PowerPoint Hukum Pemerintah Daerah Baru.pptx

HUKUM PEMERINTAHAN
DAERAH
Dr. Muhammad Zaki Mubarrak S.H., M.H

Nama Dosen :
Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, SH., MH.
Data Pribadi
 Alamat : Condong Catur, Depok Sleman,
Yogyakarta.
 Phone: 08112544494
 Email : zaki_mubarrak@yahoo.com
 Medsos : @zaki_mubarrak
 Pendidikan
 S1 Fakultas Hukum UII Jogja
 S2 Fakultas Hukum UGM Jogja
 Sandwich like – Utrecht University
Belanda
 S3 Fakultas Hukum UNS Surakarta

NILAI
Akhir
Tugas
Makalah
(30%)
UTS
(20%)
UAS
(20%)
Absensi
(10%)
Kuis
(10 %)

 Presensi minimal 75 %
 Penilaian :
 Kehadiran --------------- 10 %
 Keaktifan ---------------- 10 %
 Kuis ----------------------- 10 %
 Makalah+Presentasi----- 30 %
 UTS ----------------------- 20 %
 UAS ----------------------- 20 %
 Total ---------------------- 100%
 Lain-lain :
 Menerima telepon diluar
 Minum boleh Makan tidak
 Terlambat boleh asal jangan kelewatan
 Jangan berlaku curang (TA, Nyontek, Ngepek, dll)
Kontrak Kuliah

Referensi
• Referensi Wajib :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
• Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982
• Ateng Syafrudin, Pemerintah Daerah dan Pembangunan, Sumur Bandung, Bandung, 1973
• Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994;
• Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fakultas Hukum UII, Ygyakarta, 2001;
• Bayu Surianingrat, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa, Dewa Ruci Press,
Jakarta, 1980;
• B.C., Smith. Decentralization The Territorial Dimention of The State, George Allen & Unwin, London, 1985;
• Irawan Soejito, HubunganPemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990;
• M. Arief Nasution, Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2000;
• R.D.H. Koesoemahatmadja, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979;

POKOK BAHASAN
- Pengertian Hukum Pemerintah Daerah dan Pilihan Bentuk Negara
- Prinsip-Prinsip Pemerintah Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945
(Sebelum Amandemen)
- Prinsip-Prinsip Pemerintah Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945
(Setelah Amandemen)
- Sumber Hukum dan Perubahan Politik Hukum Pengaturan
Pemerintah Daerah
- Implikasi Otonomi Daerah
- Jenis Otonomi Ajaran Rumah Tangga Daerah
- Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa

TUGAS MAKALAH
Buat makalah dengan syarat sebagai berikut :
1. Makalah minimal 17 halaman (tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi, daftar Pustaka);
2. Font Times New Roman 12 dengan spasi 1,5;
3. Skema penulisan : Judul, Abstrak, Pendahuluan, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Pembahasan, Penutup
(Kesimpulan & Saran);
4. Softcopy dikumpulkan tepat waktu sesuai link dan batasan waktu yang dibagikan (keterlambatan
pengumpulan akan mengurangi poin 25 %);
5. Makalah disusun maksimal 3 orang dalam 1 kelompok dan di izinkan juga untuk ditulis secara individu;
6. Jika mampu menyelesaikan makalah sebelum UTS/UAS dan memenuhi syarat khusus maka penulis berhak
mendapat nilai A + bonus khusus dan boleh tidak mengikuti UTS & UAS;
7. Syarat khusus : melampirkan bukti orisinalitas (Turnitin), dikumpulkan H-7 sebelum UTS, bersedia
mempublikasikan dalam jurnal bereputasi, bersedia mempresentasikan tulisan dihadapan dosen;

TEMA MAKALAH
• Wewenang Penataan Ruang Oleh Daerah.
• Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah.
• Sengketa Batas Wilayah Provinsi/Kabupaten.
• Kedudukan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
• Aspek Hukum dan Urgensi Pemekaran/Pembentukan Wilayah Baru.
• Aspek Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah.
• Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Melalui DPRD.
• Urgensi Pengakuan Keistimewaan / Kekhususan Suatu Wilayah.
• Pengelolaan DAU, DAK, DBH oleh Pemerintah Pusat.
• Evaluasi Penyelenggaraan Dana Desa.
• Otonomi Desa dan Kekuasaan Absolut Desa.

