tugas

1. LEARNING JOURNAL
Program Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Angkatan : Angkatan I Tahun 2020
Nama Mata Pelatihan : Tranformasi Digital dalam Pelayanan Publik
Nama Peserta : Murliadi Palham, S.T., M.Eng
Nomor Daftar Hadir : 34
Lembaga Penyelenggara : Pusbangkom PIMNAS dan Manajerial ASN
Lembaga Administrasi Negara RI
A. Pokok Pikiran
1. Perubahan Sistem Administrasi Negara dan adaptasi aparatur
pemerintah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus
menjadi perhatian utama pemerintah ketika dikaitkan dengan berbagai
perubahan dalam konteks era disrupsi.
2. Beberapa faktor lingkungan strategis yang perlu disikapi sehubungan
dengan Sistem Administrasi Negara dan pelayanan publik, diantaranya:
a. Pandemic Global,
b. Perkembangan Teknologi Informpasi,
c. Dampak Demografi,
d. Persaingan global,
e. Krisis global (wabah, perang, bencana, dan
f. Perubahan generasi.
3. Pemimpin dan aparat pemerintah dituntut untuk mampu merubah
VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity) menjadi VUCA
(Vision, Understanding, Clarity dan Agility).
4. Tantangan birokrasi Indonesia saat ini sangat beragam, baik dari sisi
internal maupun dari sisi eksternal birokrasi itu sendiri, seperti:
pertumbuhan ekonomi yang stagnan, defisit transaksi berjalan,
ketidakpastian global, bonus demografi, ekonomi digital, dan revolusi
industri 4.0.
Selain birokrasi, administrasi negara kita pun mempunyai permasala-
han yang sangat mendesak untuk ditangani dan diatasi. Beberapa
permasalah tersebut diantaranya: tatakelola pemerintahan yang belum
baik, kapabilitas pemerintahan yang masih rendah, struktur hubungan
tatakelola yang terpecah, kebijakan yang tidak adaptif terhadap
perubahan, dan pelayanan publik yang belum memuaskan.
5. Reformasi birokrasi menjadi usaha mendesak mengingat implikasinya
yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius
agar pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan.
Beberapa poin berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh
untuk menuju reformasi birokrasi.
 Reformasi regulasi
 Reformasi struktural,
 Reformasi budaya, dan
 Reformasi digital.

2. 6. Reformasi digital adalah proses dan strategi menggunakan teknologi
digital untuk secara drastis mengubah proses bisnis dan pelayanan
yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Mengubah pola
yang sebelumnya masih manual dan minim teknologi menjadi meka-
nisme yang serba digital. Perubahan pola ini juga memberikan efek
positif dalam pelayanan publik seperti adanya efisiensi biaya, waktu,
dan tenaga, adanya transparansi informasi, dan adanya penghematan
keuangan Negara.
7. Salah satu implementasi dari reformasi digital adalah program Satu
Data Indonesia. Percepatan implementasi program Satu Data Indonesia
dibutuhkan untuk mendapatkan tata kelola data yang akurat, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.
Data diintegrasikan dalam sebuah system yang menghubungkan
beberapa data center yang telah terjamin keamanannya dan telah
memenuhi perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
B. Penerapan
Salah satu persoalan penting reformasi birokrasi adalah masalah sumber
daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dari birokrasi tersebut. Semua
upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal
tanpa disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh
karena itu untuk mendapatkan SDM yang memadai diperlukan penataan
dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan
pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.
Di era revolusi industri 4.0 saat ini, selain perlu didukung SDM yang
profesional, birokrasi dan pelayanan publik juga dituntut untuk
menyesuaikan diri. Penyesuaian dimaksudkan agar pemerintah dapat
menyelenggarakan pelayanan yang sesuai kebutuhan dan ekspektasi
masyarakat. Penerapan pelayanan publik yang berbasis teknologi (digital)
adalah solusi yang paling tepat. Digitalisasi administrasi dan pelayanan
diyakini akan mampu menjawab harapan masyarakat yang menginginkan
pelayan yang cepat dan mudah diakses.
Kreativitas penyelenggara birokrasi dalam melihat dan menyikapi revolusi
industri 4.0 menjadi hal penting. Berbagai aplikasi/sistem berbasis digital
dapat diterapkan atau diciptakan (inovasi) guna meningkatkan kinerja
organisasi dan pelayanan publik. Guna mendorong percepatan
peningkatan kualitas pelayanan publik, pada 9 Oktober 2013 yang lalu,
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Prof. Dr. Eko Prasojo, mencanangkan One Agency, One Innovation.
Gerakan tersebut mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah menciptakan minimal satu inovasi utama setiap
tahun. Gerakan tersebut dibarengi dengan pemberian insentif berupa
alokasi Dana Insentif Daerah (DID) kepada daerah yang dinilai inovasinya
masuk kategori 45 terbaik atau Top 45. Sejak dicanangkan pada tahun
2013, gerakan One Agency, One Innovation telah menghasilkan ratusan
inovasi setiap tahun mulai dari inovasi pelayanan publik, tatalaksana
organisasi, deregulasi, dan lain-lain.