SAMAPAH MASAYARAKAT DIMAHA INGIN MEMBUAT KEBIJAKAN

1. DASAR-DASAR
PENGELOLAAN
SAMPAH
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2 0 1 7
Dipresentasikan oleh :
Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Persampahan
R. Nuzulina Ilmiaty Ismail, S.T, M.T.

2. POTRET EKSISTING PENANGANAN SAMPAH DI INDONESIA

3. CAPAIAN NASIONAL PERSAMPAHAN SAAT INI
SUMBER : HTTP://CIPTAKARYA.PU.GO.ID/PLP/SIMPERSAMPAHAN/BASELINE/ DATA MASUK 10 APRIL 2017
18.178.109 (m3/ tahun) KAPASITAS SAMPAH MASUK TPA
421 TPA TERBANGUN, 1.950 Ha Luas Sel Landfill, 2.242 Ha Luas Total TPA
6 UNIT TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan 3 unit SPA
406 unit TPS 3R dan 528 Bank Sampah
6.431 unit Dumptruck dan 30.849 unit gerobak sampah

4. DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH
UU 18/2008
 Mengedepankan pengurangan sampah.
 Penutupan semua TPA open dumping pada Th. 2013.
 Monitoring kualitas lingkungan pasca penutupan TPA sampai 20 tahun.
Permen PU 21/PRT/2006  Peningkatan cakupan layanan dan kualitas
Pengelolaan
PP 81/2012
 Setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah
 Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah
antara lain berupa TPS 3R
Permen PU 3/2013
• pemilahan sampah
• pemilahan sampah dilakukan oleh:
1. Setiap orang pada sumbernya;
2. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
3. Pemerintah kabupaten/kota

5. LATAR BELAKANG
• Tingkat pelayanan persampahan baru mencapai 79,80% baik yang
sesuai maupun yang belum sesuai. Norma Standar Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, sementara
target universal akses sebesar 100% dan sesuai NSPK.
• Pertumbuhan penduduk semakin meningkat menyebabkan
peningkatan jumlah timbulan sampah.
• Peningkatan timbulan sampah tidak diimbangi dengan peningkatan
prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
• Keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah
terutama di kota-kota besar.
• Perlunya upaya reduksi sampah dari sumber untuk mengurangi beban
pengolahan sampah di TPA.

6. 5 ASPEK PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Aspek Teknis
Teknologis
Aspek Peraturan
Aspek
Pendanaan
Aspek
Kelembagaan
Aspek
Pemberdayaan
Masyarakat, Swasta
dan Perguruan Tinggi

7. TARGET YANG DIHARAPKAN MENURUT RANCANGAN
JAKSTRA PERSAMPAHAN NASIONAL TAHUN 2030
Pengurangan
Di Sumber
sebesar 30%
Pelayanan
Persampahan
100%
TPA Sanitary
dan
Controlled
Landfill

8. KONSEP PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH
PENANGANAN
SAMPAH
UU 18/2008
PP 81/2012
• UU 32/2009: LH
• JAKSTRA
• PERMEN PU No.
3/2013
PENGURANGAN
SAMPAH
Pengolahan
Pemoresan
Akhir
PEMADATAN
PENGOMPOSAN
DAUR ULANG
MATERI
DAUR ULANG
ENERGI
METODE LAHAN URUG TERKENDALI
METODE LAHAN URUG SANITER
METODE RAMAH LINGKUNGAN
SKALA RUMAH TANGGA
SKALA KAWASAN
SKALA KOTA
SKALA KAWASAN
SKALA KOTA
SKALA KAB/KOTA
SKALA PROV : LINTAS
KAB/KOTA
SKALA KAWASAN, KOTA
SKALA RT, KWS, KOTA
SKALA KAWASAN, KOTA
SKALA KAWASAN, KOTA
SKALA KAB/KOTA
SKALA PROV : LINTAS
KAB/KOTA
SPA
TPS 3R, TPST, TPA
TPS 3R, TPST, TPA
TPS 3R, TPST, TPA
SPA
SPA
• Extended Producent Responsibility (EPR)
• Teknologi Packaging
TPS 3R
TPST, TPA
Pengumpulan
Pengangkutan
Pemilahan
PERUBAHAN
IKLIM

9. HIRARKI PENANGANAN SAMPAH
PENCEGAHAN
PEMBATASAN
GUNA ULANG
DAUR ULANG MATERI
DAUR ULANG ENERGI
TPA
PENGURANGAN
SAMPAH DI
SUMBER

10. PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH MELALUI POLA 3R
(REDUCE, REUSE, RECYCLE)
3R
INDIVIDUAL
RESIDU
PEMILAHAN &
PEWADAHAN
Kertas dll
Organik
Residu
Gelas dll
PEMILAHAN &
PEWADAHAN B3
TPS 3R
SKALA
KAWASAN
RESIDU
PENGANGKUTAN
TPA
Target Pengurangan Sampah melalui
3R = 20%
Bahan
Beracun
Berbahaya

11. KEBIJAKAN SEKTOR PERSAMPAHAN...(1)
Kebijakan 1
Pengurangan sampah semaksimal mungkin
dimulai dari sumbernya
Strategi:
1.Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R
(reduce-reuse-recycle) dan pengamanan sampah B3
(Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga
2.Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan
disinsentif dalam pelaksanaan 3R
3.Mendorong koordinasi lintas sektor terutama
perindustrian dan perdagangan

12. KEBIJAKAN SEKTOR PERSAMPAHAN...(2)
Kebijakan 2
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia
usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
Strategi:
1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui
pendidikan bagi anak usia sekolah
2. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada
masyarakat umum
3. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam
pengelolaan sampah
4. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat
5. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia
usaha/swasta

13. KEBIJAKAN SEKTOR PERSAMPAHAN...(3)
Kebijakan 3
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas
sistem pengelolaan
Strategi:
1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan
2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan
3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
4. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah sanitary landfill
6. Meningkatkan pengelolaan TPA Regional
7. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan
tepat guna dan berwawasan lingkungan.

14. KEBIJAKAN SEKTOR PERSAMPAHAN...(4)
Kebijakan 4
Pengembangan kelembagaan, peraturan
dan perundangan
Strategi:
1. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola
2. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan
3. Memisahkan fungsi / unit regulator dan operator ( Regulator siapa/Operator siapa)
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain
5. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Persampahan
6. Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala
regional
7. Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NSPK sebagai landasan dan acuan
pelaksanaan pengelolaan persampahan
8. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara
konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya.

15. KEBIJAKAN SEKTOR PERSAMPAHAN...(5)
Kebijakan 5
Pengembangan alternatif sumber pembiayaan
Strategi :
1. Penyamaan persepsi para pengambil keputusan
2. Mendorong peningkatan pemulihan biaya
persampahan

16. ISU PENTING DALAM PERAN PEMERINTAH
DAERAH
1. Pengelolaan persampahan adalah urusan wajib
daerah (Undang-undang Pemerintah Daerah)
2. Penguatan lembaga / Dinas di daerah perlu dilakukan
agar pelayanan terus meningkat
3. Peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan
masing-masing daerah perlu dibuat dan diterapkan
4. Pendanaan Persampahan (dan sanitasi) setidaknya
membutuhkan 2,5-4% dari total APBD agar dapat
mencapai pelayanan yang layak (contoh : Balikpapan
dan Surabaya)

17. TERIMAKASIH