PENGERTIAN HUKUM PEMDA
• Utrecht : Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan
larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu
harus ditaati oleh masyarakat.
• Unsur Hukum :
 Kumpulan peraturan
 Perintah
 Larangan
 Sanksi bagi yang melanggar
Pengertian Hukum yang komprhensif satu sulit untuk didapatkan, karena hukum adalah memberikan
banyak sudut pandang bagi para ahli maupun praktisinya.
Pengertian Pemerintahan Daerah telah dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.
• Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KESIMPULAN
• Hukum Pemerintahan Daerah
Kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat

BENTUK NEGARA
Menurut para ahli, bentuk negara-negara di dunia dapat dibagi dalam 5 bentuk antara lain :
1. Negara kesatuan (unitrisme)
2. Negara federal (bondstaat)
3. Negara konfederasi
4. Negara monarki
5. Negara oligarki
Bentuk Negara vs Bentuk Kenegaraan
 Bentuk negara adalah pengelompokkan negara berdasarkan model penyatuan masyarakat dan
hubungan antara pusat dan daerah.
 Berbeda dengan bentuk negara yang fokusnya pada rakyat, bentuk kenegaraan memiliki titik
fokus pada sistem dan ideologi.
 Bentuk kenegaraan ada enam, yaitu koloni, trustee, mandat, protektorat, dominion, dan uni.

Pengertian-pengertian
1. Negara kesatuan
Negara kesatuan merupakan bentuk negara dengan pemerintahan tertinggi berada
di tangan pemerintah pusat yang didasarkan pada aturan dalam perundang-
undangan yang diberlakukan. Tidak hanya itu saja, pemerintah pusat juga
mempunyai hak untuk melimpahkan kekuasaan terhadap tingkat daerah yang lebih
kecil seperti provinsi.
Jenis-Jenis Negara Kesatuan
• Sentralisasi
Jenis negara kesatuan sentralisasi yaitu ketika semua persoalan yang dijalankan pada setiap
daerah dalam negara telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat secara langsung,
sehingga pemerintah daerah tinggal menjalankan ketentuan dan aturan saja.
• Desentralisasi
Jenis negara kesatuan desentralisasi yaitu ketika setiap daerah di dalam negara mempunyai
kekuasaan pribadi untuk mengatur urusan rumah tangga atau persoalan dalam
pemerintahan daerahnya sendiri. Setiap daerah yang menerapkan bentuk negara jenis ini
mempunyai parlemen, tetapi kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Contoh negara dengan bentuk kesatuan : Indonesia, Perancis, Filipina, Jepang,

2. Negara federal
Negara federasi atau juga dikenal sebagai negara serikat merupakan bentuk negara
yang biasanya digunakan oleh negara dengan kawasan yang sangatlah luas,
sehingga perlu dilakukan pembagian seperti negara bagian, provinsi, republik,
wilayah, dan lain sebagainya.
Kedaulatan bentuk negara ini pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah
pusat, tetapi negara bagian juga mempunyai otoritas yang terbilang besar untuk
menjalankan aturan terhadap rakyat masing-masing. Dengan begitu negara federal
cenderung lebih mudah mengatur sistem pemerintahannya dibanding negara
kesatuan.
Ada cukup banyak negara yang menerapkan bentuk negara federal atau serikat
saat ini, terutama yang mempunyai kawasan luas atau terbagi. Beberapa
diantaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, India, Swiss, dan Malaysia.

3. Negara konfederasi
Negara konfederasi adalah bentuk negara yang digunakan tidak secara permanen. Hal ini
dkarenakan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh negara yang berkonfederasi untuk
mencapai tujuan bersama dalam mempertahankan kedaulatan.
Meskipun begitu masing-masing negara mengatur urusan dalam negerinya sendiri, kecuali jika
menyangkut urusan bersama.
Contoh Negara Konfederasi :
 Konfederasi Malaysia dan Singapura, pembentukan konfederasi ini berkaitan dengan
antisipasi politik luar negeri Indonesia yang terkenal agresif pada saat pemerintahan
Presiden Soekarno yang pada saat ini memiliki banyak keunggulan negara kesatuan
republik Indonesia. Konfederasi dua negara merdeka dan berdaulat tersebut bertujuan
untuk memperkuat pertahanan negara masing masing dalam kerjasama. Pembentukan
konfederasi antaran negara merdeka Malaysia dan tetangganya Singapura tersebut terjadi
pada tahun 1963. Meskipun terkait perjanjian, negara dalam konfederasi tetap berdaulat
tanpa bisa dintervensi satu sama lain.
 Konfederasi Amerika, kita mengenal memang Amerika merupakan negara yang menganut
sistem federasi dimana di dalamnya terdapat negara bagian. Konfederasi Amerika bukan
negara Amerika itu sendiri melainkan terbentuk saat terjadinya perang saudara Amerika
ditahun 1861.

4. Negara monarki
Negara monarki adalah salah satu bentuk negara yang pemerintahannya dilakukan
hanya oleh satu orang yang biasanya disebut raja, ratu, sultan dan sejenisnya. Hak
untuk urusan memerintah negara hanya dijalankan oleh satu orang saja yang telah
ditunjuk dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.
Contoh negara yang pernah menggunakan bentuk monarki misalnya Arab Saudi,
Britania Raya, Maroko, Swaziland, Thailand, Spanyol, Kuwait, Qatar, Jepang, Monako,
Luksemburg, Brunei, Oman, Malaysia, dan Vatikan.
5. Negara oligarki
Negara oligarki adalah bentuk negara dengan pemerintah yang biasanya berasal dari
suatu kelompok yang dikenal sebagai kelompok feodal. Selain memegang
pemerintahan, kelompok tersebut juga memegang kekusaan politik. Contoh negara
oligarki misalnya Uni Soviet dan Aparteid Afrika Selatan.

