1. Dokumen ini membahas tentang dukungan program kefarmasian dan alat kesehatan (alkes) dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari dasar hukum, prinsip-prinsip, peta jalan kepesertaan, paket manfaat dan iuran, hingga peran program kefarmasian dan alkes.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk pengertian resep, bagian-bagian resep, copy resep, satuan obat cair dan padat, serta cara mencegah kesalahan dalam memberikan obat kepada pasien."
Dokumen tersebut membahas tentang fasilitas dan peralatan yang wajib ada di ICU, meliputi ruangan, sarana prasarana, dan peralatan. Ruangan ICU harus memiliki fasilitas dasar seperti resusitasi jantung paru, pengelolaan jalur nafas, pemantauan EKG berkelanjutan, dan kemampuan melakukan terapi lanjutan. Sarana prasarana minimal mencakup lokasi dekat unit darurat, desain yang baik, area pasien dan kerja
Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...Ella Banurea
Analisis Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan sistem pembiayaan paling maju di dunia dan sudah mencapai universal coverage.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penerapan kajian farmakoekonomi di Indonesia. Kajian farmakoekonomi dipandang penting untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien sejalan dengan upaya pencapaian target MDGs dan reformasi sistem kesehatan nasional. Pedoman ini bertujuan memberikan panduan praktis bagi pengambil keputusan kesehatan dalam mengadopsi prinsip-prinsip farmakoekonomi untuk mend
Sebuah presentasi ringan mengenai pedoman penyediaan, penyimpanan, peresepan, dan pemberian "Obat Kewaspadaan Tinggi" atau "High Alert Medications" di lingkungan rumah sakit.
Rumah sakit dituntut memiliki kebijakan dan panduan serta prosedur dalam mengawasi obat kewaspadaan tinggi, guna meningkatkan keselamatan pasien.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk pengertian resep, bagian-bagian resep, copy resep, satuan obat cair dan padat, serta cara mencegah kesalahan dalam memberikan obat kepada pasien."
Dokumen tersebut membahas tentang fasilitas dan peralatan yang wajib ada di ICU, meliputi ruangan, sarana prasarana, dan peralatan. Ruangan ICU harus memiliki fasilitas dasar seperti resusitasi jantung paru, pengelolaan jalur nafas, pemantauan EKG berkelanjutan, dan kemampuan melakukan terapi lanjutan. Sarana prasarana minimal mencakup lokasi dekat unit darurat, desain yang baik, area pasien dan kerja
Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...Ella Banurea
Analisis Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan sistem pembiayaan paling maju di dunia dan sudah mencapai universal coverage.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penerapan kajian farmakoekonomi di Indonesia. Kajian farmakoekonomi dipandang penting untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien sejalan dengan upaya pencapaian target MDGs dan reformasi sistem kesehatan nasional. Pedoman ini bertujuan memberikan panduan praktis bagi pengambil keputusan kesehatan dalam mengadopsi prinsip-prinsip farmakoekonomi untuk mend
Sebuah presentasi ringan mengenai pedoman penyediaan, penyimpanan, peresepan, dan pemberian "Obat Kewaspadaan Tinggi" atau "High Alert Medications" di lingkungan rumah sakit.
Rumah sakit dituntut memiliki kebijakan dan panduan serta prosedur dalam mengawasi obat kewaspadaan tinggi, guna meningkatkan keselamatan pasien.
Ada 4 jenis penyuntikan obat, yaitu intramuskular, intravena, subkutan, dan intrakutan. Masing-masing jenis memiliki lokasi dan sudut penyuntikan yang berbeda-beda, sesuai dengan jaringan sasaran. Spuit dan ukuran jarum juga bervariasi tergantung jenis penyuntikan.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2015 yang merupakan daftar obat paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. DOEN direvisi dua tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan program kesehatan. DOEN 2015 menggantikan DOEN 2013 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas penggolongan obat menurut pemerintah Indonesia yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika serta penjelasan mengenai masing-masing golongan tersebut."
