ET
Uploaded byEllya Timeless
PPT, PDF545 views

MDGs

Dokumen ini menjelaskan konsep dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk definisi pelayanan kesehatan, stratifikasi layanan, dan program jaminan kesehatan masyarakat. Penekanan diberikan pada pentingnya layanan kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga serta kebijakan pendanaan yang mendukung jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, terdapat penjelasan tentang program jaminan persalinan untuk ibu hamil yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Embed presentation

Downloaded 39 times
KONSEP & SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Prof. Dr.dr.Rizanda Machmud M.Kes
TOPIK
DEFINISI • Pelayanan Kesehatan adalah: Setiap upaya yang dilaksanakan sendiri atau secara bersama2 dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan dan meningkatkan kesehatan perorangan , keluarga, kelompok maupun masyarakat
PENDAHULUAN PELAYANAN KES DASAR ≈ PELAYANAN KES STRATA PERTAMA
STRUKTUR PELAYANAN KES UKP UKM STRATA KETIGA STRATA KEDUA STRATA PERTAMA MASYARAKAT/ KELUARGA RSUP, RS VERTIKAL, RSUD, BALAI KES MASY, PREKTEK SPESIALIS PUSK, BP, DOKTER PRAKTEK POS YANDU, POSKESDES, KLG DEPKES, DINKES PROV, DINKES KAB/KOTA, BALAI KES MASY PUSKESMAS POS YANDU, POSKESDES, KLG
PELAYANAN KES STRATA PERTAMA  UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (Promotif. Preventif, Curatif & Rehabilitatif)  RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA  RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA  PERSALINAN  PERTOLONGAN GAWAT DARURAT  PUSKESMAS KELILING
PELAYANAN KES STRATA PERTAMA  UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  PROMOSI KESEHATAN  KES IBU DAN ANAK  PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENY MENULAR  KESEHATAN LINGKUNGAN  PERBAIKAN GIZI  PROGRAM UKM LAINNYA
PELAYANAN KESEHATAN 8 PEMBAGIAN PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN (HEALTH SERVICES) (HEALTH SERVICES) PELAYANAN KEDOKTERAN PELAYANAN KEDOKTERAN (MEDICAL SERVICSES) (MEDICAL SERVICSES) PELAYANAN KESEHATAN MASY MASY ( PUBLIC HEALTH SERVICES) ( PUBLIC HEALTH SERVICES)
9 SYARAT POKOK YANKES 1. Tersedia dan berkesinambungan (Available and Continous) 2. Dapat diterima dan wajar (Acceptable and Apropriate) 3. Mudah dicapai (Accesible) 4. Mudah dijangkau (Affordable ). 5. Bermutu (Quality)
STRATIFIKASI YANKES Pelayanan Medik PPeellaayyaannaann MMeeddiikk SSppeessiiaalliissttiikk ((UUKKPP ssttrraattaa 22&33)) PPeellaayyaannaann MMeeddiikk DDaassaarr ((UUKKPP SSttrraattaa 11))
11 STRATIFIKASI YANKES. 1. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama (Primary Health Services ) • yankes yang bersifat pokok yang sangat dibutuhkan oleh sebahagian besar masy. Dan punya nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masy. • Umumnya yankes tingkat pertama ini bersifat rawat jalan
12 2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua. (Secondary Health Services) Pelayanan kesehatan lebih lanjut dan telah bersifat rawat inap, dan untuk penyelenggaraannya membutuhkan tenaga2 spesialis. 3. Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga (Tertiary Health Services) Pelayanan kesehatan yang lebih kompleks dan diselenggarakan olah tenaga2 subspesialis.
SSIISSTTEEMM RRUUJJUUKKAANN
14 SISTIM RUJUKAN MASALAH KES. MASALAH KESMAS MASALAH KEDOKTERAN RUJUKAN KESEHATAN RUJUKAN MEDIK TEKNO LOGI SARANA OPERA SIONAL PENGETA HUAN BAHAN LAB. PENDE RITA
SISTIM RUJUKAN • Tercipta yankes yang menyeluruh dan terpadu. • Manfaat yang ada kalau dilihat dari unsur pembentuk yankes – Pemerintah sebagai penentu kebijakan – Masy sebagai pemakai jasa pelayanan – Kalangan kesehatan sebagai penyelenggara yankes
3. Tingkat Kedua Fasilitas Pelayanan Tkt Rujukan Lanjutan Tkt Rujukan Pertama Tkt Rujukan Dasar 3. Tingkat Pertama Fasilitas Pelayanan 2. Tingkat Masyarakat 1. Tingkat Rumah Tangga a b c d Rumah Sakit Propinsi/Swasta Rumah Sakit Kabupaten/Swasta Puskesmas DTP/Rawat Inap - Puskesmas - Puskesmas Pembantu - Polindes/Wahana Posyandu (Kader) Individu / Keluarga
Pemerintah penentu kebijakan - Membantu penghematan dana, krn tidak perlu menyiapkan alat kedokteran pada setiap sarana. - Memperjelas sistim pelayanan kesehatan, krn terdapat hub. kerja antar berbagai sarana kes. yang ada. - Mempermudah pekerjaan administrasi, terutama pada aspek perencanaan 18
19 Dari sudut masy sebagai pemakai jasa pelayanan - Meringankan biaya pengobatan, krn dapat dihindari pemeriksaan yang sama dan berulang. - Mempermudah masy. memperoleh pelayanan, karena sudah diketahui dengan jelas tugas dan fungsi pelayanan.
Dari sudut kalangan kesehatan sebagai penyelenggara yankes. - Memperjelas jenjang karir tenaga kesehatan dengan berbagai akibat positif seperti semangat kerja, ketekunan dan dedikasi. - Membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan kerjasama yang terjalin. - Memudahkan dan meringankan beban tugas, karena setiap saranan kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu 20
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR Introduksi Jaminan Kesehatan Masyarakat
22 Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan ? Per orangan/keluarga: Solusi universal: Tak pernah terjangkau Terpaksa bayar Tidak adil Membayar Sendiri Jaminan Kesehatan *) Karakteristik Yankes: Service/jasa, Dominasi profesional, Uncertainty, Price In-elastic, Asymmetry Information, PPK Induce demand. Patient ignorancy, Externality, *) Masyarakat miskin dibiayai Negara  Jamkesmas • Peserta tertentu • PPK dikontrak/kerjasama • Pembayaran prospektif  INA DRG • Manfaat pasti • Sistem rujukan • Kendali mutu  Clinical pathway •Telaah utilisasi • Peserta tertentu • PPK dikontrak/kerjasama • Pembayaran prospektif  INA DRG • Manfaat pasti • Sistem rujukan • Kendali mutu  Clinical pathway •Telaah utilisasi
AKB dan AKABA kelompok maskin selalu diatas AKB dan AKABA kelompok masyarakat berpendapatan tinggi Persalinan oleh tenaga kesehatan pd maskin, hanya sebesar 21,3% dibandingkan 89,2% pd masyarakat kaya Status kesehatan maskin diperburuk dng masih tingginya penyakit menular seperti malaria, TB paru, HIV/AIDS, dll Pemanfaatan RS masih didominasi oleh kelompok mampu, sedangkan maskin memanfaatkan pelayanan Puskesmas 48,7% kendala biaya, jarak dan transportasi SUMBER : SDKI 2003 Kenapa Masyarakat Miskin ? AKB dan AKABA 3-4 kali lipat pada masy. miskin dibanding masy. mampu 23
KEBIJAKAN UMUM (1) 1. Kebijakan Tahun 2011 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun 24 sebelumnya yang lebih disempurnakan 2. Selama Manlak dan Juknis baru belum terbit tetap berlaku Manlak dan Juknis yang sebelumnya 3. Perluasan Pelayanan dengan “JAMPERSAL” yang sasaran seluruh Bumil yang belum memiliki jaminan kesehatan/persalinan. 4. Pendanaan Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan (JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL). Total APBN 2011 Sebesar; 6.3 T  tetap perlu dukungan APBD untuk Komplementasi dan Suplementasi. 5. Dana Jampersal terintegrasi secara utuh dengan Dana Jamkesmas menjadi satu kesatuan. 6. Dana Jamkesmas ditransfer langsung dari Rekening Kas Negara ke Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Rumah Sakit/Balkesmas; PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
