UU CIPTA KERJA mengatur penyederhanaan produk rencana tata ruang dengan menghapuskan RTR KS Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga hanya ada 1 bentuk rencana umum dan 2 bentuk rencana rinci tata ruang. UU CIPTA KERJA juga mewajibkan integrasi kebijakan pengaturan ruang dalam satu produk rencana tata ruang."

1. UU CIPTA KERJA dalam lingkup PENATAAN RUANG
Disampaikan oleh:
Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
2 9 O K T O B E R 2 0 2 0

2. 2
AZAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Ruang menampung semua aktivitas
manusia, dari bekerja, tempat tinggal,
rekreasi bahkan sampai peristirahatan
terakhir (Tempat Pemakaman Umum)
Ukuran ruang yang
tersedia di muka bumi
tidak pernah bertambah.
RUANG TERBATAS AKTIVITAS MANUSIA TIDAK
TERBATAS
Jumlah penduduk terus mengalami
peningkatan
POPULASI MANUSIA TERUS
MENINGKAT
RUANG BUKAN HANYA
UNTUK MANUSIA
Hewan dan tumbuhan juga
memerlukan ruang
Azas Penataan Ruang:
keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan;
kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.
Tujuan Penataan Ruang:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

3. Mendorong Masyarakat Peduli/Melek Tata Ruang
Overview Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
3
1
Mendorong Digitalisasi dan Transparansi Penataan Ruang
2
Mendorong Publikasi Produk Tata Ruang
3
Streamlining/ Penyederhanaan Produk Rencana Tata Ruang
4
Integrasi Kebijakan Pengaturan Ruang dalam Rencana Tata Ruang
5
Mendorong Pemerintah Daerah Memiliki RDTR dan Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR
6
7
8
Penggunaan Rencana Tata Ruang dalam Proses Perizinan
Kelembagaan (Forum) Penataan Ruang

4. 4
1 Mendorong Masyarakat Peduli/Melek Tata Ruang
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
Pasal 14 UU CK:
(3) Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar
dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian
rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
Pasal 15 UU CK:
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan
menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat
melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 14 UU CK:
(5) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana
lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan
permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk
kegiatan usahanya melalui sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(6) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

5. 5
2 Mendorong Digitalisasi dan Transparansi Penataan Ruang
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
Platform yang tersedia untuk
menyebarluaskan informasi RTR
serta meningkatkan transparasi
dan akuntabilitas produk RTR
kepada masyarakat.
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(kesesuaian dengan RTR - komplementer)
Berada pada lokasi memiliki RDTR Berada pada lokasi yang belum memiliki RDTR
Pelaku usaha dapat melakukan pengecekan kesesuaian lokasi usaha
yang diinginkannya dengan tata ruang melalui sistem OSS yang
akan berhubungan dengan sistem webgis Kementerian ATR/BPN
KONSULTASI PUBLIK
ONLINE
Pasal 14 UU CK: (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar.
Pasal 17 UU CK, Pasal 65 UU No. 26/2007:
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

6. 6
Platform Digital Konsultasi Publik dan Monitoring
Platform Digital Konsultasi Publik Tata Ruang Platform Digital Informasi untuk Masyarakat dan Monitoring
Manfaat bagi Masyarakat:
Melalui platform digital ini, masyarakat dapat berkontribusi
dengan memberikan harapan pengembangan wilayah hingga
20 tahun kedepan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
inklusifitas masyarakat dalam penyelenggaraan penataan
ruang. Platform ini juga dapat mendukung koordinasii dengan
K/L/D secara online.
Manfaat bagi Masyarakat:
Melalui platform digital ini, masyarakat dapat mengetahui
informasi dan memonitor kemajuan penyusunan RTR, serta
mengakses dokumen terkait produk RTR tersebut. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan transparansi pada proses
penyusunan RTR.
2 Mendorong Digitalisasi dan Transparansi Penataan Ruang

