Ketenagakerjaan Indonesia

1. [OPISSEN YUDISYUS 20100430019]
Resume ESDM Bab III
Ketenagakerjaan Indonesia
* M u l y a d i S . 2 0 1 2 . E k o n o m i S u m b e r D a y a M a n u s i a . R a j a g r a f i n d o Page 1
Ada pendapat yang mengatakan bahwa proses yang mempercepat pembangunan
ekonomi adalah jumlah penduduk yang besar. Namun, ada yang berpendapat lain yaitu
jumlah penduduk yang sedikit justru mempercepat proses pembangunan ke arah yang lebih
baik. Ada pula yang berpendapat bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang
dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat di peroleh kenaikan pendapatan
nasionalnya. Hal ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau sedikit tetapi juga tidak
boleh terlampau banyak.
Besarnya jumlah penduduk membawa akibat terhadap jumlah angkatan kerja, jumlah
orang yang mencari pekerjaan ataupun jumlah pengangguran yang semakin besar. Maka
pembangunan ekonomi sangat perlu ditingkatkan lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah
penduduk agar kegiatan perekonomian menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat
memperkecil jumlah pengangguran.
Teori Ketenagakerjaan
Salah satu masalah dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara
permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran angkatan kerja (supply of
labor), pada suatu tingkat upah (Kusumosuwidho, 1981). Ketidakseimbangan tersebut berupa
: a) lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya excess
supply of labor) dan, b) lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya
exess demand for labor).
W
We
Ne
SL
DL
1.1
N
Gambar 1
Ketidakseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
W
W1
N1
SL
DL
1.2
NN2
Excess
SL
E

2. [OPISSEN YUDISYUS 20100430019]
Resume ESDM Bab III
Ketenagakerjaan Indonesia
* M u l y a d i S . 2 0 1 2 . E k o n o m i S u m b e r D a y a M a n u s i a . R a j a g r a f i n d o Page 2
Keterangan :
SL = Penawaran tenaga kerja (supply of labor)
DL = Permintaan tenaga kerja (demand of labor)
W = Upah riil
N = Jumlah tenaga kerja
Penjelasan gambar :
1.1. Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah
tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masin sebesar Ne pada tingkat keseimbangan
We. Titik keseimbangan adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbanagan We maka
semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang
menganggur. Keadaan ini disebut full employment pada tingkat upah We.
1.2. Adanya excess supply of labor. Dimana pada tingkat upah W1 penawran tenaga kerja
(SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah tenaga kerja yang
menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2 sedangkan yang diminta
hanya N1. Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W1
sebanyak N1 N2.
1.3. Adanya excess demand of labor. Dimana pada tingkat upah W2 permintaan akan
tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang
W
W2
N3
SL
DL
1.3
NN4
Excess
DL

3. [OPISSEN YUDISYUS 20100430019]
Resume ESDM Bab III
Ketenagakerjaan Indonesia
* M u l y a d i S . 2 0 1 2 . E k o n o m i S u m b e r D a y a M a n u s i a . R a j a g r a f i n d o Page 3
yang menawarkan dirinya, untuk bekerja pada tingkat upah W2 adalah sebanyak N3
orang, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N4 orang.
Ada dua teori yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Pertama adalah teori
Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan
masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal
untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pindahan pekerja dari sektor
subsiten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan
pernah menjadi “terlalu banyak”. Menurut Lewis ada dua sektor dalam perekonomian negara
berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang, dimana sektor
subsisten tidak hanya dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki
lima dan pengecer koran serta mempunyai kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat
upah relatif murah.
Teori kedua adalah teori Fei-Ranis (1961), berkaitan dengan negara berkembang yang
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat
diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan
tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan
ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, dimana para penganggur semu (yang tidak
menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang
sama. Kedua, tahap dimana pekerja pertanian menambah out put tetapi memproduksi lebih
kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, di alihkan pula ke sektor industri. Ketiga,
tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan out
put lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini kelebihan pekerja
terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan
pertambahan out put dan perluasan usahanya.
Konsep Ketenagakerjaan
1. Tenaga kerja (man power), adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah
seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada
permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas
tersebut.

