acuan dalam pengelolaan perhutanan sosial bagi instansi/ngo/personil pendamping maupun kelompok

1. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SOSIAL
DAN PENDATAAN NILAI EKONOMI
PERHUTANAN SOSIAL
Disampaikan Oleh :
Catur Endah Prasetiani P, S.Si, M.T.
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Bogor, 26 Juni 2023

2. PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL (Permen LHK No. 9 Tahun 2021)
1
2
3
4
5
Penataan
Areal dan
Penyusunan
Rencana
Pengembangan
Usaha
Penanganan
Konflik Tenurial
Pendampingan
Kemitraan
Lingkungan
1) Penguatan Kelembagaan
Penataan Areal, Penyusunan Rencana RKPS/RKT, Pembentukan
KUPS, Klasifikasi KUPS, Peningkatan Kelas KUPS, Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Bentuk Pengelolaan :
2) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan
Kegiatan Kelola Kawasan : Pemanfaatan Jasling, HHK
dan HHBK : Agroforestry, Silvofishery, Silvopastura,
Agrosilvopastura, dll
3) Pengembangan Kewirausahaan
Peningkatan Produksi (bantuan bibit), Peningkatan
Nilai Tambah (fasilitasi pasca panen), Promosi dan
pemasaran, digital marketing, temu usaha, Akses
Permodalan ke OJK, HIMBARA, BPDLH
4) Kerjasama Pengembangan Usaha
Pendampingan teknis dan kelembagaan, Fasilitasi
permodalan, Fasilitasi pemasaran, Kerja sama operasional
5) IAD Berbasis PS
Sinergi dan kolaborasi para pihak, Pengembangan produk
komoditas unggulan/ klaster komoditas, Peningkatan skala
ekonomi, Pengembangan pasar
FASILITASI
PENGEMBANGAN USAHA
PERHUTANAN SOSIAL
1 & 2

3. TARGET KINERJA KEGIATAN PUPS TAHUN 2023
TARGET
KESELURUHAN
Rencana
kerja/pengelolaan
kelompok
perhutanan sosial
yang disahkan
TARGET
BPSKL
SULAWESI
Sarana dan
Prasarana
peningkatan nilai
tambah hasil hutan
dan jasa lingkungan
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial
(KUPS) yang
ditingkatkan menjadi
kelas Gold/Platinum
Fasilitasi
Pengembangan
Usaha
Perhutanan
Sosial
3 Kebijakan
304
Dokumen
50
Unit AEP
27
Kelompok
61
Dokumen
10
Unit AEP
5
Kelompok
800
Unit Bang
PeSoNa

4. KLASIFIKASI KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
PPTDownload http://www.1ppt.com/xiazai/
KUPS Gold
Memiliki komoditi yang sudah mendapatkan
akses pasar regional dan permodalan.
Fasilitasi : Pengembangan Kewirausahaan,
Promosi dan Pemasaran, Akses Permodalan
KUPS Platinum
Sudah pasti memiliki akses pasar, akses modal, dan
memenuhi 3 aspek kelola, ada klembagaan yang kuat
secara hukum dan menjadi KUPS Mandiri.
KUPS Silver
Sudah mulai mengindentifikasi unit usaha dengan telah
menyusun RKPS dan membentuk KUPS.
Fasilitasi : Penguatan Kelembagaan, Pemberian Stimulus
Peningkatan Nilai Tambah Produk (Bang PeSoNa, AEP) KUPS Blue
Baru mendapatkan SK PS dan potensi usaha sudah
teridentifikasi
Fasilitasi : Penyusunan RKPS, Pembentukan KUPS,
Penguatan Kelembagaan
KPS = KUPS dan jika memiliki
potensi usaha lebih dari satu,
dapat membentuk beberapa KUPS
sesuai dengan potensi usaha yang
akan dikembangkan.
KUPS adalah Startup Perhutanan
Sosial yang dibentuk oleh Kelompok
Perhutanan Sosial yang akan dan/atau
telah melakukan usaha (P.9/2021)
4.71
1
KUPS
(46,91%)
4.329
KUPS
(43,11%)
50
KUPS
(0,50%)
952
KUPS
(9,48%)
Digunakan sebagai penilaian
kinerja dan dasar pemberian
fasilitasi kepada KUPS
Untuk mendukung itu KUPS dapat
mengadakan Kerjasama dengan
Para Pihak
Bentuk Kerjasama Yang Dapat Dilakukan :
1. Pendampingan teknis dan kelembagaan : pelatihan kewirausahaan, studi
banding kegiatan usaha, peningkatan kelembagaan menjadi badan usaha
2. Fasilitasi permodalan : bagi hasil dan hibah
3. Fasilitasi pemasaran : Mitra usaha sebagai off taker yang membeli produk
dari KPS/KUPS, Mitra usaha mendapatkan komisi dari produk KPS/KUPS yang
dijual, Pendampingan teknis pemasaran oleh mitra usaha, Penjualan non profit
yang dilakukan oleh mitra usaha.
4. Kerja sama operasional : bentuk kerja sama mulai dari kegiatan
Pendampingan teknis dan kelembagaan, permodalan sampai pemasaran

