4. • Arsip dinamis adalah arsip yang
digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.
Arsip dinamis
• Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi
penggunaannya tinggi dan/atau terus
menerus.
Arsip aktif
UU No. 43 Tahun 2009 jo PP No. 28 Tahun 2012
6. ORGANISASI KEARSIPAN
• Setiap organisasi/instansi/perusahaan dalam
operasionalnya pasti akan menciptakan dan
menghasilkan arsip/dokumen.
• Arsip/dokumen yang tercipta membutuhkan
pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem
dan organisasi kearsipan.
• Setiap organisasi/instansi/perusahaan sudah
selayaknya membentuk unit kerja pengelolaan
arsip/dokumen. Bila tidak, maka akan
menimbulkan kekacauan dan memudahkan
timbulnya penyalahgunaan/ fraud di bidang ini,
karena tidak teradministrasi dan terkontrolnya
arsip/dokumen yang ada pada organisasi/Instansi
tersebut.
8. Asas Pengorganisasian Arsip
• Pilihan asas pengorganisasian arsip merupakan aspek
yang penting dalam manajemen kearsipan, agar
proses pengelolaan arsip dapat dilakukan secara
efektif dan efisien.
• Pilihan asas pengelolaan dokumen perusahaan
disesuaikan dengan besar kecilnya organisasi/
instansi/perusahaan tersebut dan beberapa faktor
lainnya.
• Asas pengorganisasian arsip pada unit kearsipan atau
unit pengolah meliputi:
Metode Sentralisasi,
Metode Desentralisasi, dan
Gabungan.
10. • Adalah pengelolaan dokumen perusahaan/
organisasi yang dipusatkan pada satu unit
khusus kearsipan yang berada di kantor
pusat.
• Metode ini biasanya digunakan oleh
perusahaan/organisasi yang tidak terlalu
besar dan tidak memiliki cabang-cabang atau
kantor yang tersebar di beberapa tempat,
sehingga akan lebih mudah di dalam
melakukan kontrol dokumennya.
Metode Sentralisasi
11. • Sentralisasi diartikan penyimpanan berkas
/dokumen setiap permasalahan/kejadian
dalam satu kesatuan, termasuk catatan–
catatan yang ada.
• Metode ini memiliki kelebihan dalam
penerapannya ....>
Metode Sentralisasi ...
12. • Kelebihan:
a. Mengurangi terjadinya duplikasi dalam
pemeliharaan dan penyimpanan berkas.
b. Mengurangi jumlah biaya yang dipergunakan
untuk peralatan dan ruangan.
c. Tata kerja dan peraturan mengenai kegiatan
pencatatan kejadian mudah distandarisasikan.
d. Memungkinkan peningkatan efisiensi kerja
petugas penyimpanan.
e. Mudah untuk menerapkan sistem unit record.
Metode Sentralisasi ...
13. • Adalah pengelolaan dokumen perusahaan/
organisasi manakala setiap unit/cabang/
kantor memiliki bagian khusus yang
menangani pengelolaan dokumen tersebut,
namun pengaturan dan kebijakan
pengelolaannya diatur oleh kantor pusat, dan
telah memiliki standarisasi yang berlaku pada
seluruh unit/cabang/kantor yang tersebar di
beberapa tempat/daerah yang jauh dari
kantor pusat.
Metode Desentralisasi
14. • Cara desentralisasi arsip/dokumen terjadi
pemisahan antara dokumen kantor
cabang/wilayah dengan pusat.
• Berkas rekam medis rawat jalan dan rawat
inap disimpan di tempat penyimpanan yang
terpisah. (DepKesRI, 2006).
• Metode atau cara ini memiliki kelebihan juga
kekurangan dalam penerapannya ....>
Metode Desentralisasi ...
15. • Kelebihan:
a. Efisiensi waktu sehingga pelanggan mendapat
pelayanan lebih cepat.
b. Beban kerja yang dilaksanakan petugas lebih
ringan.