Penggunaan obat dikatakan Rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis,
dalam dosis yang memenuhi kebutuhan,
untuk jangka waktu yang cukup, dan
pada biaya terendah untuk mereka dan komunitas
1. Tabel tersebut menyajikan interaksi antara beberapa obat dengan mekanisme kerja dan interaksinya. Beberapa contoh interaksi adalah cisapride yang meningkatkan level alkohol, siklosporin, diazepam, dan morfin dalam serum, serta omeprazole yang meningkatkan level escitalopram.
Dokumen ini membahas tentang flu dan batuk, termasuk penyebab, gejala, dan cara mencegahnya. Flu disebabkan oleh virus influenza dan menyebar melalui kontak langsung atau udara. Batuk merupakan mekanisme proteksi untuk mengeluarkan benda asing di saluran pernapasan. Pengobatan flu dan batuk dapat dilakukan secara simptomatis dengan obat flu atau ke dokter jika ada infeksi sekunder. Penting untuk istirahat, hindari rokok
Dokumen tersebut membahas tentang injeksi sebagai salah satu bentuk sediaan steril dan definisinya. Juga membahas tentang berbagai rute injeksi, komposisi, syarat, dan wadah injeksi. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan informasi mengenai definisi, jenis, dan aspek farmasi dari injeksi sebagai salah satu cara administrasi obat parenteral.
Dokumen tersebut membahas tentang injeksi sebagai cara pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat ke dalam tubuh melalui kulit atau jaringan. Termasuk jenis-jenis injeksi, prosedur pemberian injeksi secara steril, dan pencegahan terjadinya infeksi.
Dokumen tersebut membahas tentang cara pemakaian obat yang tepat, mencakup petunjuk pemakaian berbagai jenis obat seperti tetes mata, tetes hidung, semprot hidung, inhalasi, vaginal, tetes telinga, kumur, dan suppositoria. Dokumen lain membahas tentang penyebab dan penatalaksanaan demam, serta contoh obat demam parasetamol dan ibuprofen. Terakhir membahas tentang penyebab dan gejala influenza.
Retensi urin dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerusakan pusat miksi, hipertrofi prostat, atau trauma. Gejala umumnya meliputi nyeri saat berkemih, kesulitan berkemih, dan distensi kandung kemih. Penatalaksanaan meliputi kateterisasi, drainase, dan obat analgesik.
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PEMASANGAN NGT , STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMASANGAN NGT, Cara Pemasangan NGT, Tugas Mata Kuliah Sistem Pencernaan , UNSRIT (Universitas Sariputra Indonesia Tomohon) Fakultas Keperawatan Semester 4
Siswa melakukan praktek kerja lapangan di rumah sakit untuk mempelajari proses pelayanan keperawatan dan meningkatkan keterampilan. Siswa melakukan pengkajian pasien, merencanakan dan melaksanakan tindakan keperawatan, serta mengevaluasi hasilnya. [3 kalimat]
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2015 yang merupakan daftar obat paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN direvisi dua tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan program kesehatan. DOEN 2015 menggantikan DOEN 2013 dan mulai berlaku sejak dit
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara obat paten, obat generik, obat generik bermerek, dan obat generik berlogo. Secara singkat, obat paten adalah hasil riset yang dilindungi hak ciptanya, obat generik adalah obat dengan kandungan aktif yang sama setelah masa hak paten berakhir, obat generik bermerek adalah obat generik yang diberi merek dagang, sedangkan obat generik berlogo adalah program pemerintah untuk
Ada 4 jenis penyuntikan obat, yaitu intramuskular, intravena, subkutan, dan intrakutan. Masing-masing jenis memiliki lokasi dan sudut penyuntikan yang berbeda-beda, sesuai dengan jaringan sasaran. Spuit dan ukuran jarum juga bervariasi tergantung jenis penyuntikan.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2015 yang merupakan daftar obat paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. DOEN direvisi dua tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan program kesehatan. DOEN 2015 menggantikan DOEN 2013 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas penggolongan obat menurut pemerintah Indonesia yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika serta penjelasan mengenai masing-masing golongan tersebut."