BENTUK NEGARA INDONESIA
• Negara Kesatuan
Setelah memproklamirkan kemerdekaannya pada tangga 17 Agustus 1945, Indonesia
resmi menajdi bentuk negara kesatuan berdasarkan Konstitusi yang dibentuk tanggal
18 Agustus 1945.
• Negara Federal/Serikat
Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara
RIS terbentuk dari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada
tanggal 23 Agustus - 2 November 1949.
• Negara Kesatuan
Kurang dari satu tahun, negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara
bagian Republik Indonesia.
Akhirnya pada 19 Mei, terbentuklah negara kesatuan sebagai perwujudan Republik
Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu pada 15 Agustus 1950,
terbentuk UUD Sementara (UUDS), UUD baru yang menggantikan UUD RIS.

Istilah Dalam Hukum Pemerintahan Daerah
• Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.
• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung
jawab urusan pemerintahan umum.

Istilah Dalam Hukum Pemerintahan Daerah
• Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian
yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah
tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
• Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
• Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

Aplikasi Contoh Istilah Hukum Pemda
• Pemerintah Daerah : Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.
• Otonomi Daerah : Penentuan nominal upah minimum regional, Penentuan besaran pajak dan
retribusi daerah, Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai daerah, Penggunaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah, Pengelolaan objek wisata milik daerah, Kebebasan pelaksanaan
kebijakan oleh berbagai tingkat struktur pemerintahan.
• Desentralisasi : Des. Fiskal (TKD & DD), Des. Politik (Pilkada), Des. Administratif (data
kependudukan), Des. Pasar (pengendalian fiskal/harga), Des. Lingkungan (izin AMDAL/UKL-UPL).
• Dekonsentrasi : Gubernur berperan sebagai wakil dari pemerintah pusat, Terselenggaranya
pelayanan pajak di setiap daerah di Indonesia, Adanya dinas perhubungan di setiap provinsi,
Adanya pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES dari pemerintah pusat kepada
gubernur terkait.

• Instansi Vertikal : Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag, Polda-Polres, Kantor Pajak, dll.
• Tugas Pembantuan : Program KemenPUPR kepada Dinas PU daerah untuk memperbaiki
jalan/jembatan (anggaran diserahkan oleh pusat ke daerah), Program perbaikan gizi anak
dari Kemenkes kepada Dinas Kesehatan di daerah (anggaran diserahkan oleh pusat ke
daerah), dll.
• Daerah Otonom : Daerah Khusus (DKI Jakarta & Daerah Otsus Papua) Daerah Istimewa (DIY,
Aceh).
• Wilayah Administratif : wilayah Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan yang
batas-batas wilayahnya telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Aplikasi Contoh Istilah Hukum Pemda

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN PASAL 18 UUD 1945
(SEBELUM AMANDEMEN)
Isi Pasal 18 UUD 1945 Sebelum Amandemen
PASAL 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa.

(SEBELUM AMANDEMEN)
Unsur Pasal 18 UUD 1945 dapat dijabarkan sebagai berikut :
 Daerah Indonesia akan dibagi atas daerah besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang.
 Pengaturan tersebut harus :
• Memperhatikan dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara;
• Memperhatikan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa;
 Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 ditambahkan empat hal pokok lagi, yaitu :
• Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian karena daerah tersebut dibentuk dalam kerangka
negara kesatuan (eenheidsstaat);
• Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administratif;
• Daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah Swapraja dan desa atau nama
lain semacam itu yang disebut Volksgemeenschappen;
• Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah yg mempunyai hak asal-usul yg bersifat
istimewa itu;

(SETELAH AMANDEMEN)
• Pasal 18 UUD NRI 1945
 Pasal 18 semula 1 pasal menjadi 3 pasal yaitu :
- Pasal 18 terdiri dari 7 ayat
- Pasal 18A terdiri dari 2 ayat
- Pasal 18B terdiri dari 2 ayat

(SETELAH AMANDEMEN)
PASAL 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi

(SETELAH AMANDEMEN)
PASAL 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-
undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara
adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
PASAL 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang.

