Laporan Akhir EKPD 2009 Jawa Timur - UB
•
0 likes•145 views
Laporan ini merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 di Provinsi Jawa Timur. Evaluasi ini menilai kinerja pemerintah provinsi dalam membangun kapasitas kelembagaan dan meningkatkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup. Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.157,72 km2 yang terdiri
Recommended
Recommended
More Related Content
More from EKPD
More from EKPD (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Laporan Akhir EKPD 2009 Jawa Timur - UB
- 2. KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Karena Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) ini telah berhasil diselesaikan. Adapun studi ini mengevaluasi pencapaian RPJM Nasional 2004-2009 di Propinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan sumber informasi yang tersedia dan dapat diakses. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ada sumber informasi lain yang bermanfaat untuk studi ini namun belum terdayagunakan secara maksimal. Apabila ada pihak-pihak yang bersedia memperkaya informasi dan pengetahuan untuk studi ini, maka tim ini akan dengan sukarela memanfaatkannya demi kesempurnaan laporan ini. Demikianlah hasil studi evaluasi dari TIM EKPD JATIM Universitas Brawijaya. Nopember 2009 TIM EKPD UB
- 3. DAFTAR ISI Bagian 1. Pendahuluan .................................................................................... 1 Bagian 2. Tingkat Pelayanan Publik ............................................................... 7 Bab 2.1. Pelayanan Publik ............................................................................... 8 Bab 2.2. Demokrasi ........................................................................................ 34 Bagian 3. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia ...................................... 55 Bab 3.1. Indeks Pembangunan Manusia ....................................................... 56 Bagian 4. Tingkat Pembangunan Ekonomi .................................................. 86 Bab 4.1. Ekonomi Makro ............................................................................... 87 Bab 4.2. Investasi ........................................................................................ 117 Bab 4.3. Infrastruktur .................................................................................... 141 Bagian 5. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ....................................................................... 176 Bab 5.1. Kehutanan .................................................................................... 177 Bab 5.2. Kelautan ........................................................................................ 222 Bagian 7. Tingkat Kesejahteraan Sosial .................................................... 252 Bab 7.1. Tingkat Kesejahteraan Sosial ....................................................... 253 Bagian 8. Penutup ........................................................................................ 283 Daftar Pustaka ............................................................................................... 285
- 4. LAMPIRAN MATRIKS 1. Ringkasan Pelayanan Publik .......................................................................... 1 2. Ringkasan Demokrasi .................................................................................. 11 3. Ringkasan Indeks Pembangunan Manusia .................................................. 17 4. Ringkasan makro Ekonomi ........................................................................... 25 5. Ringkasan Investasi ..................................................................................... 32 6. Ringkasan Infrastruktur ................................................................................ 35 7. Ringkasan Kehutanan .................................................................................. 38 8. Ringkasan Kelautan ...................................................................................... 48 9. Ringkasan Tingkat Kesejahteraan Sosial ...................................................... 51
- 6. BAB 1.1. PENDA AHULU UAN Sejak dibe erlakukan pe enerapan Undang-Unda (UU) No ang omor 22 tah 1999 ten hun ntang Pemerintahan Dae erah yang direvisi dengan UU Nom 32 tahun 2004 dan kemudian yang mor n terbaru saat ini direvisi lagi m menjadi UU Nomor 12 Tahun 20 U 2 008 telah te erjadi perges seran makna kebijakan desentralisa ke arah model demokrasi. Pe asi h enerapan m model demo okrasi mengan ndung arti bahwa dala penyelen am nggaraan p pemerintahan daerah m n menuntut ad danya partisip mandirian m pasi dan kem masyarakat s setempat. Pa artisipasi da kemandir an rian disini ad dalah berkaita dengan kemampua penyelen an an nggaraan p pemerintahan dan pem mbangunan atas prakars sendiri yang berdam sa y mpak pada peningkata kesejaht an teraan masy yarakat. Ke endati partisipasi dan kemandirian m memegang peranan pe enting, peny yelenggaraa pemerint an tahan arus menga pada kebijakan pem tetap ha acu merintah pus agar pen sat nyelenggaraa pemerint an tahan dapat mengintegra asikan anta ara kepentin ngan pusat dengan d t daerah. Hal ini merup pakan konsekuensi dari pe enyelenggar raan pemerintahan dala negara ke am esatuan (unitary state). Fungsi penyelengga araan pem merintahan daerah sesuai s den ngan kebij jakan ralisasi terse desentr ebut dilaksan nakan oleh i institusi-insti itusi pemerin ntahan daera Institusi yang ah. dimaksud adalah Kepala Daer dan DPR diserahi fungsi poko dalam pe K rah RD ok engaturan (p policy ation) atau merumusan kebijakan, sedangkan Perangkat Daerah ata Satuan Kerja formula m au Perangkat Daerah (SKPD) se ebagai birok krasi lokal d dibawah kep pemimpinan Kepala Da n aerah diserah fungsi po hi okok dalam pengurusa (rules ap an plication) at tau impleme entasi kebij jakan (Hoessein, 2005 : 5). 5 Penyeleng ggaraan fungsi pem merintahan yang dilaksanakan oleh ins stitusi ntahan dae pemerin erah bersifa multi (ge at pose local authority k eneral) purp karena ins stitusi pemerin ntahan daer melaksa rah gam fungsi pemerintaha Menurut pasal 14 a anakan berag an. t ayat 1 UU No omor 32 Ta ahun 2004 terdapat be eragam fung (urusan) pemerinta gsi ahan yang wajib dilaksan nakan oleh daerah Prov vinsi dan Ka abupaten ata Kota. Uru au usan yang dimaksud me eliputi 16 uru usan, yakn ni : peren ncanaan dan pengen ndalian pembangunan; perencan naan, Laporan Akhiir Evaluasi Kebi ijakan Pemban ngunan Daerah Provinsi Jaw Timur 2009 h wa 2
- 7. pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 14 ayat 2 dikemukakan pula adanya urusan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat pilihan yakni meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam penjelasan pasal 14 ayat 2 dikemukakan bahwa yang dimaksud urusan pemerintahan yang secara nyata ada dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata. Berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa daerah otonom memiliki kewenangan yang sangat luas sebagai pencerminan dari prinsip otonomi yang luas. Luasnya kewenangan daerah dapat dikelompokkan dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, keuangan daerah dan permasalahan khusus lainnya. Sehubungan dengan luasnya kewenangan yang diatur dan diurus oleh institusi- institusi pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan oleh institusi-institusi tersebut perlu direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara cermat dan komprehensif. Perencanaan yang dimaksud, berdasarkan kurun waktu penyelenggaraan pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Kedua, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Ketiga, rencana pembangunan jangka pendek atau dikenal dengan istilah rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Setiap kategori perencanaan tersebut diikuti oleh pelaksanaan dan evaluasinya. Relevan dengan kerangka pemikiran di atas, maka secara terstruktur pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 adalah bagian dari tahapan pembangunan berjangka panjang dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi guna mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan RPJMN tersebut sampai saat ini. Di samping itu RPJMN merupakan dokumen yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan di daerah, karena itu tingkat Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 3