KEBIJAKAN UMUM (2) 7. Besaran Alokasi Dana Jamkesmas & Jampersal Kab/Kota 25 ditetapkan sesuai SK Menteri Kesehatan 8. Tim Pengelola jadi satu untuk mengelola Jamkesmas, Jampersal dan BOK --- TP JAMKESMAS & BOK 9. Pertanggungjawaban Dana: • Pola Klaim untuk di Pelayanan Dasar (Jamkesmas & Jampersal) • Pola Klaim dengan SOFTWARE INA-CBG’s utk Pelayanan Lanjutan (Jamkesmas & Jampersal) 7. Proses Verifikasi Pertanggungjawaban dana tetap dilakukan;. • Tim Pengelola Jamkesmas & BOK (Bag Verifikasi) untuk Pelayanan kesehatan Dasar • Verifikator Independen untuk Pelayanan Kesehatan Lanjutan 7. Kepesertaan Jamkesmas 2011 mengacu pada data BPS 2008 berjumlah 60,5 juta jiwa, namun secara Nas jumlah sasaran tetap 76,4 juta jiwa. PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
KEBIJAKAN UMUM (3) 12. Peser ta Jamkesmas tidak boleh dikenakan iur biaya 26 dengan alasan apapun 13. FASKES untuk Jampersal tidak hanya melibatkan Puskesmas dan jaringan tetapi melibatkan Bidan Praktek, Klinik Bersalin, Dokter Praktek yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota 14. Akan ada beberapa pedoman dan Juknis sebagai acuan pelaksanaan: • Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS • Juknis Jamkesmas di Pelayanan Dasar • Juknis Jampersal 15. Penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal dan BOK merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 16. PT Askes tetap dilibatkan untuk Manajemen Kepeser taan (Cetak dan distribusi) keseluruh peser ta PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
KEBIJAKAN PENDANAAN (1) 1. Dana Pelayanan Kesehatan Jamkesmas, Jampersal, BOK 27 bersumber dari APBN (6,3 T, 932 M). 2. Jenis Belanja Yankes Jamkesmas, Jampersal adalah BANSOS, sedangkan BOK berupa Belanja Barang. 3. Dana Operasional Manajemen Tim Pengelola bersumber APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 4. Tetap dilakukan Luncuran dana dengan memperhitungkan Lap. Per tanggungjawaban dan Kepatuhan Faskes (Cooperatif) 5. Per tanggungjawaban Dana Luncuran;  Di Pelayanan Kesehata dasar dengan Klaim  Di Pelayanan Kesehatan Lanjutan tetap dengan INA-CBG’s 1. Pendanaan Jamkesmas Yandas dan Jampersal menjadi satu rekening khusus Jamkesmas (Giro) di Dinkes Kab/Kota, sedangkan BOK dengan SATKER tersendiri. PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
28 KEBIJAKAN PENDANAAN (2) 7. Proses Verifikasi Per tanggungjawaban dana tetap dilakukan;. • Tim Pengelola Jamkesmas & BOK (Bag Verifikasi) untuk Pelayanan kesehatan Dasar • Verifikator Independen untuk Pelayanan Kesehatan Lanjutan 7. Setelah diverifikasi Verifikator Independen dan ditandatangani oleh Direktur RS/Balkesmas dan Verifikator Independen RS/Balkesmas dapat langsung mencairkan dana klaim tanpa menunggu Umpan Balik (feed back) dari Pusat (PPJK) 8. P2JK (TP Jamkesmas Pusat) akan turun segera melakukan pembinaan apabila ada praduga kesalahan per tanggung jawaban, kesulitan secara teknis sof tware. 9. Ada pengalihan Grouper INA-DRG’s ke INA-CBG’s (UNU-IIHG) PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
PROGRAM JAMKESMAS Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I
30 Tujuan Jamkesmas Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Seluruh Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Seluruh Masy. Miskin Masy. Miskin May. Miskin Sehat dan produktif May. Miskin Sehat dan produktif Pengentasan Kemiskinan Penyelenggaraan Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Prinsip: • Nirlaba • Portabilitas • Ekuitas • Akuntabel
1. Kepesertaan tidak berubah (76,4 JT JIWA) 2. Kepesertaan berdasarkan pada dara BPS Tahun 2008 (By Name by adress) sejumlah 60,5 JT JIWA 3. Untuk memenuhi 76,4 Juta akan dibagi kedaerah secara proporsional dengan memprioritaskan memasukkan peserta yang sedang dalam perawatan di rawat lanjutan 4. Akan dilakukan pencetakan dan penerbitan Kartu Jamkesmas baru pada tahun 2011. 5. Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu tidak masuk dalam data tersebut menjadi tanggung jawab daerah. 31 KEPESERTAAN (1) PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
 Gelandangan pengemis/org terlantar: tidak menggunakan kartu ttp menggunakan srt ketr/rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat  Penghuni Rutan/Lapas: tidak menggunakan kartu ttp menggunakan srt ketr/rekomendasi Kalapas/Karutan  Penghuni Panti Sosial Miskin: menggunakan kartu dan didaftarkan. Sementara kartu blm terdistribusi dapat menggunakan srt ketr/rekomendasi rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat Maskin daerah bencana pasca tanggap darurat: menggunakan kartu dan didaftarkan. Sementara kartu blm terdistribusi dapat menggunakan srt ketr/rekomendasi rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat Peserta program PKH (Program Keluarga Harapan) adalah juga peserta program Jamkesmas 32 Kepesertaan (2)
• Untuk semua jenis kepesertaan tersebut; SKP ditebitkan oleh petugas PT Askes (Persero) setempat, sepanjang syarat administrasinya terpenuhi • Untuk masyarakat miskin yang pada saat pendaftaraan tidak termasuk dalam data base (kecuali yang barulahir setelah penetapan database), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemda setempat. • Bagi bayi terlahir dari keluarga peserta Jamkesmas langsung menjadi peserta baru, PT Askes memberikan kartu Jamkesmas. 33 Kepesertaan (3)
www.ppjk.depkes.go.id Program Jaminan Persalinan PPJK Kementerian Kesehatan R.I
Latar Belakang (1) Komitmen Gizi: bumil, bayi, balita, anak Reduksi Kematian Bayi Reduksi Kematian Ibu HIV/AIDS, Malaria, Tbc Global : MDGs 8 Tujuan Sustainable Dev. & Human Capital Dev. 35 Raker Cipanas Januari 2010 Inpres 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 AKI 228 per 100.000 KH; AKB 34 per 1000 KH (SDKI, 2007) 90% kematian ibu krn persalinan (SKRT, 2001) Target MDGs tahun 2015AKI 102 per 100.000 KH Salah satu masalah penting adalah pembiayaan 35 RRPPJJMMNN 22001100 -- 22001144 MMDDGG 22001155 Raker Tampak Siring April 2010 Inpres 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan Pro Rakyat, Keadilan Utk Semua, MDGs, Pemb.Ekonomi
Definisi • Jaminan Persalinan adalah program pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pemeriksaan masa nifas (postnatal) bagi seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan serta bayi yg dilahirkannya pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan program. • Jaminan persalinan terintegrasi dengan program Jamkesmas Sasaran a. Merupakan sasaran tambahan dari program Jamkesmas b. Sasaran adalah seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan/persalinan yang melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan, dan pemeriksaan masa nifas (PNC) bagi ibu dan bayi yang dilahirkannya c. Perkiraan jumlah sasaran adalah 60% dari estimasi proyeksi jumlah persalinan. 36
Tujuan 37
Manfaat Jaminan Persalinan (1) Ruang lingkup pelayanan dalam Jaminan persalinan tingkat pertama meliputi: • Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan dengan frekuensi 4 kali selama hamil; • Pertolongan persalinan normal; • Pertolongan persalinan dengan penyulit pervaginam yang dapat dilakukan di Puskesmas PONED • Pelayanan Nifas (PNC) sesuai standar • Pelayanan neonatus dan penatalaksanaan rujukan neonatus dengan komplikasi sesuai standar pelayanan • Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan neonatus • Penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas PONED sampai proses rujukan ke Rumah Sakit 38
Manfaat Jaminan Persalinan (2) Ruang lingkup pelayanan dalam Jaminan persalinan tingkat lanjutan meliputi: • Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (risti) dan penyulit; • Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama; • Penanganan Komplikasi Kebidanan dan Neonatus di Faskes PONEK • Faskes PONEK adalah Faskes yang mampu memberi pelayanan Obstetri (kebidanan) dan Neonatus Emergensi Komprehensif Motivasi KB (Kontap) bagi ibu yang memanfaatkan program ini. 39