7. 7
Penyusunan Rencana Tata Ruang Pemanfaatan Rencana Tata Ruang
Basis Data Analisis
Spasial
Konsultasi
Publik
Koordinasi
K/L, Pemda
Informasi
Produk RTR
Pemutakhiran
Produk RTR
Pemanfaatan
Produk RTR
IGT
RTR
IGTo
IGT1…n Penggunaan
Produk RTR
Sistem Informasi Tata Ruang yang Terhubung dengan Platform Lain ATR/BPN
Application
Programming
Interface
OSS
KKP
BIG DATA ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
BLOCKCHAIN
SISTEM INFORMASI GIS TARU
+ platform lainnya
RTR Online
(platform map viewer RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan,
RTR KSN, dan RTRW)
RDTR Interaktif
(platform map viewer RDTR)
PROTARU (Platform Informasi untuk Masyarakat & Monitoring)
Peta Kerja
(platform kolaborasi
penyusunan peta RTR)
RTR Builder
(platform analisis spasial untuk penyusunan RTR)
Konsultasi Publik
(platform konsultasi publik
dalam penyusunan RTR)
Antara lain:
2 Mendorong Digitalisasi dan Transparansi Penataan Ruang

8. 8
Sistem Informasi dan Transparansi Proses Perijinan Berusaha
Sebelum Implementasi Sistem Informasi RTR
Setelah Implementasi Sistem Informasi RTR
?
Produk Rencana Tata Ruang (RTR)
hanya dimiliki dan disimpan oleh
Pemerintah, sebagian besar dalam
bentuk fisik (hard copy).
Proses penerbitan izin
berusaha menjadi rumit
dan tidak transparan.
Masyarakat dan investor yang ingin
mengakses informasi RTR harus datang
langsung ke kantor pemerintah dan menempuh
proses administrasi yang rumit dan lama.
Banyak gugatan dari
masyarakat akibat RTR dan
pemanfaatan ruang yang
tumpang tindih.
Produk RTR telah dipublikasi
oleh Pemerintah melalui
berbagai platform.
Masyarakat dan pihak terkait
dapat memanfaatkan informasi
RTR secara online.
Platform produk RTR juga terkoneksi
dengan portal pelayanan perizinan,
sehingga proses penerbitan izin menjadi
lebih cepat dan transparan.
Perizinan berusaha yang telah
diterbitkan menjadi pertimbangan
dalam peningkatan kualitas
Rencana Tata Ruang.
2 Mendorong Digitalisasi dan Transparansi Penataan Ruang

9. 9
3 Mendorong Publikasi Produk Tata Ruang
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang:
Pasal 17 UU CK,
Pasal 8 UU No. 26/2007:
(5) Dalam pelaksanaan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
Pemerintah Pusat:
a. menyebarluaskan informasi yang
berkaitan dengan:
1. rencana umum dan rencana
rinci tata ruang dalam rangka
pelaksanaan penataan ruang
wilayah nasional; dan
2. pedoman bidang penataan
ruang.
b. menetapkan standar pelayanan
minimal bidang penataan ruang.
https://gistaru.atrbpn.go.id/
Pasal 14 UU CK:
(3) Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi
kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.

10. 10
4 Streamlining/ Penyederhanaan Produk Rencana Tata Ruang
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
Penghapusan RTR KS Provinsi dan
Kabupaten/Kota, untuk menghindari
tumpang tindih antar produk RTR,
sehingga kedapan hanya mengenal 1
bentuk rencana umum sesuai hierarki
(nasional, provinsi dan
kabupaten/kota) dan 2 rencana rinci
tata ruang (Kawasan Strategis
Nasional dan RDTR).
UU CK: Pasal 15 ayat (3) UU CK; Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (2), (3), (4) UU No. 26/2007; Pasal 17 UU CK: Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU No. 26/2007.
(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana
tata ruang kawasan strategis nasional; dan
b.rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
Pasal 17 UU CK, Pasal 14 UU No. 26/2007:
(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara
hierarki terdiri atas:
a. rencana tata ruang wilayah nasional;
b.rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.

