Dokumen ini mengatur jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPKMM, yang ditugaskan kepada PT Askes (Persero) untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Program ini mencakup pendataan masyarakat miskin, pengelolaan dana yang berasal dari APBN, dan penanganan keluhan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Penyelenggaraan program dibagi menjadi dua tahap dalam tahun 2005, dengan perhatian khusus pada jaringan puskesmas dan rumah sakit kelas III.

1. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2005 MAERI SOSIALISASI PKPSBBM BIDKES 2005,

2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 1241/2004 TGL. 12 NOPEMBER 2004  PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DLM PENGELOLAAN PROGRAM JPKMM Menugaskan PT Askes (Persero ) untuk : Memantau penggunaan dana PKPS-BBM Bidkes di RS dan Puskesmas serta jaringannya dlm program pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin mulai 1 November sampai 31 Desember 2004 Melakukan pendataan masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana butir 1 dan 2 diatas kepada Menkes pada akhir masa penugasan ini

3. Mulai 1 Januari 2005 mengelola dana pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin yg bersumber dari Pemerintah sesuai dgn ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Dlm melaksanakan tugasnya PT Askes (Persero) dpt bekerjasama dgn pihak lain Biaya yg timbul atas penugasan tsb. dibebankan pada APBN/APBD Apabila dana APBN/APBD belum dapat memenuhi, biaya pelaksanaan tugas agar dibiayai terlebih dahulu oleh PT Askes (Persero) yg diperhItungkan setelah APBN/APBD tersedia.

4. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO 56/2005 TGL. 12 JANUARI 2005 PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKMM TAHUN 2005 Pedoman Penyelenggaraan Program JPKMM Tahun 2005 Daftar masyarakat miskin yang dilayani (36.146.700) Jenis dan plafon tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Acuan bagi instansi pemerintah, PT Askes, PPK dan pihak terkait Program JPK Gakin masih dpt melayani gakin sampai dananya habis

5. PPK masih dapat melayani Gakin dengan menggunakan Dana PKPS BBM yang tersedia sampai habis Dinkes Propinsi/Kab/Kota melakukan pendataan dan menginformasikan posisi dana PKPS BBM per 31 Desember 2004 ke Menkes cq Sekjen Depkes. Bagi penerima dana PKPS BBM yang mengalami defisif dalam penyelenggaraan Program PKPS BBM Bidkes 2004, akan diselesaikan oleh Pemerintah setelah dilakukan proses verifikasi oleh pejabat pengawas fungsional yang berwenang. Dengan berlakunya keputusan ini maka Daerah Uji Coba JPK Gakin dan Daerah Pengembangan JPK Gakin dalam PKPS BBM Bidkes 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi

6. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 1202/2005 TGL 8 AGUSTUS 2005  PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT YG DIJAMIN PEMERINTAH Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yg membutuhkan pelayanan kesehatan 1. Pelayanan kesehatan yg dijamin pemerintah adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yg ditunjuk.

7. Pengelolaan dana pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke Puskesmas melalui pihak ke tiga. Pengelolaan dana pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III Rumah Sakit dilakukan oleh PT Askes (Persero) Pengelolaan dana untuk kegiatan safe guarding dilakukan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yg dipergunakan untuk melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan penangan keluhan masyarakat yg akan diatur kemudian Pengelolaan kegiatan penunjang lainnya diadakan sesuai dengan peraturan yg berlaku

8. Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota segera membentuk Unit Safe Guarding yg akan melaksanakan kegatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penanganan keluhan masyarakat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menginstruksikan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya untuk menunjuk nama pemegang rekening di Puskesmas dan membuka rekening tabungan. Kegiatan program ini dilaksnakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 Dana pelayanan kesehatan yg masih tersisa di Puskesmas dan PT Askes (Persero) per 31 Desember 2005, maka kelebihan dana tersebut menjadi sumber dana untuk pelayanan kesehatan pada tahun berikutnya

9. UPAYA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN - KEARIFAN PETUGAS - SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU) - KARTU SEHAT - JPS BK ( 98 – 2002) - PDPSE ( 2001) - PKPS BBM BIDANG KESEHATAN ( 2002 – 2004) - APBN (DEPKES) dan PKPS BBM 2005 (APBNP)

10. PENYELENGGARAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHAP I TAHUN 2005

11. PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005 TAHAP I : (JANUARI –JUNI 2005) NAMA : JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) DASAR SK MENKES NO 1241/2004DAN SK MENKES NO 56/2005, TTG PED. PENYELENGGARAAN JPKMM DANA BERASAL DARI APBN SBSR 1 T (DIPA TH 2005) PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN DIKELOLA OLEH PT ASKES BERDASARKAN PKS SASARAN 36.146.700 JIWA (BPS 2004) KEBUTUHAN DANA SETAHUN DNG IURAN/BULAN/JIWA RP5000,- = RP 2,1 TRILIYUN HANYA BISA MEMENUHI KEBUTUHAN 6 BULAN (JANUARI S/D JUNI)

12. PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN JPKMM TAHAP I ADANYA PERBEDAAN JUMLAH MASKIN SASARAN (BPS) DENGAN DAERAH (36 JT VS 57 JT) MENYEBABKAN PEMERINTAH KAB/KOTA SULIT MENETAPKAN MASKIN SASARAN PEMERINTAHAN PROV/KAB/KOTA BELUM DAPAT MENAMBAH KEKURANGAN DANA UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN QUOTA KARENA BERBAGAI SEBAB SEPERTI KURANGNYA KOMITMEN, WAKTU PENETAPAN ANGGARAN DAERAH (APBD) TELAH LEWAT PELAYANAN CENDERUNG DIANGGAP KURATIF (MIS PERSEPSI) BANYAKNYA BERMUNCULAN KASUS-KASUS UKM YANG MEMERLUKAN PENANGANAN SEGERA, SEPERTI TINGGINYA ANGKAN KEMATIAN DAN PERSALINAN, PUSLING YANG TIDAK JALAN, POSYANDU, POLINDES DAN BANYAK MUNCULNYA MASALAH GIZI, DHF, DIAREA, POLIO DLL MASIH BELUM MAKSIMALNYA SOSILISASI KEPADA PARA STAKEHOLDER (PPK, PEMDA, DINKES DAN APARAT DIKAB/KOTA PEMAHAMAN SDM PT ASKES YANG TIDAK SAMA DICABANG-CABANG PERAN PROV/KAB/KOTA DALAM PEMBINAAN MASIH BELUM MAKSIMAL

13. PENYELENGGARAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHAP II TAHUN 2005

14. PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KLAS III RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI

15. PERUBAHAN DIDASARKAN ATAS: MENJAWAB PERMASALAHAN YANG ADA ADANYA DORONGAN DAN KOMITMEN BERSAMA DNG DPR UNTUK MEMPERLUAS CAKUPAN SASARAN DAN KEGIATAN TERUTAMA PADA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS MENDUKUNG KEMBALI KEGIATAN UKM DI PUSKESMAS & JARINGANNYA MELALUI KEGIATAN DALAM DAN LUAR GEDUNG ADANYA PENGALIHAN SUBSIDI BBM UNTUK BIDANG KESEHATAN MLL APBN-P TAHUN 2005 UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASI DAN MENGURANGI BANYAKNYA PERMASALAHAN YG ADA MENGATASI HAMBATAN AKSES YANKES UTAMANYA MASKIN MEMPERKUAT PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN OLEH JAJARAN KESEHATAN DI PUSAT, PROV/KAB/KOTA TERHADAP PROGRAM MENGAPA TERJADI PERUBAHAN TAHAP I KE TAHAP KE II ?

16. PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005 TAHAP II : (JULI – DESEMBER 2005) NAMA : PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KLAS III RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH DASAR SK MENKES 1202/2005, TERTANGGAL 8 AGUATUS 2005 DANA BERASAL DARI APBN-P SEBESAR 2, 875 T PELAYANAN KESEHATAN DASAR DISALURKAN LANGSUNG KEPUSKESMAS SEDANGKAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TETAP DIKELOLA OLEH PT ASKES BERDASARKAN PKS ADANYA DANA SAFEGUARDING PERLUASAN CAKUPAN DAN KEGIATAN DI PUSKESMAS SASARAN MASKIN DAN TIDAK MAMPU (60 JT) KEBUTUHAN DANA DIHITUNG BERASARKAN MORBIDITAS MULAI BERLAKU 1 JULI 2005

17. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG KESEHATAN ADALAH INVESTASI, HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP INSAN (WHO DAN UUD’45 PSL 28-H, UU 23/’92). UUD ‘45 PASAL 34 AYAT (1), (2),(3) WHO MENETAPKAN PEMBIAYAAN PRABAYAR SBG ‘FAIRNESS IN FINANCING’ DALAM MENILAI SUKSES SISTEM KESEHATAN SUATU NEGARA UU NO 40/2004 TTG SJSN