Kuis & Diskusi
Soal :
1. Dalam Undang-undang tentang pemerintah daerah telah dijabarkan
penjelasan mengenai definisi Pemerintah Daerah. Jelaskan apa saja yang
masuk dalam unsur pemerintah daerah dan apa saja yang masuk dalam
unsur pemerintah pusat!
2. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan mengenai desentralisasi dan
dekonsentrasi. Jelaskan kelebihan dan kekurangan kedua hal tersebut!
3. Tugas pembantuan adalah salah satu cara dalam mengefisienkan tugas
negara melayani masyarakat. Jelaskan apa saja yang mungkin menjadi
masalah dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan bagaimana solusinya?
Jelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan tulisan tangan
yang terbaca, lalu hasil jawaban saudara akan menjadi bahan diskusi pada
pertemuan selanjutnya.

Paradigma Penyelenggaraan Pemda
1. Pemda disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Di masa
depan tidak ada lagi pemerintahan dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya.
Semua fungsi pemerintahan di bidang AN dijalankan oleh pem. Daerah, kecuali yg
ditentukan oleh pusat.
3. Pemda disusun dan dijalankan atas dasar keragaman daerah. Urusan RT tidak perlu
seragam. Perbedaan harus dimungkinkan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi,
geografi dll.
4. Pemda disusun dan dijalankan dengan mengakui dan menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat dan berbagai hak tradisionalnya. Satuan pemerintahan asli
dan hak-hak masyarakat asli atas bumi, air dan lain-lain wajib dihormati untuk
sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat.
5. Pemda dapat disusun dan dijalankan berdasarkan sifat atau keadaan khusus atau
istimewa tertentu baik karena dasar kedudukan, kesejarahan, atau karena sosial
kultural.
6. Anggota DPRD dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum
7. Hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil

Sumber Hukum dan Perubahan Politik Hukum
Pengaturan Pemerintah Daerah
SUMBER HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
• UU No 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional
Daerah.
• Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
• UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga Undang-undang tentang
pokok-pokok pemerintahan 1956.
• Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
• Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
• UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
• UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
• Dst.

Perubahan Politik Hukum Pengaturan Pemerintah Daerah
• Periode I (1945-1948)
 Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur Pemerintahan
Tingkatan wilayah Nomenklatur yang digunakan
Tingkatan Atas Provinsi
Tingkatan Bawah Karesidenan

1) Provinsi (warisan Hindia Belanda, tidak digunakan oleh Jepang).
2) Karesidenan (disebut Syu oleh Jepang).
3) Kabupaten/Kota(disebut Ken/Syi/Tokubetsu Syi oleh Jepang, pada saat Hindia
Belanda disebut Regentschap/Gemeente/Stadsgemeente)
4) Kawedanan (disebut Gun oleh Jepang)
5) Kecamatan (disebut Son oleh Jepang)
6) Desa (disebut Ku oleh Jepang)
 Selain itu PPKI juga memutuskan disamping adanya provinsi terdapat pula Kooti
(Zelfbestuurende Landschappen/Kerajaan) dan Kota (Gemeente/Haminte) yang kedudukan
dan pemerintahan lokalnya tetap diteruskan sampai diatur lebih lanjut. Wilayah-wilayah
Provinsi yang ada tersebut tidak mencakup wilayah-wilayah kooti (Zelfbestuurende
Landschappen/Kerajaan). Wilayah-wilayah kooti berada di bawah pemerintahan pusat baik
secara langsung maupun melalui perwakilan yang disebut dengan Komisaris.
 Tingkatan selengkapnya yang ada pada masa itu adalah:

• Periode II (1948-1957)
 Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini adalah UU
Tingkatan Daerah Otonom Nomenklatur Daerah Otonom
Biasa
Nomenklatur Daerah Otonom Khusus
Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Setingkat Provinsi
Tingkat II Kabupaten/Kota Besar Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten
Tingkat III Desa, Negeri, Marga, atau nama
lain/Kota Kecil
Daerah Istimewa Setingkat Desa

 Kepala Daerah menjadi ketua dan anggota DPD. Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan
dengan ketentuan umum:
1) Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari calon yang diajukan oleh
DPRD Provinsi.
2) Kepala Daerah Kabupaten/Kota Besar diangkat oleh Menteri Dalam Negeri
dari calon yang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota Besar.
3) Kepala Daerah Desa, Negeri, Marga atau nama lain/Kota Kecildiangkat oleh
Kepala Daerah Provinsi dari calon yang diajukan oleh DPRD Desa, Negeri,
Marga atau nama lain/Kota Kecil.
4) Kepala Daerahdapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat atas usul
DPRD yang bersangkutan.
5) Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang
berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik Indonesia dengan
syarat tertentu. Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala
Daerah Istimewa oleh Presiden dengan syarat yang sama dengan Kepala
Daerah Istimewa. Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota DPD.