40 JAMKESMAS-JAMKESMAS-JJAAMMPPEERRSSAALL--BBOOKK ((22)) JAMKESMAS Fokus kegiatan  Rawat jalan  Rawat inap  Gadar  Transport rujukan Via lokakarya mini JAMPERSAL Fokus kegiatan  Pemeriksaan kehamilan  Pertolongan persalinan  Pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir & KB pasca persalinan  Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir Via lokakarya mini BOK Fokus kegiatan  Upaya yankes  Penunjang yankes  Manajemen puskesmas  Pemeliharaan ringan Pusk Via lokakarya mini ITEM Fokus Perencanaan PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR
Puskesmas dan Upaya Pokok. • Puskesmas: adalah unit pelaksana Pembangunan kesehatan diwilayah kecamatan. • Unit pelaksana teknis dinas ( UPTD): yaitu unit organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota yang melaksanakan tugas Teknis Operasional. 42
43 Visi Puskesmas. • Visi Pembangunan Kesehatan melalui puskesmas adalah tercapainya “Kecamatan Sehat 2010”. • Merupakan gambaran masyarakat kec. Masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yang ditandai dengan pendudulnya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi2nya.
44 MISI • Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. • Memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan. • Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu.
45 Strategi. • Mengembangkan dan menetapkan pendekatan kewilayahan. • Mengembangkan dan menerapkan azas kemitraan serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga. • Meningkatkan Profesionalisme Petugas.
46 Fungsi Puskesmas. • Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. • Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan. Kesehatan. • Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Upaya Pelayanan Kesehatan yang 47 dilaksanakan: • Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yang lebih mengutamakan pelayanan Preventif dan Promotif dg pendekatan kelompok masy, diselenggarakan bersama masyarakat. • Pelayanan MedikDasar. Yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga.
Struktur Organisasi Puskesmas. 48 BPP ( Badan Kepala Puskesmas Penyantun Puskesmas Tata Usaha Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Medik Puskesmas Pembantu
49 Program Pokok Puskesmas. • Promosi Kesehatan. • Kesehatan Lingkungan. • Kesehatan Ibu dan Anak, termasuk KB. • Perbaikan Gizi. • Pemberantasan Penyakit Menular. • Pengobatan.
50 Program Pengembangan • Program pengembangan tergantung kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas
STANDART PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN • Bab 2 pasal 2 Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal. • Pasal 2 ayat (4) butir b • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN • Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010:
Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi • Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 ( 95 %); • Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (90 %); • Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100 %); • Cakupan kunjungan neonatus (90 %); • Cakupan kunjungan bayi (90%); • Cakupan bayi berat lahir rendah / BBLR yang ditangani (100%).
Pelayanan kesehatan Anak Pra sekolah & Usia Sekolah • Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (90%); • Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru UKS/Dokter Kecil (100%); • Cakupan pelayanan kesehatan remaja (80%).
Target program • Pelayanan Keluarga Berencana : Cakupan peserta aktif KB (70%). • Pelayanan imunisasi : Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%). • Pelayanan Pengobatan / Perawatan : – Cakupan rawat jalan (15 %); – Cakupan rawat inap (1,5 %). • Pelayanan Kesehatan Jiwa : Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum (15%).
Target program • Pemantauan pertumbuhan balita : – Balita yang naik berat badannya (80 %); – Balita Bawah Garis Merah (< 15 %). • Pelayanan gizi : – Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun (90%); – Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (90%); – Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin (100%); – Balita gizi buruk mendapat perawatan (100%).
Target program • Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif : – Akses terhadap ketersediaan darah dankomponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (80%); – Ibu hamil risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (80%); – Neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (80%).
Target program • Pelayanan gawat darurat : Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (90%). • Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk – Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (100%); – Kecamatan bebas rawan gizi (80%).
Target program • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio: Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun ( ≥1). • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru: Kesembuhan penderita TBC BTA positif (> 85%). • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA: Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (100%).
Target program • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIVAIDS: – Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS (100%); – Infeksi menular seksual yang diobati (100%). • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) : Penderita DBD yang ditangani (80%). • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare: Balita dengan diare yang ditangani (100%).
Target program • Pelayanan kesehatan lingkungan : Institusi yang dibina (70%). • Pelayanan pengendalian vektor: Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes (>95%). • Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum : Tempat umum yang memenuhi syarat (80%).
Target program • Penyuluhan perilaku sehat : – Rumah tangga sehat (65%); – Bayi yang mendapat ASI- eksklusif (80%); – Desa dengan garam beryodium baik (90%); – Posyandu Purnama (40%). • Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat: Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan ( 15%).
Target program • Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan: – Ketersedian obat sesuai kebutuhan (90%); – Pengadaan obat esensial (100%); – Pengadaan obat generik (100%). • Pelayanan penggunaan obat generik:Penulisan resep obat generik (90%). • Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanankesehatan perorangan: Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (80%). • Penyelenggaraan pembiayaan untuk Keluarga Miskin dan masyarakat rentan : Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan (100%).
BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 4 • Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat; • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat(1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota; • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5 • Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing DaerahKabupaten/Kota. • Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan. • Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD.
BAB V PEMBINAAN Pasal 6 • Pemerintah dan Pemerintah Propinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 • Menteri Kesehatan melaksanakan supervisi dan pemberdayaan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 • Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
TERIMA KASIH