- 8. pencap paian RPJM salah sa MN atunya juga tercermin pada tingka pencapai at ian keberha asilan pemban ngunan daerah. Selama ini, evaluas pelaksana si aan pemba angunan baik langsung maupun tidak g dilakuka oleh pem an merintah (pe elaksananya sendiri, y a) yaitu melalui instansi-ins i stansi teknis snya, sehingg bisa saja terdapat bia dalam pelaksanaanny Evaluasi pelaksanaa pembang ga as ya. i an gunan selama ini juga seringkali terlalu fokus pada pencapaian indik kator-indikat normatif dan tor f el-variabel statistik semata. Hal ini terkadang tidak cukup untuk me variabe i enangkap is su-isu strategi dalam im is unan di lapangan. Sela itu, eva mplementasi pembangu ain aluasi juga lebih banyak dilakukan secara sekto k s oral, sehingg isu-isu yang bersifat multi-sekto tetapi stra ga t or ategis seringk luput dar pengamata kali ri an. Berdasark kan realitas tersebut, kajian ini akan mel s lakukan ev valuasi terh hadap pelaksa anaan RPJM daerah Provinsi Jawa Timur. Se M a esuai denga kategorisa perenca an asi anaan yang ada maka ev valuasi kine erja pemerin ntahan daerah dilakuka terhadap penyelenga an araan ntahan prov pemerin vinsi dalam kurun wakt 5 tahun. Kinerja ters tu sebut dapat dilihat dari dua t i dimensi. Pertama, adanya penguatan k kapasitas (c ilding) kelembagaan d capacity bui dalam enggaraan penyele han pemerintah daerah. Kedua, adanya an peningkata keberha asilan pemban ngunan sec cara bertaha di bidang sosial, eko ap g onomi, politik, pemerint tahan, keua angan daerah ataupun bidang lainnya sesuai dengan k b i keinginan d dan kebutuh han masya arakat pat. setemp PROFIL PROPINSI JAWA TIM L MUR Jawa Timur terletak ant r tara 110.57 BT dan Garis Lintang 5,37” LS dan 8,48 ‘LS de engan luas wi ilayah 47.15 57,72 Km2. Secara um mum Jawa T Timur dapat dibagi men njadi dua ba agian utama, yaitu Jawa Timur dara atan dengan proporsi lebih luas ham n mpir mencak kup 90% da seluruh l ari luas wilayah Propinsi Ja h awa Timur dan wilayah Kepulauan Madura y h n yang hanya s sekitar 10 % saja. Jawa Timu mempun ur nyai 229 pu ulau terdiri dari 162 pu ulau bernam ma dan 67 6 pulau tak bernam dengan panjang pa ma, antai sekitar 2.833,85 Km m. Laporan Akhiir Evaluasi Kebi ijakan Pemban ngunan Daerah Provinsi Jaw Timur 2009 h wa 4
- 9. Batas-batas wilayah propinsi Jawa Timur sebagai berikut : - Sebelah Utara dengan Laut Jawa - Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia - Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Tengah - Sebelah Timur dengan Selat Bali / Propinsi Bali MOTTO JAWA TIMUR Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo Falsafah tersebut mengandung makna sebagai berikut kita harus mengatur diri sendiri sebelum berbagi rasa dengan orang lain, sehingga timbul saling menghormati dan timbul rasa kasih yang manusiawi sebagai sendi dasar terciptanya saling pengertian untuk selanjutnya bersama - sama membangun bangsa ini. Falsafah ini sangat dimungkinkan adanya perbedaan pendapat, tetapi tidak untuk dipertentangkan, namun dicari titik temunya. Kepemimpinan yang akomodatif untuk mendapatkan titik temu tersebut diutamakan agar pemikiran bisa berkembang dan tertampung dalam kebijakan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Jer Basuki Mawa Beya Motto "NOTO ROSO, AMONG ROSO, MIJIL TRESNO, AGAWE KARYO" tercantum dalam dokumen RENSTRA Daerah yang ditetapkan melalui PERDA. Sebelumnya masyarakat Jawa Timur juga memiliki motto lain yang dikenal dengan ‘Jer Basuki Mawa Beya’. Kata ‘Jer Basuki Mawa Beya’ acapkali kita dengar dalam percakapan sehari-hari masyarakat Jawa Timur. Kata ini terpampang jelas pada Lambang Daerah Jawa Timur, tepatnya pada bagian bawah di luar daun lambang, dan merupakan motto Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1974 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1966. Lambang Daerah Jawa Timur sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1966 tentang Penetapan serta Penggunaan Lambang Daerah Jawa Timur. Mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1973 yang kemudian disempurnakan lagi melalui Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1974 dengan menambahkan kata ‘Jer Basuki Mawa Beya’ sebagai motto Jawa Timur. ‘Jer Basuki Mawa Beya’ mengandung makna bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Pengorbanan atau beya di sini Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 5
- 10. dalam arti luas, yang meliputi pengorbanan biaya dan pengorbanan lain, baik materiil maupun non materiil. Sebagai motto Jawa Timur, ‘Jer Basuki Mawa Beya’ senantiasa menjadi landasan untuk menggugah kesadaran berkorban dalam gairah usaha membangun guna mencapai kebahagiaan bersama. Selain itu, motto tersebut mempunyai nilai yang bersejarah karena merupakan sebagian dari perkembangan Jawa Timur dalam suasana pelaksanaan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, yang menjadikan Jawa Timur mengalami kemajuan pada banyak bidang dalam rangka pembangunan nasional. ‘Jer Basuki Mawa Beya’ juga mengandung nilai filosofis, karena dengan motto tersebut seluruh aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya maupun masyarakat Jawa Timur dalam memberikan partisipasinya sama-sama berkiprah pada setiap kegiatan pembangunan. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 6
- 12. BAB 2.1. PELAYAN NAN PUBLIK A. Pendahuluan Saat ini tun ntutan terha adap pemer rintah agar mampu me emberikan p pelayanan p prima kepada masyaraka merupaka sebuah keharusan ba a at an ahkan tuntutan seperti itu berlaku u untuk semua negara di dunia. Berba d agai studi me enunjukkan, kemampua pemerinta meningka , an ah atkan hteraan ma kesejah asyarakatnya antara lain sangat ditentukan kemampuan pemer a, t n rintah menyed diakan pelay yanan publik yang prima k a. Pelayanan publik mem miliki berbaga dimensi p ai penjelasan y yang menim mbulkan berb bagai macam persepsi te m erhadapnya. Pelayanan publik dap didefinis n pat sikan sebagai kegiatan atau rangkai ian kegiatan dalam rang pemenu n gka uhan kebutuhan pelayan sesuai d nan dengan peraturan perunda angundanga bagi setia warga ne an ap egara dan p penduduk at barang, jasa, dan / atau tas pelayan administ nan tratif yang disediakan ol penyelen leh nggara pelay yanan publik (UU No. 25 th k entang Pelayanan Publik). 2009 te aran teoritis pelayanan publik da Dalam tata s n kan sebagai suatu tat apat diartik tanan organis satoris pem merintah ya ang memberikan layanan kepada masyaraka dalam ra at angka memen nuhi kewajib ban kepemerintahan ses suai dengan tugas, fun n ngsi dan we ewenang . d era di ratisasi ini pelayanan publik haru diberikan kepada m demokr us n masyarakat sebagai se ebuah kebutuh han yang paling mend p dasar. Pelayanan publik menjadi bagian uta ama yang h harus dipenuh oleh orga hi an-organ pe emerintahan terhadap warganya. Hal ini merupakan se n ebuah konsekuensi logis bahwa kew wenangan y yang ada pa ada pemerin ntahan (gov vernment) d dalam suatu negara demokrasi bersumber da suara rakyat yang dilaksanaka dalam pr ari an roses pemilihan umum. Hal tersebut menjadikan bahwa rakyat (publik sebagai p H t k) pihak yang h harus dilayani oleh organ pemerintah dengan birokrasinya yang dengan konsep ini telah mer han a rubah andang kelembagaan pe cara pa emerintahan dari klasik dan tradisio n onal menjad searah de di engan upaya m menuju refor rmasi birokra asi. Laporan Akhiir Evaluasi Kebi ijakan Pemban ngunan Daerah Provinsi Jaw Timur 2009 h wa 8
