SlideShare a Scribd company logo
By
Ulil Fakriyah

Nindita Ayudyawati

Mala Wijayanti

Ravenska Narendra
Hapsari
DUGAAN
1.

2.
3.

4.
5.

Dakwaan Pertama, Gayus dijerat terkait perbuatannya mengurangi
keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dengan total
Rp570.952.000.
Dakwaan Kedua, Gayus terbukti menerima suap Rp 925 juta dari
Roberto Santonius, konsultan pajak, terkait dengan kepengurusan
gugatan keberatan pajak PT. Metropolitan Retailmart.
Dakwaan Ketiga, Gayus terbukti melakukan pencucian uang terkait
dengan penyimpanan uang miliknya yang berasal dari hasil tindak
pidana ke dalam safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa
Gading serta ke berbagai rekening di beberapa bank.
Dakwaan Keempat, Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah
Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, serta Kepala Rutan Iwan
Siswanto antara Rp 1,5-4 juta.
Dakwaan lain, Gayus memberikan keterangan palsu kepada Penyidik
perihal uang sebesar 24,6 M di dalam Rekening Tabungannya .
Potensi Kerugian
Korupsi yang dilakukan oleh
Gayus Tambunan mengakibatkan
kerugian pada negara sebesar Rp
645,99 Milyar dan US $ 21,1 juta
dan dua wajib pajak yang terkait
sunset policy dengan potensi
kerugian negara Rp. 339 Milyar.
Jeratan Hukum
1. Pertama, Gayus dijerat dengan Pasal 3 Jo Pasal 18

UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi (Tipikor). Dia diduga memperkaya
diri sendiri. Gayus telah merugikan keuangan
negara
sebesar
RP
570.952.000,
terkait
penanganan keberatan pajak PT Surya Alam
Tunggal Sidoarjo.

2. Kedua, Gayus dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a

No 31/1999 Tindak Pidana Korupsi. Dia dituding
melakukan penyuapan sebesar 760 ribu dolar
terhadap penyidik Mabes Polri M Arafat Enanie,
Sri Sumartini, dan Mardiyani.
3.

Ketiga, Gayus dijerat pasal 6 ayat 1 huruf a No 31/1999

tindak pidana korupsi karena telah memberikan sejumlah
uang sebesar 40.000 dolar AS kepada Hakim Muhtadi
Asnun, Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara
Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang.
4. Keempat, Gayus dijerat dengan Pasal 22 Jo Pasal 22No
31/1999 Undang-undang tindak pidana korupsi. Gayus
didakwa telah dengan sengaja memberi keterangan yang
tidak benar untuk kepentingan penyidikan.
Kronologi Kasus Gayus
Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri
menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dalam surat
tersebut Gayus dijerat tigas pasal berlapis yaitu korupsi,
pencucian dan penggelapan senilai Rp. 25 Milyar. Jaksa peneliti
memerintahkan penyidik menyita
tiga bukti transaksi dalam
rekening Gayus yang berasal dari dua pihak yaitu Roberto
Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, 12 Maret
lalu, Gayus, yang hanya dituntut satu tahun percobaan, dijatuhi
vonis bebas. Tanggal 24 Maret 2010 Gayus bersama 10 rekannya
meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta hengkang
ke Singapur. Tanggal 30 Maret 2010, Polisi telah berhasil
mendeteksi posisi keberadaan Gayus di negara Singapura dan kini
tinggal menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah Singapura
untuk memulangkan Gayus ke Indonesia.
Tanggal 31 Maret 2010 , tim Penyidik
memeriksa tiga orang sekaligus yaitu selain
Gayus Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas,
ternyata Brigjen Raja Erisman juga ikut
diperiksa. Tanggal 7 April 2010, III DPR
mengendus, seorang jenderal bintang tiga di
Kepolisian dan Syahrial Johan ikut terlibat
dalam kasus penggelapan pajak
dengan
aliran dana Rp 24 Milyar.
SIDANG AKHIR GAYUS
Terdakwa kasus penggelapan pajak
Gayus Tambunan akhirnya menerima
keputusan akhir dari Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta. Gayus dihukum 8
tahun penjara dan denda sebesar Rp.
300 juta dengan ketentuan apabila
denda tidak dibayarkan diganti dengan
pidana kurungan selama 3 bulan.
Kasus Korupsi Gayus Tambunan

More Related Content

What's hot

5.akuntansi perusahaan dagang (bag2)
5.akuntansi perusahaan dagang (bag2)5.akuntansi perusahaan dagang (bag2)
5.akuntansi perusahaan dagang (bag2)
Ayi Suwandi
 
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriProsedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriRoy Pangkey
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalahcontoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
Rizki Kamaratih
 
Contoh Bukti Transaksi Perusahaan Dagang
Contoh Bukti Transaksi Perusahaan DagangContoh Bukti Transaksi Perusahaan Dagang
Contoh Bukti Transaksi Perusahaan Dagang
Dede Azis Nagara
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Idik Saeful Bahri
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Mahyuni Bjm
 
Contoh kasus penegakkan hukum indonesia
Contoh kasus penegakkan hukum indonesiaContoh kasus penegakkan hukum indonesia
Contoh kasus penegakkan hukum indonesia
fadylirma.blogspot.com
 