Penggunaan obat dikatakan Rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis,
dalam dosis yang memenuhi kebutuhan,
untuk jangka waktu yang cukup, dan
pada biaya terendah untuk mereka dan komunitas
1. Tabel tersebut menyajikan interaksi antara beberapa obat dengan mekanisme kerja dan interaksinya. Beberapa contoh interaksi adalah cisapride yang meningkatkan level alkohol, siklosporin, diazepam, dan morfin dalam serum, serta omeprazole yang meningkatkan level escitalopram.
Dokumen ini membahas tentang flu dan batuk, termasuk penyebab, gejala, dan cara mencegahnya. Flu disebabkan oleh virus influenza dan menyebar melalui kontak langsung atau udara. Batuk merupakan mekanisme proteksi untuk mengeluarkan benda asing di saluran pernapasan. Pengobatan flu dan batuk dapat dilakukan secara simptomatis dengan obat flu atau ke dokter jika ada infeksi sekunder. Penting untuk istirahat, hindari rokok
Dokumen tersebut membahas tentang injeksi sebagai salah satu bentuk sediaan steril dan definisinya. Juga membahas tentang berbagai rute injeksi, komposisi, syarat, dan wadah injeksi. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan informasi mengenai definisi, jenis, dan aspek farmasi dari injeksi sebagai salah satu cara administrasi obat parenteral.
Dokumen tersebut membahas tentang injeksi sebagai cara pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat ke dalam tubuh melalui kulit atau jaringan. Termasuk jenis-jenis injeksi, prosedur pemberian injeksi secara steril, dan pencegahan terjadinya infeksi.
Dokumen tersebut membahas tentang cara pemakaian obat yang tepat, mencakup petunjuk pemakaian berbagai jenis obat seperti tetes mata, tetes hidung, semprot hidung, inhalasi, vaginal, tetes telinga, kumur, dan suppositoria. Dokumen lain membahas tentang penyebab dan penatalaksanaan demam, serta contoh obat demam parasetamol dan ibuprofen. Terakhir membahas tentang penyebab dan gejala influenza.
Retensi urin dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerusakan pusat miksi, hipertrofi prostat, atau trauma. Gejala umumnya meliputi nyeri saat berkemih, kesulitan berkemih, dan distensi kandung kemih. Penatalaksanaan meliputi kateterisasi, drainase, dan obat analgesik.
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PEMASANGAN NGT , STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMASANGAN NGT, Cara Pemasangan NGT, Tugas Mata Kuliah Sistem Pencernaan , UNSRIT (Universitas Sariputra Indonesia Tomohon) Fakultas Keperawatan Semester 4
Siswa melakukan praktek kerja lapangan di rumah sakit untuk mempelajari proses pelayanan keperawatan dan meningkatkan keterampilan. Siswa melakukan pengkajian pasien, merencanakan dan melaksanakan tindakan keperawatan, serta mengevaluasi hasilnya. [3 kalimat]
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2015 yang merupakan daftar obat paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN direvisi dua tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan program kesehatan. DOEN 2015 menggantikan DOEN 2013 dan mulai berlaku sejak dit
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara obat paten, obat generik, obat generik bermerek, dan obat generik berlogo. Secara singkat, obat paten adalah hasil riset yang dilindungi hak ciptanya, obat generik adalah obat dengan kandungan aktif yang sama setelah masa hak paten berakhir, obat generik bermerek adalah obat generik yang diberi merek dagang, sedangkan obat generik berlogo adalah program pemerintah untuk
Dokumen tersebut membahas tentang penggolongan obat, penomoran pada obat jadi dan obat tradisional, serta informasi yang tercantum pada kemasan dan brosur obat seperti nama obat, komposisi, indikasi, kontraindikasi, efek samping, aturan pakai, dan tanggal kedaluwarsa.
Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rokhaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia. (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 193/kab/B.VII/71)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Presentasi menjelaskan tentang program JKN-KIS yang mencakup overview program, kepesertaan dan iuran, manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan, serta penggunaan aplikasi JKN Mobile.
Dokumen tersebut membahas perjalanan panjang PT Askes (Persero) menuju transformasinya menjadi BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah persiapan sistem dan prosedur yang dilakukan PT Askes (Persero) untuk memastikan kesiapan beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014.