- 13. Dalam perspektif toeritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (old public administration) ke model manajemen publik baru (new public management) dan akhirnya menuju pelayanan publik baru (new public service). (Miftah Toha, 2008). Denhardt dan Denhardt melukiskan dalam tabel berikut: Old Public New Public Aspek New Public Service Administration Management Dasar Teoritis Teori Politik Teori Ekonomi Teokri Demokrasi Konsep Kepentingan publik Kepentingan publik Kepentingan publik kepentingan publik adalah sesuatu yang mewakili agregasi adalah hasil dari didefinisikan secara dari kepentingan dialog tentang politis dan yang individu berbagai nilai tercantum dalam aturan Kepada siapa Clients dan pemilih Customers Warganegara birokrasi publik (citizens) harus bertanggung jawab Peranan Pemerintah Rowing (pengayuh) Steering Negosiasi dan (mengarahkan) mengelaborasi berbagai kepentingan diantara warganegara dan kelompok komunitas Akuntabilitas Menurut Hirarki Kehendak pasar yang Multi aspek: Administratif merupakan hasil Akuntabel pada keinginan customers hukum, nilai komunitas, norma politik, standar profesional kepentingan warga negara. Sumber: Denhart dan Denhartdt, 2000: 28-29 dalam Wijoyo, 2006: 69-70 Dalam tataran old institutionalism pemerintah yang cenderung lambat, tidak peka dan sulit untuk berubah menjadikan patologi birokrasi tersebut menjadi hal utama yang paling menghambat bagi kemajuan suatu peradaban, diperlukan adanya transformasi mulai dari ranah ide sampai pada aspek implementasi untuk merubah dna pemerintah dari karakter di atas menjadi karakter baru yang mampu menangkap dan merespon segala perubahan zaman yang ada sekarang dengan berbagai pendekatan yang searah dengan semangat peningkatan Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 9
- 14. kualitas maupun kuantitas pelayanan publik. Dalam new institutionalism pemerintah harus merubah karakternya yang lambat menjadi cepat dan proaktif, berbelit-belit menjadi sederhana dan jelas serta tidak peka menjadi selalu menjadi yang terdepan dalam mengantisipasi suatu persoalan dan menanggulanginya. Sedangkan menurut Levine (1990: 188), menyatakan bahwa produk pelayanan publik di dalam negara demokrasi paling tidak harus memenuhi tiga indikator, yakni: responsiveness, responsibility, dan accountability. 1. Resonsivenss atau responsivitas adalah daya tanggap prividers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. 2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan 3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatau ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ukuran-ukuran kepentingan para stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyrakat. Sementara itu Gibson, Ivancevich dan Doneely memasukkan dimenasi waktu, yakni menggunakan ukuran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam melihat kinerja organisasi publik, yakni pelayanan publik yang terdiri dari: produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan untuk ukuran jangka pendek; persaingan dan pengembangan untuk jangka menengah; serta kelangsungan hidup. Untuk mencapai good governance dalam pelayanan publik yang dicirikan adanya transparansi/keterbukaan, akuntabilitas dan rule of law maka banyak aspek yang harus dibenahi. Bad governance yang selama ini terjadi dalam birokrasi publik merupakan hasil dari sebuah proses interaksi yang kompleks dari akumulasi masalah yang telah lama melekat dalam kehidupan birokrasi publik. Mindset yang salah selama ini telah mendorong para pejabatnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan warganya. (Dwiyanto, Agus: 2006) Persoalan yang sering dihadapi oleh para pelayan publik di lapangan adalah seringnya aspek pelayanan ini bertbrakan dengan aspek hukum (legal), keinginan yang kuat untuk menekan adanya birokrasi yang berbelit-belit dan lama sebenarnya sudah coba dilakukan upaya untuk menyederhanakan proses tersebut, namun itu tidaklah mudah dilakukan karena aspek hukum yang memayungi tindakan aparat yang mencoba beritikad baik tidak bisa berjalan. Oleh karena itu perlu ada terobasan penting untuk mengatasi hal tersebut, seperti Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 10
- 15. yang diungkapkan oleh Rijadi, Prasetijo: 2006 menyakatan bahwa hukum jangan sampai menjadi suatu yang menyebabkan pelayanan publik jalan ditempat. Persoalan lain yang kerap terjadi dalam kegiatan pelayanan publik adalah rendahnya partisipasi masyarakat seperti yang diutarakan oleh Forum kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur, 2006 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekarang ini adalah rendahnya peran masyarakat dan stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik masih dikonsepsikan sebagai pelayanan pemerintah, dimana pemerintah memonopoli pengaturan, penyelenggaraan, distribusi dan pemantauan dan warga pengguna ditempatkan sebagai pengguna yang pasif. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap proses kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, lebih lanjut Forum Kajian Ambtenaar menyatakan bahwa penempatan warga sebagai pengguna layanan yang pasi juga didorong oleh orientasi birokrasi yang lebih pada kekuasaan daripada pelayanan. Birokrasi publik dibentuk sering bukan untuk melayani warganya tetapi untuk menjalankan kekuasaan negara atas warganya. Mindset pemerintahan yang salah yang seolah-olah peran pemerintah adalah mengontrol perilaku warga telah membuat birokrasi gagal menjadikan dirinya alat pelayanan tetapi lebih sebagai alat kekuasaan negara. Prosedur pelayanan tidak dirumuskan untuk mempermudah dan menjamin kepastian pelayanan tetapi dikembangkan sebagai alat pemerintah untuk mengontrol perilaku warga. Akibatnya prosedur pelayanan menjadi sangat kompleks dan panjang sehingga sulit dipenuhi secara wajar oleh warganya. Pelayanan publik dalam perspektif (fungsional approach) pada realitanya tidak hanya menyangkut pada aspek kelembagaan (institutional approach) yang dijalankan oleh birokrasi negara, namun pelayanan publik juga mengutamakan bentuk-bentuk layanan yang dilakukan oleh semua sektor kehidupan baik pada sektor publik maupun sektor bisnis. Yang pada intinya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutahan publik (public need) serta kepentingan- kepentingan publik (public interest). Pengabdian pada negara dan masyarakat sebenarnya tidak saja menjadi dominasi goverment namun juga aktor-aktor lain yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah business dan Society. Ketiga aktor tadi sama-sama beperan penting untuk memastikan bahwa pelayanan public (public service) harus benar-benar dijalankan dengan optimal. Soekarwo, 2006 menyatakan bahwa spirit utama dalam undang-undang 32 tahun 2004 pemerintahan daerah dalam pengelolaan pegawai negeri dengan menganut sistem manajemen pegawai yang sesuai dengan kondisi pemerintahan saat ini, tidak murni menggunakan unified system namun sebagai konsekuensi digunakannya kebijakan Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 11
- 16. desentralisasi maka digunakan gabungan antara unified system dan separated syste. Yang artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah, dan ada bagian-bagian yang diserahkan kepada daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pembina kepegawaian daerah. Soekarwo juga menyatakan pentingnya menggunakan prinsip pemberian suatu kejelasan dan ketegasan bahwa ada pemisahan antara pejabat politik dan pejabat karier baik mengenai tata cara rekrutmennya maupun kedudukan, tugas, wewenang, fungsi dan pembinaanya. Ketika pelayanan publik dihadapkan pada fakta bahwa birokrasi tidaklah berjalan di ruang hampa, artinya ada kepentingan politik dari para pemegang jabatan politik baik di legislatif maupun eksekutif yang saling mempengaruhi birokrasi untuk menjalankan kepentingan masing-masing pihak tersebut. Hal tersebutl tidaklah mudah dihadapi oleh birokrasi dengan aparatnya, terjadinya gesekan kepentingan antara kepentingan pelayanan publik dengan alat birokrasinya kadang tidak sejalah dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu di lembaga-lembaga publik yang ada, sehingga sering kondisi tersebut menghasilkan upaya birokrasi untuk memberikan pelayanan publik secara adik dan merata kepada masyarakat tersendat