More Related Content

PDF
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
byBPJS Kesehatan RI
 
PPTX
Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014
byMustari Alif
 
PDF
7. dr nico sirsak-asuhan medis 2018-12
byDokter Tekno
 
PDF
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
byBPJS Kesehatan RI
 
PDF
5. dr rr tutik pengelolaan askep sirsak desember 2018
byDokter Tekno
 
PDF
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
byBPJS Kesehatan RI
 
DOC
pedoman pengorganisasian ppi
byEka Siam
 
PDF
1.asuhan 4.0 serta peran dan manfaat sirsak bagi rs dan akreditasi
byDokter Tekno
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Kebidanan & Neonatal
byBPJS Kesehatan RI
 
Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014
byMustari Alif
 
7. dr nico sirsak-asuhan medis 2018-12
byDokter Tekno
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
byBPJS Kesehatan RI
 
5. dr rr tutik pengelolaan askep sirsak desember 2018
byDokter Tekno
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Gate Keeper Concept
byBPJS Kesehatan RI
 
pedoman pengorganisasian ppi
byEka Siam
 
1.asuhan 4.0 serta peran dan manfaat sirsak bagi rs dan akreditasi
byDokter Tekno
 

What's hot

PDF
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
byBPJS Kesehatan RI
 
PDF
4. dr diyurman gea materi ws sirsak - des 2018
byDokter Tekno
 
PDF
8. triyani kars pengelolaan data asuhan gizi desember 2018
byDokter Tekno
 
PDF
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
byBPJS Kesehatan RI
 
PDF
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
byBPJS Kesehatan RI
 
PDF
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
byKlinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
PPT
Spm puskesmas ppt
bySiti Rubbiyanti
 
PPTX
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
byDokter Tekno
 
PDF
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
byBPJS Kesehatan RI
 
PDF
Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]
byKlinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
PDF
Sistem pembiayaan FKTP bpjs kesehatan 2015
byKlinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
DOC
Sistem manajemen rawat jalan rumah sakit indonesia
bySiti Julaiha
 
PDF
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
byBPJS Kesehatan RI
 
PDF
06 prolanis
byastutik ningsih
 
DOCX
Kerangka acuan
byAtma Patang
 
PPTX
2. standar dan instrumen akreditasi ns
byBidangTFBBPKCiloto
 
PDF
Monitoring dan Evaluasi Program JKN
byInsan Adiwibowo
 
PDF
Chapter ii
byNona Muammar
 
PDF
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran
bySanto Prang
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
byBPJS Kesehatan RI
 
4. dr diyurman gea materi ws sirsak - des 2018
byDokter Tekno
 
8. triyani kars pengelolaan data asuhan gizi desember 2018
byDokter Tekno
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
byBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
byBPJS Kesehatan RI
 
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
byKlinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
Spm puskesmas ppt
bySiti Rubbiyanti
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
byDokter Tekno
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
byBPJS Kesehatan RI
 
Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]
byKlinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
Sistem pembiayaan FKTP bpjs kesehatan 2015
byKlinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
Sistem manajemen rawat jalan rumah sakit indonesia
bySiti Julaiha
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
byBPJS Kesehatan RI
 
06 prolanis
byastutik ningsih
 
Kerangka acuan
byAtma Patang
 
2. standar dan instrumen akreditasi ns
byBidangTFBBPKCiloto
 
Monitoring dan Evaluasi Program JKN
byInsan Adiwibowo
 
Chapter ii
byNona Muammar
 
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiran
bySanto Prang
 

Similar to MDGs

PPT
Kebijakan jamkesmas jampersal2011
byrazitakhalyla
 
PPT
Bpjs farmasi
bycasamateo
 
PPT
Jpkmm Pembekalan Depkes
byfoilyani
 
PPT
jaminan kesehatan nasiaonal dan upaya peningkatan jaminan kesehatan
byGekSintaManuaba
 
