Dokumen tersebut membahas tentang kepemimpinan birokrasi berbasis kearifan budaya lokal Sulawesi Selatan khususnya budaya Bugis. Filsafat kepemimpinan Bugis menekankan pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, ketegasan, dan keadilan dalam menjalankan kepemimpinan. Dokumen ini juga menjelaskan kapasitas yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi pemimpin menurut pandangan budaya

1. KEPEMIMPINAN BIROKRASI
BERBASIS KEARIFAN BUDAYA
LOKAL SULAWESI SELATAN
( Study Kasus Budaya Bugis)
Oleh
Dr.H.Ajiep Padindang,SE.MM;
Ketua Komisi A-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Disajikan pada kegiatan DIKLATPIM,
BADIKLAT PROVINSI SULSEL,
DESEMBER 2013 DI MAKASSAR
ajiep-1

2. FILSAFAT BUGIS


Secara Epistemologis, sikap dan prilaku Orang Bugis dipengerahui oleh pandangan
kosmologi yang menjadikan kehidupan dalam satu sistem : Dewata Sewwae (Tuhan)
menciptakan bumi dan bumi tempat manusia dan pendukungnya ( binatang dan
tumbuh-tumbuhan). Perwujudan pandangan satu kesatuan kosmologi hidup Orang
Bugis tercermin dalam simbol bangunan rumah dan tercermin dalam nilai-nilai
kepemimpinan berdasarkan adat istiadat ( ade’ na popuang).

Secara etimologis ( pandangan etis), seluruh tatanan diatur dalam suatu aturan yang
melembaga dan berstruktur dijaga oleh Ade’ – wari – rapang dan setelah Islam
masuk ditambah – sarak. Kekuasaan tertinggi adalah aturan sehingga siapa yang
melanggar akan dikenakan sanksi formal ( Ade’) dan sanksi sosial ( kutukan dewata).

2
Secara Ontologis, pengetahuan Bugis tumbuh berkembang dan menjadi bingkai
pada seluruh gerak kehidupannya, termasuk pandangan hidupnya. Paradigma
keilmuan berkembang tanpa meninggalkan akar nilai luhurnya. Hal itu terjadi karena
masih ada komunitas yang memeliharanya.
Menurut Anwar Ibrahim (2007), falsafah hidup Orang Bugis, sangat
menggantungkan diri pada kekuasaan sang pencipta (Tuhan), karena sabdanya
menurunkan cahaya (sadda) yang membentuk jiwa dan hati nuraninya. SabdaNYA
mengajarkan tatanan nilai, jujur (lempuk), kebenaran (ada tongeng), ketegasan
(getteng), saling menghargai (sikapatau). Konsepsi inilah yang menjelma menjadi
norma-norma kehidupan dalam bentuk adat istiadat (pangngadereng). Digambarkan
oleh Anwar Ibrahim sebagai berikut :

3. 3

4. PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN
DALAM PANDANGAN BUDAYA LOKAL
( Kearifan Lokal menurut Pandangan Bugis)
Pemimpin
Macca na Warani ( Cerdas dan
Berani)
Malempu na Magetteng
( Jujur dan Tegas
4
Kepemimpinan
Lempu, Getteng, Ada Tongeng
Te Mappasilaingeng
( jujur, tegas dan kebenaran
dan keadilan)
Makkatenni Ritonngengnge’ (
Berpegang teguh pada
kebenaran), Mappassanre ri
Ade’e ( Bersandar pada adat
istiadat yang dikelola
Oleh Dewan Adat)

5. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN
MENURUT PANDANGAN FILSAFAT BUGIS
 PENGAYOM
Penjaga nilai, pembina, pengarah, maka apabila dilanggar ada sanksi sosial yang diterima.
Pemimpin birokrasi adalah pengayom itulah yang menjadi makna PAMONG PRAJA. Dan
sebagai PNS ada Kode Etik yang mengaturnya, karena itu sebelum sebagai PNS disumpah
karena sesungguhnya PNS adalah sebuah jabatan bukan pekerjaan ??? Pekerjaan adalah
tugasnya yang dijalankan sesuai wewenangnya.

PENANGGUNGJAWAB
Panutan, teladan, tegas, jujur, adil karena itu apabila tidak dapat dilaksanakan dengan baik
maka sanksi akan diberikan berupa dijatuhkan, dibunuh, dibuang/diusir. Dalam struktur
Birokrasi maka Tanggungjawab sudah dibagi sesuai TUPOKSI. Seorang pejabat selaku
penanggungjawab, apalagi lalai melaksanakan tugas ada hukuman.