• Kekurangan:
a. Terjadi duplikasi dalam pembuatan dokumen, yaitu
data dan informasi suatu kejadian dapat tersimpan
lebih dari satu folder.
b. Biaya yang diperlukan untuk peralatan dan ruangan
lebih banyak.
Metode Desentralisasi ...
16. • Adalah pengelolaan dokumen perusahaan/
organisasi dengan cara menggabungkan metode
sentralisasi dan desentralisasi.
• Metode ini digunakan karena perusahaan/
organisasi memiliki jenis dokumen yang sangat
beragam, sehingga dibutuhkan pemisahan
pengelolaan, di mana dokumen perusahaan
yang bersifat umum dapat dikelola oleh masing-
masing unit/cabang/kantor di luar kantor pusat,
sedangkan yang bersifat khusus dan memiliki
tingkat kerahasiaan dan kepentingan yang tinggi
biasanya dikelola oleh unit kearsipan kantor
pusat.
Gabungan
17. Faktor-faktor yang Memengaruhi
Pemilihan Metode Pengarsipan
• Faktor-faktor yang memengaruhi dalam
pemilihan metode pengelolaan dokumen
perusahaan/organisasi adalah:
1. Sifat dan jenis usaha dan core business
perusahaan/organisasi bersangkutan;
2. Besar kecilnya perusahaan/organisasi
tersebut;
3. Posisi/letak geografis dari perusahaan/
organisasi.
18. Sistem Penyimpanan dalam
Kearsipan
• Sistem Penyimpanan Arsip “salah satu fungsi
manajemen arsip dalam hal menjamin penemuan
kembali arsip dan penggunaannya di masa-masa
yang akan datang”.
• Selain itu, sistem penyimpanan arsip juga mencakup
semua rangkaian kegiatan yang mengatur dan
menyusun arsip-arsip dalam suatu tatanan yang
sistematis dan logis, kegiatan penyimpanan, dan juga
perawatan arsip untuk digunakan secara aman dan
ekonomis.
• Di Indonesia, setidaknya ada 5 jenis sistem
penyimpanan arsip yang sering digunakan, baik oleh
perusahaan maupun instansi pemerintahan .... >>>
19. Jenis Sistem Penyimpanan Arsip
di Indonesia
1. Sistem Nomor (Numerical Filing
System)
2. Sistem Abjad (Alphabetical Filing
System)
3. Sistem Tanggal (Chronological
Filing System)
4. Sistem Subjek (Subjectical Filing
System)
5. Sistem Wilayah (Geographical
Filing System)
20. • Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor ini biasanya
digunakan oleh arsiparis yang melakukan indexing atau
klasifikasi dokumen/arsip berdasarkan nomor atau numerik
sebagai pengganti dari nama orang atau badan.
• Penggantian tersebut dikenal pula dengan sebutan indirect
filing system, karena penentuan nomor pada arsip akan
dilakukan berdasarkan pengelompokan masalahnya terlebih
dahulu.
• Kelebihan dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan
nomor adalah lebih sederhana, cepat, dan juga dapat
digunakan pada semua jenis dokumen, bahkan dapat pula
dicantumkan sebagai nomor referensi saat korespondensi
dengan pihak internal dan eksternal.
• Sementara itu, kelemahan dari sistem ini terletak pada
waktu untuk indexing yang lebih lama,
banyaknya folder yang digunakan untuk berbagai jenis
dokumen atau surat, serta membutuhkan ruangan yang
lebih luas untuk menyimpan semua arsip.
1. Sistem Nomor (Numerical Filing System)
21. • Sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad
biasanya menggunakan metode penyusunan
dokumen yang dilakukan secara berurutan, mulai
dari arsip berawalan huruf A sampai dengan Z
dengan berpedoman pada peraturan indexing.
• Kelebihan dari penggunaan sistem ini terletak pada
kemudahan dalam memahami penataan folder,
meminimalisir kesalahan karena dikelompokkan
berdasarkan abjad yang sama, dan juga lebih
mudah dalam mencari dokumen yang dibutuhkan.
