Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”
Hukum Kelurga Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga . Yang termasuk dalam hukum keluarga adalah peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian
Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”
Hukum Kelurga Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga . Yang termasuk dalam hukum keluarga adalah peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. Nama : Febrita Ayu Rimawan
NIM : 201510110311225
Kelas : 4D
Materi Kompilasi Hukum Islam
A. Pengertian
Pengertian dari hokum perkawinan itu sendiri adalah suatu peraturan hukum
yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan yang berlaku di Indonesia. Hukum
perkawinan berupa ikatan hidup antara perempuan dan laki-laki demi mewujudkan
sebuah keluarga yang teratur yang telah dikukuhkan pada hukum formal. Hukum
perkawinan termasuk salah satu perintah dari agama untuk orang-orang yang
memiliki kemampuan dalam melakukannya .Dengan adanya peraturan mengenai
hukum perkawinan ini tentu bias meminimalisir kemaksiatan yang terjadi dalam
kehidupan manusia, baik yang dilihat maupun perzinahan.1
B. Tujuan
Tujuan hokum perkawinan sebagai bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia
yang ada di Indonesia .Maka wajar jika hokum perkawinan dituangkan dalam
bentuk Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dimaksudkan pada UUD 1945
Pasal 28B ayat (1).Peraturan hokum perkawinan di Indonesia juga bias ditemukan
pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.2
C. Pertunangan
Tunangan yang berarti mengikat seseorang sebelum menikah dengan
pasangannya melalui proses pinangan atau prosesi lamaran. Pasangan yang ingin
menikah biasanya didahului dengan bertunangan dan tunangan dianggap sebagai
langkah awal untuk menggapai tujuanpernikahan dalam islam. Pihak lelaki akan
dating melamar pihak wanita baik sendiri maupun bersama keluarganya dan
membuat kesepakatan bersama tentang rencana pernikahan baik nikah secara resmi
maupun nikah siri. Dalam islam meminang seorang wanita dan mengikatnya dalam
hubungan dissebut dengan khitbah.
1Anonymous, PengertianHukumPerkawinan, http://www.pengertianartidefinisi.com, access 13 Maret
2017.
2Ibid.
2. Khitbahatau yang dikenal dengan istilah meminang berarti seorang laki-laki
yang dating meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan
cara-cara yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya jika pihak
wanita menerima lamaran pihak lelaki maka pasangan tersebut dinyatakan telah
bertunangan. Setelah bertunangan biasanya pasangan akan mengurus persiapan
menikah di KUA.3
D. Rukundan Syarat Perkawinan
Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu
itu tidak syah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat
Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.4
Syarat-syarat perkawinan
Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 UU
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun
harus mendapat izin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila
salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya
telah meninggal dunia
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan
harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang
tua pihak pria mau pun wanita
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat
kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 danPasal 4
3Anggi Rosalia,Tunangan dalamIslam, http://dalamislam.com,access 13 Maret 2017.
4Akitiano,Rukun dan Syarat Menurut KHI, http://akitiano.blogspot.co.id,access 13 Maret2017.
3. 5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain
dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu
tunggu. 5
5PKBH UAD, Syarat-syarat Perkawinan, http://pkbh.uad.ac.id, access 13 Maret 2017.