4. [OPISSEN YUDISYUS 20100430019]
Resume ESDM Bab III
Ketenagakerjaan Indonesia
* M u l y a d i S . 2 0 1 2 . E k o n o m i S u m b e r D a y a M a n u s i a . R a j a g r a f i n d o Page 4
2. Angkatan Kerja (labor force), adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat,
atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (labor force participation rate), adalah
menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase
penduduk dalam kelompok umur tersebut.
4. Tingkat Pengangguran (unemployment rate), adalah angka yang menunjukkan berapa
banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.
5. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah bagian dari angkatan kerja yang
sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
6. Setengah Menganggur (underemployment), adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan
yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara
normal mampu dan ingin dikerjakan.
7. Setengah menganggur yang kentara (visible underemployment), adalah jika seseorang
bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang
lebih pendek dari biasanya.
8. Setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment), jika seseorang
bekerja secara penuh tetapi pekerjaanya itu dianggap tidak mencukupi, karena
pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk
mengembangkan seluruh keahliannya.
9. Pengangguran tidak kentara (disguiesed unemployment), dalam angkatan kerja
dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika
dilihat dari segi produktivitasnya. Misalnya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh
dua orang, tapi dikerjakan oleh tiga orang sehingga satu orang merupakan disguiesed
unemployment.
10. Pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang
dari sesuatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang
waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan lain.

5. [OPISSEN YUDISYUS 20100430019]
Resume ESDM Bab III
Ketenagakerjaan Indonesia
* M u l y a d i S . 2 0 1 2 . E k o n o m i S u m b e r D a y a M a n u s i a . R a j a g r a f i n d o Page 5
11. Pengangguran struktural, adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan
antara struktur para pencari kerja - sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian,
maupun daerah lokasinya - dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.
Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia
1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Semakin tinggi TPAK semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja
semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya
partisipasi penduduk yang bekerja, dapat diartikan peningkatan TPAK diiringi dengan
menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja dan pertanda pemicu tingginya TPAK
adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan atau mengakibatkan
bertambahnya pengangguran.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Agust-09 Agust-10 Agust-11
Bali 77,82 Papua 80,99 Papua 78,45
Papua 77,75 Bali 77,38 Bali 76,45
Kalimantan Barat 73,45 Kalimantan Barat 73,17 Kalimantan Barat 73,93
NTT 72,09 NTT 72,77 Bengkulu 73,83
Kalimantan Selatan 71,61 Bengkulu 71,86 Sulawesi Tengah 73,11
Sulawesi Utara 62,05 Jawa Barat 62,38 Jawa Barat 62,27
Riau 62,08 Aceh 63,17 Aceh 63,78
Sulawesi Selatan 62,48 Sulawesi Utara 63,31 Gorontalo 64,12
Aceh 62,5 Riau 63,66 Sulawesi Selatan 64,32
Jawa Barat 62,89 Sulawesi Selatan 64,14 Sulawesi Utara 65,32
Indonesia 67,23 67,72 68,34
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia periode 2009 – 2011 mengalami
peningkatan. Dimana TPAK tertinggi pada tahun 2009 terdapat di Provinsi Bali, yaitu
sebesar 77,82, ini berarti yang bekerja dan mencari pekerjaan di Bali relatif lebih
banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2010
dan 2011 TPAK tertinggi terdapat di Provinsi Papua. Sementara TPAK terendah pada
tahun 2009 terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 62,05 dan pada tahun
2010 dan 2011 terdapat di Provinsi Jawa Barat.