• Di sisi lain, kelemahan dari sistem abjad adalah
pemberian label pada folder yang membutuhkan
banyak tenaga, kemungkinan adanya kesalahan
dalam penempatan berkas jika tidak memiliki SOP
yang tepat, dan juga mudah dipalsukan karena abjad
mudah diganti di dalam surat.
2. Sistem Abjad (Alphabetical Filing System)
22. • Jika kebutuhan untuk mencari dokumen berdasarkan
tanggal, maka sistem penyimpanan arsip ini cocok
untuk diterapkan. Biasanya, metode yang digunakan
untuk indexing dimulai dari tanggal datangnya
dokumen atau surat, lalu disusun dengan frekuensi
tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan,
bahkan juga berdasarkan tahun sesuai kebutuhan.
• Kelebihan dari sistem ini adalah cocok digunakan
bagi surat atau dokumen yang memiliki tanggal jatuh
tempo dan juga mudah dan sederhana
saat indexing.
• Meskipun begitu, kelemahan dari sistem ini terletak
pada sulitnya penemuan kembali jika sudah
diarsipkan dan tidak dapat murni menggunakan
tanggal saja, tetapi butuh dikombinasikan dengan
abjad.
3. Sistem Tanggal (Chronological Filing
System)
23. • Sistem penyimpanan arsip ini digunakan untuk
menyimpan arsip yang dikelompokkan berdasarkan
jenis masalah yang sering terjadi. Oleh karena itu,
sistem ini sangat cocok diterapkan bagi instansi
pemerintahan atau perusahaan yang sering
berhubungan dengan keluhan pelanggan.
• Kelebihan dari sistem ini terletak pada kemudahan
dalam mencari keterangan yang dibutuhkan dan
juga dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya
judul dan susunannya.
• Sementara itu, kelemahannya adalah sulit
diklasifikasikan, khususnya jika terdapat berbagai
perihal atau subjek yang hampir sama padahal
berbeda satu sama lain.
4. Sistem Subjek (Subjectical Filing System)
24. • Sistem ini biasanya arsip akan dikelompokkan
berdasarkan daerah atau wilayah yang tertera
pada alamat surat atau dokumen. Nantinya,
dokumen akan diklasifikasikan menurut kelompok
atau tempat penyimpanan berdasarkan kota,
daerah, atau negara dari dokumen berasal dan
tujuannya.
• Kelebihan dari sistem ini adalah mudah dicari jika
keterangan wilayah sudah diketahui dan juga lebih
mudah mengetahui jika ada dokumen yang
tersimpan.
• Di sisi lain, kelemahannya adalah risiko kesalahan
dalam penyimpanan yang lebih besar, kesulitan
dalam mengelompokkan surat yang alamatnya
tidak lengkap, dan juga perlu SOP yang jelas dan
terperinci.
5. Sistem Wilayah (Geographical Filing
System)
25. Pemberkasan Arsif Aktif
• Pengelolaan dan penataan arsip aktif menghasilkan
tertatanya fisik, informasi arsip, serta tersusunnya
daftar arsip, sehingga memudahkan
penemuan/pencarian kembali arsip yang dibutuhkan.
• Langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan
penataan arsip, yaitu pemberkasan arsip aktif.
• Pemberkasan arsip aktif memuat klasifikasi arsip,
uraian informasi, waktu, jumlah, dan keterangan.
Sedangkan isi berkas memuat Nomor berkas, Nomor
item arsip, Kode klasifikasi, Uraian informasi arsip,
tanggal, jumlah, dan keterangan.
