SlideShare a Scribd company logo
Nama : Febrita Ayu Rimawan
NIM : 201510110311225
Kelas : 4D
Materi Kompilasi Hukum Islam
A. Pengertian
Pengertian dari hokum perkawinan itu sendiri adalah suatu peraturan hukum
yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan yang berlaku di Indonesia. Hukum
perkawinan berupa ikatan hidup antara perempuan dan laki-laki demi mewujudkan
sebuah keluarga yang teratur yang telah dikukuhkan pada hukum formal. Hukum
perkawinan termasuk salah satu perintah dari agama untuk orang-orang yang
memiliki kemampuan dalam melakukannya .Dengan adanya peraturan mengenai
hukum perkawinan ini tentu bias meminimalisir kemaksiatan yang terjadi dalam
kehidupan manusia, baik yang dilihat maupun perzinahan.1
B. Tujuan
Tujuan hokum perkawinan sebagai bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia
yang ada di Indonesia .Maka wajar jika hokum perkawinan dituangkan dalam
bentuk Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dimaksudkan pada UUD 1945
Pasal 28B ayat (1).Peraturan hokum perkawinan di Indonesia juga bias ditemukan
pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.2
C. Pertunangan
Tunangan yang berarti mengikat seseorang sebelum menikah dengan
pasangannya melalui proses pinangan atau prosesi lamaran. Pasangan yang ingin
menikah biasanya didahului dengan bertunangan dan tunangan dianggap sebagai
langkah awal untuk menggapai tujuanpernikahan dalam islam. Pihak lelaki akan
dating melamar pihak wanita baik sendiri maupun bersama keluarganya dan
membuat kesepakatan bersama tentang rencana pernikahan baik nikah secara resmi
maupun nikah siri. Dalam islam meminang seorang wanita dan mengikatnya dalam
hubungan dissebut dengan khitbah.
1Anonymous, PengertianHukumPerkawinan, http://www.pengertianartidefinisi.com, access 13 Maret
2017.
2Ibid.
Khitbahatau yang dikenal dengan istilah meminang berarti seorang laki-laki
yang dating meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan
cara-cara yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya jika pihak
wanita menerima lamaran pihak lelaki maka pasangan tersebut dinyatakan telah
bertunangan. Setelah bertunangan biasanya pasangan akan mengurus persiapan
menikah di KUA.3
D. Rukundan Syarat Perkawinan
Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu
itu tidak syah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat
Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.4
Syarat-syarat perkawinan
Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 UU
No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun
harus mendapat izin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila
salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya
telah meninggal dunia
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan
harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang
tua pihak pria mau pun wanita
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat
kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 danPasal 4
3Anggi Rosalia,Tunangan dalamIslam, http://dalamislam.com,access 13 Maret 2017.
4Akitiano,Rukun dan Syarat Menurut KHI, http://akitiano.blogspot.co.id,access 13 Maret2017.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain
dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu
tunggu. 5
5PKBH UAD, Syarat-syarat Perkawinan, http://pkbh.uad.ac.id, access 13 Maret 2017.

More Related Content

What's hot

Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Rahmanzie Share
 
Proses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraanProses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraan
arnisyah
 
Presentasi pencegahan dan pembatalan perkawinan
Presentasi pencegahan dan pembatalan perkawinanPresentasi pencegahan dan pembatalan perkawinan
Presentasi pencegahan dan pembatalan perkawinanSalim Anshori
 
Uud pernikahan dan hikmah pernikahan
Uud pernikahan dan hikmah pernikahanUud pernikahan dan hikmah pernikahan
Uud pernikahan dan hikmah pernikahanJFajriah Nurchamidden
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fix
okaatmadja
 
Khi dan waris islam
Khi dan waris islamKhi dan waris islam
Khi dan waris islam
Septiono Rizqi
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Rizqy Putra
 
Pencegahan perkawinan
Pencegahan perkawinanPencegahan perkawinan
Pencegahan perkawinanOnedy Ozora
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
maryuni ,.
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Idik Saeful Bahri
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
Tatang Suwandi
 
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Muhamad Yogi
 
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
Qaseh Amani
 
Cara memperoleh kewarganegaraan ri
Cara memperoleh kewarganegaraan riCara memperoleh kewarganegaraan ri
Cara memperoleh kewarganegaraan ri
maryuni ,.
 
