KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
33 TAHUN 2019
NOMOR
TANGGAL 03 OKTOBER 2019
:
:
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
:
LAMPIRAN I
Nomor
Urut
Uraian
Jumlah (Rp)
1 2 3 4
Bertambah / (Berkurang)
5 6
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) %
PENDAPATAN
1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1
Pendapatan Pajak Daerah 3.672.000.000,00
1.1.1 3.172.000.000,00 (500.000.000,00) (13,62)
Hasil Retribusi Daerah 9.334.888.500,00
1.1.2 9.966.588.500,00 631.700.000,00 6,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00
1.1.3 1.256.033.085,00 56.033.085,00 4,67
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.080.000.000,00
1.1.4 15.512.780.266,00 8.432.780.266,00 119,11
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.286.888.500,00 29.907.401.851,00 8.620.513.351,00 40,50
DANA PERIMBANGAN
1.2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 15.621.253.000,00
1.2.1 15.621.253.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Umum 354.721.524.000,00
1.2.2 354.721.524.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus 108.961.759.000,00
1.2.3 108.961.759.000,00 0,00 0,00
JUMLAH DANA PERIMBANGAN 479.304.536.000,00 479.304.536.000,00 0,00 0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3
Pendapatan Hibah 9.985.664.295,00
1.3.1 9.985.664.295,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 11.801.576.948,00
1.3.2 19.144.235.735,00 7.342.658.787,00 62,22
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 59.228.316.000,00
1.3.3 10.929.686.000,00 (48.298.630.000,00) (81,55)
Pendapatan Lainnya 0,00
1.3.4 48.298.630.000,00 48.298.630.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 81.015.557.243,00 88.358.216.030,00 7.342.658.787,00 9,06
JUMLAH PENDAPATAN 581.606.981.743,00 597.570.153.881,00 15.963.172.138,00 2,74
BELANJA
2.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1
Belanja Pegawai 194.864.499.639,00
2.1.1 188.286.812.915,04 (6.577.686.723,96) (3,38)
Belanja Bunga 3.500.000.000,00
2.1.2 177.298.450,00 (3.322.701.550,00) (94,93)
Belanja Hibah 3.441.700.000,00
2.1.3 4.686.700.000,00 1.245.000.000,00 36,17
Belanja Bantuan Sosial 8.298.400.000,00
2.1.4 9.045.400.000,00 747.000.000,00 9,00
SIMRAL Halaman : 1
2. Nomor
Urut
Uraian
Jumlah (Rp)
1 2 3 4
Bertambah / (Berkurang)
5 6
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) %
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.300.688.850,00
2.1.5 1.300.688.850,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
85.936.330.503,00
2.1.6 90.559.766.008,00 4.623.435.505,00 5,38
Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00
2.1.7 3.569.021.894,00 3.069.021.894,00 613,80
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 297.841.618.992,00 297.625.688.117,04 (215.930.874,96) (0,07)
BELANJA LANGSUNG
2.2
Belanja Pegawai 677.585.000,00
2.2.1 2.336.089.600,00 1.658.504.600,00 244,77
Belanja Barang dan Jasa 159.134.280.399,00
2.2.2 181.775.155.482,00 22.640.875.083,00 14,23
Belanja Modal 116.620.508.472,00
2.2.3 168.204.882.429,00 51.584.373.957,00 44,23
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 276.432.373.871,00 352.316.127.511,00 75.883.753.640,00 27,45
JUMLAH BELANJA 574.273.992.863,00 649.941.815.628,04 75.667.822.765,04 13,18
SURPLUS/(DEFISIT) 7.332.988.880,00 (52.371.661.747,04) (59.704.650.627,04) (814,19
PEMBIAYAAN DAERAH
3.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 13.667.011.120,00
3.1.1 59.238.030.778,04 45.571.019.658,04 333,44
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.667.011.120,00 59.238.030.778,04 45.571.019.658,04 333,44
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00
3.2.1 462.749.031,00 462.749.031,00
Pembayaran Pokok Utang 21.000.000.000,00
3.2.2 6.403.620.000,00 (14.596.380.000,00) (69,51)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 21.000.000.000,00 6.866.369.031,00 (14.133.630.969,00) (67,30)
PEMBIAYAAN NETTO (7.332.988.880,00) 52.371.661.747,04 59.704.650.627,04 (814,19
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,
KAIMAN TURNIP
Salak, 03 OKTOBER 2019
SIMRAL Halaman : 2