oleh kepentingan pejabat politik yang ada. Faktor yang tidak kalah pentingnya ada penguasaan manajerial yang oleh Fadel Muhammad, 2008 disebut sebagai kapasistas manajemen (Management capacity) dari para pegawai yang dituntut untuk menguasai kompetensi teknis sesuai dengan fungsi masing- masing bidangnya. hal ini penting karena inisiatif yang baik bahkan bersifat revulisioner saja belumlah cukup untuk melakukan perubahan besar dalam negara dan masyarakat jika tidak disertai dengan keterampilan (skill) yang memadai dari para aparat pelaksananya. Walaupun tidak berarti bahwa perencanaan strategis itu tidak menjadi faktor penting, justru pada tahap policy formulation itulah segala persoalan yang ada dalam masyarakat untuk diselesaikan harus benar-benar diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan langkah-langkah penyelesaiannya secara matang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaiatan (stake holders). Wijoyo, 2006 menyatakan bahwa secara konseptual, pelaksanaan pelayanan publik merupakan manifestasi dari mazhab pembangunan yang dianut sebuh bangsa, dewasa ini pembangunan diformat untuk mewujudkan self-sustaining capacity masyarakat yang berupa people centered development yang dalam perdebatan global (ke glokal) lazim dinamakan sustainable human development yang tidak lagi bermuatan pertumbuhan dan basic needs tetapi people centered: Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 12
- 17. Strategi Karakteristik Pertumbuhan Basic Needs People Centered Fokus Industri Pelayanan Manusia Nilai Berpusat pada Berkiblat pada Berpusat pada industri manusia manusia Indikator Ekonomi Makro Indikator sosial Hubungan manusia dengan sumber Peranan Pemerintah Entrepreneur Service provider Enabler/Fasilitator Sumber Utama Modal Kemampuan Kreativitas dan administratif dan komitmen anggaran Kendala Konsentrasi dan Keterbatasan Struktur dan prosedur marginalisasi anggaran dan yang tidak inkompetensi aparat mendukung Sumber: Moeljarto (1995) dalam Wijoyo (2006) Pelayanan publik yang semestinya dalam bingkat pembangunan people centered menekankan pada pelayanan publik bagi kepentingan publik yang berbasis kreativitas dan komitmen pelayanan publik sebagai fasilitator. Dalam konteks Jawa Timur, Perda pelayanan publik yang telah disahkan tersebut merupakan formula yuridis untuk mengikat publik dalam semua rotasi konstalasi pelayanan publik. Pelayanan publik dewasa ini menjadi isu yang kian strategis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan birokrasi di bidang ekonomi misalnya, akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi, yang pada gilirannya akan membuka kesempatan kerja lebih luas. Secara politis, perbaikan kinerja pelayanan birokrasi akan berdampak tumbuhnya kepercayaan (trust), dan legitimasi terhadap pemerintah sehingga mendorong partisipasi masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance. Sebab, pertama, pelayanan publik menjadi ranah interaksi antara negara yang diwakili pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil dan mekanisme pasar). Dan, kedua, berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah pada ranah pelayanan publik, sekaligus lebih mudah dinilai kinerjanya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik adalah bahwa pelayanan publik harus bersifat nondeskriminatif sebagaimana dasar teoritis yang digunakan, yakni teori Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 13
- 18. demokrasi yang menjamin adanya persamaan diantara warga negara tanpa membeda- bedakan asal-usul warga negara, kesukuan, ras, etnik, agama dan latar-belakang kepartaian. Ini berarti setiap warga negara diperlaukan sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang yang terjalin antara birokrat publik dengan warga negara adalah hubungan interpersonal sehingga terhindar dari sifat nepotisme dan primordialisme. Dalam kaiatannya dengan sumber daya manusia (SDM), maka dibutuhkan SDM yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan yang baik. Sifat dan jenis customers yang bervariasi membutuhkan strategi pelayanan yang berbeda dan ini harus diketahui oleh SDM organisasi. SDM perlu mengenal customers dengan baik sebelum dia memberikan pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut ada strategi Know Your Customers (KYC). (Forum Kajian Ambtenaar Provinsi Jatim, 2009) Strategi Pelayanan Customer Sistem SDM Gambar : Segitiga Pelayanan Publik Sumber; Albrecht and Zemke, 1990: 41 Ketika era sentralisasi, aktor utama pelayanan publik bukanlah pemerintah daerah (pemda). Pemda hanya bertindak dan memberikan pelayanan sesuai dengan perencanaan dan instruksi dari pusat. Akibatnya, pemerintah pusat menjadi tumpuan segala macam kesemrawutan dan kelambanan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Tidak ada ruang sedikit pun bagi pemda untuk berinovasi memajukan pelayanan bagi warganya. Untuk berinovasi, pemda bisa-bisa malah mendapatkan cap tidak tunduk pada instruksi pusat. Era desentralisasi mengubah semua itu. Beberapa kewenangan pelayanan publik diserahkan langsung kepada pemda. Antara lain, bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi dasar. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 14
- 19. Kewenangan yang diserahkan tersebut mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program. Harapannya, semakin dekat pihak yang melayani (pemda) dan yang dilayani (publik), pelayanan publik menjadi semakin efektif, efisien, dan terkontrol. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga diperlukan apabila seluruh aspek kemiskinan ingin dituntaskan penanggulangannya, tak hanya melalui pening- katan penghasilan/ konsumsi semata, tapi juga pemberdayaan kaum miskin, serta peningkatan peluang sosial, ekonomi, dan politik mereka. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, maka dana untuk penanggulangan kemiskinan sebesar apa pun, tak akan dapat di- gunakan dengan baik dan mencapai sasaran yang tepat. Sebab, kurangnya transparansi, maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), dan sistem peradilan yang tidak pasti, menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan mereka. Pelayanan publik dikategorikan menjadi dua bagian. Yaitu, yang bersifat substantif dan administratif. Pelayanan publik yang tergolong substantif ialah pendidikan dan kesehatan, sedangkan yang administratif adalah pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan. (JPIP, 2006) b. Kondisi Pelayanan Publik di Jawa Timur Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah mulai membenahi pelayanan publik sejak tahun 2000. Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik kian meningkat pada periode 2003-2007, sehingga banyak mendapat penghargaan yang berkaitan pelayanan publik, dan ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional pelayanan prima. Penerapan sertifikasi ISO di beberapa unit pelayanan juga telah berjalan. Sampai akhir 2006, setidaknya sudah ada 100 unit satuan kerja (USK) yang memperoleh ISO 9001-2000. Pelayanan publik di kantor SAMSAT Jawa Timur: Sumber: www.dipendajatim.go.id Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 15
- 20. Pelayanan prima merupakan rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau serta mengandung unsur kejelasan hak dan kewajiban, sesuai kondisi kebutuhan, agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, kepastian dan kerja sama kemitraan dengan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komisi Pelayanan Publik pada tahun 2009 telah melakukan penelitian mengenai indeks persepsi masyarakat bahwa apakah akan terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan publik di Jawa Timur, yang hasilnya sebagain berikut: Akankah terjadi perubahan signifikan dalam praktek pelayanan publik? 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ya Tidak Tidak Tahu Sumber: http://kpp.jatimprov.go.id. Diakses tanggal 7 November 2009 Dari sampel sejumlah 49 Sebanyak 34 responden menyatakan percaya (ya) bahwa akan terjadi perubahan yang signifikan, sejumlah 12 responden menyatakan tidak yakin (tidak) terhadap perubahan tersebut dan hanya 3 responden yang menyatakan tidak tahu (Abstain) Dari penjelasan grafik di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih optimis bahwa pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur masih memiliki harapan yang tinggi untuk bisa lebih baik, terbukti dengan banyaknya responden (mayoritas) yang memilih jawaban setuju (ya) yakni sejumlah 68% Pemerintah pusat menetapkan Propinsi Jawa Timur sebagai percontohan pelayanan publik tingkat nasional, karena Jawa Timur dipandang sangat baik dan berhasil dalam program pelayanan publik dibandingkan propinsi lainnya di Indonesia. Propinsi Jawa Timur dinilai responsif dan memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik dengan berbagai terobosan kreatif dan inovatif, sehingga menerima berbagai penghargaan pelayanan publik. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 16
