Sistem kepercayaan

•Download as PPT, PDF•

0 likes•1,335 views

Dokumen ini membahas tentang perubahan sistem politik Indonesia dari presidensial menjadi parlementer setelah reformasi. Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR menurun. Dokumen ini menyarankan agar DPR berbenah diri untuk merebut kembali kepercayaan rakyat.

SISTEM KEPERCAYAAN KELOMPOK 4 XII IPA 6

Nama : ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

[object Object]

Parlemen Indonesia, Bisa! ,[object Object]

[object Object],[object Object]

Recommended

Panca no 1

Raissa Kusnawan

Demokrasi sistem rusak dan merusak

Demokrasi sistem rusak dan merusak

Demokrasi sistem rusak dan merusakLilis Holisah

Makalah korupsi STIP WUNA

Makalah korupsi STIP WUNA

Makalah korupsi STIP WUNA Operator Warnet Vast Raha

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?

Kurniawan Saputra

Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP

Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP

Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Akuntansi Pemerintahan mengenai Studi Kasus Penyimpangan atas Pengelolaan Keuangan Negara pada Pemerintahan Indonesia Disusun oleh : 1. Gita Tiara Febrian 022116004 2. Ajeng Siti Nandini 022116005 3. Fitri Siti Nurhayati 022116006 4. Putri Yansih 022116034 5. Yaumil Annisa 022116036 5A Akuntansi

Teror penembakan anggota polri dan kondisi keamanan nasional (harian pelita 2...

Teror penembakan anggota polri dan kondisi keamanan nasional (harian pelita 2...

Teror penembakan anggota polri dan kondisi keamanan nasional (harian pelita 2...

Hatta rajasa antek kapitalis?

Hatta rajasa antek kapitalis?

Hatta rajasa antek kapitalis?Rizky Faisal

Krisis oh Krisis

Krisis oh Krisis

Krisis oh KrisisAndrew Jansen

Recommended

Panca no 1

Raissa Kusnawan

Demokrasi sistem rusak dan merusak

Demokrasi sistem rusak dan merusak

Demokrasi sistem rusak dan merusakLilis Holisah

Makalah korupsi STIP WUNA

Makalah korupsi STIP WUNA

Makalah korupsi STIP WUNA Operator Warnet Vast Raha

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?

Kurniawan Saputra

Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP

Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP

Laporan Ilmiah Kasus Korupsi E-KTP

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Akuntansi Pemerintahan mengenai Studi Kasus Penyimpangan atas Pengelolaan Keuangan Negara pada Pemerintahan Indonesia Disusun oleh : 1. Gita Tiara Febrian 022116004 2. Ajeng Siti Nandini 022116005 3. Fitri Siti Nurhayati 022116006 4. Putri Yansih 022116034 5. Yaumil Annisa 022116036 5A Akuntansi

Teror penembakan anggota polri dan kondisi keamanan nasional (harian pelita 2...

Teror penembakan anggota polri dan kondisi keamanan nasional (harian pelita 2...

Teror penembakan anggota polri dan kondisi keamanan nasional (harian pelita 2...

Hatta rajasa antek kapitalis?

Hatta rajasa antek kapitalis?

