Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?Suprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com
Pada presentasi kedua ini diperkenalkan konsep Mengapa Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemda Kab/KOta membuat Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah
Salah satu modal pembangunan Nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta produktivitas yang optimal diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus yang dimulai sejak dalam kandungan, balita/ usia prasekolah, usia sekolah sampai dengan usia lanjut. Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.
Upaya pengembangan masyarakat Indonesia yang merata, adil dan makmur tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Secara proporsional tugas ini diemban pula oleh seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, maupun oleh lapisan masyarakat lain yang secara sosial ekonomi berkemampuan relatif lebih baik. Seluruh komponen ini mempunyai kepentingan untuk secara aktif bersinergi dalam upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai 1 Januari 2014 dan secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage [UHC], secara umum memiliki tujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Perubahan pembiayaan menuju ke universal health coverage merupakan hal yang baik, namun mempunyai dampak dan resiko sampingan. Program penjaminan ganda, ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis, menimbulkan masalah baru berupa kesenjangan antara kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya serta aspek pelayanan peserta asuransi kesehatan dan sosialisasi ke masyarakat. Agar terjadi daya dukung antara penyelenggara dan partisipannya diperlukan kerjasama berbagai pihak.
Praktek Promosi Kesehatan dengan mengadakan penyuluhan kesekolah sekolah. "penyuluhan kesehatan tentang perilaku CERDIK membangun generasi sehat" di SMA YPR 1 Jakarta oleh mahasiswa Kesehatan Masyarat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM - IMA ) Jakarta.
peningkatan sistem promotif dan preventif dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan lebih ditekankan. Pada tahun 2016, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam resolusi aksi “CERDIK” menjadi suatu upaya dalam meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat. Aksi “CERDIK” itu sendiri pun seperti Cek Kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan gizi seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stress. Aksi “CERDIK” merupakan upaya satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain dengan komponen-komponennya.
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?Suprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com
Pada presentasi kedua ini diperkenalkan konsep Mengapa Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemda Kab/KOta membuat Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah
Salah satu modal pembangunan Nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta produktivitas yang optimal diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus yang dimulai sejak dalam kandungan, balita/ usia prasekolah, usia sekolah sampai dengan usia lanjut. Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.
Upaya pengembangan masyarakat Indonesia yang merata, adil dan makmur tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Secara proporsional tugas ini diemban pula oleh seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, maupun oleh lapisan masyarakat lain yang secara sosial ekonomi berkemampuan relatif lebih baik. Seluruh komponen ini mempunyai kepentingan untuk secara aktif bersinergi dalam upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai 1 Januari 2014 dan secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage [UHC], secara umum memiliki tujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Perubahan pembiayaan menuju ke universal health coverage merupakan hal yang baik, namun mempunyai dampak dan resiko sampingan. Program penjaminan ganda, ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis, menimbulkan masalah baru berupa kesenjangan antara kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya serta aspek pelayanan peserta asuransi kesehatan dan sosialisasi ke masyarakat. Agar terjadi daya dukung antara penyelenggara dan partisipannya diperlukan kerjasama berbagai pihak.
Praktek Promosi Kesehatan dengan mengadakan penyuluhan kesekolah sekolah. "penyuluhan kesehatan tentang perilaku CERDIK membangun generasi sehat" di SMA YPR 1 Jakarta oleh mahasiswa Kesehatan Masyarat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM - IMA ) Jakarta.
peningkatan sistem promotif dan preventif dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan lebih ditekankan. Pada tahun 2016, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam resolusi aksi “CERDIK” menjadi suatu upaya dalam meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat. Aksi “CERDIK” itu sendiri pun seperti Cek Kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan gizi seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stress. Aksi “CERDIK” merupakan upaya satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain dengan komponen-komponennya.