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Tini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. JKN dibangun untuk mencapai cakupan kesehatan universal guna menjamin hak konstitusional setiap orang akan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Namun demikian, program JKN masih menghadapi tantangan defisit keuangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan pengeluaran klaim. Diperlukan upaya restrukturisasi untuk menjamin keberlanj
2. UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3)
UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2)
Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
PP No. 101/2012 ttg Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan dan Ketentuan lainnya
DASAR HUKUM
3. a. kegotong-royongan;
b. nirlaba;
c. keterbukaan;
d. kehati-hatian;
e. akuntabilitas;
f. portabilitas;
g. kepesertaan bersifat wajib;
h. dan amanat , dan
i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk
sebesar-besar kepentingan peserta.
PRINSIP-PRINSIP SJSN
4. Jaminan Kesehatan Nasional
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta
Jaminan Kes
Fasilitas
Kesehatan
Bayariuran
Penanganankeluhan
PerjanjuianKerjasama
Ajukanklaim
PembayaranKlaim
Mencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi)
Kualitas Yankes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
KendaliBiaya&kualitasYankes
Pemerintah
Sistem Rujukan
Single payer, regulated, equity
5. PETA JALAN KEPESERTAAN
20% 50% 75% 100%
20% 50% 75% 100%
10% 30% 50% 70% 100% 100%
`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USAHA BESAR 20% 50% 75% 100%
USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100%
USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100%
USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS
Kesehatan
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS
Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPerluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan
Sisdur
Kepesertaan
dan
Pengumpulan
Iuran
Penyusunan
Sisdur
Kepesertaan
dan
Pengumpulan
Iuran
Pemetaan
Perusahaan
dan
sosialisasi
Pemetaan
Perusahaan
dan
sosialisasi
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulanPengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS KesehatanIntegrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS
Kesehatan
Pengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS
Kesehatan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahunKajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Penduduk yang dijamin di
berbagai skema 148,2 jt jiwa
Penduduk yang dijamin di
berbagai skema 148,2 jt jiwa
121,6 juta peserta
dikelola BPJS
Keesehatan
121,6 juta peserta
dikelola BPJS
Keesehatan
50,07 jJuta pst
dikelola oleh Badan
Lain
50,07 jJuta pst
dikelola oleh Badan
Lain
257,5 juta peserta
(semua penduduk)
dikelola BPJS
Keesehatan
257,5 juta peserta
(semua penduduk)
dikelola BPJS
Keesehatan
Tingkat Kepuasan
Peserta 85%
Tingkat Kepuasan
Peserta 85%
KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan
KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan
B
S
K
73,8 juta belum jadi
peserta
73,8 juta belum jadi
peserta
90,4juta belum jadi peserta90,4juta belum jadi peserta
Perpres Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi TNI
Polri
Perpres Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi TNI
Polri
96 juta
PBI
96 juta
PBI
05/08/14 5
6. 1. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan
Kesehatan, Peserta Askes, Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
Jamsostek, dan Peserta ASABRI
2. Tahap Kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai
peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019
Jaminan Kesehatan Nasional (1)
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 1
Perpres No.12/2013 ttg JKN Pasal 6
Kepesertaan
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan
2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan : Pekerja Penerima Upah, Pekerja
Bukan Penerima Upah, Bukan Pekerja dan anggota keluarganya
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 2,3,4
7. PAKET MANFAAT DAN IURAN
Konsensus
paket
manfaat
Konsensus
paket
manfaat
Penyesuaian
Perpres
Jamkes
Penyesuaian
Perpres
Jamkes
Manfaat bervariasi
belum komprehensif
sesuai kebutuhan
medis
Manfaat bervariasi
belum komprehensif
sesuai kebutuhan
medis
- Manfaat standar
-Komprehensif
sesuai keb medis
-- Berbeda non
medis
- Manfaat standar
-Komprehensif
sesuai keb medis
-- Berbeda non
medis
Iuran :
Masih berbeda PBI
dan Non PBI
Iuran :
Masih berbeda PBI
dan Non PBI
Manfaat sama
untuk semua
penduduk
Manfaat sama
untuk semua
