tugas

1.  Daftar Penerima Aliran Dana Korupsi Simulator SIM
Tersangka kasus pengadaan simulator SIM Irjen Pol. Djoko Susilo (tengah) dikawal ketat
sejumlah petugas setibanya di KPK, Jakarta, Jumat (5/10).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mendapatkan aliran dana dari korupsi
pengadaan simulator SIM yang didalangi Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.
Jaksa M Wiraksajaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/8), membeberkan
sejumlah nama yang mendapat aliran uang haram tersebut, di antaranya mantan wakakorlantas
yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Didik Purnomo, mendapat Rp 50 juta. Kemudian
tim Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Wahyu Indra P mendapat Rp 500 juta dan
Gusti Ketut Gunawa senilai Rp 50 juta.
Pemberian uang kepada tim Irwasum untuk memuluskan pemenangan PT Citra Mandiri
Metalindo Abadi (PT CMMA) dalam pengadaan driving simulator uji klinik R4. Selain itu, masih
ada Darsian yang mendapat Rp 50 juta dan Warsono alias Jumadi senilai Rp 20 juta.
Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Ditlantas Polri juga disebut mendapat aliran dana senilai Rp
15 miliar. Sementara Budi Susanto mendapat keuntungan dari pengadaan senilai Rp 93,3 miliar
dan Sukotjo senilai Rp 3,9 miliar.
Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan, negara dirugikan senilai Rp 121,83
miliar dalam pengadaan driving simulator uji klinik R2 dan R4 tahun anggaran 2011 itu. Jaksa
juga menyebut Djoko telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Terhitung sejak 2010-Maret
2012, Djoko mempunyai penghasilan total 235 juta sebagai pejabat kepolisian. Selama periode
itu, ia menjabat sebagai Dirlantas Babinkam Polri, Kakorlantas, dan Gubernur AKPOL
LEMDIKPOL.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Djoko juga mempunyai
penghasilan lain dengan total Rp 1,2 miliar. Namun selama periode itu, menurut jaksa, Djoko
membeli aset seperti tanah, bangunan, SPBU, dan kendaraan dengan total Rp 63,7 miliar.
Jaksa menyebut Djoko melakukan pembelian melalui keluarga atau pihak ketiga dan tidak
mengatasnamakan atas dirinya sendiri. Jaksa melihat profil penghasilan Djoko tidak sesuai
dengan harta kekayaannya. Karena itu jaksa menduga harta kekayaan Djoko ada yang berasal dari
tindak korupsi dalam pengadaan driving simulator uji klinik
"Tidak logis dan tidak wajar," kata jaksa Antonius Budi Satria.
Begitu pun pada periode 2003-Oktober 2010. Pada periode itu, Djoko sempat menjabat sebagai
Kapolres Bekasi, Kapolres Metro Jakarta Utara, Dirlantas Polda Metro Jaya, Wadirlantas
Babinkam Polri, Dirlantas Babinkam Polri, dan Kakorlantas. Sebagai pejabat polri ia mendapat
penghasilan total 407 juta dan penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Dalam LHKPN Djoko
tidak mempunyai penghasilan lainnya yang sah.
Berdasarkan fakta persidangan, jaksa mengatakan selama 2003-2009, Djoko menerima uang dari
PT Pura Kudus dengan total senilai Rp 7 miliar terkait dengan pengadaan BPKB. Namun,
sepanjang periode 2003-Oktober 2010, Djoko mempunyai total aset yang dibeli senilai Rp 54,6
miliar dan 60 ribu US Dolar. Jaksa menilai hal itu tidak wajar. "Diduga sebagai penghasilan dari
tindak pidana korupsi," kata jaksa. Terhadap tuntutan ini, Djoko akan mengajukan nota pembelaan