Draft Final Sistem kesehatan Daerah Kabupaten WonosoboSuprijanto Rijadi
http://www.sistemkesehatandaerah.com
Hasil akhir diskusi selama 2 bulan dalam perumusan Siskesda Wonosobo tergambarkan dari draft Final Siskesda Kab Wonosobo ini.
Secara ringkas diuraikan komponen2 utama dari Siskesda Kab Wonosobo
A. Data peserta terdaftar di FKTP yang terindikasi DM dan Hipertensi;
- Nama, No Kartu BPJS Kesehatan, Alamat, No Tlp/HP, Obat penyakit
kronis (jumlah dan signa)
- Melalui Skrining Riwayat Kesehatan
B. Penentuan Jadwal Kegiatan Prolanis
- Pemeriksaan Kesehatan
- Edukasi / Penyuluhan
- Senam Prolanis
- Pemeriksaan Laboratorium
C. Pembentukkan Klub Risti
- Nama Klub
- Identitas Koordinator Klub; Nama, No kartu, Alamat, No HP/Tlp
- Jumlah Anggota per klub maksimal 50 orang
D. Pemantauan Status Kesehatan
- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan meliputi;
GDP, GDPP, IMT, Tekanan Darah
E. Edukasi Risti / Penyuluhan
- Materi berhubungan dengan penyakit DM dan Hipertensi
- Berkas pertanggungjawaban kegiatan;
Foto kegiatan, absensi, nota pembelian konsumsi, materi penyuluhan
F. Senam Prolanis
- Senam bagi penderitaDM dan Hipertensi
- Berkas pertanggungjawaban kegiatan;
Foto kegiatan, absensi, nota pembelian konsumsi
Untuk Pemantauan Status Kesehatan, Edukasi Risti, dan Senam Prolanis dilaporkan setiap bulan.
.NOTE: Mohon apabila hendak mengutip, kutiplah dengan mencantumkan sumbernya ya.
Terima kasih :)
“Intentionally using the quotes of others without author attribution is plagiarism and contributes to illiteracy.” - Rain Bojangles
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarMuh Saleh
IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500
2. Isu Pokok
• Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk
miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan
kepulauan terdepan.
• Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih
terbatas.
• Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
• Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular dan tidak menular.
• Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap
beban pembiayaan kesehatan.
3. • Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta
penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan
belum optimalnya dukungan kerangka regulasi
ketenagaan kesehatan.
• Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang
tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan
kefarmasian yang berkualitas.
• Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan
informasi
kesehatan,
meliputi
pengelolaan
administrasi dan hukum kesehatan.
• Permasalahan
manajerial
dalam
sinkronisasi
perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta
masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas
Sektor
4. SASARAN
• Meningkatnya status kesehatan dan gizi
masyarakat,
• Menurunnya
angka
kesakitan
akibat
penyakit menular
• Menurunnya disparitas status kesehatan dan
status gizi antar wilayah dan antar tingkat
sosial ekonomi serta gender, dengan
menurunnya disparitas separuh dari tahun
2009.
5. • Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan
dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan
kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk
miskin.
• Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada
tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
• Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di
Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK).
• Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian
penyakit tidak menular.
• Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan
Minimal (SPM).
6. PRIORITAS
• Tema Prioritas Pembangunan Kesehatan
pada tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
• Dijabarkan dalam 8 prioritas.
– Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan
Keluarga Berencana (KB);
– Perbaikan status gizi masyarakat;
– Pengendalian penyakit menular serta penyakit
tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;
7. – Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan
SDM kesehatan;
– Peningkatan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan
obat serta pengawasan obat dan makanan;
– Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas);
– Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan
bencana dan krisis kesehatan;
– Peningkatan pelayanan kesehatan primer,
sekunder dan tersier.