DEMOKRATIS

Seorang pemimpin menjalankan kekuasaannya dengan prinsip kepemimpinan yang didasari
atas nilai demokratis yakni meminta pertimbangan, memusyawarahkan kemudian
memutuskan. Apabila prinsip ini dilanggar maka seorang pemimpin dapat tidak
didengarkan perintahnya. ‘ Keputusan raja dapat dibatalkan oleh dewan adat dan
keputusan adat dapat dibatalkan oleh pimpinan kaum bahkan dapat dibatalkan oleh
rakyat.’ Seorang pemimpin birokrasi senantiasa mendapat pertimbangan/telaahan staf.
Dengan demikian kalau seorang pemimpin salah mengambil keputusan dalam birokrasi,
sesungguhnya merupakan bagian kesalahan staf ( Ingat hak keuangan Kepala Daerah
diserahkan pada kepala SKPD dengan koordinatornya adalah SEKDA, jadi sepanjang seorang
kepala daerah melaksanakan mekanisme – bukan dia sendiri yang menentukannya – maka
tidak akan terlibat kasus).
5

6. MENGELOLA DIRI MENJADI PEMIMPIN MENURUT
AJARAN BUDAYA LOKAL
( Pandangan Kearifan Bugis )
1. KAPASITAS FISIK
Kapasitas fisik sempurna yakni dimilikinya secara utuh potensi fisik seseorang.
Yakni, semua organ fisiknya dapat berfungsi dengan baik dan diberikan beban
sesuai potensinya. Oleh karena itu dalam menempatkan pada suatu organisasi,
harus pula dilihat kesetaraan aspek potensi diri sesuai kapasitas fisik. Kapasitas Fisi
diproses sesuai tatanan adat istiadat.
2. KAPASITAS INTELEKTUAL.
Kapasitas intelektual adalah batas kemampuan berfikir yang dimiliki karena tingkat
pendidikan, pengalaman, ketrampilan, dllnya. Diolah melalui suatu pendidikan
’Pangangdereng’ sehingga mampu nantinya menjadi ( Macca na Warani).
3. KAPASITAS EKONOMI
Kapasitas ekonomi adalah kemampuan produktivitas yang dimiliki baik karena
pekerjaan, kekayaan asal ( warisan) yang dimilikinya. Diberikan warisan oleh orang
tuanya sehingga memiliki modal hidup.
5. KAPASITAS ETIK
Kapasitas etik adalah berkaitan dengan tata krama yang dimilikinya karena
lingkungan adat istiadat, keluarga dan masyarakat yang membesarkannya. Faktor
ini penting diketahui dan dikembangkan dalam suatu kapasitas diri agar mampu
bergaul secara baik untuk kepentingan diri dan organisasi.
6

7. MENJADI PEMIMPIN DARI PEMIMPIN
Pemimpin
Utama
PEMIMPIN
Staf
Pimpinan
Pemimpin
Bagian
ajiep-7
Pemimpin
Bagian
PEMIMPIN
Pemimpin
Bagian
PEMIMPIN DARI
PEMIMPIN

8. PENUTUP







Ajiep-8
Ajiep Padindang dengan nama asli H.A.Jamaluddin,P, menyelesaikan S-1, di Fak Ekonomi UVRI, kemudian
S-2 di UMI Makassar 2005 dan S-3, di UMI Makassar, tahun 2012, Konsentrasi Keilmuan Manajemen
Keuangan Daerah. ( Alumni Berprestasi terbaik, wisuda Desember 2012).
Tercatat sebagai Staf Pengajar Pada Fakultas EKonomi UVRI dan FKM UVRI Makassar.
Menjadi Anggota DPRD Sulsel sejak tahun 1997 hingga kini Ketua Komisi A-DPRD Sulsel, Anggota Badan
Anggaran DPRD Sulsel.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu – DPD I Partai Golkar Sulsel.
Anggota Dewan Pakar Bidang Sosbud ICMI Sulsel, Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia Sulsel DEKOPINWIL Sulsel, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Sulsel, Wakil Ketua Pengakjian Indeks
Demokrasi Sulsel, tahun 2012-2013, Ketua Pusat Kajian Budaya Bugis, Wakil Ketua Kerukunan
Masyarakat Bone, dan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, sosial dan keagamaan.
Punya Istri Satu dengan Tiga Anak beralamat di Jalan S.Hasanuddin Komp.Anggrek AM3/1 Minasaupa,
Gowa dan Jl.S.Asahan N0.1.B, Ponceng (Baruga Maccoppotellue-Sao Rennie).
MOTTO
Tellabu Essoe’ Ritengngana Bitarae’ ( Tidak akan tenggelam mentari ditengah perjalanan,
dalam makna nilai kearifan lokal Budaya Bugis : Apabila sudah diperjalankan oleh Allah,
Insya Allah pasti akan sampai ditujuan.
FILSAFAT HIDU
 Mengalir Bagai Air yang tak terbendung oleh ruang dan waktu.