• Guna melakukan pemberkasan arsif aktif perlu
dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:
a. sarana dan prasarana pendukung ( tempat dan
alat);
b. arsip yang akan diberkas,
26. Proses Penataan Arsip Aktif
• Dalam melakukan proses penataan arsip aktif yang
perlu dilakukan adalah :
a. Mempersiapkan alat dan bahan antara lain : folder,
sekat, kartu tunjuk silang dan filing cabinet;
b. Mempersiapkan arsip yang akan ditata yaitu
dengan langkah : mengecek kelengkapan fisik dan
berkas arsip, membuat indek arsip;
c. Mempersiapkan folder yang akan digunakan
dengan diberi tanda kode subjek/masalah;
d. Mempersiapkan sekat/guide;
e. Mempersiapkan tunjuk silang, apabila berkas satu
arsip berkaitan dengan arsip yang lain, namun
berbeda tempat penyimpanan;
f. Penataan arsip dalam folder.
27. Proses Penataan Arsip Inaktif
• Pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilakukan
berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.
• Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan
arsip inaktif dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan, yaitu :
pengaturan fisik arsip,
pengolahan informasi arsip dan penyusunan
daftar arsip. Daftar arsip inaktif memuat
informasi tentang: pencipta arsip, unit pengolah,
nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi
arsip, tingkat perkembangan, jumlah, retensi,
keterangan.
• Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip
inaktif menjadi tanggung jawab unit kearsipan.
28. Tujuan Pengelolaan dan Penataan
Arsip Inaktif
• Tujuan akhir dalan pengelolaan dan penataan
arsip inaktif adalah penyusutan arsip.
• Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang
nomor 43 tahun 2009 pasal 47 ayat (2) yang
menyebutkan bahwa “penyusutan arsip yang
dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN
dan/atau BUMD dilaksanakan dengan
memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”.
29. Jadwal Retensi Arsip (JRA)
• Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah
daftar yang berisi sekurang-kurangnya
jangka waktu penyimpanan atau retensi,
jenis arsip, dan keterangan yang berisi
rekomendasi tentang penetapan suatu
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali,
atau dipermanenkan yang dipergunakan
sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip. Psl.1 (22) UU No. 43 Tahun 2009
31. JRA ...
JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif:
• JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka
waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis
arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi
fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian,
kehumasan, perlengkapan, dan ketatausahaan.
• JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka
waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis
arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi
substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
Penjelasan Psl.53 (1) PP No. 28 Tahun 2012
32. Penetapan JRA
• JRA lembaga negara ditetapkan oleh
pimpinan lembaga negara setelah mendapat
persetujuan Kepala ANRI.
• JRA pemerintahan daerah provinsi
ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat
persetujuan Kepala ANRI.
• JRA pemerintahan daerah kabupaten/kota
ditetapkan oleh bupati/walikota setelah
mendapat persetujuan Kepala ANRI.
Penjelasan Psl.53 (2) PP No. 28 Tahun 2012
33. Penetapan JRA ...
• JRA perguruan tinggi negeri ditetapkan oleh
pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan
setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI
melalui lembaga terkait.
• JRA BUMN ditetapkan oleh pimpinan BUMN
yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan Kepala ANRI.
• JRA BUMD provinsi ditetapkan oleh pimpinan
BUMD provinsi yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan Kepala ANRI.
• JRA BUMD kabupaten/kota ditetapkan oleh
pimpinan BUMD kabupaten/kota yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan
Kepala ANRI.
Penjelasan Psl.53 (2) PP No. 28 Tahun 2012
34. Retensi/Penyusutan Arsip
• Retensi/penyusutan arsip/dokumen merupakan
kegiatan memisahkan berkas arsip/dokumen aktif
dan inaktif, serta penilaian terhadap lembaran
yang memiliki nilai guna juga dipisahkan dari rak
penyimpanan aktif ke rak penyimpanan in aktif
yang tujuannya untuk mengurangi beban
penyimpanan berkas.
• Retensi menurut (Departemen Kesehatan, 2006)
adalah suatu kegiatan pengurangan berkas dari
rak penyimpanan dengan memindahkan berkas in
aktif (dari rak file aktif ke rak file inaktif), dengan
cara memilah pada rak penyimpanan sesuai
dengan tahun kejadian.
