Dokumen tersebut membahas kerangka kerja layanan sanitasi dan air limbah domestik yang mencakup 4 sistem sanitasi (sistem setempat, sistim komunal, sistim terpusat, dan pengelolaan lumpur tinja terpadu) beserta proses matriksnya, serta proses pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelolaan air limbah."

1. Legislation, penegakan hukum, pembiayaan dan strategi
Pengembangan Kapasitas, Komunikasi Perubahan Perilaku, Pemicuan Sanitasi, Promosi dan
Pemasaran Sanitasi,
SAN 1:
SAN 2:
Sistim Setempat
Sistim Komunal
Toilet Pribadi memanfaatkan
SME & Kredit Mikro
IPAL Komunal (KSM/KPP),
Toilet Umum
SAN 4:
Pengelolaan Lumpur Tinja Terpadu
Pengumpulan,penyedotan, pengolahan, pembuangan, dan
pemanfaatan kembali
SAN 3:
Sistim Terpusat
Small scale, small bore,
dan Sewerage Perkotaan,
pengolahan, pembuangan,
dan pemanfaatan kembali
Institusi/ Unit Pengelola skala Kota
Operator sistim Air Limbah Domestik skala kota, hubungan pelanggan, sistim tagihan/tariff, O&M
Peraturan & penegakan hukum
Pemicuan untuk Perubahan Perilaku
Legislation, penegakan hukum, pembiayaan dan strategi
Peraturan & penegakan hukum
KERANGKA KERJA LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2. MATRIKS LAYANAN SANITASI
User interface
Pengumpulan &
Penampungan/
pengolahan awal
Pengangkutan/
Pengaliran
Pengolahan
akhir
Jamban
Septik tank /pipa
persil & IPAL
Komunal
Truk sedot
IPLT
Jamban
Produk
sanitasi
Pipa persil
Sewerage
IPAL
Bin/ keranjang
sampah
TPS dan
TPST(3R)
Amroll /truk
pengangkut
sampah
TPA
Talang/ halaman
Sumur resapan/
parit persil
Saluran
Drainase /
embung
Sungai /
danau / laut
Pribadi/ Rumah
tangga
Pribadi dan/atau
KSM dengan
monitoring &
bimbingan
Pengelola Kota
Institusi Pengelola skala Kota
(dalam kasus tertentu dapat dikelola secara regional
melibatkan Pemerintah Provinsi terutama pada
pengelolaan akhir)
Air Limbah
Persampahan
Drainase
Lingkungan
Pengelola/
penanggung
jawab
Pembuangan/
Pemanfaatan
akhir hasil olahan
Urugan / pupuk
Urugan / gas
methane

3. PROSES PEMBENTUKAN
UPTD
Mulai
Sarana selesai dibangun/ Fasiltas Sudah Ada/
Pertimbangan Lain
Pembentukan UPTD
Pengelolaan Air Limbah
Perda
PP 41
Ubah Struktur Dinas Ke Cipta Karyaan
Apakah UPTD Ada
di Dinas Ke Cipta
Karyaan
Tidak
Ya
Peraturan Kepala
Daerah
Penetapan Tata Organisasi &
Tata Kerja UPTD
SK Kepala Dinas
Penetapan Tupoksi UPTD
SK Personil untuk
masing-masing jabatan UPTD
Kepala Dinas mengusulkan
rancangan biaya O&M untuk
dialokasikan dalam DIP Daerah
Kabupaten/Kota
Mengusulkan ke Pusat untuk
training personil
Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pembuatan laporan
Keuangan&Pembukuan
Selesai