2.  Bupati Karanganyer Jadi Tersangka Korupsi Subsidi Rumah
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rina Iriani Sri
Ratnaningsi sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Rina diduga terlibat dalam 'permainan'
subsidi Perumahan dari Kementerian Perumahaan Rakyat kepada Koperasi Serba Usaha (KSU)
Sejahtera Tahun 2007-2008 senilai Rp 18,4 miliar.
 Ketua KONI Jateng Tersangka KorupsiDana Hibah Rp3,5 Miliar
Komite OlahragaNasional Indonesia'KONI'(Istimewa).Liputan6.com,Jakarta : PenyidikKejaksaanTinggi
Jawa TengahmenetapkanKetuaKomite OlahragaNasional Indonesia(KONI) JawaTengahTutuk
Kurniawan(TK) sebagai tersangka.Tutukdidugaterlibatdalamkasusdugaankorupsi bantuanhibahdari
PemerintahProvinsi JatengkepadaYayasanKlentengSamPooKonguntuktahunanggaran 2011-2012
senilai Rp3,5 miliar.
Penetapan tersangka pada Tutuk dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.
TK selaku kuasa penerima telah menyalahgunakan bantuan hibah yang tidak sesuai dengan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Tersangka membuat laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah fiktif dan menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi kurang
lebih Rp 3,5 miliar dengan cara ditransfer ke-rekening perusahaan pribadi tersangka," ujar dia.
Karena itu untuk kepentingan penyidikan, saat ini jaksa penyidik telah melakukan pemblokiran
terhadap beberapa rekening bank milik pribadi tersangka dan rekening atas nama perusahaan
milik tersangka.
 PejabatDisdik Bandung Diduga Korupsi Laboratorium 3 SMA
Kejaksaan Negeri Bale menahan seorang Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung,
Jawa Barat. Dia diduga menyelewengkan dana pembangunan laboratorium IPA untuk SMA
Bandung dengan anggaran Rp 204 juta. Usai diperiksa, Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Bidang Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Wawan Rukmia
Wandi, langsung digiring ke dalam mobil tahanan Tipikor Kejaksaan Negeri Bale, Bandung. Dia
dituduh terlibat korupsi dana pembuatan gedung laboratorium IPA untuk 3 sekolah, yakni SMA 1
Marga Asih, SMA 1 Nagreg, dan SMA 1 Ngamprah.Akibat korupsi yang dilakukannya, negara
dirugikan Rp 136 juta,. Pasalnya pembangunan laboratorium hanya dikerjakan sekitar empat
puluh persen saja.
Hingga kini kejaksaan masih mengembangkan kasus dugaan korupsi itu. Diduga kasus ini
melibatkan lebih banyak orang. Sementara itu tersangka kini terancam hukuman 20 tahun penjara.
 Ahmad Fathanah divonis 14 tahun penjara
Fathanah dan pengacaranya menyatakan akan pikir-pikir atas vonis Pengadilan Tipikor.
Terdakwa kasus gratifikasi penetapan kuota impor sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah,
dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, Senin (04/11).Wartawan BBC Indonesia, Arti Ekawati, yang berada di gedung
Pengadilan Tipikor melaporkan bahwa lima anggota Majelis Hakim sepakat bahwa Fathanah
bersalah dalam kasus gratifikasi namun dalam tuduhan pencucian uang ada opini berbeda
(dissenting opinion) dari dua hakim dalam perkara pencucian uang.

3. Menurut kedua hakim tersebut, kasus pencucian uang seharusnya diperiksa oleh kejaksaan dan
kemudian dilimpahkan ke pengadilan tinggi, bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
lalu ke pengadilan Tipikor. Sedangkan dalam kasus Fathanah, KPK sudah menangani kasus ini
dari awal. "Menjatuhkan hukuman 14 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Apabila tidak dibayar
diganti pidana 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango. Majelis hakim
mengatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi dan bersama-sama melakukan tindak pencucian
uang. Sidang yang menurut jadwal seharusnya dimulai pada pukul 14:00 WIB diundur hingga
pukul 16:40 WIB, dengan alasan menunggu kelengkapan seluruh anggota majelis.Dalam sidang
sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa
dijatuhi vonis 7,5 tahun dan denda Rp500 juta untuk dugaan suap pengurusan kuota impor daging
sapi. Sedangkan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang, ia dituntut 10 tahun penjara serta
Rp1 miliar.Ahmad Fathanah atau juga dikenal sebagai Olong Ahmad ditangkap KPK pada 29
Januari 2013.Pria yang kemudian diketahui dekat dengan tokoh-tokoh Partai keadilan Sejahtera
ini dituduh menerima gratifikasi sebesar 1,3 miliar rupiah dari bos PT Indoguna.
Uang itu disebut akan diberikan kepada Presiden PKS saat itu, Lutfi Hasan Ishak, untuk
memuluskan pengurusan penetapan kuota impor daging sapi dari kementerian pertanian.
 Akil tolak diperiksa Majelis Kehormatan
Mantan Ketua MK Akil Mochtar menolak diperiksa Majelis Kehormatan Konstitusi. Mantan
Ketua MK, Akil Mochtar, tersangka kasus suap sengketa pilkada, menolak diperiksa Majelis
Kehormatan Konstitusi karena menganggap pemeriksaan atas dirinya tidak penting.
Hal itu diutarakan Akil Mochtar kepada Majelis Kehormatan Konstitusi yang menemuinya di
tahanan KPK, Jumat (25/10) untuk membuat jadwal pemeriksaan.
Di hadapan wartawan, anggota Majelis Kehormatan Konstitusi, MKK, Harjono mengatakan, Akil
menolak diperiksa MKK karena dia telah mundur dari jabatan sebagai Ketua MK.
"Karena Pak Akil sudah menyampaikan surat pengunduran diri (sebagai Ketua MK), maka Pak
Akil beranggapan bahwa sudah tidak ada kepentingannya lagi buat Majelis Kehormatan untuk
memeriksa Pak Akil," kata Harjono.
Alasan penolakan lainnya, menurutnya, Akil meminta agar pemeriksaan atas dirinya digelar
secara terbuka. "Namun MKK tidak bisa memenuhi permintaan Akil karena KPK masih
mendalami kasus Akil," papar Harjono.