- 21. Pemerintah pusat menginginkan agar pelayanan publik yang baik dapat dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan/desa. Sebagai penghargaan akan keberhasilan reformasi pelayanan publik Propinsi Jawa Timur, sejak 2003 hingga sekarang, kegiatan pencanangan program pelayanan publik tingkat nasional selalu dihelat di Jawa Timur. Tabel Tingkat Pelayanan Publik 8000.00% 7000.00% 6000.00% Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan 5000.00% dengan yang dilaporkan 4000.00% Presentase aparat yang berijazah minimal S1 3000.00% 2000.00% Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan 1000.00% daerah pelayanan satu atap 0.00% 1 2 3 4 5 Sumber: Diolah dari berbagai sumber (RPJMN 2009) Pada bidang pelayanan publik di bidang hukum, dari 16.000 kasus korupsi yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya sekitar 10 persennya yang layak diproses. Dan dari jumlah itu, hanya sekitar satu persen atau 16 kasus saja yang sedang diproses. Sisanya, 1.584 kasus belum tertangani. "Ini semua karena keterbatasan yang kita miliki. Namun yang pasti korupsi terbanyak dilakukan di lingkungan birokrasi atau pemerintahan. Tak ada jalan lain kecuali melakukan reformasi birokrasi," kata penasehat KPK Jakarta Abdullah Hehamahuwa pada acara talkshow Anti-Korupsi di Bandar Lampung, akhir pekan tadi. Korupsi di lembaga ini sangat mudah terjadi karena banyaknya pegawai yakni 3,7 juta PNS. Dari jumlah itu, banyak yang salah posisi. "Dimulai dari kondisi seperti itu, maka korupsi dengan mudah muncul," kata Abdullah. Ke depan, untuk bisa menekan angka korupsi dari sisi birokrasi pemerintahan, pemerintah harus membatasi jumlah PNS maksimal dua juta orang, tanpa perlu penambahan atau rekrutmen baru. Kalaupun ada rekrutmen, sebaiknya pemerintah mengangkat PNS yang masih honorer. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 17
- 22. Sosiolog dari Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih menambahkan korupsi di Indonesia rata-rata merupakan korupsi yang sistemik. Peluang korupsi semacam itu muncul karena faktor manusia, budaya, keinginan, dan kesempatan. Faktor kesempatan dilihat dari adanya sistem patrimonial dan pola ekonomi yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Faktor kesempatan juga bisa dilihat dari adanya sistem pelaporan tugas atau surat perjalanan. "Biasanya sistem pelaporan perjalanan itu sangat kaku, sehingga ada pos-pos yang tidak mungkin tercatat dalam pelaporan dinas itu. Jadilah korupsi itu melalui kuitansi fiktif," katanya. Faktor lain yang turut menyebabkan terjadinya korupsi adalah faktor eksternal semisal adanya 'budaya' dari masyarakat yang dengan senang membayar jasa pelayanan birokrasi karena merasa telah dibantu. salah satu kelemahan PNS saat ini adalah perimbangan tingkat pendidikan dan tingkat keahlian yang kurang tertata. Saat ini, PNS yang berijasah SLTA mencapai 72 persen. Sedangkan, PNS yang memiliki ijasah S1 hanya 27,5 persen dan yang berijasah S2 atau S3 hanya 0,5 persen. Itupun, seringkali mereka bekerja tidak pada bidang keahlian yang dimiliki. ''Nah hal-hal semacam inilah yang nantinya perlu kita tata kembali,'' tandasnya. Sampai dengan Mei 2007, pemerintah pusat telah menunjuk 75 daerah sebagai proyek percontohan (pilot project) pelayanan publik, dan baru empat daerah di antaranya yang memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pelayanan publik. Jawa Timur merupakan satu- satunya Propinsi di Indonesia yang telah memiliki Perda Pelayanan Publik. Tiga daerah lainnya adalah Kabupaten Jembrana (Bali), Kabupaten Solok (Sumatera Barat), dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah). Sementara Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik masih dibahas di DPR, diharapkan pada tahun 2007 ini bisa ditetapkan sebagai UU. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ditetapkan pada 6 Desember 2005, dan berlaku efektif sembilan bulan setelah diundangkan (September 2006). Pada 4 April 2006 telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. Untuk melengkapi pelaksanaan Perda Pelayanan Publik, Gubernur Jawa Timur juga melantik Komisi Pelayanan Publik (KPP) pada 6 November 2006. Komisi ini berkedudukan non-struktural dan bersifat independen, berfungsi menerima pengaduan dan bertugas mengadakan verifikasi, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik; serta memberikan saran atau masukan, baik diminta maupun tidak, kepada kepala daerah dan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanannya melalui Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 18
- 23. DPRD. Ruang ling gkup pelaya anan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berk k n kaitan dengan kepentinga publik ya n an ang diseleng ggarakan oleh penyele enggara pela ayanan pub di blik Propins Jawa Timu si ur. Lahirnya Pe mengatur pelayanan pub di provin jawa tim tersebut telah erda yang m blik nsi mur membu uka lembara baru dala upaya p an am peningkatan pelayanan kepada ma asyarakat (p public service), perda ter rsebut meru upakan tong ggak perom mbakan para adigma rela politik hu asi ukum ntahan di Indonesiaya pemerin ang selama ini terkesan didomin nasi pandan ngan “klasik k-anti stik” yang mengabaikan “logika-logika sosial”. positivis blik di Provinsi Jawa T ayanan Pub Perda pela Timur bisa dipahami sebagai ins stitusi pelayan publik di Jawa Timu akan berg nan ur geser arah d “sang tu dari uan” menjadi “sang pela ayan”. hal ters sebut memb bawa implika pelayana publik ya asi an ang tadinya dari state oriented, orie entasi negara yang serba kekuasaan dan norma kearah people orie a n atif, ented yakni mengedepa ankan rakyat s sebagai piha yang seha ak arusnya dila ayani. Secara nas sional e-Pro ocurement in telah siapa di bebe ni erapa propin sebagaim nsi mana dalam p peta berikut: : Sumber: LKPP (Lembaga Peng gkajian Peng gadaan Bara dan Jas , 2009 ang sa) Laporan Akhiir Evaluasi Kebi ijakan Pemban ngunan Daerah Provinsi Jaw Timur 2009 h wa 19
- 24. Pemerintah Jawa Timur juga telah mengembangkan electronic government (e-Gov) sebagai wujud dari pelaksanaan pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses pelayanan publik secara lebih merata dan berkualitas. Dimulai dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Pemerintah Jawa Timur bekerjasama dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Electronic). Dasar hukum dari pelaksanaan e-Gov adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Peta di atas kita bisa mengetahui bahwa Jawa Timur adalah salah satu dari daerah yang mendapat status telah menjalankan pelayanan publik melalui implementasi e- procurement, pada peta itu pula ada beberapa lokasi di Jawa Timur yang disebutkan secara khusus untuk implementasi e-procurement ini yakni Malang dan UIN (Universitas Islam Negeri), hal itu menunjukkan bahwa e-procurement juga telah dijalan di pemerintah daerah dan Universitas Negeri yanga da di Jawa Timur. Alasan pentingnya penerapan e-Gov ini sektor pemerintah antara lain adalah untuk menciptakan tercapainya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan serta akuntabel. Saat peneliti menghadiri sosialisasi pengadaan barang dan Jasa secara elektronik di Hotel Utami yang diselenggarakan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim bekerjasama dengan LPSE dalam rangka menghimpun data penelitian, dalam forum tersebut dinyatakan bahwa latar belakang dari munculnya inisiatif dari pemerintah untuk menggunakan pendekatan elektronik dalam pengadaan barang dan jasa antara lain adalah bahwa terdapat 30% atau sekitar 90 Trilyun rupiah untuk terjadinya inefisiensi pengelolaan keuangan negara, data lain yang tidak kalah pentingnya bahwa 80% atau 28.000 kasus korupsi yang ditangai oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) adalah pada masalah pengadaan barang dan jasa. (LKPP, 2009) Sedangkan status lelang yang terkini untuk tahun 2009 antara lain dalam tabel berikut: Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 20