• Periode III (1957-1965)
 Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah yang
Daerah yang disebut juga Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan 1956. UU ini menggantikan
Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom Biasa Nomenklatur Daerah Otonom Khusus
Tingkat I Daerah Swatantra Tingkat ke I/Kotapraja
Jakarta Raya
Daerah Istimewa Tingkat ke I
Tingkat II Daerah Swatantra Tingkat ke II/Kotapraja Daerah Istimewa Tingkat ke II
Tingkat III Daerah Swatantra Tingkat ke III Daerah Istimewa Tingkat ke III
 Kecuali Pemerintahan Daerah Kotapraja Jakarta Raya, dalam Pemerintahan Daerah Kotapraja tidak dibentuk
daerah Swatantra tingkat lebih rendah. Selain dua macam daerah berotonomi tersebut terdapat pula Daerah
Swapraja. Daerah ini merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan daerah zaman Hindia Belanda dan Republik
II (RIS) Menurut Perkembangan keadaan daerah swapraja dapat dialihkan statusnya menjadi Daerah Istimewa
dan Daerah Swatantra.

• Periode IV (1965-1974)
 Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Daerah. UU ini
 Daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 boleh dikatakan
dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Selain itu untuk mempersiapkan
pembentukan daerah otonom tingkat III maka dikeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja
Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Indonesia yang
dalam artikel ini disingkat menjadi "UU Desapraja".
Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom
Tingkat I Provinsi/Kotaraya
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya
Tingkat III Kecamatan/Kotapraja

• Periode V (1974-1999)
 Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini
menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut UU ini secara
umum Indonesia dibagi menjadi satu macam Daerah Otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan Wilayah
Administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.
Daerah Otonom
Tingkat I Daerah Tingkat I (Dati I)/Daerah Khusus Ibu kota/Daerah Istimewa
Tingkat II Daerah Tingkat II (Dati II)
Wilayah Administratif
Tingkatan Nomenklatur Wilayah Administratif
Tingkat I Provinsi/Ibu kota Negara
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya
Tingkat IIa Kota Administratif
Tingkat III Kecamatan

• Periode VI (1999-2004)
 Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi
satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan
Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif.
 Tiga jenis daerah otonom adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota. Ketiga jenis daerah tersebut
berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai
wilayah administratif.
• Periode VII (2004 - 2014)
 Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 22
Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.
 Selain daerah itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan
Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Desa atau nama lain) beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan.
Tingkat I Provinsi
Tingkat II Kabupaten/Kota

• Periode VIII (mulai 2014)
 Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
 Ada perubahan atas kewenangan pusat dan daerah dalam UU 23 Tahun 2014.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan
bagian-bagian urusan pemerintahan dan kewenangan.
 Kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menggunakan istilah kewenangan absolut, konkuren, dan
umum.

Ujian Tengah Semester
Ketentuan Umum :
1. Closebook;
2. Pelajari sampai dengan slide ajar ke 38;
3. Pelajari Kuis dan Materi Diskusi;
4. Baca UU Tentang Pemerintah Daerah;
5. Penuhi ketentuan dan syarat ujian yang ditetapkan kampus;

Implikasi Otonomi Daerah
JENIS-JENIS OTONOMI
• Otonomi Organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki
peran untuk menentukan ritme dari badan otonom.
• Otonomi Formal, yaitu segala hal yang menyangkut persoalan otonom tidak
memiliki limitasi secara positif.
• Otonomi Materiil, yaitu kewenangan daerah dilimitasi secara positif, terperinci,
dan tegas untuk mengatur suatu kebijakan.
• Otonomi Riil, yaitu pemerintah daerah memiliki legitimasi wewenang pangkal
untuk kemudian dieksekusi secara gradual.
• Otonomi Nyata, yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus
"rumah tangganya" sendiri sesuai dengan konstitusi.

Tujuan Otonomi Daerah :
• Political Equality
Mengelaborasikan otonomi daerah sebagai suatu kebijakan akan turut serta dalam meningkatkan partisipasi
politik di tingkatan daerah. Tentu hal ini sangat penting, terutama untuk mengejawantahkan demokratisasi
dalam pengelolaan negara.
• Local Accountability
Menjalankan otonomi daerah berarti ikut mengakselerasi dan mengeskalasi tanggung jawab pemerintah daerah
dalam mencapai sistem yang aspiratif oleh masyarakat daerah. Hal ini juga berimplikasi terhadap pertumbuhan
ekonomi maupun pembangunan ekonom daerah yang akan meningkat.
• Local Responsiveness
Terakhir, otonomi daerah akan ikut mengeskalasi respon pemerintah terhadap berbagai persoalan sosial
maupun ekonomi di tingkat daerah. Aspek ini juga penting, sebab otonomi daerah akan menjadi sistem yang
menuntaskan beberapa problematika di tingkat yang jauh dari pusat.

Asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
a) kepastian hukum;
b) tertib penyelenggara negara;
c) kepentingan umum;
d) keterbukaan;
e) proporsionalitas;
f) profesionalitas;
g) akuntabilitas;
h) efisiensi;
i) efektivitas; dan
j) keadilan.

