Kejaksaan Agung Indonesia telah meningkatkan penyelidikan terhadap Jaksa Pinangki Sinar Malasari terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kepergiannya ke luar negeri untuk bertemu Djoko Tjandra, seorang terdakwa kasus korupsi. Setelah dicopot dari jabatannya, penyidik juga sedang menyelidiki dugaan aliran dana dari Djoko kepada Pinangki. Kejaksaan Agung telah menggandeng PPATK untuk menelusuri keuangan terkait perjalanan Pinangki.

1. 6 Hal Seputar Kasus Jaksa Pinangki Dalam Pusaran
Djoko Tjandra
TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus
yang menyeret Jaksa Pinangki Sinar Malasari dalam perkara
Djoko Tjandra ke tingkat penyidikan. "Sehingga pidsus (pidana khusus)
melakukan proses lebih lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP)
itu dan langsung naik ke tahap penyidikan," ujar Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono dalam konferensi pers virtual,
Senin, 10 Agustus 2020. Dari hasil pemeriksaan internal, Pinangki
dinyatakan telah melanggar kode etik lembaga karena bepergian ke luar
negeri. Pinangki bahkan diduga pernah bertemu dengan terdakwa kasus
korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut di Malaysia.
Berikut ini jejak perjalanan kasus Pinangki dalam pusaran perkara
Djoko Tjandra:
1. Izin ke luar negeri sembilan kali sepanjang 2019
Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena telah izin bepergianke
luar negeri sebanyak sembilan kali tanpa seizin pimpinan. Jaksa
mendugaia bertemudengan Djoko di Malaysia. Prasangka itu meruak
seusai foto dirinya bersama Djoo dan pengacara Anita Kolopaking
beredar di media sosial. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
kemudian melaporkan hal tersebut ke Komisi Kejaksaan.
2. Dicopot dari jabatan
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kemudian mencopotPinangki dari
jabatannya sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II
pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, akhir Juli
2020. Menurut Kejaksaan, Pinangki melanggar Pasal 3 angka 17
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Pasal itu menyebutkan
bahwa setiap PNS wajib menaati peraturan kedinasan yang berlaku.
Selain itu, Pinangki dinyatakan melanggar Pasal 3 huruf a dan Pasal
4 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. Lalu, Pasal 3 huruf a
mengatur bahwa jaksa menaati perundang-undangan serta peraturan
kedinasan yang berlaku. Pinangki pun disebut melanggar Pasal 4
huruf a menyebutkan bahwa jaksa dilarang menggunakan jabatan
atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Atas
tindakannya itu, Pinangki dijatuhi hukuman dengantidak diberijabatan

2. struktural atau non-job. Meski demikian, Kejaksaan Agung belum bisa
memastikan apakah seluruh perjalanan Pinangki yang membuatnya
kehilangan jabatan itu berhubungan dengan Joko.
3. Kejaksaan telusuri dugaan aliran dana Djoko ke Pinangki
Pada 4 Agustus 2020, Kejaksaan Agung mulai menelusuri dugaan
aliran dana Djoko ke Pinangki. Hari itu, Direktur Penyidikan pada
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung
Febrie Adriansyah mengatakan telah menerima berkas hasil
pemeriksaan Pinangki terkait kemungkinan pertemuan jaksa itu
dengan Joko. "Sekarang sedang kami pendalaman. Setelahnya, akan
kami usulkan hasil pendalaman, apakah akan penyelidikanatau tidak,"
ujar Febrie. Terkait dugaan aliran dana, Febrie menyebut tim
Kejaksaan Agung juga turut mendalami hal itu. "Apakah Jaksa P
terima atau tidak di sisi pidana, kami perdalam juga," ucap dia.
4. Polri buka opsi periksa Jaksa Pinangki
Markas Besar Polri pun membuka kemungkinan akan memeriksa
Jaksa Pinangki terkait kasus Djoko. “Iya kemungkinan bisa dimintai
keterangan,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri
Inspektur Jenderal Argo Yuwono.
5. Maki menyorongkan bukti dugaan perjalanan gratifikasi Joko ke
Pinangki
Pada 6 Agustus lalu, MAKI menyatakan bakal menyerahkan dokumen
perjalanan yang diduga gratifikasi yang diterima oleh Pinangki dari
Djoko ke Kejaksaan Agung. Dokumen itu disebut berisi bukti
perjalanan ke luar negeri bertemu dengan Djoko. Dua hari kemudian,
Kejaksaan Agung menyatakan dokumen perjalanan Pinangki kiriman
MAKI bisa memperkuat petunjuk pendalaman penyelidikan. “Nanti
akan kita tanya, apa katanya, siapa yang bayar,” kata Febrie
Adriansyah, 8 Agustus lalu.
6. Kejaksaan gandeng PPATK
Pada 7 Agustus 2020,Kejaksaan Agung menyatakan telah
menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK)untuk menelusuri dugaan aliran dana Joko ke Pinangki.
Febrie mengatakan Kejaksaan Agung sedang mendalami perjalanan
Pinangki ke luar negeri. "Kami gandeng PPATK untuk menelusuri
tiketnya siapa yang biayai perjalanan dia (Pinangki) ke luar negeri,"
katanya.

3. Pertanyaan:
1. Berdasarkan kisah tersebut di atas, apa sebenarnya permasalahan
yang terjadi? Siapa saja aktor yang terlibat? Jelaskan apa peran setiap
aktor tersebut?
2. Menurut Saudara nilai-nilai dasar PNS dan wawasan pengetahuan
tentang kedudukan serta peran PNS apa yang telah dilanggar?
Bagaimana seharusnya nilai-nilai dasar PNS tersebut diterapkan?
3. Solusi terbaik apa yang dapat anda berikan untuk mencegah agar
peristiwa ini tidak terjadi lagi? Jelaskan dampak solusi yang Saudara
tawarkan terhadap penyelesaian masalah tersebut?