Sistem Jaminan Sosial dalam Islam memastikan bahwa seluruh warga negara terlindungi dari kemiskinan melalui distribusi harta yang merata dan kewajiban membantu sesama, baik oleh keluarga maupun negara bagi yang tidak mampu bekerja. Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil orang serta menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan krisis keuangan.
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan Nada Salsabila
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, sejarah perkembangan, paradigma, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan kewarganegaraan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan menjelaskan prinsip-prinsip pokok, nilai-nilai utama, konteks HAM di Indonesia, sejarah perkembangan HAM di Indonesia, jenis pelanggaran HAM, dan instrumen HAM nasional.
Dokumen ini membahas tentang hak asasi manusia dari perspektif Islam dan Barat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia menurut pandangan Islam dan Barat, dan menganalisis perkembangan pemikiran HAM di Barat sejak Revolusi Amerika dan deklarasi PBB serta konsep HAM dalam Islam.
Sistem Jaminan Sosial dalam Islam memastikan bahwa seluruh warga negara terlindungi dari kemiskinan melalui distribusi harta yang merata dan kewajiban membantu sesama, baik oleh keluarga maupun negara bagi yang tidak mampu bekerja. Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil orang serta menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan krisis keuangan.
Konsep dan perkembangan ham dan kewarganegaraan Nada Salsabila
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, sejarah perkembangan, paradigma, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan kewarganegaraan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan menjelaskan prinsip-prinsip pokok, nilai-nilai utama, konteks HAM di Indonesia, sejarah perkembangan HAM di Indonesia, jenis pelanggaran HAM, dan instrumen HAM nasional.
Dokumen ini membahas tentang hak asasi manusia dari perspektif Islam dan Barat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia menurut pandangan Islam dan Barat, dan menganalisis perkembangan pemikiran HAM di Barat sejak Revolusi Amerika dan deklarasi PBB serta konsep HAM dalam Islam.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab II membahas konsep dan sejarah demokrasi dalam Islam, sisi positif dan negatif demokrasi, pandangan Islam tentang demokrasi, dan hubungannya dengan pendidikan administrasi perkantoran. Bab III membahas kesimpulan dan saran yang menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam demokrasi Islam serta kebebasan berpendapat sesuai agama.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dalam pandangan Islam. Sistem demokrasi dalam Islam terlebih dahulu ada dan dikenal dengan istilah “syura” yang tentunya lebih jelas. Prinsip syura dari segi hukum Islam dibenarkan jika hanya dalam hal-hal yang ma’ruf. Terdapat persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi, di antaranya adalah tujuan demokrasi Islam yang lebih utama dan spiritual.
Makalah ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Negara Hukum, Demokrasi, dan hubungan antara ketiganya. HAM dijelaskan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi negara dan hukum, sementara Negara Hukum dan Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mendukung dan menghormati HAM."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang keadilan dan pandangan hidup menurut beberapa filsuf dan pandangan. 2) Keadilan didefinisikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. 3) Pandangan hidup berasal dari agama, nilai budaya, dan pengalaman pribadi seseorang.
Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan konsep demokrasi dalam Islam dan Indonesia. Mulai dari pengertian demokrasi, sejarah demokrasi Barat dan Indonesia, konsep masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad, hingga politik dan pemerintahan dalam Islam pada zaman klasik, pertengahan, dan modern.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka. Penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan untuk mencapai tujuan negara yaitu melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan serta ketertiban masyarakat. Lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab II membahas konsep dan sejarah demokrasi dalam Islam, sisi positif dan negatif demokrasi, pandangan Islam tentang demokrasi, dan hubungannya dengan pendidikan administrasi perkantoran. Bab III membahas kesimpulan dan saran yang menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam demokrasi Islam serta kebebasan berpendapat sesuai agama.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dalam pandangan Islam. Sistem demokrasi dalam Islam terlebih dahulu ada dan dikenal dengan istilah “syura” yang tentunya lebih jelas. Prinsip syura dari segi hukum Islam dibenarkan jika hanya dalam hal-hal yang ma’ruf. Terdapat persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi, di antaranya adalah tujuan demokrasi Islam yang lebih utama dan spiritual.
Makalah ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Negara Hukum, Demokrasi, dan hubungan antara ketiganya. HAM dijelaskan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi negara dan hukum, sementara Negara Hukum dan Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mendukung dan menghormati HAM."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang keadilan dan pandangan hidup menurut beberapa filsuf dan pandangan. 2) Keadilan didefinisikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. 3) Pandangan hidup berasal dari agama, nilai budaya, dan pengalaman pribadi seseorang.
Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan konsep demokrasi dalam Islam dan Indonesia. Mulai dari pengertian demokrasi, sejarah demokrasi Barat dan Indonesia, konsep masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad, hingga politik dan pemerintahan dalam Islam pada zaman klasik, pertengahan, dan modern.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka. Penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan untuk mencapai tujuan negara yaitu melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan serta ketertiban masyarakat. Lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Dokumen tersebut membahas instrumen hukum HAM di Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hak dan kewajiban das
Instrumen hukum perlindungan HAM di Indonesia meliputi Pancasila, UUD 1945, UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, dan Ketetapan MPR No. XVII/1998. Pancasila secara tersirat memuat HAM dalam sila-silanya, seperti kebebasan beragama, hak asasi, dan keadilan sosial. UU No. 39/1999 mengatur tentang HAM dan lembaga pelindung HAM. UU No. 26/2000 mengatur pengadilan
Makalah ini membahas tentang Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pembahasan mencakup pengertian Negara Hukum dan HAM, hubungan antara keduanya, dasar hukum HAM di Indonesia, pelaksanaan dan permasalahan penegakan HAM, serta upaya pemerintah dalam penghormatan dan penegakan HAM."
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia dari perspektif Pancasila yang mencakup pengertian HAM, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif universal dan regional serta hubungannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen tersebut juga menjelaskan perkembangan HAM di tingkat internasional dan nasional beserta implementasinya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
Teks tersebut membahas tentang pengertian demokrasi dan hak asasi manusia dalam Islam. Demokrasi secara etimologis berarti pemerintahan oleh rakyat, sedangkan dalam Islam hak asasi manusia dijamin oleh Al-Qur'an dan hadis, meliputi hak hidup, kebebasan beragama, dan hak milik.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan beragama dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional serta penanganannya melalui pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila dijelaskan menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalam sila-silanya. Berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional kemudian diuraikan beserta penyimpangan nilai-nilai Pancasila.
Instrumen hak asasi manusia di Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara yang secara tersirat memuat hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamNurul Jannah
Makalah ini membahas teori keadilan dalam perspektif filsafat hukum dan Islam. Secara khusus, dibahas teori keadilan Aristoteles dan John Rawls dalam filsafat hukum, serta teori keadilan ilahiyah Muktazilah dan Asy'ariyah, serta maqashid syariah dalam filsafat hukum Islam. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi alternatif argumentasi hukum bagi para hakim dalam memeriksa dan memut
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Sukses Meraih Peluang oleh M. Zen lengkapMuhammad Zen
Dokumen tersebut membahas tentang peluang kerja di sektor ekonomi syariah di Indonesia yang sangat besar namun belum terpenuhi karena keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi. Dibutuhkan sekitar 200.000 tenaga kerja di sektor perbankan dan keuangan syariah, tetapi perguruan tinggi hanya meluluskan sekitar 1.000 lulusan setiap tahunnya.
Aturan penulisan artikel jurnal ilmiah ugMuhammad Zen
Dokumen tersebut merupakan format standar untuk penulisan skripsi/tesis yang mencakup bagian administrasi penulis, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.
Larangan riba dalam koperasi menjelaskan bahwa Islam melarang segala bentuk praktik riba, termasuk dalam lembaga koperasi. Dokumen ini mendefinisikan riba, menjelaskan larangan riba dalam Alquran dan hadis, serta pandangan Yahudi, Yunani, Romawi, dan Kristen terhadap riba. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa tujuan koperasi sesuai dengan syariat Islam.
Zakat profesi dan perusahaan merupakan bentuk zakat modern yang wajib dikeluarkan atas penghasilan dari kerja, usaha, dan permodalan. Zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat pertanian dan dihitung setiap mendapatkan penghasilan.