Urusan Pemerintahan
• Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.
• Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.
• Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

Klasifikasi Urusan Pemerintahan
• Urusan Pemerintahan terdiri atas jenis, antara lain :
 Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah.
 Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

• Detail Urusan Pemerintahan, antara lain :
 Urusan pemerintahan absolut :
1) politik luar negeri;
2) pertahanan;
3) keamanan;
4) yustisi;
5) moneter dan fiskal nasional; dan
6) agama.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat :
a) melaksanakan sendiri; atau
b) melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

 Urusan pemerintahan konkuren :
o Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
o Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
o Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan
Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar :
a. pendidikan; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. kesehatan; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat;
c. pekerjaan umum dan penataan
ruang;
f. sosial.

Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar :
a. tenaga kerja; j. komunikasi dan informatika;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
c. pangan; l. penanaman modal;
d. pertanahan; m. kepemudaan dan olah raga;
e. lingkungan hidup; n. statistik;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; o. persandian;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; p. kebudayaan;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; q. perpustakaan; dan
i. perhubungan; r. kearsipan

Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan :
a. kelautan dan perikanan; e. energi dan sumber daya mineral;
b. pariwisata; f. perdagangan;
c. pertanian; g. perindustrian; dan
d. kehutanan; h. transmigrasi.

 Urusan pemerintahan Umum meliputi :
1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan
pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

 Urusan pemerintahan Umum :
6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali
kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Urusan
pemerintahan umum dilaksanakan dengan menggunakan APBN.
Bupati/walikota dalam melaksanakan Urusan pemerintahan umum pada
tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Keuangan Daerah :
 Prinsip-prinsip Keuangan Daerah
a) Transparansi
b) Akuntabilitas
c) Nilai uang (value for money)
 Penjelasan pola rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:
a) Instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah
(daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
b) Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap
sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
c) Partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan
tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
d) Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar
mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Keuangan Daerah :
 Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :
a) pendapatan asli Daerah meliputi :
1) pajak daerah;
2) retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b) pendapatan transfer; dan
c) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
 Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
1) dana perimbangan;
2) dana otonomi khusus;
3) dana keistimewaan; dan
4) dana Desa.
b) transfer antar-Daerah terdiri atas :
1) pendapatan bagi hasil; dan
2) bantuan keuangan.

Keuangan Daerah :
 Dana perimbangan terdiri atas :
a) Dana Bagi Hasil (DBH) : dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
b) Dana Alokasi Umum (DAU) : adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
c) Dana Alokasi Khusus (DAK) : adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 Sumber DBH meliputi:
a) Pajak;
b) Cukai;
c) Sumber Daya Alam.

Keuangan Daerah :
 Indikator Pemberian DAU :
a) Alokasi DAU berdasarkan celah fiskal.
b) Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan
urusan pemerintahan wajib.
c) DAU ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 Indikator Pemberian DAK :
a) DAK berasal dari APBN untuk melaksanakan kegiatan khusus;
b) Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah;
c) Kegiatan khusus dimaksud dalam DAK adalah : pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, dan lingkungan
hidup..

Keuangan Daerah :
 Dana Otsus & Dana Keistimewaan:
a) Dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Kepada daerah tertentu saja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Dana Desa : Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan
dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undangundang mengenai Desa.
 Dana Darurat : dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai
keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD yang diberikan
pascabencana.

Kuis & Diskusi
Soal :
1. DBH merupakan dana yang diserahkan Pusat ke Daerah atas dasar “muatan lokal” yang ada
didaerah. Apabila ada daerah yang “muatan” lokalnya sedikit dan cenderung tidak produktif,
apakah hal tersebut kemudian mencederai sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”? Berikan pendapat saudara!
2. DAK & DAU adalah dana yang bersumber dari APBN dan diberikan kedaerah berdasarkan urusan
yang dikelola oleh Daerah. Apakah konsep pembagian DAK-DAU yang diatur dalam UU 23/2014
telah memenuhi aspek keadilan bagi daerah kepulauan? Berikan pendapat saudara!
3. Dana Otsus & Danais seringkali dituduh diselewengkan oleh pengelolanya, dengan seringnya
muncul isu tersebut, apakah tidak sebaiknya Dana Otsus-Danais ditinjau ulang agar tidak
berkesan diskriminatif? Atau justru peninjauan ulang Dana Otsus- Danais merupakan perilaku
Ahistoris?
Jelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan tulisan tangan yang terbaca, lalu hasil
jawaban saudara akan menjadi bahan diskusi pada pertemuan selanjutnya.