8. • Selain itu, untuk dapat meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan,
kedelapan fokus prioritas pembangunan
nasional bidang kesehatan didukung oleh
peningkatan kualitas manajemen dan
pembiayaan
kesehatan,
sistem
informasi, dan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan melalui:
9. • peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran
dan pengawasan pembangunan kesehatan;
• pengembangan perencanaan pembangunan
kesehatan berbasis wilayah;
• penguatan
peraturan
perundangan
pembangunan kesehatan;
• penataan dan pengembangan sistem informasi
kesehatan untuk menjamin ketersediaan data
dan informasi kesehatan melalui pengaturan
sistem informasi yang komprehensif dan
pengembangan jejaring;
• pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam
bidang kedokteran, kesehatan masyarakat,
rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan
bahan baku obat
10. • peningkatan penapisan teknologi kesehatan
dari dalam dan luar negeri yang cost effective;
• peningkatan pembiayaan kesehatan untuk
kegiatan preventif dan promotif;
• peningkatan pembiayaan kesehatan dalam
rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran
hasil;
• peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah
untuk mencapai indikator SPM;
11. • penguatan advokasi untuk peningkatan
pembiayaan kesehatan;
• pengembangan kemitraan dengan penyedia
pelayanan masyarakat dan swasta; dan
• peningkatan efisiensi penggunaan anggaran;
• peningkatan biaya operasional Puskesmas
dalam rangka peningkatan kegiatan preventif
dan promotif dengan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK).
12. UNDANG UNDANG
• UU NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH
PENYAKIT MENULAR
• UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK
KEDOKTERAN
• UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN
• UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH
SAKIT
• UU NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG
PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN
DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
13. UU- SJSN DAN BPJS
• UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
• UU NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
14. PERATURAN PEMERINTAH
• PP NO 39 TAHUN 1995 TENTANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
• PP NO 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA
KESEHATAN
• PP NO 72 TAHUN 1998 TENTANG
PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT
KESEHATAN
• PP NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG
PEKERJAAN KEFARMASIAN
15. • PP NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN
DARAH
• PP NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN
ASI EKSKLUSIF
• PP NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
• PP NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG
PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT
ADIKTIF
BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI
KESEHATAN
16. PERATURAN PRESIDEN
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
17. PDBK
• PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
681/MENKES/PER/VI/2010
TENTANG
RISET
KESEHATAN NASIONAL;
• KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
1798/MENKES/SK/XII/2010 TENTANG PEDOMAN
PEMBERLAKUKAN
INDEKS
PEMBANGUNAN
KESEHATAN MASYARAKAT
• PERMENKES NOMOR 019 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH
KESEHATAN
18. Definisi
• Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan yang
selanjutnya disebut PDBK adalah upaya kesehatan
terfokus, terintegrasi, berbasis bukti, dilakukan secara
bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama
kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu,
sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan di bidang
kesehatan
seluas-luasnya.
• Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah kabupaten
atau kota yang mempunyai nilai IPKM diantara rerata
sampai dengan -1 (minus satu) simpang baku, tetapi
mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan Status
Ekonomi/PSE) di atas rerata.
19. • Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan
(PDBK) bertujuan mempercepat peningkatan
derajat kesehatan masyarakat pada Daerah
Bermasalah Kesehatan yang ditunjukkan dengan
peningkatan IPKM.
• Daerah Bermasalah Kesehatan terdiri atas
Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), Daerah
Bermasalah Kesehatan Berat (DBK-B) dan Daerah
Bermasalah Kesehatan Khusus (DBK-K).
21. Peringkat IPKM Kab di SULBAR
Riskesdas 2007
Kab/kota
IPKM
Rank Nas
Majene
0,509314
221
Polewali Mamasa
0,446343
322
Mamasa
0,301325
430
Mamuju
0,371524
412
Mamuju Utara
0,377814
405
22. •Kala Karya tingkat Kabupaten dan provinsi
•Booster (Penguatan Kalakarya) tingkat
Kab dan Provinsi
•Supervisi fasilitatif dari Kementerian
Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi
24. TENAGA KESEHATAN
• Permenkes
Nomor
Hk.02.02/Menkes/
148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat Sebagaimana Diubah Dengan
Permenkes Nomor 17 Tahun 2013.
