Bahan Presentase mata kuliah Kewarganegaraan tentang Politik Strategi Nasional

1. Politik Strategi
Nasional
DI SUSUN OLEH:
• GLORIA VALENTIN (181021400142)
• WAHYU IBNU FAJAR (181021400193)

2. Politik. Berasal dari bahasa Yunani Polistaia:
Polis = Kesatuan Masyarakat
Taia = Urusan
Polistaia = Kesatuann atau kelompok masyarakat yang mengurus diri
sendiri.
POLITIK mempunyai arti:
• Dalam arti kepentingan umum
• Dalam arti kebijaksanaan (Policy)

3. STRATEGI berasal dari bahasa Yunani. Secara general/umum merupakan
“The Art of The General” suatu seni yang bersifat umum.
Pengertian Politik Strategi Nasional
Politik strategi nasional adalah pedoman dalam pembangunan
nasional yang melakukan keterpaduan tata nilai, struktur dan proses.
Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi,
daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber
dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional, karena itu
memerlukan sistem manajemen nasional yang berfungsi memadukan
penyelenggaraan siklus kegiatan, perumusan, pelaksanaan dan
pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan.

4. Mekanisme Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Ditingkat
Suprastruktur
Presiden sebagai Kepala Negara/Kepala Eksekutif, pada tingkat
Suprastruktur sistem sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam
penyusunan dan pelaksanaan Polstranas.
Proses penyusunan Polstranas ditingkat suprastruktur politik dalam
aturan ketatanegaraan, sesuai dengan UUD Tahun 1945 sebelum adanya
amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Polstranas ditetapkan
oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam bentuk GBHN (Garis
Besar Haluan Negara)

5. Tujuan Politik Strategi Nasional
• Mensejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia.
• Melaksanakan sistem pendidikan agar bisa memajukan bangsa dan
negara.
• Menjaga keamanan untuk menjaga perdamaian dan kehidupan sosial
yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
• Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan
nasional negara itu sendiri.

6. Asas Politik Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang
berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional.
Ruang Lingkup Politik Strategi Nasional
• Negara
• Kekuasaan
• Pengambilan Keputusan
• Kebijakan Umum Kebijakan ( policy )
• Distribusi

7. Kebijakan atau Stratifikasi Politik Strategi Nasional
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan
mencakup penentuan undang-undang dasar.
2. Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang
lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah
makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi
tertentu.

8. 3. Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama
pemerintah.Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna
merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang
tersebut.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sector dari bidang
utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan
rencana, program dan kegiatan.
5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah

9. Politik dan Strategi Nasional sebagai Politik Nasional untuk
Mengantisipasi Perkembangan Globalisasi Kehidupan dan Perdagangan
Bebas.
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun
batiniah yang selaras, serasi dan seimbang.Maksudnya adalah setiap warga
negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan
global.

10. Implementasi Politik Strategi Nasional dalam Bidang Hukum, Ekonomi,
Politik
1. Hukum
• Mengembangkan budaya hukum
• Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh
• Menegakkan hukum secara konsisten
• Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional
• Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak
hukum
• Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh
penguasa dan pihak manapun.

11. 2. Ekonomi
• Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar
• Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan
terjadinya struktur pasar monopolistic
• Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidak
sempurnaan pasar
• Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang
adil bagi masayarakat
• Mengembangkan perekonomian yang berorientasi globalsesuai kemajuan
teknologi
• Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan
sinergis

12. 3. Politik
• Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bertumpu pada kebhineka tunggal ikaan
• Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan
perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi
• Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–
lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan
tanggung jawab
• Mengembangkan sistem politik nasional

13. Politik Strategi Nasional Dalam Pembangunan Nasional
Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan
nasional memerlukan kepaduan tata nilai, struktur, dan proses.
Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai
efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam
penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan
tujuan nasional.

14. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004 -2009
a. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman
bersatu, rukun dan damai,
b. terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi
hukum , kesetaraan dan hak asasi manusia,
c. terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan
kerja, dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh
bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Misi Pembangunan Nasional Tahun 2004 -2009
a. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,
b. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis,
c. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

15. Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan (satu tahun)
Disebut juga Rencana pembangunan tahunan daerah atau RKPD
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Adalah dokumen perencanaan untuk
periode satu tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (lima tahun)
Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 menyatakan
bahwa:
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
pembangunan nasional yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
nasional.

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (dua puluh)
RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode
20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional.
Politik Strategi Nasional dalam program NawaCita
Nawa Cita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sansekerta, nawa
(sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan).
Tingkat Keefisienan Program Kerja Nawa Cita
Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, reformasi birokrasi adalah salah
satu program prioritas presiden yang diturunkan dari visi Nawacita. Tingkat
keefisienan dapat dilihat dari program kerja pemerintah yang telah
tercapai.

17. KESIMPULAN
Politik strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama
ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh
MPR dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden selaku
mandataris MPR oleh karena itu GBHN merupakan program
Negara dan merupakan amanat rakyat,maka pemerintah dalam
melaksanakan tugas mengemban amanat rakyat tersebut harus
benar-benar bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)
guna mencapai tujuan nasional.