PPTX
Materi presentasi idi karawang askes 2
bydhoan Evridho
 
PPT
Jaminan Kesehatan Nasional
byMuh Saleh
 
PPT
Jkn unhas
byFatwa Awaru
 
PPT
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
byDrHariyono
 
PPTX
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
byTini Wartini
 
PPTX
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
byKarinaSyafarini
 
PPTX
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
bySegarnis Dhiasy
 
PPTX
MATERI JKN.pptx
byYulianiLende
 
PDF
KONSEP_PELAYANAN_KESEHATAN_PRIMER_DALAM.pdf
byHusen53
 
PPTX
Undang undang tentang jaminan sosial
bySisKa L. Putri
 
PPTX
Materi-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptx
byjejehaje
 
PPSX
Operational Research HBV jogja 0719(1).ppsx
byJKNRSUDSUBANG
 
PDF
h1-materi-drfahmi-idris.pdf
byiwan ridwan
 
PPTX
Sistem Pelayanan Kesehatan...........pptx
byicha582186
 
PPTX
Sistem Pelayanan Kesehatan..........pptx
byicha582186
 
PPT
Bahan bpm 25 nop rev
byDrt Boyjk
 
Kebijakan jamkesmas jampersal2011
byrazitakhalyla
 
Bpjs farmasi
bycasamateo
 
Jpkmm Pembekalan Depkes
byfoilyani
 
jaminan kesehatan nasiaonal dan upaya peningkatan jaminan kesehatan
byGekSintaManuaba
 
Materi presentasi idi karawang askes 2
bydhoan Evridho
 
Jaminan Kesehatan Nasional
byMuh Saleh
 
Jkn unhas
byFatwa Awaru
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
byDrHariyono
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
byTini Wartini
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
byKarinaSyafarini
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
bySegarnis Dhiasy
 
