Dokumen ini membahas tentang pentingnya perkawinan dalam konteks hubungan antar manusia, serta menguraikan peraturan mengenai putusnya perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat tiga penyebab utama putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Selain itu, dokumen ini menjelaskan juga tentang kewajiban mantan pasangan dalam hal pemeliharaan anak dan pengaturan harta setelah perceraian.

1. BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada hakekatnya setiap manusia memiliki nafsu dan akal fikiran. Itu yang
membedakan dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lain. Manusia dikatakan
sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain.
Untuk mangaktualisasikan berkah dari Tuhan yang berupa nafsu dan fikiran ini
manusia bisa merealisasikannya dengan saling cinta-mencintai, sayang-
menyayangi dan saling menjaga satu sama lainnya.
Dalam hubungannya antara manusia yang satu dan manusia yang lain
tentu harus ada norma-norma atau nilai-nilai yang harus dipatuhi. Manusia tidak
lantas bebas berbuat apa saja dengan manusia yang lain. Sebagai contoh, untuk
dapat dikatakan atau diakui dalam hubungannya sebagai suami dan isteri, manusia
harus mensahkannya dengan perkawinan. Dan kemudian mendaftarkan
perkawinannya tersebut sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastian
hukum. Baik dari segi agama maupun dari segi hukum.
Manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena
dengan adanya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan
menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi
masyarakat.
Namun suatu saat dalam hubungan keluarga pasti ada saja yang berjalan
tidak sesuai dengan rencana. Perkawinan bisa saja putus di tengah jalan. Dan hal
itu disebabkan oleh para pihak sendiri maupun oleh pihak lain atau pihak ke-3.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, bagaimanakah Putusnya Perkawinan
dan Apa akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ?
1

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perkawinan
Dari sudut ilmu bahasa, perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin”
yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah”. Di samping kata nikah
dalam bahasa arab lazim juga dipergunakan kata “ziwaaj” untuk maksud yang
sama. Perkataan nikah mengandung 2 pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya
(haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata
“nikah” itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti “akad” atau
“mengadakan perjanjian perkawinan”.1
Dalam penggunaan sehari-hari kata “nikah” lebih banyak dipakai dalam
pengertian yang terakhir yaitu dalam arti kiasan. 2 para ahli ilmu “fiqh” sendiri
yaitu para imam masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut apakah dalam
pengertian “wathaa” atau “aqad” sebagaimana yang disebut di atas. Imam Asy-
Syafi’i misalnya memberi pengertian “nikah” itu dengan “mengadakan perjanjia
perikatan”, sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan “wathaa” atau “setubuh”.
Seperti diketahui, perbedaan para imam ini dianggap penting oleh karena akan
mengakibatkan berbedanya pendapat dalam masalah-masalah lain yang
berkenaan.
Pengertian “nikah” sebagai suatu perjanjian perikatan sesungguhnya
adalah suatu pengertian dalam ruang lingkup undang-undang. Perikatan
perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup
bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi
yang utama bagi pembentukan Negara dan bangsa.3
Menurut Undang-undang sendiri pengertian Perkawinan merupakan ikatan
1
Lihat Drs.Kamal Mochtar.Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Penerbitan Bulan
Bintang Jakarta. Cetakan pertama 1974. hlm 11
2
Ibid. Lebih lengkap lihat: Ibnu’I Humam Fat-hu’I Qadir jilid II hlm 357; Fakhru’r. razi. Tafsir
Fakhru’r Razi jilid III hlm 189. Juga lihat Abdur Rahman Al Jazairi. Kitaabu’l Fiqh ala mazahibi’l
Arbaah jilid IV hlm 1 dan seterusnya.
3
Soedaryo Soimin ,S.H dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga mengatakan bahwa
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan
masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga
ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.
2

3. lahir batin antara seorang pri dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.4
BAB III PEMBAHASAN
4
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3

4. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Pada dasarnya dilakukannya suatu perkawinan adalah bertujuan untuk
selama-lamanya. Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan
perkawinan tidak dapat diteruskan.
Putusnya perkawinan serta akibatnya di atur dalam Bab VIII, Pasal 38
sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab V
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian, Pasal
14 sampai dengan Pasal 36.
Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan perkawinan dapat putus
dikarenakan tiga hal, yaitu :
1. Kematian.
2. Perceraian, dan
3. Atas Keputusan Pengadilan.5
Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai
putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a dan 233-249.
Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan disebabkan:
a. Karena meninggal dunia,
b. Karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh
tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atau isterinya
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan
belas,
c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur
dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini,
d. Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian
ketiga bab ini.6
5
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6
Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4