pendudukKEGIATAN-KEGIATANKEGIATAN-KEGIATAN
Iuran bervariasiIuran bervariasi
Penetapan
paket
manfaat dlm
Perpes JK,
termasuk
koordinasi
manfaat
Penetapan
paket
manfaat dlm
Perpes JK,
termasuk
koordinasi
manfaat
Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan
pembayaran antar wilayah
Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan
pembayaran antar wilayah
Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral
hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan
Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral
hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan
Penyesuaian
Perpres
Jamkes
Penyesuaian
Perpres
Jamkes
Iuran PBI
Disepakati:
Rp 22.200
Non PBI:
3% - 2%
1% tambahan
8. Daftar dan harga obat serta BMHP yang dijamin BPJS ditetapkan
pemerintah
Daftar harga obat & bahan medis habis pakai ditinjau setiap 2 tahun sekali
Jaminan Kesehatan Nasional (2)
Manfaat
Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah & swasta yang bekerjasama
dgn BPJS
Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilakukan pada faskes yang tidak
bekerjasama
Bila belum tersedia fasyankes wajib BPJS memberikan kompensasi
diberikan
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40
Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan
perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai
dengan kebutuhan medis yang diperlukan
Manfaat medis & non medis (akomodasi & ambulan)
Pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 20, 25
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 32
9. 44
Self CareSelf Care
Primary CarePrimary Care
SecondarySecondary
TertiaryTertiary
Tertiary Care
SecondaryCare
Primary
Care
SelfCare
Unstructur
ed
RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN
Sistem Kesehatan di Provinsi
Structured
Rujukan -
Kewenangan
Dokter
Pelayanan
Kesehatan
Primer
Pembenahan Sistem
Rujukan
10. ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN
FASKES, NAKES,
SISTEM RUJUKAN
DAN INFRASTRUKTUR
RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN
FASKES, NAKES,
SISTEM RUJUKAN
DAN INFRASTRUKTUR
Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan
penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian
Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan
penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian
Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan
telaah utilisasi
Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan
telaah utilisasi
• Distribusi belum
merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan belum
optimal
• Sistem Pembayaran
belum optimal
• Distribusi belum
merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan belum
optimal
• Sistem Pembayaran
belum optimal
-Perluasan dan
Pengembangan
faskes dan nakes
secara
komprehensif
-Evaluasi dan
penetapan
pembayaran
-Perluasan dan
Pengembangan
faskes dan nakes
secara
komprehensif
-Evaluasi dan
penetapan
pembayaran
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan
berfungsi optimal
• Pembayaran
dengan cara
prospektif dan harga
keekonomian untuk
semua penduduk
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan
berfungsi optimal
• Pembayaran
dengan cara
prospektif dan harga
keekonomian untuk
semua penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN:
Implementasi Rencana Aksi: pengembangan faskes, nakes, sistem
rujukan dan infrastruktur lainnya.
Implementasi Rencana Aksi: pengembangan faskes, nakes, sistem
rujukan dan infrastruktur lainnya.
Penyusunan
Standar,
prosedur dan
pembayaran
faskes
Penyusunan
Standar,
prosedur dan
pembayaran
faskes
Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian
besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian
Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian
besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian
11. Mekanisme Pembayaran ke
Fasyankes
1. Provider tingkat pertama (primer) dengan cara
kapitasi
2. Provider tingkat lanjuta (sekunder & tertier)
dengan cara INA-CBG’s
3. Besaran pembayaran berdasarkan kesepakatan
Asosiasi Fasilitas kesehatan di wilayah tsbt
(pasal 24 UU SJSN tahun 2004, pasal 37
Perpres No. 12 tahun 2013 ttg Jaminan
kesehatan)
14. Disini Peran Binfar dalam menyediakan
Pedoman (tidak mengikat). Peran utama
pada obat-obat orphan dan atau obat yang
kasusnya jarang
Pasal 32
1.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan berpedoman pada daftar dan harga
obat, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan
oleh Menteri.
2.Daftar dan harga obat dan bahan medis habis
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau
kembali paling lambat 2 (dua) tahun sekali.