MATERI JKN.pptx
byYulianiLende
 
KONSEP_PELAYANAN_KESEHATAN_PRIMER_DALAM.pdf
byHusen53
 
Undang undang tentang jaminan sosial
bySisKa L. Putri
 
Materi-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptx
byjejehaje
 
Operational Research HBV jogja 0719(1).ppsx
byJKNRSUDSUBANG
 
h1-materi-drfahmi-idris.pdf
byiwan ridwan
 
Sistem Pelayanan Kesehatan...........pptx
byicha582186
 
Sistem Pelayanan Kesehatan..........pptx
byicha582186
 
Bahan bpm 25 nop rev
byDrt Boyjk
 

MDGs

  • 1.
    KONSEP & SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Prof. Dr.dr.Rizanda Machmud M.Kes
  • 2.
  • 3.
    DEFINISI • PelayananKesehatan adalah: Setiap upaya yang dilaksanakan sendiri atau secara bersama2 dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan dan meningkatkan kesehatan perorangan , keluarga, kelompok maupun masyarakat
  • 4.
    PENDAHULUAN PELAYANAN KESDASAR ≈ PELAYANAN KES STRATA PERTAMA
  • 5.
    STRUKTUR PELAYANAN KES UKP UKM STRATA KETIGA STRATA KEDUA STRATA PERTAMA MASYARAKAT/ KELUARGA RSUP, RS VERTIKAL, RSUD, BALAI KES MASY, PREKTEK SPESIALIS PUSK, BP, DOKTER PRAKTEK POS YANDU, POSKESDES, KLG DEPKES, DINKES PROV, DINKES KAB/KOTA, BALAI KES MASY PUSKESMAS POS YANDU, POSKESDES, KLG
  • 6.
    PELAYANAN KES STRATA PERTAMA  UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (Promotif. Preventif, Curatif & Rehabilitatif)  RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA  RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA  PERSALINAN  PERTOLONGAN GAWAT DARURAT  PUSKESMAS KELILING
  • 7.
    PELAYANAN KES STRATA PERTAMA  UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  PROMOSI KESEHATAN  KES IBU DAN ANAK  PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENY MENULAR  KESEHATAN LINGKUNGAN  PERBAIKAN GIZI  PROGRAM UKM LAINNYA
  • 8.
    PELAYANAN KESEHATAN 8 PEMBAGIAN PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN (HEALTH SERVICES) (HEALTH SERVICES) PELAYANAN KEDOKTERAN PELAYANAN KEDOKTERAN (MEDICAL SERVICSES) (MEDICAL SERVICSES) PELAYANAN KESEHATAN MASY MASY ( PUBLIC HEALTH SERVICES) ( PUBLIC HEALTH SERVICES)
  • 9.
    9 SYARAT POKOKYANKES 1. Tersedia dan berkesinambungan (Available and Continous) 2. Dapat diterima dan wajar (Acceptable and Apropriate) 3. Mudah dicapai (Accesible) 4. Mudah dijangkau (Affordable ). 5. Bermutu (Quality)
  • 10.
    STRATIFIKASI YANKES Pelayanan Medik PPeellaayyaannaann MMeeddiikk SSppeessiiaalliissttiikk ((UUKKPP ssttrraattaa 22&33)) PPeellaayyaannaann MMeeddiikk DDaassaarr ((UUKKPP SSttrraattaa 11))
  • 11.
    11 STRATIFIKASI YANKES. 1. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama (Primary Health Services ) • yankes yang bersifat pokok yang sangat dibutuhkan oleh sebahagian besar masy. Dan punya nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masy. • Umumnya yankes tingkat pertama ini bersifat rawat jalan
  • 12.
    12 2. PelayananKesehatan Tingkat Kedua. (Secondary Health Services) Pelayanan kesehatan lebih lanjut dan telah bersifat rawat inap, dan untuk penyelenggaraannya membutuhkan tenaga2 spesialis. 3. Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga (Tertiary Health Services) Pelayanan kesehatan yang lebih kompleks dan diselenggarakan olah tenaga2 subspesialis.
  • 13.
  • 14.
    14 SISTIM RUJUKAN MASALAH KES. MASALAH KESMAS MASALAH KEDOKTERAN RUJUKAN KESEHATAN RUJUKAN MEDIK TEKNO LOGI SARANA OPERA SIONAL PENGETA HUAN BAHAN LAB. PENDE RITA
  • 15.
    SISTIM RUJUKAN •Tercipta yankes yang menyeluruh dan terpadu. • Manfaat yang ada kalau dilihat dari unsur pembentuk yankes – Pemerintah sebagai penentu kebijakan – Masy sebagai pemakai jasa pelayanan – Kalangan kesehatan sebagai penyelenggara yankes
  • 17.
    3. Tingkat KeduaFasilitas Pelayanan Tkt Rujukan Lanjutan Tkt Rujukan Pertama Tkt Rujukan Dasar 3. Tingkat Pertama Fasilitas Pelayanan 2. Tingkat Masyarakat 1. Tingkat Rumah Tangga a b c d Rumah Sakit Propinsi/Swasta Rumah Sakit Kabupaten/Swasta Puskesmas DTP/Rawat Inap - Puskesmas - Puskesmas Pembantu - Polindes/Wahana Posyandu (Kader) Individu / Keluarga
  • 18.
    Pemerintah penentu kebijakan - Membantu penghematan dana, krn tidak perlu menyiapkan alat kedokteran pada setiap sarana. - Memperjelas sistim pelayanan kesehatan, krn terdapat hub. kerja antar berbagai sarana kes. yang ada. - Mempermudah pekerjaan administrasi, terutama pada aspek perencanaan 18
  • 19.
    19 Dari sudutmasy sebagai pemakai jasa pelayanan - Meringankan biaya pengobatan, krn dapat dihindari pemeriksaan yang sama dan berulang. - Mempermudah masy. memperoleh pelayanan, karena sudah diketahui dengan jelas tugas dan fungsi pelayanan.
  • 20.
    Dari sudut kalangankesehatan sebagai penyelenggara yankes. - Memperjelas jenjang karir tenaga kesehatan dengan berbagai akibat positif seperti semangat kerja, ketekunan dan dedikasi. - Membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan kerjasama yang terjalin. - Memudahkan dan meringankan beban tugas, karena setiap saranan kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu 20
  • 21.
    PROGRAM PELAYANAN KESEHATANDASAR Introduksi Jaminan Kesehatan Masyarakat
  • 22.
    22 Mengapa DiperlukanJaminan Kesehatan ? Per orangan/keluarga: Solusi universal: Tak pernah terjangkau Terpaksa bayar Tidak adil Membayar Sendiri Jaminan Kesehatan *) Karakteristik Yankes: Service/jasa, Dominasi profesional, Uncertainty, Price In-elastic, Asymmetry Information, PPK Induce demand. Patient ignorancy, Externality, *) Masyarakat miskin dibiayai Negara  Jamkesmas • Peserta tertentu • PPK dikontrak/kerjasama • Pembayaran prospektif  INA DRG • Manfaat pasti • Sistem rujukan • Kendali mutu  Clinical pathway •Telaah utilisasi • Peserta tertentu • PPK dikontrak/kerjasama • Pembayaran prospektif  INA DRG • Manfaat pasti • Sistem rujukan • Kendali mutu  Clinical pathway •Telaah utilisasi
  • 23.
    AKB dan AKABAkelompok maskin selalu diatas AKB dan AKABA kelompok masyarakat berpendapatan tinggi Persalinan oleh tenaga kesehatan pd maskin, hanya sebesar 21,3% dibandingkan 89,2% pd masyarakat kaya Status kesehatan maskin diperburuk dng masih tingginya penyakit menular seperti malaria, TB paru, HIV/AIDS, dll Pemanfaatan RS masih didominasi oleh kelompok mampu, sedangkan maskin memanfaatkan pelayanan Puskesmas 48,7% kendala biaya, jarak dan transportasi SUMBER : SDKI 2003 Kenapa Masyarakat Miskin ? AKB dan AKABA 3-4 kali lipat pada masy. miskin dibanding masy. mampu 23
  • 24.
    KEBIJAKAN UMUM (1) 1. Kebijakan Tahun 2011 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun 24 sebelumnya yang lebih disempurnakan 2. Selama Manlak dan Juknis baru belum terbit tetap berlaku Manlak dan Juknis yang sebelumnya 3. Perluasan Pelayanan dengan “JAMPERSAL” yang sasaran seluruh Bumil yang belum memiliki jaminan kesehatan/persalinan. 4. Pendanaan Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan (JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL). Total APBN 2011 Sebesar; 6.3 T  tetap perlu dukungan APBD untuk Komplementasi dan Suplementasi. 5. Dana Jampersal terintegrasi secara utuh dengan Dana Jamkesmas menjadi satu kesatuan. 6. Dana Jamkesmas ditransfer langsung dari Rekening Kas Negara ke Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Rumah Sakit/Balkesmas; PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
  • 25.
    KEBIJAKAN UMUM (2) 7. Besaran Alokasi Dana Jamkesmas & Jampersal Kab/Kota 25 ditetapkan sesuai SK Menteri Kesehatan 8. Tim Pengelola jadi satu untuk mengelola Jamkesmas, Jampersal dan BOK --- TP JAMKESMAS & BOK 9. Pertanggungjawaban Dana: • Pola Klaim untuk di Pelayanan Dasar (Jamkesmas & Jampersal) • Pola Klaim dengan SOFTWARE INA-CBG’s utk Pelayanan Lanjutan (Jamkesmas & Jampersal) 7. Proses Verifikasi Pertanggungjawaban dana tetap dilakukan;. • Tim Pengelola Jamkesmas & BOK (Bag Verifikasi) untuk Pelayanan kesehatan Dasar • Verifikator Independen untuk Pelayanan Kesehatan Lanjutan 7. Kepesertaan Jamkesmas 2011 mengacu pada data BPS 2008 berjumlah 60,5 juta jiwa, namun secara Nas jumlah sasaran tetap 76,4 juta jiwa. PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
