Dokumen tersebut membahas tentang K3 dan ketenagakerjaan. Termasuk tujuan, keuntungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan K3 serta perbedaan antara dasar hukum dan dasar umum K3. Tujuan K3 adalah untuk menjaga keselamatan pekerja, sedangkan faktor yang mempengaruhi antara lain lingkungan kerja dan desain peralatan yang tidak sesuai. Ada juga perbedaan pengaturan hukum K3 berdas

1. K3 DAN KETENAGAKERJAAN
1) Tujuan K3 adalah untuk menjaga keselamatan pekerja teknis dan lapangan
untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi disaat bekerja.
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996, Pasal 1 butir 1
menjelaskan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa
disebut dengan Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara
keseluruhan, yaitu seperti nilai tanggung jawab, struktur organisasi, prosedur, proses,
perencanaan, pelaksanaan dan berbagai macam sumber daya yang dibutuhkan bagi
pengembangan kualitas kerja, penerapan dari perencanaan yang telah di susun, hingga pada
sebuah hasil atau pencapaian perusahaan, termasuk pula pengkajian dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercitpanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
2) Keuntungan tentang penerapan K3 adalah meminimalisir kejadian yang
mengancam keselamatan pekerja teknis dan lapangan dalam bekerja.
Kompetensi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperlukan untuk
melindungi tenaga kerja dari faktor bahaya yang mungkin timbul, dan
meminimalkan risiko kerugian dialami oleh perusahaan. Sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib
melaksanakan upaya K3 untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana
produksi. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang K3 yang
profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi
dan melaksanakan program-program K3 dalam tempat kerja, sehingga diperlukan
pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM K3.
Untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, baik di dalam negeri maupun di tingkat
global, diperlukan standar kompetensi bagi SDM K3 yang diakui baik nasional
maupun internasional, sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja di bidang K3
dari luar negeri. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan
acuan untuk mengukur kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan
persyaratan jabatan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. 3) Faktor yang mempengaruhi K3
Tujuan Penerapan K3 pada dasarnya adalah untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan
yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian
secara cermat dilakukan atau tidak.
Menurut Mangkunegara (2000), tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja
adalah sebagai berikut:
a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik
secara fisik, sosial, dan psikologis.
b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya
selektif mungkin.
c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau
kondisi kerja.
g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.
4) Termasuk berbahaya seperti: Rancangan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan
sehingga terjadi salah konsep dll.
Kondisi berbahaya seperti : penopang atap bangunan yang rentan akan patah dan
termakan rayap sehingga terjadi pergeseran rangka atap dan kemungkinan terjadinya
reruntuhan
5) Substansi keberadaan K3 adalah dengan menganggak seluruh teknik dan alat pendukung
keselamatan akan mencegah kejadian yang tidak terduga bagi pekerja teknis dan lapangan.
Sehingga timbul rasa aman selama bekerja.
6) Perbedaan antara Substansi Dasar Hukum K3 dan Dasar Umum K3
Dasar Hukum K3, Pengaturan hukum K3 dalam konteks di atas adalah sesuai dengan
sektor/bidang usaha. Misalnya, UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkerataapian, UU No. 14
Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No. 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Selain sekor perhubungan di
atas, regulasi yang berkaitan dengan K3 juga dijumpai dalam sektor-sektor lain seperti
pertambangan, konstruksi, pertanian, industri manufaktur (pabrik), perikanan, dan lain-lain.
Di era globalisasi saat ini, pembangunan nasional sangat erat dengan perkembangan isu-isu
global seperti: Hak-hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan buruh.
Persaingan global

3. Tidak hanya sebatas kualitas barang tetapi juga mencakup kualitas pelayanan dan jasa
Banyak perusahaan multinasional hanya mau berinvestasi di suatu negara jika negara
bersangkutan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup. Juga kepekaan
terhadap kaum pekerja dan masyarakat miskin. Karena itu bukan mustahil jika ada
perusahaan yang peduli terhadap K3, menempatkan ini pada urutan pertama sebagai syarat
investasi.
Dasar Umum K3: K3 merupakan suatu aspek yang sangat penting diterapkan bagi segala
macam perusahaan, dimana hal tersebut juga telah termaktub aturannya didalam UU
Ketenagakerjaan tepatnya di UU Nomor 13 Tahun 2003, pasal 87.