08/05/14 Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi 14
15. PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES
Pengendalia
n harga OG
Pengendalia
n harga OG
PORPOR
Rencana
Kebutuhan
Obat (RKO)
Rencana
Kebutuhan
Obat (RKO)
Implementasi, pemantauan dan evaluasi
peningkatan kapasitas SDM di fasyankes
Implementasi, pemantauan dan evaluasi
peningkatan kapasitas SDM di fasyankes
Implementasi , monev utilisasi obatImplementasi , monev utilisasi obat
Pengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahunPengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahun
Drug Supply
Management
Drug Supply
Management
Kapasitas
produksi IF
Kapasitas
produksi IF
Sistem
Informasi
Obat & Alkes
Sistem
Informasi
Obat & Alkes
Penyiapan NSPK dlm DSMPenyiapan NSPK dlm DSM Implementasi dan Monev NSPKImplementasi dan Monev NSPK
Obat PKD, buffer stock
Nasional
Obat PKD, buffer stock
Nasional
Obat ( termasuk orphan drug)
dan Alkes
Obat ( termasuk orphan drug)
dan Alkes
e-logistic, e-catalog, e-PBFe-logistic, e-catalog, e-PBF
Implementasi, pemantauan dan evaluasi,
updating
Implementasi, pemantauan dan evaluasi,
updating
ASPEK
PENGEMBANGAN
Pemantapan
regulasi
Pemantapan
regulasi
Analisis
kebutuhan
Analisis
kebutuhan
Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya
obat dan alkes
Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya
obat dan alkes
HTA obat
dan Alkes
HTA obat
dan Alkes
Formularium
Jamkesmas
Formularium
Jamkesmas
Formularium
Nasional
Formularium
Nasional
Mutu yanfarMutu yanfar NSPK yanfarNSPK yanfar
Penggunaan
Alkes Tepat
Guna
Penggunaan
Alkes Tepat
Guna
Standardisasi produk alkesStandardisasi produk alkes
Implementasi, monevImplementasi, monev
Implementasi dan monevImplementasi dan monevHTMHTM
Assesment
fasilitas yanfar
Assesment
fasilitas yanfar
15
16. PELAYANAN FARMASI DAN
ALKES
1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui :
– Penyempurnaan standar dan pedoman:
• Formularium Nasional
• Harga obat (group purchasing)
• Standar pelayanan farmasi lainnya
– Akreditasi standar pengelolaan dan pelayanan sarana
kefarmasian (instalasi farmasi)
– Pemenuhan jumlah SDM farmasi di fasyankes yang
dilakukan secara bertahap
– Peningkatan kompetensi SDM farmasi
– Penyempurnaan Manajemen Pengelolaan Obat (dari
perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan
pelayanan)
17. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES
2. Penyusunan dan review regulasi yang
dibutuhkan terkait dengan pelayanan
kefarmasian dan alkes:
– Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat
dan BMHP
– Standarisasi alkes
– Penggunaan Alkes yang tepat guna
– Pengendalian dan pemantauan penggunaan
obat secara rasional
18. Permenkes turunan Perpres Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang:
1. Tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining
kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lain yang Dijamin Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan
3. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan
4. Jenis dan Plafon Harga Alat Bantu Kesehatan;
5. Tata Cara Pembayaran Selisih Biaya (Koordinasi Manfaat)
6. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
7. Daftar dan Harga Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
8. Pemberian Kompensasi oleh BPJS Kesehatan dlm Hal di Daerah Belum Tersedia Fasilitas
pelayanan kesehatan yg penuhi Syarat Guna Memenuhi Kebutuhan Medis Sejumlah Peserta
9. Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta yang
Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan
10.Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam
menyepakati besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan
11.Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s);
12.Standar Tarif Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Acuan Bagi Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
13.Kendali mutu dan biaya penyelenggaran Jaminan Kesehatan: pelaksanaan dan pengembangan
sistem kendali mutu pelayanan serta penjaminan kendali mutu dan kendali biaya
19. Pasal 26
1.Pengembangan penggunaan teknologi dalam Manfaat
Jaminan Kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan
medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan (health
technology assessment).
2.Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
3.Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil
penilaian teknologi (health technology assessment)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan BPJS Kesehatan.