5. PENYUSUNAN RENCANA PERHUTANAN SOSIAL
Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial mendapatkan Akses Kelola selama
35 Tahun
Perlu disusun Rencana Pengelolaan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan dalam areal persetujuan kedepannya.
 Perencanaan kegiatan yang baik dan tepat sasaran akan
mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal
sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
1
Kelola
Kelembagaan
Kelola
Kawasan
2 3
Kelola Usaha
Rencana Pengelolaan mencakup 3 Aspek Kelola
Sebagaimana Pasal 106 dan 107 Permen LHK No. 9 Tahun 2021,
Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan berkewajiban untuk menyusun
dokumen Rencana Perhutanan Sosial yang terdiri dari :
1. Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang memuat kegiatan
selama 10 tahun; dan
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk breakdown kegiatan pertahun
PEMANFAATAN HUTAN PADA AREAL PS
Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Perlindungan
Ruang Pemanfaatan
1. Pemanfaatan Kawasan (HL &HP)
2. Pemanfaatan Jasling (HL & HP)
3. Pemungutan HHBK (HL & HP)
4. Pemanfaatan dan Pemungutan
HHK (HP)
Landuse by consensus Ruang Perlindungan
1. Pemanfaatan Kawasan (HP)
2. Pemanfaatan Jasling (HL & HP)
3. Pemungutan HHBK (HL & HP)
Ruang Individu
Andil Garapan
Ruang Komunal

6. DIGITALISASI RKPS
Fasilitasi penyusunan Dokumen RKPS berbasis digital, untuk memberikan kemudahan
dalam upaya percepatan peningkatan kinerja Pemegang Persetujuan Perhutanan Sposial
dalam memenuhi kewajibannya setelah mendapatkan Persetujuan Perhutanan Sosial. Dan
bagi KPS yang telah menyusun dokumen RKPS manual untuk dapat
didigitalisasikan. (website : https://gokups.menlhk.go.id/rkps)
52 RKPS DIGITAL
PROGRESS BPSKL SULAWESI
1. Memudahkan pemegang persetujuan
perhutanan sosial dalam input data yang
transparan dan dapat dipertanggung
jawabkan
2. Membantu meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengambilan keputusan
manajerial
3. Memudahkan monitoring dan evaluasi
4. Mempermudah dan mendukung
percepatan penyusunan dan pengesahan
RKPS
5. Untuk menghitung Nilai Intagible
KEGUNAAN RKPS DIGITAL

7. PENDATAAN NILAI EKONOMI PS
NEKON adalah pendataan secara digital untuk perhitungan Nilai Ekonomi KPS
berbasis komoditas yang diusahakan oleh kelompok. Pendataan dilakukan
melalui aplikasi goKUPS (https://gokups.menlhk.go.id/).
 Yang melakukan pengisian NEKON
a. Pendamping/Penyuluh KUPS
b. Fasilitator HLN pada Balai PSKL
Data Nilai Transaksi Ekonomi KUPS per tanggal 22 Juni 2023 (sumber : goKUPS)
c. Admin data Balai PSKL
d. Anggota KUPS
5,23%
Progress
BPSKL Sulawesi

8. PENDATAAN NILAI EKONOMI PS

9. INOVASI SOSIAL PADA PERHUTANAN SOSIAL
Inovasi sosial adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan/
kebutuhan sosial (lebih efektif dibandingkan solusi saat
ini) dan mendorong perbaikan kapabilitas dan hubungan
sosial, serta pemanfaatan asset dan sumberdaya yang lebih
baik (Permen KLHK No1/2021)
VALUES
Nenilai
Dunia Usaha
VALUES
Nenilai
Dunia
Usaha
VALUES
Nenilai
Dunia
Masyarakat
VALUES
Nenilai
Masyarakat
Pendampingan KUPS
Pemberdayaan Masyarakat KUPS perlu pendampingan dan
melalui perusahaan PROPER
diharapkan ada pemberdayaan
masyarakat
Inovasi-Inovasi Sosial
Diharapkan inovasi Perusahaan
PROPER pada perhutanan sosial
menghasilkan inovasi-inovasi sosial
guna mendukung pengelolaan PS
Tindak Lanjut
Nota Kesepahaman
Koordinasi finalisasi Nota
Kesepahaman dan Rencana
Kerjasama agar lebih operasional
Pelaksanaan, Monitoring
dan Pelaporan
• Koordinasi dengan Balai PSKL dan
pemangku kawasan setempat serta
Pemerintah Daerah
• Pendokumentasian hasil-hasil Inovasi Sosial
• Pelaporan melalui GoKUPS Perkembangan
KUPS (Nilai Ekonomi KUPS)