- 25. Sumber: LKPP (Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa) , 2009 Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 21
- 26. Ada beberapa kelebihan sistem manual dibanding elektronik dalam pengadaan barang/jasa, diantaranya: No. Uraian Manual Elektronik 1. Proses Administrasi Sulit Mudah 2. Pendaftaran Vendor Berulang-ulang Satu kali saja 3. Penyerahan Dokumen Data langsung Melalui internet 4. Frekuensi Tatap Muka Sering Hampir tidak ada (facelss) 5. Kerahasiaan Peserta Tender Tidak terjamin Terjamin 6. Transparansi Rendah Tinggi 7. Persaingan Relatif Tertutup Terbuka 8. Peluang KKN Terbuka Tertutup 9. Panitia Pengadaan Susah tidur Nyenyak Sumber: Makalah presentasi oleh LKPP (Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa) dalam Seminar Sosialisasi Pengadaan barang dan Jasa secara elektronik, 4 November 2009 di Hotel Utami Surabaya Ketika peneliti mengunjungi dinas-dinas yang ada di Pemerintah Provinsi Jatim Peneliti menemukan bahwa penerapan e-government telah benar-benar mulai dijalankan, seperti contohnya di Dinas Koperasi dan perindustrian Jatim, di sana telah menerapkan e- lelang dalam pengadaan barang dan jasa. Ketika peneliti menemui beberapa informan di instansi tersebut, mereka menguraikan bahwa prosedur pendaftaran bagi para rekanan yang akan mengkuti tender sekarang bisa mendaftarkan perusahaan dengan sistem komputerisasi yang terkoneksi secara online. Informasi yang disediakan pun dirilis secara terbuka sehingga siapa saja bisa mengetahui pengumuman adanya peluang untuk mengikuti seleksi pengadaan barang dan jasa tersebut, hal ini berbeda dengan masa sebelumnya dimana informasi mengenai pengadaan dan jasa hanya diketahui oleh mereka yang dekat dengan dinas atau badang yang menyelenggarakan proses lelang. Diakui juga oleh mereka bahwa penerapan e- Gov dibidang pengadaan barang dan jasa yang dikenal sebagai e-procurement belumnya secara total menggunakan piranti teknologi/sistem komputerisasi yang online, sebagian tahap dalam pengadaan barang dan jasa tersebut masih perlu untuk memakai pendekatan konvensional, hal ini diutarakan oleh informan bahwa tidak mungkin semuanya menggunakan sistem online, karena kita perlu untuk melihat spesifikasi barang atau jasa yang mereka tawarkan, untuk beberapa item/jenis pengadaan barang dan jasa mungkin bisa sepenuhnya dengan online namun untuk pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan penjelasan yang Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 22
- 27. kongkrit dan menuntut adanya contoh model dan penjelasan yang sangat detail maka itu sangat sulit jika harus sepenuhnya menggunakan sistem online. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Biro Administrasi Setda Provinsi Jatim ditemukan data sebagai berikut: E-Procurement Konvensional Jenis Penghematan % % Konstruksi 5 – 40 3–5 Barang 10 – 50 10 – 50 Jasa 5 – 50 5 – 50 Sumber: Biro Administrasi Setda Provinsi Jatim, 2009 Dari data diatas bisa terlihat bahwa dengan adanya pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik (e-procurement) mampu melakukan penghematan secara siginifikan khususnya pada jenis pengadaan Konstruksi. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan e- procurement di Pemerinah Jawa Timur menjadi semakin tertantang untuk lebih meningkat. Sementara itu ternyata pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa ini juga tidak berarti tanpa hambatan, ada beberapa jenis hambatan yang ditemukan oleh Biro Administrasi Setda Provinsi Jawa Timur, 2009 terkait dengan implementasi e-procurement, antara lain : 1. Kemampuan penalaran terhadap IT 2. Paradigma pengadaan barang/jasa sebagai momok yang ditakui 3. Daya dukung sarana dan prasaran yang kurang memadai 4. Policy dan Support dari pimpinan yang kurang mendukung 5. Rewards yang terbatas 6. Pemahaman tata cara pengadaan. Temuan penting menyangkut dukungan dari para aparat pelaksana terhadap pelayanan pengadaan barang atau jasa adalah sebagai berikut: Keterangan Prosentasi Menolah e-Proc (Sudah Nyaman dengan 70 % Sistem Konvensional Mendukung e-Proc 15 % Asal Ikut 15 % Sumber: Biro Administrasi Setda Provinsi Jawa Timur, 2009 Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 23
- 28. Riset yang dilakukan oleh JPIP (JawaPos Institute of Pro-otonomi, 2006) untuk mengukur kinerja pelayanan pemerintah di Jawa Timur terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan menggunakan tujuh indikator Yaitu, layanan pendidikan semakin terjangkau, mudah, dan murah, penyebaran sekolah-sekolah merata, pendidikan sebagai prioritas utama, pelayanan pendidikan lebih baik daripada tahun sebelumnya, memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin, penerimaan murid baru selalu diumumkan secara terbuka dan transparan, dan bertindak tegas terhadap penyalahgunaan pemanfaatan anggaran pendidikan. Di antara tujuh indikator itu, ada dua yang mendapatkan penilaian relatif tinggi di antara indikator lain. Yakni, pemda memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin dan penerimaan murid baru selalu diumumkan secara terbuka dan transparan. Hampir di seluruh kabupaten/kota, dua indikator itu mendapatkan penilaian yang relatif tinggi. Secara rataan, skor kedua indikator masing-masing adalah 2.80 dan 3.03, sedangkan nilai lima indikator lain kecil. Temuan menarik terdapat pada indikator pemda bertindak tegas terhadap penyalahgunaan pemanfaatan anggaran pendidikan. Untuk indikator itu, ditemukan bahwa di semua kabupaten/kota nilainya kecil. Dengan rentang skor 1 sampai 5, responden mayoritas memilih skor 1. Artinya, tidak ada terobosan program untuk mengatasi masalah tersebut. Fenomena menarik lain adalah terdapat kesenjangan yang tinggi antarkabupaten/kota mengenai penyebaran sekolah-sekolah di seluruh wilayah. Ada kabupaten/kota yang penyebaran sekolahnya dinilai cukup baik, sementara ada yang kurang baik. Yang tergolong cukup baik, antara lain, Kota Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kota Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Nganjuk. Masing-masing mendapatkan skor 4. Sementara itu, yang penyebaran sekolahnya tergolong rendah ialah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bondowoso. Berdasar total skor, terdapat tiga kabupaten/kota yang mendapatkan skor tertinggi, yaitu Kota Blitar, Ponorogo, dan Kota Probolinggo. Masing-masing mendapatkan skor 27.16, 21.61, dan 21.02. Secara umum masih dijumpai berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan sektor pelayanan publik yang belum sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Kelemahan itu dapat Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 24