18. TUJUAN UMUM Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya KHUSUS 1. Terselenggaranya yankesdas di Puskesmas dan Jaringannya. 2. Terselenggaranya yankes rujukan rawat jalan tingkat Lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) kelas III di Rumah Sakit (Pemerintah dan swasta yg ditunjuk), Rumah Sakit Khusus/Spesialist, BP4, dan BKMM. 3.Terselenggaranya berbgi kegiatan pendukung yankes. 4. Terlaksananya kegiatan Safeguarding PENDAHULUAN

19. PENDAHULUAN SASARAN Seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, layanan rujukan di Rumah Sakit pemerintah/ BP4/BKMM/BKIM dan swasta yang ditunjuk RUANG LINGKUP Yankes dasar di Puskesmas Yankes rujukan di Rumas Sakit/Balai Pelayanan penunjang Safe guarding

20. 1. Pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif), sesuai standar pelayanan kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang. 3. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringanya, rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III Rumah Sakit dijamin pemerintah. 4. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dengan dana yang dikelola langsung oleh Puskesmas 5. Pelayanan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang ditunjuk, BP4, BKMM/BKIM dengan dana yang dikelola oleh PT. Askes (Persero). 6. Transparansi dan akuntabilitas. PRINSIP PENYELENGGARAAN

21. KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN 1. Masyarakat yang memerlukan yankes berkunjung ke Pusk dan jaringannya. 2. Pusk. dan jaringanya akan memberikan yankes sesuai kebutuhan dan standar pelayanan. Yankes rujukan diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai surat rujukan dari Pusk. Bagi masyarakat miskin rujukan disertai kartu JPK-MM guna memperoleh prioritas pelayanan. Kartu sehat dan SKTM masih berlaku selama belum diterbitkan kartu JPK-MM oleh PT. Askes (Persero). 4. RS wajib memberikan rujukan balik ke Pusk apabila kasus tersebut sudah dapat dilanjutkan pengobatan di Pusk. 5. Rujukan antar RS dimungkinkan atas indikasi medis dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di Rumah sakit, BP4,BKMM,BKIM.

22. KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN (Lanjutan) 6. Rujukan ke RS dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di RS, BP4 dan BKMM/BKIM. 7. Pelayanan Rawat Inap di RS, BP4 dan BKMM/BKIM hanya diberikan di fasilitas Klas III . Masyarakat pengguna layanan rawat inap klas III tidak diperbolehkan untuk pindah klas. 8. Dalam kondisi gawat darurat masyarakat dapat langsung ke RS melalui UGD . Setelah mendapatkan pelayanan dilakukan verifikasi. Bagi yang tidak menunjukkan kartu JPK-MM, diharuskan untuk melengkapi dengan Kartu sehat/SKTM. 9. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur diatas tidak mendapat Jaminan pemerintah.

23. LINGKUP KEGIATAN 1. PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG A. Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringanya 1. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), 2. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tinggkat Pertama (RITP), 3. Pelayanan kesehatan kebidanan dan persalinan, 4. Penyelenggaraan Pelayanan PIN b. Pelayanan kesehatan Rujukan di Rumah Sakit 1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) 2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kelas III 3. Penyediaan Dana klaim defisit tahun 2004

24. LINGKUP KEGIATAN 2. PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG 1 . O perasional dan Manajemen Puskesmas. 2. P enyediaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi 4. Penyediaan Kendaraan Pusling R-2 dan R-4 5. Pemberian obat esenssial PKD 6. Pemberian Imunisasi Hepatitis-B, Polio 7. Perbaikan Gudang Farmasi, 8. Pengadaan Kantong Darah, Reagensia, alat Transfusi darah dll 9. Operasionalisasi Yankes Kepulauan/terpencil 3 . PELAKSANAAN KEGIATAN SAFEGUARDING

25. UKP STRATA I : RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA ( RJTP) DI PUSKESMAS & JARINGANNYA RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA ( RITP) DI PUSKESMAS PERAWATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT ( EMERGENCY ) TERMASUK PELAYANAN AMBULAN/ TRANSPORT PASIEN UNTUK RUJUKAN GAWAT DARURAT UKP STRATA II DAN III RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN ( RITL ) PADA POLIKLINIK SPESIALIS RS/BP4/BKMM PEMERINTAH RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN ( RITL ) PADA RUANG PERAWATAN KELAS III RS/BP4/BKMM PEMERINTAH PELAYANAN GAWAT DARURAT ( EMERGENCY ) TERMASUK PELAYANAN AMBULANS/TRANSPORT PASIEN UNTUK RUJUKAN GAWAT DARURAT PELAYANAN YANG MENJADI HAK PESERTA

26. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN a. TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN b. BAHAN, ALAT, DAN TINDAKAN YG BERTUJUAN UNTUK KOSMETIKA C . GENERAL CHECK UP d. PROSTESIS : GIGI PALSU, ALAT DENGAR, ALAT BANTU GERAK E. PENUNJANG DIAGNOSTIK CANGGIH UNTUK “ life saving” F. RANGKAIAN PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DALAM UPAYA MENDAPATKAN KETURUNAN, TERMASUK BAYI TABUNG DAN PENGOBATAN IMPOTENSI

27. PENDANAAN A. SUMBER DANA - Berasal dari APBN-P B. PENYALURAN DANA 1. langsung ke Puskesmas mll Bank Rakyat Indonesia 2 . Yankes Rujukan : melalui PT Askes dengan PKS dan pembayaran ke RS untuk pelayanan Strata II dan III dengan cara prospective payment (Tarif Paket atau budget/anggaran) 3. Pelayanan Kesehatan Penunjang dan safeguarding melalui KPPN Jakarta v

28. PENGELOLAAAN DANA 1. PT. ASKES MELAKUKAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA YANKES RS DENGAN PRINSIP NIRLABA, TRANSPARASI, AKUNTABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS. BILA DANA LEBIH AKAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI SUMBER DANA TAHUN BERIKUTNYA. BILA TERDAPAT KEKURANGAN AKAN DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERIKUTNYA. 2. BRI MELAKUKAN ADMINISTRASI PENYALURAN DANA YANKES DASAR, OPERASIONAL DAN MANAJEMEN PUSKESMAS, PERSALINAN REVITALISASI POSYANDU DAN YANKES PENUNJANG KEPADA PENERIMA DANA BERDASARKAN SK MENKES RI. 3. DEPARTEMEN KESEHATAN, DINAS KESEHATAN PROV & KAB/KOTA MENGELOLA DANA SAFEGUARDING SESUAI DGN KETENTUAN ANGGARAN YANG BERLAKU DALAM APBN 2005

29. PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN 1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA RJTP DIBAYAR LANGSUNG KE REKENING PUSKESMAS DISALURKAN MELALUI BRI PEMANFFAATAN DANA KEGIATAN DI PUSKESMAS DIATUR SESUAI LOKAKARYA MINI PUSKESMAS DALAM UPAYA MENCAPAI 15% CAKUPAN UTILISASI MASY. MISKIN PERBULAN DANA TERSEBUT JUGA DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA ( RITP) DAN PERSALINAN NORMALDI FASILITAS UKP STRATA I TERMASUK BIDAN DIDESA ( BDD) DAN TIDAK DIBERLAKUKAN URUN BIAYA KEPADA SELURUH PESERTA/SASARAN PROGRAM

30. PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN 2. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DILAKSANAKAN MELALUI PT ASKES (PERSERO) DENGAN MEKANISME PENGELOLAAN MANAGED CARE ALOKASI ANGGARAN DARI PEMERINTAH MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DENGAN PT ASKES DISALURKAN SELURUHNYA KEPADA PT ASKES. PERHITUNGANNYA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PROYEKSI UTILISASI DAN ANGKA MORBIDITI MASYARAKAT YG MEMANFAATKAN LAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI RUMAH SAKIT (KLAS III) PEMBAYARAN KEPADA RUMAH SAKIT DIDASARI NEGOSIASI MENGACU PADA JENIS DAN PLAFOND TARIF PELAYANAN KESEHATAN SERTA DPHO YANG TELAH DITETAPKAN MENTERI KESEHATAN. PT ASKES MEMBAYAR SELURUH KLAIM PELAYANAN KESEHATAN MASKIN SECARA PROSPECTIVE (TARIF PAKET ATAU BUDGED) KE RUMAH SAKIT DENGAN TERLEBIH DAHULU MELALUI VERIFIKASI