Buku 24 hours of contemporary zakat karya muhammad Zen, S.Ag, Lc, MAMuhammad Zen
ada dua ilustrasi yang menggambarkan antara orang yang berzakat dengan yang tidak berzakat. Pertama; kalau orang yang berzakat diilustrasikan apabila dihidangkan sebuah jeruk, tentu sebelum jeruk tersebut dimakannya/dikonsumsinya umumnya setiap orang melakukan terlebih dahulu berusaha membuka kulit jeruk tersebut dan dibuang kulitnya, bahkan biji dan serabutnya yang ada di dalam jeruk itu pun berusaha dibuang juga. Maka boleh jadi jeruk tersebut akan menjadi jeruk yang bervitamin dan bagus untuk kesehatan tubuh. Demikian halnya dengan orang yang berzakat, sebelum dia memakan harta yang didapatinya dari berbagai macam usaha atau pekerjaan, maka terlebih dahulu dia keluarkan hak orang lain dengan berzakat dan hartanya tidak tercampur dengan harta orang lain, sehingga boleh jadi hartanya menjadi bersih dan sehat. Firman Allah Swt: “..dan keluarkanlah zakat saat memetik panen/hasil” (QS. Al-An’am: 141). “Dan pada harta-harta mereka ada hak --orang lain seperti-- orang miskin yang meminta-meninta dan dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”(QS. Adz-Dzariat: 19) “Sungguh telah beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya (dengan bersyukur atas nikmat dan berzakat)” (QS. Asyams: 9)
Sebaliknya, kedua, orang yang tidak berzakat diilustrasikan dengan dihidangkan sebuah jeruk, tentunya tipe orang ini berbeda dengan yang pertama. Jeruk tersebut langsung dimakannya/dikonsumsinya tanpa terlebih dahulu kulit jeruk tersebut dikupas dan dibuang kulitnya, bahkan biji dan serabut yang ada di dalam jeruk itu pun tidak berusaha dibuang juga. Bukankah akhirnya ketika mengkonsumsi jeruk itu menjadi pahit, tidak bervitamin bahkan tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Demikian halnya dengan orang yang tidak berzakat, meskipun secara kasat mata harta tersebut adalah harta kita yang mendapatkannya namun ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Tipe ini ketika memakan/medapatkan harta yang diperolehnya dari berbagai macam usaha baik kerja/hasil konsultan/pengacara/dosen/guru maupun dokter dsb, maka tidak terlebih dahulu dia keluarkan hak orang lain dengan berzakat dan hartanya tercampur dengan harta orang lain, sehingga boleh jadi hartanya tidak menjadi bersih, tidak sehat bahkan dapat menimbulkan penyakit/musibah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw:”Zakat menolak bahaya/musibah/penyakit” (HR. Muslim) Allah juga mengkategorikan mereka yang enggan berzakat karena bakhil/kikir dan tidak mempercayai akan ganjaran pahala di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat maka mereka akan dimudahkan oleh Allah menuju kesukaran/kesulitan/musibah/penyakit. (QS. Al-Lail (92): 4-5)
4. قَالَ اللهُ تَعَالَى :... كَى لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُم ...{ الحشر : 7}. "…Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…" (QS. Al Hasyr: 7). KEADILAN ISLAM Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (Riwayat Muslim)
5.
6.
7.
8. Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan : Beberapa orang pegawai sua-tu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasar-kan masa kerja, golongan, kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya. Yaitu, perlakuan terha-dap seseorang sesuai dengan jasa –jasa yang telah diberikan-nya. Keadilan Ditributif 2. Seseorang yang telah melaku-kan kesalahan/ pelanggaran tanpa memandang kedudu-kannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan/ pelanggaran yang dibuatnya. Yaitu, perlakuan terha-dap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Keadilan Komutatif 1. Contoh Uraian / Keterangan Keadilan No
9. Lanjutan …………. Tindakan klarifikasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Yaitu, jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar. Keadilan Perbaikan 5. Penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan helm untuk pengendara motor. Yaitu, jika seorang warga negara telah menaati pera-turan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Keadilan Konvensi-onal. 4. Seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang tersebut. Yaitu, memberi sesuatu sesuai dengan yang diberi-kan oleh orang lain kepada kita. Keadilan Kodrat Alam 3.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Jaminan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti : Tuntutan Keadilan Dalam Arti Formal Dalam Arti Material Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku, secara umum. Semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Oleh karena itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan kedudukan”. Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan sekedar secara formal saja seperti apa yang tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya penyesuaian antara keputusan sidang dan penilaian masyarakat, walaupun sidang peradilan itu telah selesai.
![KEADILAN SOSIAL ,[object Object],[object Object]](https://image.slidesharecdn.com/keadiloansosialzen-111223123347-phpapp01/85/Keadiloan-sosial-zen-1-320.jpg)
![CAKUPAN MATERI: ,[object Object],[object Object],[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)