  • 26.
    KEBIJAKAN UMUM (3) 12. Peser ta Jamkesmas tidak boleh dikenakan iur biaya 26 dengan alasan apapun 13. FASKES untuk Jampersal tidak hanya melibatkan Puskesmas dan jaringan tetapi melibatkan Bidan Praktek, Klinik Bersalin, Dokter Praktek yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota 14. Akan ada beberapa pedoman dan Juknis sebagai acuan pelaksanaan: • Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS • Juknis Jamkesmas di Pelayanan Dasar • Juknis Jampersal 15. Penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal dan BOK merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 16. PT Askes tetap dilibatkan untuk Manajemen Kepeser taan (Cetak dan distribusi) keseluruh peser ta PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
  • 27.
    KEBIJAKAN PENDANAAN (1) 1. Dana Pelayanan Kesehatan Jamkesmas, Jampersal, BOK 27 bersumber dari APBN (6,3 T, 932 M). 2. Jenis Belanja Yankes Jamkesmas, Jampersal adalah BANSOS, sedangkan BOK berupa Belanja Barang. 3. Dana Operasional Manajemen Tim Pengelola bersumber APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 4. Tetap dilakukan Luncuran dana dengan memperhitungkan Lap. Per tanggungjawaban dan Kepatuhan Faskes (Cooperatif) 5. Per tanggungjawaban Dana Luncuran;  Di Pelayanan Kesehata dasar dengan Klaim  Di Pelayanan Kesehatan Lanjutan tetap dengan INA-CBG’s 1. Pendanaan Jamkesmas Yandas dan Jampersal menjadi satu rekening khusus Jamkesmas (Giro) di Dinkes Kab/Kota, sedangkan BOK dengan SATKER tersendiri. PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
  • 28.
    28 KEBIJAKAN PENDANAAN(2) 7. Proses Verifikasi Per tanggungjawaban dana tetap dilakukan;. • Tim Pengelola Jamkesmas & BOK (Bag Verifikasi) untuk Pelayanan kesehatan Dasar • Verifikator Independen untuk Pelayanan Kesehatan Lanjutan 7. Setelah diverifikasi Verifikator Independen dan ditandatangani oleh Direktur RS/Balkesmas dan Verifikator Independen RS/Balkesmas dapat langsung mencairkan dana klaim tanpa menunggu Umpan Balik (feed back) dari Pusat (PPJK) 8. P2JK (TP Jamkesmas Pusat) akan turun segera melakukan pembinaan apabila ada praduga kesalahan per tanggung jawaban, kesulitan secara teknis sof tware. 9. Ada pengalihan Grouper INA-DRG’s ke INA-CBG’s (UNU-IIHG) PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
  • 29.
    PROGRAM JAMKESMAS PusatPembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I
  • 30.
    30 Tujuan Jamkesmas Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Seluruh Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Seluruh Masy. Miskin Masy. Miskin May. Miskin Sehat dan produktif May. Miskin Sehat dan produktif Pengentasan Kemiskinan Penyelenggaraan Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Prinsip: • Nirlaba • Portabilitas • Ekuitas • Akuntabel
  • 31.
    1. Kepesertaan tidakberubah (76,4 JT JIWA) 2. Kepesertaan berdasarkan pada dara BPS Tahun 2008 (By Name by adress) sejumlah 60,5 JT JIWA 3. Untuk memenuhi 76,4 Juta akan dibagi kedaerah secara proporsional dengan memprioritaskan memasukkan peserta yang sedang dalam perawatan di rawat lanjutan 4. Akan dilakukan pencetakan dan penerbitan Kartu Jamkesmas baru pada tahun 2011. 5. Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu tidak masuk dalam data tersebut menjadi tanggung jawab daerah. 31 KEPESERTAAN (1) PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
  • 32.
     Gelandangan pengemis/orgterlantar: tidak menggunakan kartu ttp menggunakan srt ketr/rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat  Penghuni Rutan/Lapas: tidak menggunakan kartu ttp menggunakan srt ketr/rekomendasi Kalapas/Karutan  Penghuni Panti Sosial Miskin: menggunakan kartu dan didaftarkan. Sementara kartu blm terdistribusi dapat menggunakan srt ketr/rekomendasi rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat Maskin daerah bencana pasca tanggap darurat: menggunakan kartu dan didaftarkan. Sementara kartu blm terdistribusi dapat menggunakan srt ketr/rekomendasi rekomendasi Dinsos (sejenis) setempat Peserta program PKH (Program Keluarga Harapan) adalah juga peserta program Jamkesmas 32 Kepesertaan (2)
  • 33.
    • Untuk semuajenis kepesertaan tersebut; SKP ditebitkan oleh petugas PT Askes (Persero) setempat, sepanjang syarat administrasinya terpenuhi • Untuk masyarakat miskin yang pada saat pendaftaraan tidak termasuk dalam data base (kecuali yang barulahir setelah penetapan database), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemda setempat. • Bagi bayi terlahir dari keluarga peserta Jamkesmas langsung menjadi peserta baru, PT Askes memberikan kartu Jamkesmas. 33 Kepesertaan (3)
  • 34.
    www.ppjk.depkes.go.id Program Jaminan Persalinan PPJK Kementerian Kesehatan R.I
  • 35.
    Latar Belakang (1)Komitmen Gizi: bumil, bayi, balita, anak Reduksi Kematian Bayi Reduksi Kematian Ibu HIV/AIDS, Malaria, Tbc Global : MDGs 8 Tujuan Sustainable Dev. & Human Capital Dev. 35 Raker Cipanas Januari 2010 Inpres 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 AKI 228 per 100.000 KH; AKB 34 per 1000 KH (SDKI, 2007) 90% kematian ibu krn persalinan (SKRT, 2001) Target MDGs tahun 2015AKI 102 per 100.000 KH Salah satu masalah penting adalah pembiayaan 35 RRPPJJMMNN 22001100 -- 22001144 MMDDGG 22001155 Raker Tampak Siring April 2010 Inpres 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan Pro Rakyat, Keadilan Utk Semua, MDGs, Pemb.Ekonomi
  • 36.
    Definisi • JaminanPersalinan adalah program pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pemeriksaan masa nifas (postnatal) bagi seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan serta bayi yg dilahirkannya pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan program. • Jaminan persalinan terintegrasi dengan program Jamkesmas Sasaran a. Merupakan sasaran tambahan dari program Jamkesmas b. Sasaran adalah seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan/persalinan yang melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan, dan pemeriksaan masa nifas (PNC) bagi ibu dan bayi yang dilahirkannya c. Perkiraan jumlah sasaran adalah 60% dari estimasi proyeksi jumlah persalinan. 36
  • 37.
  • 38.
    Manfaat Jaminan Persalinan(1) Ruang lingkup pelayanan dalam Jaminan persalinan tingkat pertama meliputi: • Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan dengan frekuensi 4 kali selama hamil; • Pertolongan persalinan normal; • Pertolongan persalinan dengan penyulit pervaginam yang dapat dilakukan di Puskesmas PONED • Pelayanan Nifas (PNC) sesuai standar • Pelayanan neonatus dan penatalaksanaan rujukan neonatus dengan komplikasi sesuai standar pelayanan • Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan neonatus • Penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas PONED sampai proses rujukan ke Rumah Sakit 38
  • 39.
    Manfaat Jaminan Persalinan(2) Ruang lingkup pelayanan dalam Jaminan persalinan tingkat lanjutan meliputi: • Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (risti) dan penyulit; • Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama; • Penanganan Komplikasi Kebidanan dan Neonatus di Faskes PONEK • Faskes PONEK adalah Faskes yang mampu memberi pelayanan Obstetri (kebidanan) dan Neonatus Emergensi Komprehensif Motivasi KB (Kontap) bagi ibu yang memanfaatkan program ini. 39
  • 40.
