengan didukung oleh fasilitas kesehatan dan program pengentasan kemiskinan. Kelurahan ini juga berupaya meningkatkan keamanan dengan penyelesaian masalah sosial secara musyawarah.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
1. Dokumen tersebut merangkum visi dan program Jokowi-JK terkait pemberdayaan desa, yang mencakup janji alokasi dana desa Rp1,4 miliar per desa, pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, serta delapan prioritas utama untuk memberdayakan desa sesuai UU Desa.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
Ilppd jatilor 2014
1. INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(ILPPD)
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2014
Assalamu’alaikum wr.wb
Saudara-saudara warga Desa Jatilor yang saya hormati
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Jatilor Tahun 2014. Penyusunan Laporan ini
merupakan perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menyampaikan
informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
Penyusunan ILPPD ini, disamping sebagai perwujudan
tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan
atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, sebagaimana diatur
dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.
Mengenai materi, format dan sistematika ILPPD telah
mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Adapun muatan ILPPD berisi penyelenggaraan pemerintahan
desa yang meliputi :
1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa
a. Urusan Pemerintahan Desa
b. Urusan hak asal-usul Desa
c. Tugas Pembantuan
d. Urusan Pemerintahan lainnya
2. Ringkasan APBDesa
Selanjutnya pokok-pokok materi ILPPD adalah sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
1.DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
4.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2.GAMBARAN UMUM DESA
Desa Jatilor terletak pada jalur Purwodadi-Semarang
Km.13 dan berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Desa Penganten Kec.Klambu
Sebelah Timur : Wolo, Ngeluk Kec. Penawangan
Sebelah Selatan : Desa Gundi, Sumberagung
Sebelah Barat : Desa Bringin, Kemloko
kec.Godong
Sedangkan luas wilayah Desa Jatilor mencapai
339,905 Ha yang terdiri dari :
a. Tanah sawah : 238,182 Ha
b. Tanah bukan sawah : 101,723 Ha
a.Tanah sawah seluas 238,182 Ha terdiri dari :
1) Irigasi Teknis : 58,879 Ha
2) Irigasi setengah Teknis : 78,303 Ha
3) Tadah Hujan : 101,000 Ha
b.Tanah bukan sawah seluas 101,723 Ha terdiri dari :
1) Pekarangan/bangunan : 63,490 Ha
2) Tegalan : 35,000 Ha
3) Lain-lain (sungai,jl,makam,dll): 3,233 Ha
Jumlah penduduk pada akhir Tahun 2014 sebanyak
2.988 jiwa yang terdiri dari 1.466 jiwa (48,89%) laki-laki dan
1.532 Jiwa (51,10%) perempuan dengan sex ratio 95,69 %.
Secara administrasi, Desa jatilor terdiri dari 3 Dusun, 7
RW dan 23 RT dengan potensi Padi, dan kacang hijau.
II.RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
1. VISI DAN MISI
Visi Desa Jatilor adalah “Terwujudnya masyarakat Desa
Jatilor yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman
kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan
di bidang pertanian, perdagangan dan industri kecil untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”
Untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah misi dalam
jangka waktu 5 tahun mendatang antara lain :
1. Meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan
pengelolaan dan pemasarannya untuk mendukung
pengembangan perdagangan dan industri kecil
gunameningkatkan perekonomian;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah,
melalui sistem perijinan yang mudah, murah dan cepat
guna mendukung peningkatan investasi dan penanaman
modal.
3. Meningkatkan peran koperasi, agar benar-benar menjadi
soko guru perekonomian desa, daerah, regional dan
nasional.
4. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik ( infrastruktur )
serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di
bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan,
dan olah raga, utamanya prasarana fisik jalan, jembatan
dan irigasi.
6. Menciptakan pemerintahan yang baik (good government )
berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan
hukum.
7 meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya
kaum wanita meningkatkan stabilitas keamanan dan
ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan
tenang.
8. Menggali dan memberdayakan potensi PADesa dengan
tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat
perekonomian masyarakat.
9. Menentukan kebijakan yang akan mendorong
perkembangan dunia pendidikan di Desa Jatilor.
10. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui
bidang agama dan budaya.
11. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa
dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai
upaya mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan
desa serta perkembangan sarana komunikasi yang
semakin dinamis dan canggih.
2. 2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
Terdapat 2 (dua) strategi pokok (grand strategy) yang ditempuh
sebagai pengejawantahan visi dan misi yang ditetapkan, yaitu :
1. Penataan kembali manajemen pemerintahan desa yang
dinamis;
2. Pembangunan desa yang dinamis untuk membangun Desa
Jatilor di segala bidang.
3.PRIORITAS DESA
Mengingat terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki
oleh pemerintah desa tidaklah mungkin seluruh bidang/fungsi
diberi porsi anggaran dan perhatian yang sama. Oleh Karena itu,
perlu adanya skala prioritas. Berdasarkan permasalahan, situasi
dan kondisi masyarakat Desa Jatilor, maka pada tahun 2014
prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan hal-hal
sebagai berikut :
1.Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial ekonomi
masyarakat, khususnya jalan dan jembatan.
2.Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sebagai sumber
daya pembangunan masa depan,
3.Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk
meningkatkan produktifitas kerja,
4.Menumbuhkan perekonomian desa untuk meningkatkan
kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
III. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. URUSAN HAK ASAL-USUL DESA
Dalam penyelenggaraan urusan hak asal-usul desa
Pemerintahan Desa Jatilor Tahun Anggaran 2014 telah
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.422.732.626,- dengan
realisasi sebesar Rp 1.422.424.759,- atau mencapai 99,98%.
Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan urusan hak
asal-usul desa tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Kegiatan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk
menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang
ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1). Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
2). Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan surat kabar;
3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
4). Penyediaan makanan dan minuman;
5). Rapat-rapat koordinasi;
6). Rapat-rapat konsultasi keluar desa;
7). Honorarium/belanja pegawai;
8). Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9). Penghargaan/pensiunan Kades dan Perangkat Desa;
10). Tunjangan Kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa;
11). Tambahan Penghasilan aparat Pemerintah Desa;
12). Tunjangan BPD;
13). Honorarium Tenaga Honorer Desa/Pegawai Desa;
14). Insentif Ketua RT/RW;
15). Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa; dan
16). Pengadaan jasa gambar & RAB Proyek.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kelengkapan, penataan prasarana pelayanan yang
representif dan berorientasi kepada peningkatan kinerja,
peningkatan mutu pelayanan yang meliputi :
1). Pemeliharaan rutin/berkala komputer.
2). Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik,
alat-alat kebersihan
3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
4). Pengadaan barang lain-lain kantor.
5). Belanja Lain-lain.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin
aparatur ini diarahkan untuk meningkatkan disiplin
pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari sehingga diharapkan pelayanan kepada
masyarakat semakin meningkat. Pencapaian
program ini ditempuh melalui :
1). Pengadaan seragam BPD;
2). Pengadaan seragam Batik Kades & Perangkat
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian kinerja
Program ini diarahkan kepada terwujudnya
pelaporan pencapaian kinerja, ditempuh melalui
tertib administrasi laporan kegiatan, dokumentasi
kegiatan dan pengadaan papan nama proyek.
e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pemerintahan
Program ini diarahkan untuk menuju
terciptanya peningkatan kualitas sarana dan
prasarana pemerintahan. Pencapaian program
ditempuh melalui :
1). Pembangunan Balai Desa.
2). Pembangunan lanjutan Kantor Desa.
3). Pembangunan lanjutan Papan nama Kantor
f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kondisi sarana dan prasarana perhubungan
meliputi jalan kearah yang lebih baik, yang
ditempuh melalui :
1). Betonisasi jalan induk Dusun Jatilor.
2). Betonisasi jalan 02/06 Dusun Tempuran.
3). Lanj. Betonisasi jalan RT 01/03 Dsn. Mulungan.
4). Betonisasi Jalan Sawah Utara Desa.
5). Betonisasi jalan RT 01/03 Dusun Mulungan.
6). Perawatan Jalan Dsn. Jatilor.
7). Perawatan Jalan Dsn. Mulungan.
8). Perawatan Jalan Dsn. Tempuran.