Implikasi otonomi daerah di bidang hukum,
social-budaya, ekonomi, dan Politik
B I D A N G H U K U M
Positif Negatif
Perubahan Sentralisasi keDesentralisasi. Kewengan Sentralisasi yang seluas-luasnya menjadikan
Pemerintah Daerah menjadi sewenang-wenang dfalam meng-
Eksploitasi secara besar-besaran.
Dekonstruksi struktur dan fungsi pembagian kewenangan
pemerintah daerah.
Pemerintah Pusat kurang tegas dalam mengawasi urusan
daerah karena terlalu banyaknya urusan pemerintah yang
dipusat.
Pemekaran daerah untuk memaksimalkan penyelanggaraan
kepentingan masyarakat.
Hubungan antar lembaga daerah yang sering terjadi salah
paham karena terlalu banyaknya lembaga dareah yang
dibentuk.
Hubungan antar lembaga daerah
Peraturan daerah dan produk hukum otonomi khusus yg
dibuat oleh Kepala daerah.
Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

B I D A N G POLITIK
Positif Negatif
Demokratisasi dan partisipasi masyarakat memalui
pemilu.
Terlalunya banyak partai dalam pemilu.
Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada
Pemda melalui Otonomi.
Tidak ada batasan yang jelas dalam mengatur
wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Perimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dana Perimbangan pusat yang diberikan Ke daerah
tidak ada pengawas dari pusat yg mengawasi secara
tegas dan adil.

B I D A N G EKONOMI
Positif Negatif
Pemerataan akses ekonomi terhadap masyarakat yang
ada diluar maupun di dalam pulau jawa.
Kecenderungan Pemeraatan ekonomi terhadap daerah
tertetu yg dpt menimbulkan kecemburuan bagi daerah
yang tertinggal.
Penguatan sumber daya lokalyang menjadi potensi
masing-masing daerah.
Pemerintah pusat sering tidak mengetahu potensi
daerah karena terlalu banyaknya konsentrasi terhadap
kota/kabupaten yang ada di seluruh Indonesia.
Menghilangkan ekonomi biaya tinggi dalam mengurus
surat, akta yang dikeluarkan pemerintah dengan
mudah dan murah
Sering terjadinya korupsi dalam pembuat surat-surat,
karena masyarakat mengingat proses yg cepat.
Eksplorasi potensi daerah yang disesuakan kemampuan
daerah melalui otonomi yg diberikan.
Eksplorasi maksimal oleh Pemda yang sering tidak
memikirkan dampak yg ditimbulkan

B I D A N G BUDAYA
Positif Negatif
Peningkatan kesejahteraan rakyat dari berbagai sector
Pendidikan, Kesehatan dll.
Pendahuluan anak Daerah pada saat penyeleksian PNS
Pelayanan publik lebih baik dan cepat. Sering terjadi problematika dalam perebutan wilayah yg
potensi wisata.
Contoh : Kediri-Blitar mengenai perebutan Potensi Gunung
Kelud.
Demokratisasi dalam segala hal. Kecemburuan daerah dengan budaya globalisasi yang seolah-
olah mereka di beri label primitive
Contoh : Papua, yang ingin melepaskan diri dari Indonesia yg
ingin membentuk RPM.
Pemerintahan yang efisiendalam menyelesaiakan masalah yg
timbul.
Keserasian hubungan pusat dan daerah.
Keutuhan negara kesatuan, Kerjasama antar daerah,
Penyelesaian perselisihan (sengketa batas daerah dan
kerjasama antar daerah).

TEORI RESIDU / RESIIDUAL POWER
• Van Vollenhoven menganjurkan teori Catur Praja (Quarto Politica) yang terdiri atas penyelenggara
pemerintahan (bestuur), kepolisian, peradilan, dan legislatif. Menyelenggarakan pemerintahan
mangandung makna proaktif, dan van Vollenhoven memperkenalkan prinsip vrijbestuur dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kewajiban dan hak yang melekat pada diri pejabat publik
begitu diangkat.
• Kewajibannya menganut stelsel residual theory, yaitu melaksanakan tugas apa saja meskipun tidak
dinyatakan secara eksplisit, selain tugas-tugas kepolisian, peradilan, dan legislatif. Untuk
melaksanakan kewajiban ini pemerintah memiliki diskresi atau kebebasan bertindak demi menjaga
kepentingan rakyat.
• Teori Residu adalah terori yang mengemukakan bahwa pemerintah daerah diberikan
kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah dengan otonomi yang
seluas-luasnya, kecuali 6 urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (urusan
Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Agama).