(Hendra Rohman, et al, 2019)
35. • Yang dimaksud dengan “retensi arsip”
adalah akumulasi retensi aktif dan retensi
inaktif.
• Penentuan masa retensi arsip dihitung
sejak kegiatan dinyatakan selesai atau
closed file.
Retensi/Penyusutan Arsip...
Penjelasan Psl.54 (1) PP No. 28 Tahun 2012
36. Penyusutan Arsip ...
• Sebelum dilakukannya retensi, prosedur retensi
(SOP) berkas/dokumen harus ditetapkan dan
diketahui oleh seluruh anggota unit, juga
manager yang menaungi unit dimaksud dan
Direktur/Pimpinan yang berwenang.
• Selain itu, diperlukan juga untuk menetapkan
Jadwal Retensi Arsip (JRA) agar kegiatan
retensi dilakukan secara berkelanjutan sesuai
dengan waktu yang ditetapkan.
• Dengan ditetapkannya prosedur dalam
melakukan suatu kegiatan dan adanya JRA,
maka pelaksanaan kegiatan akan lebih terarah
dan termonitor dengan baik, serta terhidar dari
adanya permasalahan dalam penyimpanan
berkas.
39. Tujuan Retensi Arsip
a) Menjaga kerapihan penyusunan berkas
arsip aktif
b) Memudahkan dalam retrieval berkas arsip
aktif
c) Menjaga informasi yang masih aktif (yang
masih mengandung nilai guna)
d) Mengurangi beban kerja petugas dalam
penanganan berkas Aktif & In-aktif
40. a) Penyisiran dokumen/arsip
b) Retensi dokumen
c) Penilaian nilai guna
d) Pengabadian dan pemusnahan
Tata Cara Retensi Arsip
41. • Penyisiran dokumen yaitu suatu kegiatan
pengawasan rutin terhadap kemungkinan
kesalahan letak dokumen dan
mengembalikannya pada letaknya sesuai
dengan sistem penjajaran yang
digunakan.
• Ketika kegiatan ini dilakukan, bersama itu
pula dilakukan pencatatan dokumen yang
sudah saatnya diretensi.
a) Penyisiran dokumen
42. • Retensi atau penyusutan dokumen yaitu
suatu kegiatan memisahkan antara
dokumen yang masih aktif dan yang non
aktif atau in-aktif.
• Tujuannya adalah mengurangi beban
penyimpanan dokumen dan menyiapkan
kegiatan penilaian nilai guna dokumen
untuk kemudian diabadikan atau
dimusnahkan.
b) Retensi dokumen
43. Retensi dokumen...
• Kegiatan retensi dilakukan oleh petugas
penyimpanan (filing) secara periodik.
Dokumen yang sudah diretensi harus
disimpan pada ruang terpisah dari dokumen
aktif dengan mengurutkan sesuai tanggal
terakhir kejadian.
• Bagi Rumah Sakit, untuk dokumen rekam
medis anak-anak, rumah sakit atau sarana
pelayanan kesehatan lain dapat membuat
ketentuan tersendiri.
44. • Selain itu, sesuai dengan kebutuhan rumah sakit
atau sarana pelayanan kesehatan yang
bersangkutan dapat pula membuat ketentuan lain
untuk kepentingan:
- Riset dan edukasi
- Kasus-kasus terlibat
hukum minimal 23
tahun setelah ada
ketetapan hukum
- Perkosaan
- HIV
- Penyesuaian kelamin
- Pasien orang asing
- Kasus adopsi
- Bayi tabung
- Cangkok organ
- Plastik rekontruksi
Retensi dokumen ...
45. • Penilaian nilai guna dokumen yaitu suatu
kegiatan penilaian terhadap formulir-
formulir yang masih perlu diabadikan atau
sudah boleh dimusnahkan.