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifneeaem
 
Akuntansi internasional rangkuman
Akuntansi internasional rangkumanAkuntansi internasional rangkuman
Akuntansi internasional rangkuman
Amrul Rizal
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
yaumilannisa
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Idik Saeful Bahri
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajak
free forall
 
Presentasi dugaan korupsi vlcc
Presentasi dugaan korupsi vlccPresentasi dugaan korupsi vlcc
Presentasi dugaan korupsi vlccFrozennday
 
281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
RienditasaffiraNuran
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
nurul khaiva
 
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNANMAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Lihunscience Gibran
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 

What's hot (20)

5.akuntansi perusahaan dagang (bag2)
5.akuntansi perusahaan dagang (bag2)5.akuntansi perusahaan dagang (bag2)
5.akuntansi perusahaan dagang (bag2)
 
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriProsedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalahcontoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
 
Contoh Bukti Transaksi Perusahaan Dagang
Contoh Bukti Transaksi Perusahaan DagangContoh Bukti Transaksi Perusahaan Dagang
Contoh Bukti Transaksi Perusahaan Dagang
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Contoh kasus penegakkan hukum indonesia
Contoh kasus penegakkan hukum indonesiaContoh kasus penegakkan hukum indonesia
Contoh kasus penegakkan hukum indonesia
 
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
 
Akuntansi internasional rangkuman
Akuntansi internasional rangkumanAkuntansi internasional rangkuman
Akuntansi internasional rangkuman
 
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTPLaporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajak
 
Presentasi dugaan korupsi vlcc
Presentasi dugaan korupsi vlccPresentasi dugaan korupsi vlcc
Presentasi dugaan korupsi vlcc
 
Hukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasionalHukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasional
 
281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNANMAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
 

Kasus Korupsi Gayus Tambunan

  • 1. By Ulil Fakriyah Nindita Ayudyawati Mala Wijayanti Ravenska Narendra Hapsari
  • 2. DUGAAN 1. 2. 3. 4. 5. Dakwaan Pertama, Gayus dijerat terkait perbuatannya mengurangi keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dengan total Rp570.952.000. Dakwaan Kedua, Gayus terbukti menerima suap Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan pajak, terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan pajak PT. Metropolitan Retailmart. Dakwaan Ketiga, Gayus terbukti melakukan pencucian uang terkait dengan penyimpanan uang miliknya yang berasal dari hasil tindak pidana ke dalam safe deposit box Bank Mandiri cabang Kelapa Gading serta ke berbagai rekening di beberapa bank. Dakwaan Keempat, Gayus menyuap sejumlah petugas Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, serta Kepala Rutan Iwan Siswanto antara Rp 1,5-4 juta. Dakwaan lain, Gayus memberikan keterangan palsu kepada Penyidik perihal uang sebesar 24,6 M di dalam Rekening Tabungannya .
  • 3. Potensi Kerugian Korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan mengakibatkan kerugian pada negara sebesar Rp 645,99 Milyar dan US $ 21,1 juta dan dua wajib pajak yang terkait sunset policy dengan potensi kerugian negara Rp. 339 Milyar.
  • 4. Jeratan Hukum 1. Pertama, Gayus dijerat dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dia diduga memperkaya diri sendiri. Gayus telah merugikan keuangan negara sebesar RP 570.952.000, terkait penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo. 2. Kedua, Gayus dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a No 31/1999 Tindak Pidana Korupsi. Dia dituding melakukan penyuapan sebesar 760 ribu dolar terhadap penyidik Mabes Polri M Arafat Enanie, Sri Sumartini, dan Mardiyani.
  • 5. 3. Ketiga, Gayus dijerat pasal 6 ayat 1 huruf a No 31/1999 tindak pidana korupsi karena telah memberikan sejumlah uang sebesar 40.000 dolar AS kepada Hakim Muhtadi Asnun, Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang. 4. Keempat, Gayus dijerat dengan Pasal 22 Jo Pasal 22No 31/1999 Undang-undang tindak pidana korupsi. Gayus didakwa telah dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan.
  • 6. Kronologi Kasus Gayus Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dalam surat tersebut Gayus dijerat tigas pasal berlapis yaitu korupsi, pencucian dan penggelapan senilai Rp. 25 Milyar. Jaksa peneliti memerintahkan penyidik menyita tiga bukti transaksi dalam rekening Gayus yang berasal dari dua pihak yaitu Roberto Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, 12 Maret lalu, Gayus, yang hanya dituntut satu tahun percobaan, dijatuhi vonis bebas. Tanggal 24 Maret 2010 Gayus bersama 10 rekannya meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta hengkang ke Singapur. Tanggal 30 Maret 2010, Polisi telah berhasil mendeteksi posisi keberadaan Gayus di negara Singapura dan kini tinggal menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah Singapura untuk memulangkan Gayus ke Indonesia.
  • 7. Tanggal 31 Maret 2010 , tim Penyidik memeriksa tiga orang sekaligus yaitu selain Gayus Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas, ternyata Brigjen Raja Erisman juga ikut diperiksa. Tanggal 7 April 2010, III DPR mengendus, seorang jenderal bintang tiga di Kepolisian dan Syahrial Johan ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak dengan aliran dana Rp 24 Milyar.
  • 8. SIDANG AKHIR GAYUS Terdakwa kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan akhirnya menerima keputusan akhir dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Gayus dihukum 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.