08/05/14 Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi 19
20. Alur yang Diharapkan Pada HTA
Teknologi
dan Biaya
baru
Penilaian Ahli
(efektif-biaya-
manfaat)
Tim Fungsional
(Kemenkes ++)
Penetapan
Menkes (masuk
paket manfaat)
Lulus
BPJS
menyusun
prosedur
dan bernego
Fasilitas
kesehata
n
Melayani
Peserta
Kompetensi Baru dan
Integritas Funsionaris
08/05/14 Hasbullah Thabrany 20
21. CONTOH KAPITASI
Puskesmas A = 30.000 peserta
Rata-rata kunjungan= 12% orang / bulan
= 3.600 orang / bulan
= … obat?
Apabila kapitasi Rp. 5.000,- = Rp. 150.000.000,-
Editor's Notes
Dalam pengembangan UKP yang dimobilisasi melalui jaminan kesehatan, kita telah meletakkan arah implementasi yang jelas dengan UU No 40/2004 tentang SJSN dan UU N0 24/2011 tentang BPJS. Untuk penyiapan implementasinya, telah dibentuk Tim Penyiapan Implementasi BPJS serta roadmap JK SJSN 2012-2019.
Pengembangan jaminan kesehatan SJSN diarahkan untuk mencapai universal health coverage, dimana senantiasa terjadi interaksi dari peserta, penyedia pelayanan kesehatan yakni fasilitas kesehatan serta BPJS kesehatan.
Sementara itu, Pemerintah berperan penting dalam melakukan regulasi berbagai aspek penyelenggaraan jaminan kesehatan seperti, sistem pelayanan kesehatan, standarisasi kualitas yankes, obat, alkes, regulasi tarif pelayanan serta berbagai-bagai aspek dalam mendorong tercapainya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan.
Peran yang lainnya adalah Pemerintah tetap bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat kesehatan masyarakat (‘public health’), yang menjalankan upaya kesehatan promotif dan preventif.
Pada tahun 2013 dilakukan penyusunan tarif kapitasi dan INA-CBG’s yang akan diimplementasikan sebagai standar tarif pada pelaksanaan Jaminan Ksehatan Nasional.
Tarif kapitasi digunakan sebagai pola pembayaran pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tarif INA-CBG’s pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
Tarif kapitasi dan INA-CBG’s ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
Sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2011 tenatng BPJS, implementasi kapitasi dan INA-CBG’s melalui kesepakatan antara BPJS dengan asosiasi fasilitas kesehatan.
Setiap dua tahun sekali selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 dilakukan update tarif untuk mengakomodir laju inflasi dari biaya pelayanan kesehatan.
Pada tahun 2019 Kapitasi dan INA-CBG’s akan menjadi pola pembayaran dalam JKN yang telah menjamin seluruh penduduk Indonesia.
Dalam pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan untuk pelaksanaan SJSN, hal-hal yang menjadi perhatian adalah :
Aksesibilitas, keterjangkauan dan penggunaan obat rasional.
Dari aspek aksesibilitas, dikembangkan 3 kegiatan utama, yaitu drug supply management (DSM), peningkatan kapasitas produksi industri farmasi dan sistem informasi obat dan alkes.
Untuk aspek Keterjangkauan, dikembangkan 2 kegiatan utama yaitu pemantapan regulasi dan analisis kebutuhan.
Sedangkan untuk aspek Penggunaan obat rasional (POR), dikembangkan 3 kegiatan utama yaitu peningkatan POR, peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan Alkes yg tepat guna.
Sampai dengan tahun 2013, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyiapan standar dan regulasi obat dan alkes, peningkatan kapasitas produksi obat generik, penerapan e-logistic, e-catalog dan e-report PBF, pengendalian harga obat generik, penyusunan rencana kebutuhan obat, penyusunan Formularium Nasional, serta assesment fasilitas pelayanan kefarmasian.
Selanjutnya mulai pada tahun 2014 akan dilaksanakan implementasi drug supply management, pengendalian harga obat, penggunaan obat rasional dan alat kesehatan tepat guna, peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, serta pemantauan dan evaluasi.