Berdasarkan teori residu dari Van Vollenhoven dalam bukunya “Omtrek Van Het
Administratief Recht”, membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang
dikenal dengan teori catur praja yaitu:
1) Fungsi memerintah (Bestuur)
Dalam negara yang modern fungsi bestuur yaitu mempunyai tugas yang sangat luas, tidak hanya
terbatas pada pelaksaan undang-undang saja. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan
masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.
2) Fungsi polisi (Politie)
Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara preventif yaikni memaksa penduduk suatu
wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif), agar
tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara.
3) Fungsi mengadili (Justitie)
Adalah fungsi pengawasan yang represif sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan yang konkret,
supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya.
4) Fungsi mengatur (Regelaar)
Yaitu suatu tugas perundangan untuk mendapatkan atau memperoleh seluruh hasil legislatif dalam
arti material. Adapun hasil dari fungsi pengaturan ini tidaklah undang-undang dalam arti formil (yang
dibuat oleh presiden dan DPR), melainkan undang-undang dalam arti material yaitu setiap peraturan
dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian
penduduk wilayah dari suatu negara

• Teori Residu adalah teori yang mengemukakan bahwa pemerintah
daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan
pemerintah daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6
urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (urusan
Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan
fiscal Nasional dan Agama).
• Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai Urusan
Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan
Pemerintahan Umum yang merupakan implementasi Teori Residu.

Hubungan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa
• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
• Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
• Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Desa dapat
melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki
kekayaan, harta benda, dan bangunann serta dapat dituntut dan menuntut di
pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang
untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling
menguntungkan.

Pemerintahan Desa
• Pasca UU No. 6/2014 Tentang Desa, paling tidak ada 3 hubungan yang dapat dilihat antara Pemerintahan Daerah
dan Pemerintahan Desa. Hubungan diantaranya yang meliputi hubungan sistem dan organisasi pemerintahan,
hubungan kewenangan, dan hubungan keuangan.
• UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenal adanya pembagian jenis Desa, berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun
2014, dikenal adanya Desa dan Desa Adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik
yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain
mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat
terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat
Desa.
• Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara
secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat
berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul
yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di
tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai
batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pemerintahan Desa
• Desa bukan termasuk daerah otonom, namun dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya
disebutkan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur kewenangan yang bersifat asli.
• Hubungan desa dengan pemerintah daerah merupakan hubungan yang terjalin dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hubungan desa
dengan pemerintah daerah hingga saat ini masih mengalami permasalahan yaitu dalam hal
kewenangan, pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan.
• Pengaturan desa diserahkan pada kabupaten, karena desa merupakan sub sistem dari
pemerintahan daerah.
• Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:
1) sendiri oleh Daerah provinsi;
2) dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
3) dengan cara menugasi Desa.

Sejarah Dana Desa
Pengertian Dana Desa
• Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.
• Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
Alokasi dasar;
Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Sejarah Dana Desa
Tujuan Dana Desa
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan
demokratis. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan.
2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7) Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional
desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan
kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW,
PKK, Karang Taruna, Linmas.

Sejarah Dana Desa
Prioritas Dana Desa
Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta
penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan
masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan
RKPDes setiap tahunnya, melalui:
1) Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
• Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
• Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
• Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sejarah Dana Desa
Prioritas Dana Desa
2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya
dapat meliputi :
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
• Pembangunan energi baru dan terbarukan;
• Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
• Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
• Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

Sejarah Dana Desa
Prioritas Dana Desa
3) Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan
kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta
perluasan skala ekonomi masyarakat desa.
Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan
keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa,
semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara admistratif, secara, teknis, dan secara
hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan
terkendali.

Perangkat Pemerintahan Daerah
Kepala Daerah
• Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut
kepala daerah.
• Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah
kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.
• Masa jabatan kepala daerah s adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
hanya untuk satu kali masa jabatan.
• Kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.
• Wakil kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk
Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil
wali kota.

Kepala Daerah
• Perangkat Daerah terdiri atas:
a) sekretariat daerah;
b) sekretariat DPRD;
c) inspektorat;
d) dinas;
e) badan.
f) Kecamatan (kabupaten/kota).

DPRD
• DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui
pemilihan umum.
• DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.
• Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.
• Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100
(seratus) orang.
• Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.
• Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
• Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD
provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

DPRD
• Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD,
dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
• Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
• Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
• Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi maka dibentuk
fraksi gabungan.
• Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
a. pimpinan; e. badan anggaran;
b. badan musyawarah; f. badan kehormatan;
c. komisi; g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
d. badan pembentukan Perda;

DPRD
• Komisi DPRD dibentuk dengan ketentuan:
 DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55
(lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
 DPRD yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang
membentuk 5 (lima) komisi.
• Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
• Komisi menggunakan huruf dengan mitra seluruh perangkat daerah
sesuai dengan kebutuhan/jumlah Komisi.

PRESENTASI INDIVIDU / KELOMPOK

Ujian Akhir Semester
Materi :
1. Slide halaman 40 - 76
2. Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
Pasal 4 – Pasal 25

PowerPoint Hukum Pemerintah Daerah Baru.pptx

PowerPoint Hukum Pemerintah Daerah Baru.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PowerPoint Hukum Pemerintah Daerah Baru.pptx

Similar to PowerPoint Hukum Pemerintah Daerah Baru.pptx (20)

PowerPoint Hukum Pemerintah Daerah Baru.pptx