6. [OPISSEN YUDISYUS 20100430019]
Resume ESDM Bab III
Ketenagakerjaan Indonesia
* M u l y a d i S . 2 0 1 2 . E k o n o m i S u m b e r D a y a M a n u s i a . R a j a g r a f i n d o Page 6
2) Upah Pekerja/karyawan
Pada tahun 2010 rata-rata upah di perdesaan sebesar Rp. 889.795, sementara
rata-rata upah pekerja perkotaan tercatat sebesar Rp. 1.451.926. Lebih dari 50 persen
penduduk yang bekerja di perkotaan menerima upah lebih dari atau sama dengan Rp.
600.000. Sebaliknya lebih dari 50 persen penduduk yang bekerja di perdesaan
menerima upah kurang dari Rp. 600.000. Perbedaan tingkat upah tersebut salah
satunya dipengaruhi oleh perbedaan biaya hidup antara perkotaan dan perdesaan
dimana biaya hidup diperkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan.
3) Produktivitas Pekerja
Dilihat menurut provinsi, provinsi penghasil migas mempunyai tingkat
produktivitas umum lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang bukan penghasil
migas. Pada tahun 2010 produktivitas umum tertinggi dicatat di provinsi Kalimantan
Timur dengan tingkat produktvitas sebesar 216,59 juta rupiah, DKI Jakarta dengan
183,84 juta rupiah, Riau dengan 157,90 juta rupiah, dan Kepulauan Riau dengan
93,07 juta rupiah. Ketiga provinsi tersebut masih merupakan provinsi penghasil migas
terbesar di Indonesia. Apabila pengaruh migas dihilangkan dalam penghitungan
tingkat produktivitas akan menurun drastis. Misalnya, produktivitas tanpa migas di
Kalimantan Timur hanya 126,78 juta rupiah, Riau 98,86 juta rupiah, dan Kepulauan
Riau 86,43 juta rupiah. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai
produktivitas tertinggi yang tidak bergantung pada produksi migas dengan tingkat
produktivitas sebesar 183,05 juta rupiah.
Sementara itu, provinsi yang memiliki tingkat produktivitas terendah di bawah
15 juta rupiah baik di sektor umum (termasuk migas) maupun sektor tanpa migas
yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Tingkat produktivitas di
provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 mencapai 13,44 juta rupiah (sektor
umum) dan 13,44 juta rupiah (sektor tanpa migas), sedangkan provinsi Maluku
sebesar 13,79 juta rupiah (sektor umum), 13,75juta rupiah (sektor tanpa migas), dan
Maluku Utara sebesar 13,10 juta rupiah (baik sektor umum maupun tanpa migas).

7. [OPISSEN YUDISYUS 20100430019]
Resume ESDM Bab III
Ketenagakerjaan Indonesia
* M u l y a d i S . 2 0 1 2 . E k o n o m i S u m b e r D a y a M a n u s i a . R a j a g r a f i n d o Page 7
4) Tingkat Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Agust-09 Agust-10 Agust-11
Banten 14,97 Banten 13,68 Banten 13,06
DKI Jakarta 12,15 DKI Jakarta 11,32 DKI Jakarta 10,8
Jawa Barat 10,96 Jawa Barat 10,33 Kalimantan Timur 9,84
Kalimantan Timur 10,83 Kalimantan Timur 10,21 Jawa Barat 9,83
Maluku 10,57 Maluku 9,97 Sulawesi Utara 8,62
Bali 3,13 Bali 3,06 Bali 2,32
NTT 3,97 Sulawesi Barat 3,25 Bengkulu 2,37
Papua 4,08 NTT 3,34 Kalimantan Tengah 2,55
Sulawesi Barat 4,51 Papua 3,55 NTT 2,69
Kalimantan
Tengah
4,62
Kalimantan Tengah
4,14 Sulawesi Barat 2,82
Indonesia 7,87 7,14 6,56
Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode 2009 – 2011 cenderung
menurun. Pada tahun 2009, angka pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 7,87 persen
dan pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 7,14 dan 6,56 persen. Angka pengangguran terbuka
tertinggi terdapat di Provinsi Banten, yaitu sebesar 14,97 persen pada tahun 2009, walaupun
pada tahun berikutnya (2010 dan 2011) mengalami penurunan, yaitu menjadi 13,68 dan
13,06. Namun, Provinsi Banten tetap yang memeliki angka pengangguran tertinggi, disusul
DKI Jakarta diposisi dua. Sementara angka pengangguran terbuka terendah terdapat di
Provinsi Bali, yaitu sebesar 3,13 persen tahun 2009 dan berturut-turut pada tahun 2010 dan
2011, yaitu 3,06 dan 2,32 persen.