10. INTEGRATED AREA DEVELOPMENT BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 193
Kelestarian Hutan, Produktivitas/Peningkatan Skala Ekonomi
dan Nilai Tambah Produk
Sinergi
dan
Kolaborasi
Antar
Program
• penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor;
• pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial;
• mengintegrasikan Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan nasional dan daerah.
KOMITMEN PIMPINAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
REGIONAL BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL
PENGEMBANGAN
WILAYAH
TERPADU (IAD)
BERBASIS PS
PRODUKTIVITAS/ NILAI TAMBAH
Meningkatan nilai produk/komoditas perhutanan sosial serta
produk/ komoditas unggulan lokal lainnya yang saling terkoneksi
dan terintegrasi
PENINGKATAN SKALA
EKONOMI
Bertujuan meningkatan skala ekonomi
masyarakat di desa sekitar hutan melalui
Klaster Komoditas
PENGEMBANGAN PASAR
Mendukung pengembangan usaha dalam
pemasaran, membangun jejaring pasar,
membangun sentra - sentra produksi dan
klaster industri berbasis komoditas PS
KELESTARIAN HUTAN
Menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan,
Peningkatan produktivitas kawasan hutan, serta
peningkatan tutupan hutan

11. IAD KABUPATEN ENREKANG (INISIASI PEMDA)
 Kabupaten Enrekang memiliki 58 kelompok perhutanan sosial
dengan 98 KUPS yang memiliki beragam komoditas yang dikelola.
 Penerapan IAD bertujuan untuk mengembangkan potensi
sumberdaya alam dan perekonomian masyarakat dengan prinsip
kelestarian pada wilayah persetujuan perhutanan sosial.
 Ruang lingkup IAD Kabupaten Enrekang mencakup 4 (tiga)
kegiatan utama dan 2 (dua) kegiatan penunjang, antara lain:
1. Pengembangan Agroforestry dan HHBK (Kopi, Pala, Kemiri,
Durian, Rambutan, Aren, Pangi, dan Madu)
2. Pengembangan Agroindustry, untuk menghasilkan
diversifikasi produk agro & meningkatkan nilai dari produk
3. Pengembangan Silvopasture (ternak sapi)
4. Pengembangan Ekowisata di 7 Desa/Kecamatan
5. Penguatan Skema Perhutanan Sosial
6. Perbaikan Kualitas Kawasan Hutan
 Draft final dokumen rencana aksi sedang
disusun oleh Tim Bappeda dan difasilitasi
oleh The Asia Foundation

12. IAD KABUPATEN MAROS (INISIASI PEMDA)
 Lokus IAD pada 14 Desa yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan
di Kabupaten Maros
 Penerapan IAD bertujuan untuk :
1. mengembangkan potensi HHBK sebagai komoditi utama
pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial
2. meningkatkan keterampilan dan ekonomi masyarakat melalui
pengembangan agroindustri
3. meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan
agroforestry secara terintegritas dan berkelanjutan
4. menciptakan dan meningkatkan masyarakat yang sadar
akan pengelolaan hutan secara lestari
 Rancangan Pengembangan Program:
1. Agrosilvoapiary (agroforestry dan silvoapiari) dengan
komoditas Kopi, Jahe, Kacang-kacangan, Aren dan Budidaya
lebah madu jenis Trigona sp. Dan Apis cerana
2. Agroindustri (pembangunan sentra industri kopi, home
industry aren dan bambu, serta sentra produksi jahe)
3. Ekowisata (interkoneksi Wisata Panorama, Wisata Minat
Khusus dan sentra produksi komoditi)
4. Penguatan Skema Perhutanan Sosial (berfokus pada
kelompok perhutanan sosial yang telah mendapatkan
peretujuan baik yang baru mendapatkan persetujuan maupun
yang telah lama mendapatkan persetujuan namun masih
pasif)
 Draft final dokumen rencana aksi sedang
disusun oleh Tim Bappeda dan
difasilitasi oleh The Asia Foundation

13. IAD KABUPATEN POSO
LOKASI SASARAN : 3 WILAYAH KECAMATAN
 Lembah Napu (Kecamatan Lore Utara, Lore Peore)
 Enclave Behoa (Kecamatan Lore Tengah)
Fokus Sub
Program
1) Interkoneksi Wisata
2) Agroindustri
3) Pengelolaan Hutan Lestari
Panorama alam, budaya dan megalith
Silvopastura, agroforestry, holtikultra
Hasil Hutan Bukan Kayu, RHL, Persetujuan PS
 Inisiasi Daerah dan difasilitasi
Forest Programme III (FP III)
Sumber : Bappeda Poso, Oktober 2022

14. IAD KABUPATEN SIGI Rancangan Lokasi di
Kecamatan Dolo Selatan :
1. Desa Bangga
2. Desa Walatana
3. Desa Bulubete
4. Desa Baluase
5. Desa Rogo
6. Desa Pulu
7. Desa Balongga
8. Desa Wisolo
9. Desa Sambo
10. Desa Jono
11. Desa Poi
12. Desa Ramba
 Inisiasi Daerah dan difasilitasi oleh
Forest Programme III (FP III)
Sumber : Bappeda Sigi, Oktober 2022

15. http://bit.ly/Bukusaku_PUPS
KUMPULAN BUKU SAKU
PENGEMBANGAN USAHA
PERHUTANAN SOSIAL

16. TERIMA
KASIH