- 29. diketahui melalui pengaduan dan keluhan masyarakat, secara langsung maupun melalui media massa, antara lain menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan tidak konsisten, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya, serta masih adanya praktik percaloan dan pungutan tidak resmi. Ada beberapa alasan penyebabnya, yakni pertama, rutinitas tugas dan penekanan berlebihan pada pertanggungjawaban formal sehingga prosedur menjadi kaku dan lamban. Kedua, etos kerja yang cenderung mempertahankan status-quo yang tidak mau menerima adanya perubahan (vested interest). Dan ketiga, prosedur yang berbelit dan biaya pelayanan yang mencekik acapkali ditunggangi kepentingan pribadi. Hasil survei yang dilakukan Universitas Gadjah Mada pada 2002, menunjukkan secara umum stakeholders menilai kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah. Namun dari sisi efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan kesamaan perlakuan (non-diskriminatif) masih jauh dari harapan. Kualitas pelayanan publik yang rendah, antara lain, ditandai, pertama, kurang responsif. Kondisi ini terjadi hampir pada semua tingkatan unsur pelayanan, mulai dari petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkat penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat sangat lamban, bahkan diabaikan. Kedua, kurang informatif. Penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat sangat lamban, bahkan tidak sampai sama sekali. Ketiga, kurang aksesibel. Lokasi berbagai unit pelaksana pelayanan publik jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Keempat, kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait tidak mampu mengembangkan koordinasi, sehingga terjadi tumpang tindih dan pertentangan kebijakan. Kelima, birokratis. Pelayanan, terutama perijinan, umumnya dilakukan melalui proses berbagai level, sehingga waktu penyelesaiannya menjadi sangat lama. Dan, keenam, inefisiensi. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat sering tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Hasil Governance and Decentralization Survey (GDS) 2004 juga menunjukkan adanya fakta ketidakmampuan sebagian besar masyarakat memenuhi “aturan main” pemberian pelayanan oleh birokrasi ketika mengurus suatu pelayanan. “Aturan main” itu biasanya ditetapkan sepihak oleh pejabat birokrasi, yang bisa berbentuk tidak ada kepastian waktu dan biaya, prosedur yang rumit, ketidakjelasan informasi dan layanan, dan sebagainya. Akibatnya, Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 25
- 30. warga masyarakat terpaksa memilih menggunakan jasa perantara (calo) ketika harus berhubungan dengan pejabat birokrasi, yang tentu kian membengkakkan biaya yang dikeluarkan. Penelitian GDS juga menemukan praktik pemberian “uang rokok” masih berlangsung ketika warga masyarakat berurusan dengan pejabat birokrasi untuk pelayanan sertifikat tanah, SIM, dan KTP. Kenyataan ini membuktikan belum terdapatnya transparansi biaya pelayanan, sekaligus rendahnya profesionalitas aparat birokrasi. Persoalannya kemudian, warga masyarakat yang mampu mengeluarkan biaya ekstra, entah dalam bentuk “uang rokok” ataupun membayar jasa calo, tentu berasal dari kalangan yang relatif mampu pula secara ekonomi. Bagaimana halnya dengan kaum marginal, warga masyarakat yang tergolong miskin. Bukankah mereka memiliki hak yang sama memperoleh pelayanan publik yang prima. Dalam banyak kasus, orang-orang miskin dan kelompok-kelompok marginal yang secara ekonomi dan politik tidak berdaya kerap menjadi korban. Mereka sering terabaikan, terlewati oleh kebijakan pemerintahnya, kendati kebijakan-kebijakan publik dan pelayanan publik itu konon ditujukan kepada mereka, untuk kepentingan mereka. c. Sasaran yang ingin dicapai Sasaran yang hendak dicapai reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat. Secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat paling atas. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. 3. Terhapusnya aturan, peraturan, dan praktik yang diskriminatif terhadap warganegara, kelompok, ataupun golongan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah (propinsi, dan kabupaten/kota), serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya. 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima, sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 26
- 31. d. Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik KKN dengan cara: a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan, dan pada semua kegiatan. b. Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat. d. Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab. e. Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. f. Meningkatkan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan KKN. 2. Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui: a. Menata kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan, dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan. c. Menata dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat. d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi (merit system). e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan: a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan. b. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. c. Meningkatkan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 27
- 32. e. Program Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan. 1. Program Prioritas 1.1. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Program ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. 2. Penerapan nilai-nilai etika aparatur untuk membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum yang prima kepada masyarakat. 3. Peningkatan keterlibatan lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. 4. Fasilitasi pengembangan dan pembentukan forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. 1.2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Program ini bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1. Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat. 2. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan, dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 3. Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum. 4. Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 5. Pengembangan penerapan pengawasan berbasis kinerja. 6. Pengembangan tenaga pemeriksa yang profesional. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 28
- 33. 7. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi. 1.3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program ini bertujuan menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien, dan efektif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1. Penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip- prinsip good governance. 2. Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. 3. Penciptaan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien. 1.4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan mengembangkan manajemen pelayanan publik prima yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat, guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1. Mendorong penyusunan standar pelayanan minimal yang disepakati bersama antara instansi-instansi penyedia pelayanan publik dan stakeholders. 2. Mendorong dan meningkatkan pengembangan mutu pelayanan publik melalui penerapan standar mutu manajemen ISO. 3. Pengembangan pelayanan administrasi perijinan dan lainnya melalui pelayanan satu atap/pelayanan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk e- government, e-procurement, e-business dan cyber law untuk menghasilkan pelayanan publik prima yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. 4. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik, khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara, seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal. 5. Peningkatan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi. 6. Pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik, dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik. 7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 29