31. KOMPONEN BIAYA TAHAP II Total APBN-P : Rp 2.875,200 Trilyun, diperuntukan untuk : 1. Pelayanan Kesehatahan di Puskesmas dan Jar. tdd : a. Pelayanan kesehatan dasar : Rp 395,780 M b. Pelayana kebidanan dan Persalinan : Rp 135 M 2. Pelayanan Kesehatahan Rujukan di kelas III RS Rp 1.323 Trilyun (Juli-Desenber 2005) 3. Program Pendukung Pelayanan a. Penyediaan Obat Essensial Puskesmas : Rp 180 M b. Revitalisasi Posyandu dan Gizi : Rp 75 M c. Biaya Operasional dan Manajemen Puskemas : Rp 80,530 M

32. d. Pelayanan kesehatan kepulauan dan daerah terpencil : Rp 18 M e. Penyediaan Pusling Roda 4 : Rp 61 M f. Penyediaan Pusling Roda 2 : Rp 108,890 M g. Perbaikan Gudang Farmasi : 66M I. Penyediaan Vaksin Hepatitis B : Rp 40 M j. Penyediaan Alat yankesdas : 157 M k. Biaya Cadangan Klaim RS : Rp 110 M l. Safeguarding : Rp 25 M KOMPONEN BIAYA (lanjutan)

33. PENGORGANISASIAN A. Pusat 1. Tim Pengarah (eselon I & II) diketuai oleh Sekjen Depkes RI 2. Tim Teknis (eselon III terkait) 3. Sekretariat Safeguarding a. Unit Sosialisasi b. Unit Renmonev B. Propinsi Tim safeguarding beranggotakan subdin terkait dalam penyelenggaraan JPKMM C. Kab/Kota Tim safeguarding beranggotakan subdin terkait dalam penyelenggaraan JPKMM

34. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM INDIKATOR KEBERHASILAN 1. PENERBITAN DAN DISTRIBUSI KARTU 100% DARI PESERTA TERDAFTAR 2. ANGKA UTILISASI ( VISIT RATE) MINIMAL 15% 3. TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN MINIMAL 70% CAKUPAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN ( 90%), PERSALINAN (80%), NIFAS ( 90%), DAN PERAWATAN BAYI BARU LAHIR ( 90 %) OLEH PETUGAS KESEHATAN RUJUKAN DARI PELAYANAN KESEHATAN DASAR MAKSIMAL 12%

35. PEMANTAUAN EVALUASI 1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG KESESUAIAN ANTARA RENCANA DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM, SEDANGKAN EVALUASI UNTUK MELIHAT PENCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN 2. KEGIATAN PEMANTAUAN & EVALUASI, MELIPUTI : A. MANAGEMENT KEPESERTAAN B. MANAGEMENT PELAYANAN C. MANAGEMENT KEUANGAN 3. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI : DIARAHKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIENT SESUAI PRINSIP-PRINSIP KENDALI MUTU. DILAKUKAN SECARA BERKALA BAIK BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER MAUPUN TAHUNAN YANG ANTARA LAIN MELALUI : A. PERTEMUAN ATAU FORUM KOMUNIKASI B. ANALISIS LAPORAN C. KUNJUNGAN LAPANGAN DAN SUPERVISI D. KAJIAN DAN PENELITIAN LANGSUNG ( SURVEI KEPUASAN)

36. PENYELESAIAN PENGADUAN 1. PENYELESAIAN SECARA MEMADAI DAN DALAM WAKTU SINGKAT, SERTA DIBERIKAN UMPAN BALIK KE PIHAK PENYAMPAI. 2. PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN, MASYARAKAT PEMERHATI DAN PETUGAS PPK 3. UNTUK MENANGANI DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN, MANFAATKAN FORUM –FORUM YANG ADA 4. PENANGANAN PENGADUAN SECARA BERJENJANG

37. PERBEDAAN TAHAP I DAN II TAHAP I SASARAN 36.146.700 JW - SELURUH PENGELOLA OLEH PT ASKES LEBIH KEPADA YANKES UKP TIDAK ADA DUKUNGAN SAFEGUARDING KETERLIBATAN DAERAH DLM PEMBINAAN KURANG OPTIMAL TERBATAS DIFASILITASI MLL FORUM KONSULTASI DAN FORKOM TAHAP II - MASKIN DAN TIDAK MAMPU :60 JT PENGELOLAAN PT ASKES HANYA RUJUKAN/RS PERLUASAN CAKUPAN DAN KEGIATAN LAYANAN UKM ADA DUKUNGAN SAFEGUARDING KETERLIBATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DIHARAPKAN MAKSIMAL

38. TERIMA KASIH