Hatta rajasa antek kapitalis?Rizky Faisal

Krisis oh Krisis

Krisis oh Krisis

Krisis oh KrisisAndrew Jansen

Natural acehKonsultan Pendidikan

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

syaukanisaputra

Natural acehKonsultan Pendidikan

Negara pengkader koruptor

Negara pengkader koruptor

Negara pengkader koruptorRosim Nyerupa

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

David Adi Nugroho

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Ernima Sukmasari

Korupsrinaoktaviani

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Reformasi di indonesia

Reformasi di indonesia

Reformasi di indonesia

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (Murnila_Wati

Teropong | November 2013

Teropong | November 2013

Teropong | November 2013

MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Ppkn

Makalah demokrasi

Makalah demokrasi

Makalah demokrasi

Septian Muna Barakati

Kejujuran Dalam Politik

Kejujuran Dalam Politik

Kejujuran Dalam Politik

Politik indonesia pada masa orde baru

Politik indonesia pada masa orde baru

Politik indonesia pada masa orde baru

Makalah Pkn multipartai

Makalah Pkn multipartai

Makalah Pkn multipartai

Gifta Nirwana Sumantri

Berkas administrasi

Berkas administrasi

Berkas administrasiKonsultan Pendidikan

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

Cb omsSatuDunia Foundation

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentuka per uu ii

Pembentuka per uu ii

Pembentuka per uu ii

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

More Related Content

Similar to Sistem kepercayaan

Natural acehKonsultan Pendidikan

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

syaukanisaputra

Natural acehKonsultan Pendidikan

Negara pengkader koruptor

Negara pengkader koruptor

Negara pengkader koruptorRosim Nyerupa

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

David Adi Nugroho

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Ernima Sukmasari

Korupsrinaoktaviani

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Reformasi di indonesia

Reformasi di indonesia

Reformasi di indonesia

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (Murnila_Wati

Teropong | November 2013

Teropong | November 2013

Teropong | November 2013

MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Ppkn

Makalah demokrasi

Makalah demokrasi

Makalah demokrasi

Septian Muna Barakati

Kejujuran Dalam Politik

Kejujuran Dalam Politik

Kejujuran Dalam Politik

Politik indonesia pada masa orde baru

Politik indonesia pada masa orde baru

Politik indonesia pada masa orde baru

Makalah Pkn multipartai

Makalah Pkn multipartai

Makalah Pkn multipartai

Gifta Nirwana Sumantri

Berkas administrasi

Berkas administrasi

Berkas administrasiKonsultan Pendidikan

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

Cb omsSatuDunia Foundation

Similar to Sistem kepercayaan (20)

Natural aceh

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA dan per

Natural aceh

Negara pengkader koruptor

Negara pengkader koruptor

Negara pengkader koruptor

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Buku putih-agenda-antikorupsi-bg-presiden-2014-2019

Korups

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Kelembagaan Negara materi presiden dan wakil presiden.pdf

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Resensi buku negara dan bandit demokrasi

Reformasi di indonesia

Reformasi di indonesia

Reformasi di indonesia

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (

Macam macam demokrasi yang pernah berlaku di indonesia (

Teropong | November 2013

Teropong | November 2013

Teropong | November 2013

Ppkn

Makalah demokrasi

Makalah demokrasi

Makalah demokrasi

Kejujuran Dalam Politik

Kejujuran Dalam Politik

Kejujuran Dalam Politik

Politik indonesia pada masa orde baru

Politik indonesia pada masa orde baru

Politik indonesia pada masa orde baru

Makalah Pkn multipartai

Makalah Pkn multipartai

Makalah Pkn multipartai

Berkas administrasi

Berkas administrasi

Berkas administrasi

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr

Cb oms

More from Nandya Guvita

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentuka per uu ii

Pembentuka per uu ii

Pembentuka per uu ii

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pbb pelatihan nindya praja smt 6

Pbb pelatihan nindya praja smt 6

Pbb pelatihan nindya praja smt 6

Kebijakan penjaminan sosial i

Kebijakan penjaminan sosial i

Kebijakan penjaminan sosial i

ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa: social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children. Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000); Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan. Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.

Kebijakan penjaminan sosial (ii)

Kebijakan penjaminan sosial (ii)

Kebijakan penjaminan sosial (ii)

Fungsi Jaminan Sosial Dari aspek ekonomi, ada 2 (dua fungsi jaminan sosial, yaitu: Economic security dan (2) economic insecurity Jaminan sosial secara hakiki merupakan sistem proteksi sosial dasar untuk masyarakat yang bekerja dan masyarakat luas,yang mengalami musibah atau kemalangan, baik yang disebabkan oleh peristiwa hubungan industrial atau diluar hubungan industrial, seperti kemiskinan; Manfaat jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk mendukung pendapatan pencari nafkah utama (cash benefit for the incoma support of the breadwinner), kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu (benefits in kind);

pembangunan modal sosial

pembangunan modal sosial

pembangunan modal sosial

Pola pembangunan sporadis & tidak konsisten krn tekanan politik, memicu ketidakpuasaan masy thd perkembangan pembangunan, berdampak lemahnya kebijakan publik yg tdk berpihak kpd masy. Pemerintah dianggap terlalu mengejar Pertumbuhan Ekonomi sehingga melupakan aspek2 pertumbuhan sosial. Pendidikan politik tdk sehat (pilkada) berpotensi merusak tatanan sosial masy bahkan ke hubungan kekerabatan/kekeluargaan.

Ekdes 10 dan 11 a

Ekdes 10 dan 11 a

Ekdes 10 dan 11 a

Belajar Sistem Usahatani Informasi 1. Tujuan, sikap petani 2. Cara mengelola,tngkt penggunaan sumber dan teknolgi 3. Faktor-faktor biofisik, teknologi dan sosek kendala dlm pengambilan keputusan Ciri-ciri pengelolaan usahatani : 1. “ way of life “ 2. orientasi pasar relatif rendah 3. tradisi masih relatif kuat 4. pendapatan belum cukup TOLAK UKUR KEBERHASILAN ?