5. 1. Putusnya Perkawinan Karena Kematian
Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari
kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian
dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak
atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan.
Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus
sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya
salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih
kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.
Dengan putusnya perkawinan karena kematian maka terbukanya hak
mewaris dari ahli waris. Masalah kewarisan merupakan aspek yang sangat penting
dalam ajaran agama islam, banyak mempengaruhi kehidupan seseorang dengan
orang lain, seperti yang terjadi dalam budaya jahiliyah, hukum waris yang
dipedomani tidak memenuhi unsur keadilan, hasilnya juga banyak membawa
bencana dan persengketaan dengan para penerima waris.
Kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, jika dalam
pembagiannya tidak transparan dan hanya berdasarkan kekuatan hukum yang
tidak jelas, maka dikhawatirkan kemudian hari akan menimbulkan sengketa di
antara ahli waris.7
Sementara harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu merupakan sisa atau hasil
bersih, setelah harta yang ditinggalkan itu diambil untuk berbagai kepentingan,
seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.8
Penambahan kalimat “setelah harta yang ditinggalkan itu diambil
untuk berbagai kepentingan” menunjukkan adanya penyempitan definisi, yang
dipergunakan untuk membedakan harta warisan dengan harta peninggalan. Harta
peninggalan bersifat lebih umum sedangkan harta warisan lebih khusus karena
7
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, UII
Press, Yogyakarta, Tahun 2005, hal. 39
8
Ibid, hal. 21
5

6. harta warisan juga dapat disebut dengan harta benda jika tidak dipotong dengan
dengan tiga kepentingan seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan
penunaian wasiat.
Dalam hal hidupnya waris, para ahli waris yang benar-benar hiduplah di
saat kematian muwaris, berhak mendapatkan harta peninggalan. Berkaitan dengan
bayi yang masih berada dalam kandungan akan dibahas secara khusus.
Tidak ada penghalang kewarisan, dalam hal ini ahli waris tidak
mempunyai halangan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan
tentang penghalang kewarisan yang telah ditentukan..
2. Putusnya Perkawinan karena Perceraian
Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidak
dilaksanakan, sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tenteram
serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain,
yang akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak
memberikan batasan mengenai istilah perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39
ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak
akan dapat rukun sebagai suami isteri.
Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan
terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan
perceraian, yaitu:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
6

7. penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun beturut-
turut.tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau isteri;
e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak lain;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah
tangga.9
Kepada mereka yang mengakhiri perkawinannya akan diberikan akta
perceraian sebagai bukti berakhirnya perkawinan mereka. Akta perceraian
ditandatangani oleh panitera kepala.
Pasal 221 KUH Perdata yang menentukan setiap salinan putusan
perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus didaftarkan pada
instansi berwenang guna dicatatkan oleh Pejabat Pencatat pada buku register
perceraian. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian
dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak
pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya
putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan
beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh
perceraian :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
9
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7

8. perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak
dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut
memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 10
Pasal di atas memberikan pengertian bahwa :
a. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak , Pengadilan memberikan
keputusan.
b. Mantan suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut
memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/ atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.
Kemudian dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian,
yaitu:
a. zinah,
b. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
10
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8

9. c. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau
dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah
perkawinan.
d. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri
terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga
membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga
mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.
Perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Mengenai
Talak telah diatur dalam Pasal 117-122 KHI yang menentukan talak adalah ikrar
suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab
putusnya perkawinan.
Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk
diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Cerai talak yang diajukan oleh
suami yang telah, riddah (keluar dari agama Islam), produk putusannya bukan
memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar
Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Gugatan
hadhanah, nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama
suami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat. Selama proses
pemeriksaan cerai gugat sebelum sidang pembuktian, suami dapat mengajukan
rekonvensi mengenai penguasaan anak dan harta bersama.
Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan
gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula
mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat yang diajukan istri atas dasar
alasan suami zina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat
9

10. cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau
atas dasar putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina.
Akhirnya Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu
dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka harta diatur
menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan pasal tersebut menerangkan
bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum
agama, hukum adat dan hukum-hukum positif yang lain.
3. Putusnya Perkawinan karena Putusan Pengadilan
Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena
adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediamana bersama, sehingga perlu
diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan
keluarga yang ditinggalkan. Perceraian membawa akibat yang luas bagi
perkawinan, bagi suami-isteri, harta kekayaan perkawinan maupun bagi anak-
anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena
adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota
keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua
calon mempelai. Atas permohonan ini pengadilan memperbolehkan perkawinan
yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara’ atau
perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-
Undang perkawinan maupun menurut hukum agama.
Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabila
dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan
cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak
sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus
karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun
harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi
10

11. segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.
Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian bagi pemeluk agama Islam
proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Agama (Undang-
undang N0. & tahun 1989 tentang Peradilan Agama), sedangkan bagi pemeluk
agama non Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan
Negeri.
Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak
bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya
campur-tangan dari Pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-
wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka
perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.
Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan
di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang
beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa
perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena
ketentuuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka
sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.
Akibat perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketika
suatu saat ada perselisihan mengenai hak penguasaan atas anak, maka Pengadilan
akan memberikan keputusannya. Dan harus diterima oleh para pihak. Dalam hal
ini kekuasaan orang tua menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bersifat
tungga. Artinya, walaupun telah terjadi perceraian, kekuasaan orang tua atas anak
yang masih di bawah umur tetap berjalan, tidak berubah menjadi perwalian seperti
pengaturan dalam KUH Perdata (pasal 298, 299).11
11
Pasal 298 “Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan
kesegaran terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu keduanya berwajib memelihara dan
mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan
orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi
tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai
pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-
ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini”
11

12. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat
atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan,
Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu
rumah.
Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat
atau tergugat, Pengadilan dapat:
 Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami,
 Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak,
 Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang
menjadi hak isteri (pasal 24 PP No. 9 tahun 1975)
Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataannya tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bawhwa ibu
ikut memikul biaya tersebut.
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya
(pasal 41)
Perwalian tidak timbul setelah terjadinya perceraian, pewalian menurut
Undang-undang Perkawinan ialah bagi anak yang belum mencapai usia genap 18
tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah
kekuasaan orang tua. Mereka yang di bawah kekuasaan orang tua adalah anak sah
yang belum genap berumur 18 tahun.
Pasal 299 “Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap
bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari
kekuasaan itu”
12

13. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN
Pada hakekatnya setiap manusia memiliki nafsu dan akal fikiran. Untuk
mangaktualisasikan berkah dari Tuhan yang berupa nafsu dan fikiran ini manusia
bisa merealisasikannya dengan saling cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan
saling menjaga satu sama lainnya. Dalam hubungannya antara manusia yang satu
dan manusia yang lain tentu harus ada norma-norma atau nilai-nilai yang harus
dipatuhi. Manusia tidak lantas bebas berbuat apa saja dengan manusia yang lain.
Sebagai contoh, untuk dapat dikatakan atau diakui dalam hubungannya sebagai
13

14. suami dan isteri, manusia harus mensahkannya dengan perkawinan. Dan
kemudian mendaftarkan perkawinannya tersebut sehingga perkawinan tersebut
memperoleh kepastian hukum. Baik dari segi agama maupun dari segi hukum.
Namun suatu saat dalam hubungan keluarga pasti ada saja yang berjalan
tidak sesuai dengan rencana. Perkawinan bisa saja putus di tengah jalan. Dan hal
itu disebabkan oleh para pihak sendiri maupun oleh pihak lain.
Perkawinan perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu :
1. Kematian.
2. Perceraian, dan
3. Atas Keputusan Pengadilan.
Meskipun dalam suatu perkawinan kelak akan terjadi banyak
masalah, tetapi alangkah lebih baiknya kalau permasalahan itu masih bisa
diselesaikan dengan cara baik-baik, jangan pernah berfikiran Pemutusan
perkawinan adalah jalan satu-satunya. Kecuali memang perkawinan itu
putus disebabkan oleh kematian. Kita tidak bisa menolaknya. Karena
kematian adalah hak prerogatif Tuhan.
BAB V DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan
Bilateral Hazairin, UII Press, Yogyakarta, Tahun 2005
Abdur Rahman Al Jazairi. Kitaabu’l Fiqh ala mazahibi’l Arbaah jilid IV
Mochtar, Drs.Kamal.Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.
Penerbitan Bulan Bintang Jakarta. Cetakan pertama 1974.
14

15. Ibnu’I Humam Fat-hu’I Qadir jilid II hlm 357; Fakhru’r. razi. Tafsir Fakhru’r
Razi jilid III hlm 189.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek / BW)
Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
Liberty, Yogyakarta, Tahun 2004, hal. 103
Soimin, S.H, Soedaryo.1992.Hukum Orang dan Keluarga.Jakarta:Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
15