• Permenkes
No
1464/Menkes/Per/X/2010
Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
• Permenkes No 889/Menkes/Perv/2011 Tentang
Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian
25. • Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/
2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran
• Permenkes Nomor 58 Tahun 2012 Tentang
Perawat Gigi
• Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 Tentang
Tenaga Gizi
• Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan
26. Tenaga Kesehatan
• Harus teregistrasi dengan memiliki STR
• Harus memiliki Surat Izin Kerja atau Surat Izin
Praktik sesuai ketentuan peraturan
• Memiliki Kewenangan sesuai kompetensi
• Hak dan Kewajiban
27. PTT DAN PENUGASAN KHUSUS
• Kepmenkes Nomor 307 Tahun 2010 Tentang
Penghasilan Pokok Dan Insentif Khusus Dokter
Pegawai Tidak Tetap Dan Bidan Pegawai Tidak
Tetap
• Permenkes Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terpencil, Sangat Terpencil, Dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati
28. PTT DAN PENUGASAN KHUSUS
• Permenkes Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pengangkatan Dan
Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai
Pegawai Tidak Tetap .
• Permenkes Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
29. STATUS GIZI
• PP Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi
Eksklusif
• Kepmenkes Nomor 247 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Operasional Keluarga Sadar Gizi Di Desa Siaga
• Kepmenkes 1593/Menkes/SK/XI/2005 tentang Angka
Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia
• Permenkes Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Standar
Mineral Mix.
• Permenkes Nomor 2409/Menkes/Per/XII/2011
Tentang Standar Bubuk Tabur Gizi sebagaimana diubah
dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2012.
31. KELUARGA BERENCANA
• Pasal 78 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehtan:
• Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana
dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi
pasangan usia subur untuk membentuk generasi
penerus yang sehat dan cerdas.
• Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin
ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan
obat dalam memberikan pelayanan keluarga
berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau
oleh masyarakat.
33. HIV AIDS
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1507/Menkes/SK/X/2005 tentang Konseling
dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela
(Voluntary Counselling and Testing);
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21
Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan
AIDS
• Permenkes Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu
Ke Anak
34. MALARIA
• Kepmenkes Nomor 44 /Menkes/SK/I/2007
tentang Pedoman Pengobatan Malaria
• Kepmenkes Nomor 49 /Menkes/SK/I/2007
tentang Pedoman Penemuan Penderita
Malaria
• Kepmenkes Nomor 275/Menkes/SK/III/2007
tentang Pedoman Surveilans Malaria
• Permenkes Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Laksana Malaria
35. OBAT
• Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat
Nasional.
• Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban
Menggunakan Obat Generik di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
• Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang
Registrasi Obat Tradisional.
• Kepmenkes Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013
Tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013
36. PUSKESMAS
• Kepmenkes Nomor 128/Menkes/Sk/II/ 2004
Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
• Kepmenkes Nomor 296/Menkes/Sk/III/ 2008
Tentang Pedoman Pengobatan Dasar Di
Puskesmas
37. RUMAH SAKIT
• Permenkes Nomor 147/Menkes/Per/I/2010
tentang Perizinan Rumah Sakit
• Permenkes Nomor 340/Menkes/Per/III/2010
tentang Klasifikasi RS
• Permenkes Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Akreditasi Rumah Sakit
• Klinik:
• Permenkes Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Klinik
38. Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh pemerintah
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas
(Pasal 19, UU No 40 Tahun 2004)
38
39. BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus
membayar Iuran kepada BPJS Kes. Cab. terdekat
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar
Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan
mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
39
40. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh
BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah
mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan
selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas
Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat
Peserta terdaftar.
41. Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3 tidak
berlaku bagi Peserta yang:
a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama
tempat Peserta terdaftar; atau
b. dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan, maka
Faskes tk pertama harus merujuk ke Faskes
rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai sistem rujukan
yang diatur dalam ketentuan peraturan yg berlaku