Pekerja selalu dalam posisi lemah dibandingkan Pengusaha. Artikel ini memperkenalkan saran pilihan hukum untuk mengangkat posisi tawar pekerja

1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
DARI PHK SEWENANG-WENANGi
Oleh :
Roynal Pasaribu, A.Md.,SE., SH,
Senjata paling ampuh yang kerap digunakan oleh pengusaha apalagi jika perusahaan tersebut
holding company atau perusahaan besar, jika dia tidak menyukai seseorang yang kebetulan
menjadi pekerjanya maka perusahaan tersebut akan melakukan PHK dan untuk menunjukkan
kekuatan dan arogansinya maka perusahaan akan nyatakan ke pekerja ybs bahwa segala hak-
hak pesangon sebagaimana diatur undang-undang akan diberikan dan juga pesan bahwa hal
iitu jika diproses sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial juga akan percuma hanya
mengahabis-habiskan waktu si pekerja saja karena pengadilan akan memutus sesuai dengan
jumlah pesangon yang telah mereka persiapkan. Hal seperti ini sering terjadi dan perusahaan
bangga dan tidak ada rasa bersalah menyampaikan bahwa kami sudah berikan uang
pesangon sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Sikap seperti
ini menunjukkan kedangkalan pemahaman manajemen sebuah perusahaan akan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 151 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan jelas
menyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja/Serikat buruh dan pemerintah dengan
segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalimat
segala daya upaya ini menegaskan bahwa tahapan-tahapan didalam lingkungan perusahaan
itu sudah harus dilakukan secara maksimal. Sebenarnya didalam organisasi bisnis perusahaan
itu sendiri katakanlah jika perusahaan itu adalah perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)
yang terdaftar dalam RSPO, maka terdapat Prinsip & Kriteria RSPO (RSPO P&C)
merupakan standar global tata kelola perkebunan yang disusun oleh berbagai pemangku
kepentingan (di sepanjang rantai pasok minyak sawit) untuk mendefinisikan Sustainable
Palm Oil. Yang dalam kasus ini si perusahaan telah melanggar Prinsip 2: Memenuhi Hukum
dan Peraturan Yang Berlaku yaitu Semua hukum dan peraturan berlaku/diratifikasi baik di
tingkat lokal, national maupun internasional yang berlaku di Indonesia dipenuhi. Hal tersebut
terdetekni dalam 4 indikator yaitu :
1. Bukti telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.
2. Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis persyaratan-persyaratan
hukum.
3. Mekanisme untuk memastikan bahwa upaya memenuhi persyaratan-persyaratan
hukum tersebut telah dilaksanakan.
4. Sistem untuk menelusuri perubahan-perubahan pada undang-undang. Sistem yang
digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum harus sesuai dengan skala
organisasi.
Berkaitan dengan kasus PHK sewenang-wenang jika alasannya terkait dengan performa
kinerja, maka mekanisme upaya evaluasi dan koreksi adalah menjadi tugas dan tanggung
jawab dari atasan langsung, manajer dan perusahaan, untuk memberikan pelatihan dan arahan
yang cukup kepada sipekerja agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik yang harus
dikedepankan terlebih dahulu, jikalau pelatihan sudah dilakukan belum memenuhi harapan
maka perlu dicarikan alternatif menempati posisi lain yang lebih sesuai dengan tingkat
kecakapannya dan jika upaya ini sudah dilakukan maka memang dapat diberikan surat