Undang Undang nomor 16 tahun 2004
Undang Undang nomor 16 tahun 2004Undang Undang nomor 16 tahun 2004
Undang Undang nomor 16 tahun 2004
Awank Kurniawan
 
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHIInpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
tmbaitussalam junwangi
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 

What's hot (20)

Putusnya perkawinan
Putusnya perkawinanPutusnya perkawinan
Putusnya perkawinan
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
Naturalisasi
NaturalisasiNaturalisasi
Naturalisasi
 
Proses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraanProses naturalisasi kewarganegaraan
Proses naturalisasi kewarganegaraan
 
Presentasi pencegahan dan pembatalan perkawinan
Presentasi pencegahan dan pembatalan perkawinanPresentasi pencegahan dan pembatalan perkawinan
Presentasi pencegahan dan pembatalan perkawinan
 
Uud pernikahan dan hikmah pernikahan
Uud pernikahan dan hikmah pernikahanUud pernikahan dan hikmah pernikahan
Uud pernikahan dan hikmah pernikahan
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fix
 
Khi dan waris islam
Khi dan waris islamKhi dan waris islam
Khi dan waris islam
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
 
Pencegahan perkawinan
Pencegahan perkawinanPencegahan perkawinan
Pencegahan perkawinan
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
 
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
 
Uu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 UudsUu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 Uuds
 
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
 
Cara memperoleh kewarganegaraan ri
Cara memperoleh kewarganegaraan riCara memperoleh kewarganegaraan ri
Cara memperoleh kewarganegaraan ri
 
Undang Undang nomor 16 tahun 2004
Undang Undang nomor 16 tahun 2004Undang Undang nomor 16 tahun 2004
Undang Undang nomor 16 tahun 2004
 
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHIInpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 

Similar to Khi 5

Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
MuhammadFahreziHarjo
 
HUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGA
Luthfi852215
 
asas asas perkawinan - perceraian adat
 asas asas perkawinan - perceraian adat asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
Qomaruz Zaman
 
KHI (kompilasi hukum islam)
KHI (kompilasi hukum islam)KHI (kompilasi hukum islam)
KHI (kompilasi hukum islam)
Roy Sihombing
 
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
KHI (Kompilasi Hukum Islam)KHI (Kompilasi Hukum Islam)
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
tmbaitussalam junwangi
 
HUKUM KELUARGA.ppt
HUKUM KELUARGA.pptHUKUM KELUARGA.ppt
HUKUM KELUARGA.ppt
buchoriarrasyid1
 
10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan
Tazkiyatun Nufus
 
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxHukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
riansaputra79
 
BAB I laporan anisa supaya bagus agzbhzbsbbxbbsbzv
BAB I laporan anisa supaya bagus agzbhzbsbbxbbsbzvBAB I laporan anisa supaya bagus agzbhzbsbbxbbsbzv
BAB I laporan anisa supaya bagus agzbhzbsbbxbbsbzv
NGLESPORTID
 
KHI Buku I
KHI Buku  IKHI Buku  I
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
 
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptxtugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
Sorayalia
 
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
22Marta
 
Salinan dari Tugas HPI Muhamad Rahman.pdf
Salinan dari Tugas HPI Muhamad Rahman.pdfSalinan dari Tugas HPI Muhamad Rahman.pdf
Salinan dari Tugas HPI Muhamad Rahman.pdf
adhyaksametro
 
Hukum perkawinan dikonversi
Hukum perkawinan dikonversiHukum perkawinan dikonversi
Hukum perkawinan dikonversi
BorisPaedefoPakpahan
 
Akibat hukum kawin tidak tercatat
Akibat hukum kawin tidak tercatatAkibat hukum kawin tidak tercatat
Akibat hukum kawin tidak tercatat
suberia suberia
 
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
DwianandaRajrafiq
 
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Shieni Rahmadani Amalia
 

Similar to Khi 5 (20)

Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
 
HUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGA
 
asas asas perkawinan - perceraian adat
 asas asas perkawinan - perceraian adat asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
 
KHI (kompilasi hukum islam)
KHI (kompilasi hukum islam)KHI (kompilasi hukum islam)
KHI (kompilasi hukum islam)
 
KOMPILASI HUKUM ISLAM
KOMPILASI HUKUM ISLAMKOMPILASI HUKUM ISLAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM
 
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
KHI (Kompilasi Hukum Islam)KHI (Kompilasi Hukum Islam)
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
 