9). Betonisasi Jalan poros Tempuran & Makadam
Jalan Lingkar Tempuran.
10). Lanjutan betonisasi Jalan Sawah Utara Desa.
g. Program Pembangunan Prasarana Sosial
1) Pembangunan Sarpras makam Dusun Jatilor.
2) Pembangunan Sarpras makam Dsn. Mulungan.
3) Pembangunan Sarpras makam Dsn. Tempuran.
4) Pembangunan Prasarana Sosial Urugan Tanah
pembuatan lapangan Volly Dsn. Mulungan dan
Dsn. Tempuran.
h. Program Pembangunan Lain-lain
1) Pengadaan Komputer Pendayagunaan Website
2) Pengadaan Jet Pump Kantor Desa
3) Pengadaan Kamera Digital
4) Pengadaan Monitor Komputer;
5) Pengadaan Almari Arsip.
i. Program Belanja Bantuan Sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau
barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian
program ini ditempuh melalui :
1). Bantuan kesejahteraan Imam Masjid;
2). Bantuan operasional Madin Asrorul Huda
3). Bantuan operasional Madin AlKautsar;
4). Bantuan Operasional TPQ Al Ikhlas
5). Bantuan operasional TPQ AlKautsar;
6). Bantuan Kegiatan TK Dharma wanita Jatilor;
7). Bantuan Operasional PAUD Purwa Wacana.
j. Program Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan kepada lembaga-
lembaga masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pencapaian dari program ini
ditempuh melalui
1). Bantuan Keuangan Penunjang Kegiatan LPMD.
2). Bantuan Keuangan Penunjang TP-PKK Desa
3). Bantuan kegiatan RT/RW
4). Bantuan kegiatan Karang Taruna
5). Bantuan Keuangan Operasional RT/RW
6). Bantuan Operasional LINMAS
7). Bantuan Operasional PKK Desa
8). Bantuan Operasional LPMD
9). Bantuan Operasional Kelompok Tani
10). Bantuan Operasional Gapoktan
11). Bantuan Operasional Kelompok Wanita Tani
12). Bantuan Operasional Perpustakaan Desa
13). Bantuan Operasional Tim pelestari Tyto Alba
14). Bantuan Operasional Forum Kesehatan Desa
15). Bantuan Operasional Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)
16). Bantuan keuangan pendukung kegiatan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD,
DPRD & Pemilihan Umum Presiden & Wakil
Presiden 2014
17). Bantuan keuangan kegiatan Sedekah Bumi
18). Bantuan keuangan kegiatan HUT RI
19). Bantuan keuangan Pelaksana Pembangunan
Infrastruktur Desa.
k. Program Belanja Tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN
Untuk Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Desa Jatilor
tidak menerima tugas Urusan Pemerintahan yang
diserahkan Kabupaten Grobogan kepada Desa.
3. IV TUGAS PEMBANTUAN
Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Pemerintah Desa
Jatilor Tahun anggaran 2014 tidak menerima tugas pembantuan
baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
maupun dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.
V. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
Berkaitan dengan kerjasama antar Desa, sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kerjasama Desa, bahwa Desa dapat mengadakan
kerjasama antar desa, Di tahun 2014 Desa Jatilor
melaksanakan kerjasama antar desa yakni Kerjasama Antar
Desa di Wilayah kecamatan Godong sebagaimana telah
tertuang dalam Peraturan bersama Kepala Desa.
A. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Berkaitan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, belum
adanya implementasi kegiatan kerjasama yang dilakukan
dengan pihak ketiga di tahun 2014 ini.
B. BATAS DESA
Sengketa batas Desa
Selama kurun waktu Tahun 2014 maupun pada tahun-tahun
sebelumnya, di Desa Jatilor tidak ada sengketa batas Desa
yang terjadi.
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pada tahun 2014 wilayah Desa Jatilor Kecamatan Godong
tidak terjadi adanya banjir yang mengakibatkan kerugian yang
berarti.
Untuk mengantisipasi adanya bencana, hal-hal yang
dilakukan antara lain:
Peringatan dini kemungkinan terjadinya bencana saat
terjadinya pergantian musim.
Pencegahan atau mitigasi bencana melalui penghijauan
dan optimalisasi tanggul.
Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi :
Melihat kondisi tanah di wilayah Desa Jatilor, maka potensi
bencana yang diperkirakan sangat mungkin terjadi adalah
bencana banjir dan angin topan.
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1. Gangguan yang terjadi
Berkat koordinasi yang mantap di Desa Jatilor pada
Tahun 2014 tidak terdapat adanya gangguan baik yang
disebabkan konflik berbasis SARA, anarkis, separatisme
maupun yang lain.
2. Penanggulangan dan kendalanya
Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban
umum akibat munculnya konflik di Desa, dilakukan
dengan upaya pemantapan koordinasi dengan cara cegah
dini melalui kegiatan pembinaan ketentraman pada
masyarakat.
3. Keikutsertaan Aparat keamanan dalam penanggulangan
Bencana dan Keamanan
Dalam mewujudkan keamanan, ketentraman masyarakat
dan ketertiban umum, dalam pelaksanaan kegiatan selalu
mengadakan koordinasi dengan Muspika ( Satpol PP,
Koramil maupun Polsek ) secara berkesinambungan.
Dengan demikian gangguan keamanan yang dapat memicu
adanya konflik dapat dicegah sedini mungkin.
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Jatilor
Tahun Anggaran 2014
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI
1 PENDAPATAN
1,1 Pos Pendapatan Asli
Desa
1.009.420.000 1.009.480.945
1,2 Pos Bagi Hasil 0 0
1,3 Bagian dana
perimbangan
keuangan Pusat dan
Daerah
66.600.000 66.600.000
1,4 Pos Bantuan
Pemerintah /
Propinsi /
Pemerintah Kab.
275.207.500 275.207.500
1,5 Pos Hibah 0 0
1,6 Sumbangan Pihak
Ketiga
80.000.000 80.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.431.227.500 1.431.288.445
Target dan Realisasi Belanja Desa Jatilor
Tahun Anggaran 2014
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI
2 BELANJA
2.1 Belanja Langsung 657.474.259 657.166.759
2.1.1 Pos Belanja Pegawai /
Honorarium
96.156.000 96.156.000
2.1.2 Pos Belanja
Barang/jasa
94.639.259 94.331.759
2.1.3 Pos Belanja Modal 466.679.000 466.679.000
2.2
Belanja Tidak
Langsung
765.258.367 765.258.000
2.2.1 Belanja Pegawai /
Penghasilan Tetap
651.822.000 651.822.000
2.2.2 Belanja Subsidi 0 0
2.2.3 Belanja Hibah 0 0
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 20.900.000 20.900.000
2.2.5 Belanja Bantuan
Keuangan
92.536.000 92.536.000
2.2.6 Belanja Tak Terduga 367 0
JUMLAH BELANJA 1.422.732.626 1.422.424.759
Target dan Realisasi Pembiayaan Desa Jatilor
Tahun Anggaran 2014
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI
3 PEMBIAYAAN
3,1 Penerimaan Pembiayaan 1.505.126 1.505.126
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
1.505.126 1.505.126
3.1.2 Hasil Penjualan
Kekayaan Desa yang
dipisahkan
3.1.3 Pencairan dana
Cadangan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman
3,2 Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000 10.000.000
3.2.1 Penyertaan Modal (
Investasi ) Pemerintah
Desa
10.000.000 10.000.000
3.2.2 Pembentukan Dana
Cadangan
3.2.3 Pembayaran Utang di
Bank & Bunga
JUMLAH PEMBIAYAAN -8.494.874 -8.494.874
Didalam laporan ini telah dipaparkan aspek-aspek kebijakan
program maupun implementasinya, baik menyangkut masalah
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun
pembinaan ketertiban umum atau pembinaan kemasyarakatan
sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.
Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama Tahun 2014
sebagaimana yang telah disampaikan didepan tidak luput dari
kekurangan, hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, agar kekurangan
di dalam pelaksanaanya dapat diminimalisir pada tahun-tahun
mendatang.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi
pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di Desa Jatilor
untuk tahun-tahun mendatang. Amiin.
Wassalamu’alaikum wr.wb
Jatilor, Januari 2015
KEPALA DESA JATILOR
Cap ttd
N G U S M A N