- 34. 8. Pengembangan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten/kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah. 9. Pengembangan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota kepada publik. 10. Peningkatan pelayanan publik sertifikasi tanah melalui penyederhanaan prosedur pengurusan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal, dengan biaya murah dan cepat. 2. Program Penunjang 2.1. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program ini bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1. Penataan kembali sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi pegawai negeri sipil (PNS). 2. Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur, terutama pada sistem karier dan remunerasi. 3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan aparatur pemerintah. 5. Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian. 6. Pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil aparatur pemerintah melalui penyempurnaan aturan etika, dan mekanisme penegakan hukum disiplin. 7. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan teknis, fungsional, struktural, dan pendidikan pelatihan kepemimpinan. 2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien, efektif, dan terpadu. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 30
- 35. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada: 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 2. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. f. Rekomendasi • Perlunya Jawa Timur untuk mempersiapkan diri mengimplementasikan e-Procurement (Pengadaan Barang atau Jasa secara Elektronik) yang selama ini baru pada taraf e-lelang yang baru sebagian menggunakan prinsip-prinsip electronic government (e-Gov). Memang adanya e-procurement yang visinya antara lain adalah untuk menekan peluang munculnya tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) adalah dengan upaya menekan semaksimal mungkin tatap muka/pertemuan antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan para pengusaha yang mendaftar dalam proses tender, namun ketika dilapangan ternyata hal tersebut masih menjadi tantangan bahwa bagaimana memastikan bahwa dengan tanpa adanya tatap muka proses pengadaan barang dan jasa tetap berjalan dengan lancar dan baik, keluhan dari para panitia bahwa jika tidak adanya tatap muka akan menyulitkan mereka untuk mengetahui spesifikasi barang dan jasa secara detail yang ditawarkan oleh para calon pelaksana proyek memang harus segera dipecahkan bagaimana solusinya. • Strategi pengembangan e-procurement baik pada skala nasional maupun pada khususnya di Jawa Timur adalah antara lain dengan: a. Membangun komitmen, yakni dengan memastikan seluruh staf dan pimpinan instansi untuk memiliki keyakinan dan semangat untuk meneruskan pengembangan e- procurement baik dalam level yang paling sederhana sampai pada level yang paling maju. b. Peningkatan Kapasitas SDM, hal ini dengan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh staf dan pimpinan di semua lini, agar mereka memahami dan mampu mengoperasikan pendekatan IT dalam pengdaan barang atau jasa. c. Mengembangkan infrastruktur IT, yakni dengan pengembangan software open source dan peningkatan Jaringan. • Perlunya tindakan yang terencana, tepat dan cepat dalam mengatasi dampak dari musibah lumpur di sidoarjo yang membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dari Pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi Jawa Timur, supaya persoalan korban Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 31
- 36. lumpur dan ekses-ekses yang sudah terjadi tidak semakin bertambah besar dan mengganggu sektor-sektor lain dalam kegiatan pembangunan di Jawa Timur. • Perlunya akses pelayanan yang cepat dan tepat kepada para warga miskin yang membutuhkan akses kesehatan dan pendidikan • Perlunya penanggulangan terhadap para masyarakat miskin dengan kegiatan empowering (pemberdayaan) dimana masyarakat mampu secara mandiri mengentaskan dirinya dari kemiskinan dengan bantuan dan arahan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terkait. • Perlunya penanganan segera terhadap masalah kriminalitas di jawa timur yang kian hari semakin buruk, terbukti dengan banyaknya korban tindak kejahatan yang melapor ke kepolisian. Hal tersebut di atas dapat tercapai dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut yang antara lain: a. Berorientasi pada publik sebagai pelanggan, (a spirit of public service) b. Prinsip pemberdayaan (empowerment) c. Prinsip Kemitraan (Partnership) g. Kesimpulan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah mulai membenahi pelayanan publik sejak tahun 2000. Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik kian meningkat pada periode 2003-2007, sehingga banyak mendapat penghargaan yang berkaitan pelayanan publik, dan ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional pelayanan prima. Penerapan sertifikasi ISO di beberapa unit pelayanan juga telah berjalan. Sampai akhir 2006, setidaknya sudah ada 100 unit satuan kerja (USK) yang memperoleh ISO 9001-2000. Pemerintah Jawa Timur telah banyak berupaya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat dengan berbagai bentuk inovasi diantaranya penerapan e-government di berbagai sektor, diantaranya sektor pendidikan melalui kegiatan e-education (e-learning) serta dalam pengadaan barang dan jasa dengan e-lelang dan e-procurement. Pemerintah Jawa Timur tidak ketinggalan telah melengkapi aspek legal formal dengan disahkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur no 11 tahun 2005 yang mengatur pelayanan publik serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 32
- 37. Namun sekeras apa pun upaya meningkatkan pelayanan publik, sudah barang tentu tidak membuat seluruh pelayanan publik di Jawa Timur serta merta menjadi baik sesuai harapan masyarakat. Sebab reformasi pelayanan publik menuju pelayanan prima memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan, dan keterlibatan semua komponen yang saling terkait dan berinteraksi. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 33
- 38. BAB 2.2. DEM MOKRA ASI A. Pengantar Demokrasi adalah suat proses re tu eformasi yan tiada akhir. Ia adalah pekerjaan yang ng h sedang dan terus berjalan, dan tidak perna selesai secara sempurna. Oleh s g b n ah sebab itu, se emua sistem demokrasi, apapun ben tangan maupun kesemp ntuk, kemat puranaannya membutu a, uhkan upaya reformasi yang berkes y sinambungan. Kebutuha akan pe an erubahan te erus meneru ini us mengak pada perubahan e kar ekonomi, po olitik dan so osial di dala masyarakat. Sepan am njang perjalan waktu kita dapat menyaksikan perubahan pada prefer nan k rensi masyarakat, pada nilai- nilai do eka. Lembag inti di sem negara demokrasi adalah parl ominan mere ga mua a lemen dan p partai politik. Di banyak negara dem mokrasi baru, kedua le embaga ini seringkali k kurang dipah hami. -badan legislatif seperti Parlemen, D Badan- Dewan Perw wakilan Raky dan Sena seringkali tidak yat at memilik struktur-s ki struktur, pro oses-proses dan sumb berdaya manusia dan keuangan yang dibutuh hkan untuk dapat menjad badan pem di mbuat undan ng-undang d pengaw pemerint dan was tahan yang ef fektif, dan seringkali jug tidak mem s ga miliki keterw wakilan yang pada akhir g rnya mengu urangi legitima asinya. Penc ciptaan siste kepartaia yang mem em an madai sering gkali merupa akan proses yang berkepa anjangan da melelahk an kan. Akibatny kedua le ya, embaga ters sebut menghadapi kritik dari k publik – yang kada berdasa dan kadan tidak berd ang ar ng dasar sama sekali. Apa abila partai p politik dan parlemen tidak berfungsi, maka dem , mokrasi pun tidak dapat berfungsi d t dan mengha adapi resiko d digantikan oleh sistem pemerintaha yang otoriter atau se o an emi-otoriter. Oleh karena itu, upaya-u upaya untu merefor uk rmasi kedu ua lembaga a tersebut ya seharusny menjadi inti pemban ngunan dem mokrasi di negara-neg gara demok krasi yang masih mud da, termasu di uk Indones sia. Dalam pers spektif demo okrasi, parti isipasi masy mpunyai peran yang berarti yarakat mem yang m mampu mew warnai ingkat demokratis t sasi yang se edang berla angsung. Pa artisipasi ters sebut tdak ha anya terbata pada sek as kelompok at tau segolong gan masyar rakat tertent tetapi se tu, eluruh lapisan masyaraka dan khus at susnya part tisipasi pere empuan dalam ranah p politik. Men ngapa peremp pun? Hal ini disebabkan perempuan mempunya peran pen n ai masyarakat yang nting dalam m Laporan Akhiir Evaluasi Kebi ijakan Pemban ngunan Daerah Provinsi Jaw Timur 2009 h wa 34