presentasi ini saya bawakan dalam zoom meet pada tanggal 1 Februari 2022

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
PERBATASAN DALAM RENCANA INDUK
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN
MESY MELINDA SARI
19103020
SOSIOLOGI

2. Pasal 25A UUD 1945
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
undang. ”

3. UU No.43 Tahun 2008
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri
nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak
berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk
dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Perbatasan negara meliputi 2 (dua) dimensi
1. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah
kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
2. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada
sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

5. Upaya/Strategi pengembangan kawasan
perbatasan, baik darat dan laut
1. penyelarasan program/kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan bagi
pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu
kawasan perbatasan
2. keberpihakan dan perhatian yang lebih besar dari Kementerian/Lembaga dalam
penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan antar negara
3. pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh
instansi pusat, BUMN, swasta, investor dalam negeri maupun luar negeri

6. PENETAPAN RENCANA INDUK
Perpres Nomor 12 Tahun 2010
• Rencana Induk ditetapkan oleh Peraturan BNPP
• terdapat 2 (dua) Wakil Ketua Pengarah, yaitu Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian sebagai Wakil Ketua Pengarah I, dan Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua Pengarah II
• Anggota BNPP terdiri dari 14 K/L

7. Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang BNPP
• Rencana Induk ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku
Kepala BNPP
• 3 (tiga) Wakil Ketua Pengarah, yaitu ada penambahan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Wakil Ketua Pengarah III.
• Anggota BNPP bertambah, menjadi 27 K/L

8. Pengelolaan BWN-KP 2020-2024
• Pengelolaan BWN-KP harus mencerminkan semangat kedaulatan negara
• Pengelolaan BWN-KP merupakan representasi kehadiran negara dalam
pemenuhan hak warga negara di Kawasan Perbatasan
• Perbatasan Negara bukan hanya terbatas pada wilayah pinggiran secara ruang
fisik, melainkan juga wilayah secara fungsional pintu keluar- masuk menuju
Negara Kesatuan Republik Indonesia (fungsi kesebarragaman/multiplicity).
• Pengelolaan BWN-KP harus mencerminkan semangat menuju beranda
depan dan beranda penghubung internasional

9. • Pengelolaan BWN-KP harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dan berkontribusi terhadap terwujudnya politik
kawasan antarnegara yang kondusif
• Pengelolaan BWN-KP harus didasarkan pada logika asimetris yang
membedakan kebutuhan tiap Kawasan Perbatasan, kompleksitas, dan
sinergisme wilayah
• Pengelolaan BWN-KP harus menjadi konsensus kebijakan dari berbagai
pemangku kepentingan, baik secara vertical maupun horizontal

10. TERIMA KASIH
T E R I M A K