• Penilaian nilai guna ini dilakukan oleh tim
pemusnah dokumen yang ditetapkan oleh
Direktur atau Pimpinan yang berwenang.
c) Penilaian nilai guna dokumen
46. Penyeleksian Arsip ...
• Yang dimaksud dengan “penyeleksian
arsip” adalah kegiatan penilaian untuk
memastikan bahwa arsip yang diusulkan
musnah tidak memiliki nilai guna, telah
habis retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada
peraturan yang melarang dan tidak
berkaitan dengan perkara yang masih
dalam proses. Penjelasan Psl.66 (b) PP No. 28 Tahun 2012
47. Tata cara penilaian nilai guna
arsip/dokumen:
a) Memisahkan formulir/dokumen
yang harus diabadikan; yaitu:
- Ringkasan masuk dan keluar
- Resume kejadian
- Identifikasi permasalahan
- Lembar persetujuan tindakan
(informed consent)
b) .....
48. b) Menilai formulir/dokumen sesuai dengan
Indikator nilai gunanya.
Indikator nilai guna dokumen dibagi menjadi
dua bagian, yaitu Indikator nilai guna primer
dan indikator nilai guna sekunder.
c) Mengumpulkan formulir-formulir /dokumen
sisanya, termasuk dokumen yang rusak dan
tidak terbaca disiapkan untuk dimusnahkan.
Tata cara penilaian nilai guna
arsip/dokumen...
49. • Setelah dilakukan penilaian terhadap nilai
guna arsip/dokumen dari dokumen in-aktif,
Tim pemusnah kemudian mengabadikan
formulir/dokumen yang harus diabadikan
sesuai dengan nilai gunanya.
• Setelah dilakukan pengabadian nilai guna,
dokumen kemudian dimusnahkan.
• Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara
pembakaran, dicacah atau diserahkan
pada pihak ketiga.
d) Pengabadian dan pemusnahan
arsip/dokumen
51. Pemusnahan Arsip ...
UU No. 43 Tahun 2009
Bahwa arsip yang akan dimusnahkan tidak
berkaitan dengan perkara yang masih dalam
proses hukum. Penjelasan Psl.65 (2)d PP No. 28 Tahun 2012
52. Tata cara dalam Pemusnahan
arsip/dokumen :
a) Pembuatan Tim Pemusnah
• Tim pemusnah mempunyai tugas
membantu Pimpinan dalam
penyelenggaraan pemusnahan dokumen
dengan memperhatikan nilai guna sesuai
dengan peraturan yang berlaku,
berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
• Tim tersebut terdiri dari:
- Komite Arsip sebagai ketua
- Petugas arsip senior sebagai sekretaris
- Anggotanya seperti unsur tata-usaha,
pejabat senior, dan tenaga lain yang
terkait.
53. Tata cara dalam pemusnahan
arsip/dokumen...
b) Tim Pemusnah membuat daftar
pertelaan dokumen in aktif yang akan
dimusnahkan.
Daftar pertelaan berisi tentang Nomor
dokumen, tahun terakhir kejadian, jangka
waktu penyimpanan, dan tindakan
terakhir.
c) ....
54. c) Tim Pemusnah membuat berita acara
pemusnahan pada saat pemusnahan
berlangsung yang ditandatangani oleh Ketua
tim pemusnah, Sekretaris tim pemusnah, dan
diketahui oleh Direktur.
d) Cara pemusnahan arsip/dokumen dapat
dilakukan dengan cara, antara lain:
- Dibakar dengan menggunakan incenerator
atau dibakar biasa.
- Dicacah, dibuat bubur.
- Dilakukan oleh pihak ketiga dengan
disaksikan oleh tim pemusnah. e) ......
Tata cara dalam pemusnahan dokumen...
55. e) Khusus untuk dokumen yang sudah
rusak/tidak terbaca dapat langsung
dimusnahkan dengan terelebih dahulu
membuat pernyataan di atas kertas
bersegel yang ditandatangani oleh
Direktur/Pimpinan yang berwenang, yang
isinya menyatakan bahwa dokumen sudah
tidak dapat dibaca sama sekali sehingga
dapat dimusnahkan.
Tata cara dalam pemusnahan dokumen...