Kompilasi hk islam
Kompilasi hk islamKompilasi hk islam
Kompilasi hk islam
 
HUKUM KELUARGA.ppt
HUKUM KELUARGA.pptHUKUM KELUARGA.ppt
HUKUM KELUARGA.ppt
 
10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan
 
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxHukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
 
BAB I laporan anisa supaya bagus agzbhzbsbbxbbsbzv
BAB I laporan anisa supaya bagus agzbhzbsbbxbbsbzvBAB I laporan anisa supaya bagus agzbhzbsbbxbbsbzv
BAB I laporan anisa supaya bagus agzbhzbsbbxbbsbzv
 
KHI Buku I
KHI Buku  IKHI Buku  I
KHI Buku I
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
 
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptxtugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
 
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
 
Salinan dari Tugas HPI Muhamad Rahman.pdf
Salinan dari Tugas HPI Muhamad Rahman.pdfSalinan dari Tugas HPI Muhamad Rahman.pdf
Salinan dari Tugas HPI Muhamad Rahman.pdf
 
Hukum perkawinan dikonversi
Hukum perkawinan dikonversiHukum perkawinan dikonversi
Hukum perkawinan dikonversi
 
Akibat hukum kawin tidak tercatat
Akibat hukum kawin tidak tercatatAkibat hukum kawin tidak tercatat
Akibat hukum kawin tidak tercatat
 
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
 
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
Kepegawaian : Peraturan Perkawinan, Laporan Perkawinan, Perceraian, Akibat Pe...
 

Recently uploaded

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
RinawatiRinawati10
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 

Recently uploaded (20)

SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 

Khi 5

  • 1. Nama : Febrita Ayu Rimawan NIM : 201510110311225 Kelas : 4D Materi Kompilasi Hukum Islam A. Pengertian Pengertian dari hokum perkawinan itu sendiri adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan yang berlaku di Indonesia. Hukum perkawinan berupa ikatan hidup antara perempuan dan laki-laki demi mewujudkan sebuah keluarga yang teratur yang telah dikukuhkan pada hukum formal. Hukum perkawinan termasuk salah satu perintah dari agama untuk orang-orang yang memiliki kemampuan dalam melakukannya .Dengan adanya peraturan mengenai hukum perkawinan ini tentu bias meminimalisir kemaksiatan yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik yang dilihat maupun perzinahan.1 B. Tujuan Tujuan hokum perkawinan sebagai bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di Indonesia .Maka wajar jika hokum perkawinan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dimaksudkan pada UUD 1945 Pasal 28B ayat (1).Peraturan hokum perkawinan di Indonesia juga bias ditemukan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.2 C. Pertunangan Tunangan yang berarti mengikat seseorang sebelum menikah dengan pasangannya melalui proses pinangan atau prosesi lamaran. Pasangan yang ingin menikah biasanya didahului dengan bertunangan dan tunangan dianggap sebagai langkah awal untuk menggapai tujuanpernikahan dalam islam. Pihak lelaki akan dating melamar pihak wanita baik sendiri maupun bersama keluarganya dan membuat kesepakatan bersama tentang rencana pernikahan baik nikah secara resmi maupun nikah siri. Dalam islam meminang seorang wanita dan mengikatnya dalam hubungan dissebut dengan khitbah. 1Anonymous, PengertianHukumPerkawinan, http://www.pengertianartidefinisi.com, access 13 Maret 2017. 2Ibid.
  • 2. Khitbahatau yang dikenal dengan istilah meminang berarti seorang laki-laki yang dating meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya jika pihak wanita menerima lamaran pihak lelaki maka pasangan tersebut dinyatakan telah bertunangan. Setelah bertunangan biasanya pasangan akan mengurus persiapan menikah di KUA.3 D. Rukundan Syarat Perkawinan Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.4 Syarat-syarat perkawinan Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia 3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria mau pun wanita 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 danPasal 4 3Anggi Rosalia,Tunangan dalamIslam, http://dalamislam.com,access 13 Maret 2017. 4Akitiano,Rukun dan Syarat Menurut KHI, http://akitiano.blogspot.co.id,access 13 Maret2017.
  • 3. 5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 5 5PKBH UAD, Syarat-syarat Perkawinan, http://pkbh.uad.ac.id, access 13 Maret 2017.