    40 JAMKESMAS-JAMKESMAS-JJAAMMPPEERRSSAALL--BBOOKK ((22)) JAMKESMAS Fokus kegiatan  Rawat jalan  Rawat inap  Gadar  Transport rujukan Via lokakarya mini JAMPERSAL Fokus kegiatan  Pemeriksaan kehamilan  Pertolongan persalinan  Pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir & KB pasca persalinan  Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir Via lokakarya mini BOK Fokus kegiatan  Upaya yankes  Penunjang yankes  Manajemen puskesmas  Pemeliharaan ringan Pusk Via lokakarya mini ITEM Fokus Perencanaan PELAKSANAAN JAMKESMAS & JAMPERSAL 2011
  • 41.
  • 42.
    Puskesmas dan UpayaPokok. • Puskesmas: adalah unit pelaksana Pembangunan kesehatan diwilayah kecamatan. • Unit pelaksana teknis dinas ( UPTD): yaitu unit organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota yang melaksanakan tugas Teknis Operasional. 42
  • 43.
    43 Visi Puskesmas. • Visi Pembangunan Kesehatan melalui puskesmas adalah tercapainya “Kecamatan Sehat 2010”. • Merupakan gambaran masyarakat kec. Masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yang ditandai dengan pendudulnya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi2nya.
  • 44.
    44 MISI •Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. • Memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan. • Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu.
  • 45.
    45 Strategi. •Mengembangkan dan menetapkan pendekatan kewilayahan. • Mengembangkan dan menerapkan azas kemitraan serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga. • Meningkatkan Profesionalisme Petugas.
  • 46.
    46 Fungsi Puskesmas. • Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. • Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan. Kesehatan. • Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
  • 47.
    Upaya Pelayanan Kesehatanyang 47 dilaksanakan: • Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yang lebih mengutamakan pelayanan Preventif dan Promotif dg pendekatan kelompok masy, diselenggarakan bersama masyarakat. • Pelayanan MedikDasar. Yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga.
  • 48.
    Struktur Organisasi Puskesmas. 48 BPP ( Badan Kepala Puskesmas Penyantun Puskesmas Tata Usaha Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Medik Puskesmas Pembantu
  • 49.
    49 Program PokokPuskesmas. • Promosi Kesehatan. • Kesehatan Lingkungan. • Kesehatan Ibu dan Anak, termasuk KB. • Perbaikan Gizi. • Pemberantasan Penyakit Menular. • Pengobatan.
  • 50.
    50 Program Pengembangan • Program pengembangan tergantung kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas
  • 51.
    STANDART PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
  • 52.
    STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN • Bab 2 pasal 2 Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal. • Pasal 2 ayat (4) butir b • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
  • 53.
    STANDAR PELAYANAN MINIMALBIDANG KESEHATAN • Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010:
  • 54.
    Pelayanan kesehatan Ibudan Bayi • Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 ( 95 %); • Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (90 %); • Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100 %); • Cakupan kunjungan neonatus (90 %); • Cakupan kunjungan bayi (90%); • Cakupan bayi berat lahir rendah / BBLR yang ditangani (100%).
  • 55.
    Pelayanan kesehatan AnakPra sekolah & Usia Sekolah • Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (90%); • Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru UKS/Dokter Kecil (100%); • Cakupan pelayanan kesehatan remaja (80%).
  • 56.
    Target program •Pelayanan Keluarga Berencana : Cakupan peserta aktif KB (70%). • Pelayanan imunisasi : Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%). • Pelayanan Pengobatan / Perawatan : – Cakupan rawat jalan (15 %); – Cakupan rawat inap (1,5 %). • Pelayanan Kesehatan Jiwa : Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum (15%).
  • 57.
    Target program •Pemantauan pertumbuhan balita : – Balita yang naik berat badannya (80 %); – Balita Bawah Garis Merah (< 15 %). • Pelayanan gizi : – Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun (90%); – Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (90%); – Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin (100%); – Balita gizi buruk mendapat perawatan (100%).
  • 58.
    Target program •Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif : – Akses terhadap ketersediaan darah dankomponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (80%); – Ibu hamil risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (80%); – Neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (80%).
  • 59.
    Target program •Pelayanan gawat darurat : Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (90%). • Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk – Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam (100%); – Kecamatan bebas rawan gizi (80%).
  • 60.
    Target program •Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio: Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun ( ≥1). • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru: Kesembuhan penderita TBC BTA positif (> 85%). • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA: Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani (100%).
  • 61.
    Target program •Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIVAIDS: – Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS (100%); – Infeksi menular seksual yang diobati (100%). • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) : Penderita DBD yang ditangani (80%). • Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare: Balita dengan diare yang ditangani (100%).
  • 62.
    Target program •Pelayanan kesehatan lingkungan : Institusi yang dibina (70%). • Pelayanan pengendalian vektor: Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes (>95%). • Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum : Tempat umum yang memenuhi syarat (80%).
  • 63.
    Target program •Penyuluhan perilaku sehat : – Rumah tangga sehat (65%); – Bayi yang mendapat ASI- eksklusif (80%); – Desa dengan garam beryodium baik (90%); – Posyandu Purnama (40%). • Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat: Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan ( 15%).
  • 64.
    Target program •Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan: – Ketersedian obat sesuai kebutuhan (90%); – Pengadaan obat esensial (100%); – Pengadaan obat generik (100%). • Pelayanan penggunaan obat generik:Penulisan resep obat generik (90%). • Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanankesehatan perorangan: Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (80%). • Penyelenggaraan pembiayaan untuk Keluarga Miskin dan masyarakat rentan : Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan masyarakat rentan (100%).
  • 65.
    BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 4 • Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat; • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat(1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota; • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
  • 66.
    BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5 • Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing DaerahKabupaten/Kota. • Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan. • Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD.
  • 67.
    BAB V PEMBINAAN Pasal 6 • Pemerintah dan Pemerintah Propinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 • Menteri Kesehatan melaksanakan supervisi dan pemberdayaan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
  • 68.
    BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 10 • Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  • 69.