Ekdes 12 & 13 a

Ekdes 12 & 13 a

Ekdes 12 & 13 a

Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial (Chambers, 1995 dan Kartasasmita, 1996). Konsep ini merupakan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people-centered, empowering and sustainable” Konsep ini lebih luas dari memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau mencegah pemiskinan (safety net)... Friedman (1992) menyebutnya pembangunan alternatif mencakup “ inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equakity and interregional equity”

Ekdes 9 a

Davis (1974) mendefinisikan Nilai sebuah Informasi sebagai berikut: In general, the value of informaton is the value of the change in decision behavior caused by the information less the cost of the information. In other words, give a set of possible decisions, a decision maker will select one on the basis of the information at hand. If new information causes a different decision to be made, the value of the information is the difference in value between the outcome of the old decision and that of the new decision, less the cost of obtaining the information

Ekdes 8 a

Kapita selekta sjns

Kapita selekta sjns

Kapita selekta sjns

Aneka Program Jaminan Sosial Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat aktif bekerja; Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat usia Pensiun; Santunan untuk Keluarga Santunan untuk melahirkan; Santunan Kecelakaan; Program Hari Tua; Program untuk para janda; Santunan untuk para Yatim Piatu Program Hari Tua Santunan Duka Santunan ketidak mampuan kerja karena cacat tetap akibat sakit atau Kecelakaan; Santunan untuk para penganggur Program santunan kecelakaan di perjalanan Program khusus untuk para petani terhadap resiko kegagalan panen Santunan khusus akibat bencana alam

Implementation a minimum wage to all sectors in

Implementation a minimum wage to all sectors in

Implementation a minimum wage to all sectors in

A Minimum Wage is a minimum standards that used by the entrepreneurs or industry players to give a reward to the workers in the business environment or his work. The accomplishment of local need a proper in every area are different. No. 1 According to candy Th. 1999 Article 1 paragraph 1, a Minimum Wage, a lowest monthly wages that consisted of goods, including an allotment. Wages this applies to those who remain unmarried and has a work experience 0-1 years, as the security net working, was appointed Governor through decisions based on the recommendation of the Council Pengupahan and applied for 1 year walk.

Ekdes 1

Ekdes 6

Ekdes 5

Ekdes 4

Menurut UU Nomor 6/2004 tentang Desa, pada ketentuan Umum, pasal 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pem erintahan NKRI.

Ekdes 3

Ekdes 2

Apa yang dihadapi manusia? Kelangkaan (Scarcity) Pilihan-pilihan (Choices) Biaya Kesempatan (Opportunity Costs) Definisi Ilmu Ekonomi Ekonomi ilmu memilih (Study of Choice) karena mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan Ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumberdaya yang langka (terbatas) dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya atau kesejahteraannya,

Etika pemerintahan dalam praktek

Etika pemerintahan dalam praktek

Etika pemerintahan dalam praktek

Membaca berita

More from Nandya Guvita (20)

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentukan per uu (nindya)

Pembentuka per uu ii

Pembentuka per uu ii

Pembentuka per uu ii

Pbb pelatihan nindya praja smt 6

Pbb pelatihan nindya praja smt 6

Pbb pelatihan nindya praja smt 6

Kebijakan penjaminan sosial i

Kebijakan penjaminan sosial i

Kebijakan penjaminan sosial i

Kebijakan penjaminan sosial (ii)

Kebijakan penjaminan sosial (ii)

Kebijakan penjaminan sosial (ii)

pembangunan modal sosial

pembangunan modal sosial

pembangunan modal sosial

Ekdes 10 dan 11 a

Ekdes 10 dan 11 a

Ekdes 10 dan 11 a

Ekdes 12 & 13 a

Ekdes 12 & 13 a

Ekdes 12 & 13 a

Ekdes 9 a

Ekdes 8 a

Kapita selekta sjns

Kapita selekta sjns

Kapita selekta sjns

Implementation a minimum wage to all sectors in

Implementation a minimum wage to all sectors in

Implementation a minimum wage to all sectors in

Ekdes 1

Ekdes 6

Ekdes 5

Ekdes 4

Ekdes 3

Ekdes 2

Etika pemerintahan dalam praktek

Etika pemerintahan dalam praktek

Etika pemerintahan dalam praktek

Membaca berita

Sistem kepercayaan

1. SISTEM KEPERCAYAAN KELOMPOK 4 XII IPA 6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.