2. peringatan kepada yang bersangkutan untuk berusaha lebih keras lagi memperbaiki
kinerjanya dan tahapan-tahapan inilah yang dapat dijadikan dasar ketika perusahaan hendak
menawarkan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja tersebut dalam tahapan perundingan
alasan-alasan yang disampaiakan juga dapat disadari oleh pekerja atau jikapun tidak ada
kesepakatan maka ketika hal itu diajukan ketingkat mediasi bahkan hingga ke persidangan
hal tersebut dapat dibuktikan dengan data-data pendukung yang tersimpan dengan baik.
Jika terkait dengan Kedisiplinan, kembali perananan atasan langsung, Manajer dan
Departemen sumber daya Manusia juga tidak dapat dilepaskan. Tindakan pemberian sanksi
tidak semata-mata sebuah hukuman, tapi harus menjadi sekaligus juga sebagai media
pembinaan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Sehingga kembali lagi ketika
perusahaan memang sudah sampai pada keputusan akhir maka data-data pendukung berupa
catatan-catatan perilaku tersebut menjadi bukti pendukung yang kuat ketika terjadi
perselisihan hubungan industrial.
Dalam prakteknya perusahaan dan atasan yang merasa memiliki kewenangan absolut sering
tidak sabar dan merasa bertele-tele dan menganggap bukan tugasnya untuk mendidik,
membina dan mengembangkan anak buah tidak sedikit atasan yang meperlakukan anak buah
seperti mesin atau alat yang kalau tidak berguna langsung dibuang atau diganti dengan alat
lain. Mereka menjadi lupa bahwa anak buah itu adalah manusia sama seperti dirinya yang
memiliki hak untuk diperlakukan dengan layak melalui pendidikan, pembinaan bahkan
teguran dan sanksi jika itu memang diperlukan.
Ditemukan dalam banyak kasus, perselisihan lebih banyak diawali karena pemaksaan
kehendak dari perusahaan, merasa bahwa buat perusahaan nilai menjadi tidak berarti yang
penting sipekerja tersebut segera diganti. Keadaan ini diperparah lagi karena ditingkat
mediasi para mediator benar-benar terpaku pada hal-hal yang normatif saja anjuran bekerja
kembali atau bayar maksimal senilai pesangon dan itulah yang dibawa nantinya kalaupun
sampai ke PHI. Sekalipun buruh benar maka putusan tertinggi adalah uang pesangon yang
nilainya tidak seberapa dibanding kerugian secara moral dan psikologis karena sudah merasa
teraniaya atau bahkan setelah perselisihan yang sedemikian panjang sipekerja diminta untuk
bekerja kembali dan jadilah sipekerja bulan-bulanan ditempat kerjanya karena disuruh
mengerjakan sesuatu yang sebenarnya membuat dia tidsk betah atau bahkan ada yang hanya
disuruh duduk saja tanpa diberikan pekerjaan yang justru membuat dia semakin tersiksa.
Terobosan hukum baru.
Mencermati kasus-kasus PHK saat ini, maka diperlukan sebuah terobosan baru dari para
Mediator maupun hakim untuk dapat melindungi para pekerja dari tindakan sewenang-
wenang perusahaan yang merasa berhak mem PHK para pekerjanya sepanjang pesangon
dibayar.
Pasal 62 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan : apabila
salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya Hubungan kerja bukan karena
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, maka pihak yang mengakhiri
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada lainnya sebesar upah pekerja
/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

3. Untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jelas diatur definitif waktu berakhirnya dan
tidak sulit untuk menetapkan sisa waktu yang ada sedangkan untuk Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu Perlu (PKWTT) secara analog dapat dipahami bahwa berakhirnya jangka
waktu perjanjian kerja Tidak Tertentu adalah hingga jangka waktu Usia Pensiun, tentu saja
sepanjang tidak ada masalah yang dilakukan si pekerja selama ia bekerja di perusahaan,
sebab usia pensiun termasuk kategori adanya keadaan atau kejadian yang dicantumkan
dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Jika usia pensiun ditetapkan
adalah 55 tahun maka perusahaan harus membayar seluruh upah yang diterima sampai usia
tersebut secara serta merta dan sekalgus juga dengan pembayaran uang pensiunnya atau
pesangon jika tidak ada Program pensiun diperusahaan tersebut.
Perusahaan-perusahaan nakal pada umumnya selalu mendahulukan kalkulasi-kalkulasi
finansial dan oleh karena itu mereka akan berhitung dengan cermat sebelum mengambil
keputusan yang merugikan pekerja.Pada akhirnya Perusahaan juga akan didorong untuk
membangun hubungan yang seimbang, setara dan saling menghormati dengan pekerjannya
yang pada akhirnya tentu saja untuk meningkatkan Produktifitas seiring dengan peningkatan
kesejahteraan pekerjanya.
Disinilah peran dan fungsi Pemerintah dituntut untuk lebih proaktif dalam menjaga
keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian Hukum sebagai
alat menjaga pola dan tingkah laku dan budaya masyarakatnya yang dalam hal ini adalah
masyarakat industri agar tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku dapat berfungsi. Tidak ada yang mustahil jika kita semua sama-sama memiliki
keinginan yang sungguh-sungguh untuk melindungi mereka yang teraniaya oleh kekuatan
modal dan finasial para pengusaha nakal.
i
Advokat dan Praktisi Hubungan industrial di Jakarta