11. 11
5 Integrasi Kebijakan Pengaturan Ruang dalam Rencana Tata Ruang
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
UU CK: Pasal 18 UU CK: Pasal 7A UU No. 27/2007; Pasal 19 (ayat 4) UU CK: Pasal 43 ayat (2), (5), (6), (7) UU No. 32/2014; Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (6), (7) UU No. 26/2007; Pasal 17 (ayat 10) UU CK: Pasal 17 ayat (5) UU No.
26/2007; Pasal 36 (poin 1) UU CK: Pasal 15 ayat (2) UU No. 41/1999; Pasal 15 ayat (3) UU CK; Pasal 17 (ayat 3) UU CK: Pasal 6 ayat (2), (3), (4) UU No. 26/2007
Ruang
Udara
Ruang
Darat
Ruang
Dalam
Bumi
Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang
wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional
yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang dalam bumi menuju Satu
Produk Rencana Tata Ruang
Ruang
Laut
Pasal 17 UU CK,
Pasal 6 UU No. 26/2007:
(5) Penataan ruang wilayah
nasional meliputi ruang
wilayah yurisdiksi dan wilayah
kedaulatan nasional yang
mencakup ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam
bumi sebagai satu kesatuan.
(6) Penataan ruang wilayah
provinsi dan
kabupaten/kota meliputi
ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan.

12. 12
UU CK: Pasal 18 UU CK: Pasal 7A UU No. 27/2007; Pasal 19 (ayat 4) UU CK: Pasal 43 ayat (2), (5), (6), (7) UU No. 32/2014; Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (6), (7) UU No. 26/2007; Pasal 17 (ayat 10) UU CK: Pasal 17 ayat (5) UU No.
26/2007; Pasal 36 (poin 1) UU CK: Pasal 15 ayat (2) UU No. 41/1999; Pasal 15 ayat (3) UU CK; Pasal 17 (ayat 3) UU CK: Pasal 6 ayat (2), (3), (4) UU No. 26/2007
RTRWN
RTRW Provinsi
RTR KSN
RTRW Kabupaten/ Kota
(mengacu pada muatan
RZWP3K yang termuat pada
RTRW Provinsi di wilayahnya)
RTRLN
RZWP3K
RZ KSN
Diintegrasikan ke dalam …
Ditetapkan melalui …
Peraturan Pemerintah
Perda/Perkada/Permen
Perda/Perkada/Permen
Perpres
5 Integrasi Kebijakan Pengaturan Ruang dalam Rencana Tata Ruang
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
Pasal 18 UU CK, Pasal 43 UU No. 27/2007:
(1) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional
yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.
Pasal 18 UU CK, Pasal 7A UU No. 27/2007:
(1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
(2) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

13. 13
Integrasi RTR dengan Rencana Zonasi Wilayah Perairan
Rencana Tata Ruang
Diintegrasikan ke dalam
Rencana Tata Ruang
Ilustrasi
Rencana Zonasi
Wilayah Perairan
+
Integrasi RTR dengan Kawasan Hutan
Rencana
Tata Ruang
Perubahan Delineasi Kawasan Hutan
Diintegrasikan ke
dalam Rencana
Tata Ruang (Revisi)
APL
SK Penunjukan Kawasan
Hutan
SK Penetapan/
Pengukuhan Kawasan
Hutan
UU CK:
Pasal 18 (ayat 2) UU CK: Pasal 7A UU No. 27/2007
Pasal 19 (ayat 4) UU CK: Pasal 43 ayat (2), (5), (6), (7) UU No. 32/2014
Pasal 17 (ayat 3) UU CK: Pasal 6 ayat (6), (7) UU No. 26/2007
UU CK:
Pasal 17 (ayat10) UU CK: Pasal 17 ayat (5) UU No. 26/2007
Pasal 36 (ayat 1) UU CK: Pasal 15 ayat (2) UU No. 41/1999
5 Integrasi Kebijakan Pengaturan Ruang dalam Rencana Tata Ruang
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK

14. 14
• Daratan yang berbatasan dengan laut ± 2,12 km
• Peruntukan ruang yang berbatasan dengan laut
sebagai ekosistem mangrove dan suaka
margasatwa
Migrasi Mamalia laut
(AL-AMB-MM)
Draft RTRW Kabupaten Banjar Tahun
2020-2040
RZWP3K Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2038
(Perda No. 13 tahun 2018)
ekosistem
mangrove
Suaka
margasatwa
Peruntukan ruang di darat sebagai Ekosistem Mangrove dan
Suaka Margasatwa berbatasan dengan peruntukan ruang di laut
sebagai Zona Pelabuhan (KPU-PL)
UU CK: Pasal 18 (ayat 2) UU CK: Pasal 7A UU No. 27/2007; Pasal 19 (ayat 4) UU CK: Pasal 43 ayat (2), (5), (6), (7) UU No. 32/2014; Pasal 17 (ayat 3) UU CK: Pasal 6 ayat (6), (7) UU No. 26/2007
5 Integrasi Kebijakan Pengaturan Ruang dalam Rencana Tata Ruang
Contoh Perlunya Integrasi RTRW dengan RZWP3K di Kabupaten Banjar

15. 15
Pasal 14 UU CK:
(1)Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kesesuaian
rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan
RDTR.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyusun dan
menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai
standar.
……..
(4) Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam
bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke
dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
Pasal 15 UU CK:
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat
melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal 17 UU CK, Pasal 34A UU No. 26/2007:
(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d
belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap
dapat dilaksanakan.
(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah
Pusat.
6 Mendorong Pemerintah Daerah Memiliki RDTR dan Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR
Dalam UU CK, Pemerintah Daerah didorong untuk memiliki RDTR sebagai acuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Jika RDTR tidak tersedia,
PKKPR diproses melalui mekanisme Persetujuan sesuai RTR lainnya secara berjenjang dan komplementer.

16. 16
a. Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR
Percepatan Penetapan RDTR :
Pasal 17 UU CK, Pasal 18 UU No. 26/2007:
(3) Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah
mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
(4) Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah
jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), rencana detail tata ruang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 17 UU CK, Pasal 23 dan 26 UU No. 26/2007:
(7) Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib
ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari
Pemerintah Pusat.
(8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum
ditetapkan, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
(9) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) belum ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, rencana tata ruang wilayah provinsi
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
Percepatan Penetapan RTRW:
UU CK: Pasal 17 UU CK: Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (7), (8), (9), Pasal 26 ayat (8), (9), (10) UU No. 26/2007.
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
6 Mendorong Pemerintah Daerah Memiliki RDTR dan Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR

17. 17
b. Keterlibatan DPRD dalam Penyusunan Produk RTR, serta Penghapusan Proses Validasi dan Rekomendasi BIG
dalam Percepatan Penyusunan dan Penetapan Produk RTR
Pengaturan pada UU CK:
 Proses penetapan produk RTR dapat
dipercepat sejak Persub ditandatangani
apabila DPRD dilibatkan dari awal
pembahasan Materi Teknis (Matek)
dan Ranperda di Daerah
 Analisis daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup yang
terintegrasi dengan kajian
lingkungan hidup strategis, termasuk
daya dukung dan daya tampung ruang
darat, ruang laut/perairan, ruang dalam
bumi, dan ruang udara, sehingga tidak
dilakukan lagi validasi KLHS.
 Rekomendasi BIG tidak
dipersyaratkan lagi karena
penyusunan RTR sendiri telah dilakukan
melalui konsultasi dengan BIG.
5
6
7
8
Wilayah Laut/Perairan pada
Ranperda telah mendapat Persetujuan
Substansi dari Menteri KKP
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
6 Mendorong Pemerintah Daerah Memiliki RDTR dan Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR

18. 18
UU CK: Pasal 17 (poin 4) UU CK: Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c UU No. 26/2007
c. Pengaturan Bimtek dan Bantek d. Pengaturan Peta Dasar
Untuk percepatan pemenuhan
peta dasar dalam penyusunan
RDTR, dapat mempergunakan
Peta Dasar Lainnya dengan
ketelitian detail informasi
sesuai dengan skala
perencanaan RTR, jika Peta
Dasar (dari BIG)
tidak tersedia.
Pasal 17 UU CK, Pasal 14A
UU No. 26/2007:
(4) Dalam hal Peta Dasar
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) belum
tersedia, penyusunan
rencana tata ruang
dilakukan dengan
menggunakan Peta Dasar
lainnya.
PETA DASAR
PETA DASAR LAINNYA
Bantuan Teknis
Merupakan bantuan dari pemerintah
pusat (berupa anggaran, tenaga ahli
perencana dan GIS) kepada
pemerintah daerah dalam kegiatan
pelaksanaan dan pengawasan
penataan ruang.
Bimbingan Teknis
Merupakan proses pembinaan dari
Pemerintah Pusat kepada pemerintah
daerah dalam dalam kegiatan
pelaksanaan dan pengawasan penataan
ruang, melalui sosialisasi, klinik,
pendampingan, asistensi/ konsultansi
UU CK: Pasal 17 (poin 9) UU CK: Pasal 14A ayat (4) UU No. 26/2007
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK
Pasal 17 UU CK, Pasal 8 UU No. 26/2007:
(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang
wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan strategis nasional;
b. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi,
wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;
c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi,
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;
6 Mendorong Pemerintah Daerah Memiliki RDTR dan Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR

19. Undang-Undang Cipta Kerja, Penyusunan RTR dan Percepatan Berusaha
19
LINGKUP PENYEDERHANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
Sebelum UU CK
Setelah UU CK
Undang-Undang Cipta Kerja
(UU CK) telah ditetapkan pada
tanggal 6 Oktober 2020.
a. Penyederhanaan persyaratan investasi
dalam kegiatan pemanfaatan ruang dari
berbasis izin pemanfaatan ruang
menjadi berbasis kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.
b. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis
risiko.
Pengaturan Ekosistem Investasi,
Penyederhanaan Perizinan Berusaha, dan
Penataan Ruang dalam UU CK
Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
mengacu pada RDTR. Apabila RDTR belum
tersedia, maka sistem perizinan elektronik akan
mengacu kepada RTRW Kabupaten/Kota, RTRW
Provinsi, RTR KSN, RTR Pulau/Kepulauan,
dan RTRWN.
7 Penggunaan Rencana Tata Ruang dalam Proses Perizinan

20. 20
7 Penggunaan Rencana Tata Ruang dalam Proses Perizinan
Pengaturan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Menilai kesesuaian
antara pelaksanaan
pembangunan dengan
arahan pemanfaatan
ruang berupa:
• Produk RTR (RTRWN,
RTR KSN, RTRWK,
RDTR)
• Konfirmasi KKPR
• Persetujuan KKPR
OSS
RDTR
(konfirmasi)
RDTR
RDTR
Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pengendalian
Penataan Ruang
RTR KSN
RTRW
Perencanaan & Pemanfaatan Ruang
atau
Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
atau
Rekomendasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Apakah usulan
kegiatan merupakan
akibat dari perubahan
kebijakan nasional,
sehingga belum
termuat dalam RTR?

21. 21
UU CK: Pasal 15 ayat (3) UU CK; Pasal 17 (poin 3) UU CK: Pasal 6 ayat (2), (3), (4) UU No. 26/2007 RPP PPR: Pasal 193; Pasal 194; Pasal 195.
Pembentukan Forum Penataan Ruang
Pasal 193:
(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Pemerintah membentuk Forum
Penataan Ruang di tingkat pusat dan/atau daerah.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan
dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
(3) Pemerintah Pusat dapat membentuk tim koordinasi Kawasan Strategis Nasional dalam
penyelenggaraan penataan ruang di Kawasan Strategis Nasional.
Keanggotaan Forum Penataan Ruang
Pasal 194:
(1) Anggota Forum Penataan Ruang pada tingkat pusat terdiri atas perwakilan dari
Kementerian/Lembaga terkait penataan ruang.
(2) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.
(3) Anggota tetap Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas Kepala OPD yang terkait penataan
ruang berikut jajarannya yang ditunjuk.
(4) Anggota tidak tetap Forum Penataan Ruang di daerah dapat terdiri atas perwakilan kalangan ahli,
masyarakat, akademisi, asosiasi profesi, dan/atau pelaku usaha setempat.
Kelembagaan Forum Penataan Ruang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.
8 Kelembagaan (Forum) Penataan Ruang
Poin-Poin Pengaturan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada UU CK

22. TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal
Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional