Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 mengatur tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Peraturan ini menetapkan ketentuan umum tentang definisi rumah sakit, bentuk rumah sakit, serta klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang meliputi izin mendirikan, izin operasional, perubahan izin, registrasi, akreditasi, pembinaan dan pengawasan rumah sakit.
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...Universitas Pancasila
Peraturan mentri kesehatan no. 3 tahun 2020: TENTANG
KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ingin memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Oleh karena itu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan dengan membentuk sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program tersebut, maka sejak 1 Januari 2014 lahirlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan pelayanan kesehatan diberikan oleh BPJS Kesehatan apabila sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan dan untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan diharuskan membayar iuran sesuai dengan kelas pelayanan yang dipilih.
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berubah menjadi Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.
BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.
www.bpjs-kesehatan.go.id
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Pmk 3 tahun 2020 tentang: KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT...Universitas Pancasila
Peraturan mentri kesehatan no. 3 tahun 2020: TENTANG
KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ingin memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Oleh karena itu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan dengan membentuk sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program tersebut, maka sejak 1 Januari 2014 lahirlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan pelayanan kesehatan diberikan oleh BPJS Kesehatan apabila sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan dan untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan diharuskan membayar iuran sesuai dengan kelas pelayanan yang dipilih.
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berubah menjadi Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.
BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.
www.bpjs-kesehatan.go.id
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8AfniJuntak
Nama ; Afni hermenia wati simanjuntak
mata kuliah : Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan
Dosen : Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL
Kode mata kuliah : KMA 363
Program studi : Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
Universitas Esa unggul 2019
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8AfniJuntak
Nama : afni hermenia wati simanjuntak
Mata kuliah : Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan
Dosen : Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL
Kode mata kuliah : KMA 363
Program studi : Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
Universitas Esa unggul 2019
Jual Obat Aborsi Cytotec | 083848007379 | Obat Aborsi Cytotec | Obat Telat Bulan | Obat Pelancar Haid | Obat Penggugur Kandungan | Cara Aborsi Aman | Cara Menggugurkan Kandungan | Apotek Cytotec | Klinik obataborsi7 | Jual Jamu Aborsi | Tempat Aborsi | Jual Obat Cytotec | Agen Cytotec | Alamat Penjual Cytotec | Tempat Penjual Cytotec | Harga Obat Aborsi | Harga Obat Cytotec | Obat Aborsi Wilayah.
Hp / WA :083848007379
APOTEK : Kami Jual Obat Aborsi Cytotec Hub :083848007379 | Jual Obat Aborsi Cytotec| Obat Penggugur Kandungan Cytotec |
Obat Pelancar Haid Tuntas. Dengan harga yang bisa Anda pilih sesuai usia kandungan Anda.
Tips menghindari penjual obat palsu:
(1) Hindari penawaran dengan harga yang murah / murahan hasil pasti (GAGAL).
(2) Layanan Setiap Waktu, bisa di TLP, dengan Respon yang baik & cepat.
(3) Mendapatkan No Resi Pengiriman supaya anda bisa cek melalui JNE/TIKI/POS terdekat untuk mengetahui / memastikan pesanan anda.
(4) Ada berbagai BUKTI nyata tanpa rekayasa & TERPERCAYA.
(5) Mintalah foto obat dengan mencantumkan alamat Anda di sekitarnya sebelum Anda mentransfer pembayaranya.
DAFTAR LENGKAP HARGA PAKET OBAT CYTOTEC AMAN DAN TERPERCAYA
Berikut daftar lengkap dari berbagai paket Obat Aborsi Cytotec — Obat Aborsi Tuntas — Obat Penggugur Kandungan ( Obat Telat Bulan — Dan Obat Aborsi Ampuh )
PAKET OBAT ABORSI HARGA STANDAR DAN HARGA TUNTAS
Paket Standar . 1 – 4 Minggu Rp. 800.000,
– Paket Tuntas 1 Bulan – Rp. 1.000.000,-
Paket Standar . 4 – 8 Minggu Rp. 1.200.000,
– Paket Tuntas – Rp. 1.500.000,-
Paket Standar . 8 – 12 Minggu Rp. 1.800.000,
– Paket Tuntas – Rp. 2.100.000,-
Paket Standar . 12 – 16 Minggu Rp. 2.400.000,
– Paket Tuntas – Rp. 2.800.000,
-16 – 24 Minggu Rp. 3.500.000,-
28 – 32 Minggu Rp. 4.500.000,-
Paket Obat Telat Bulan — Obat Aborsi Standar 90% Tingkat keberhasilan* Paket Obat Telat Bulan — Obat Aborsi Tuntas 99% Tingkat keberhasilan
INGAT … JANGAN TERGIUR HARGA MURAH … ANDA BISA MENYESAL, KARNA OBAT YANG ASLI MASIH BERKEMASAN TABLET UTUH, BENTUKNYA TABLET PUTIH SEGI ENAM BUKAN BULAT POLOS….!
TERIMAKASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA MENJADI PELANGGAN
KAMI
Pengiriman obat aborsi ampuh dilakukan melalui Tiki, Jne, pos indonesia untuk luar negri pos EMS EXPRESS 1–2 HARI SAMPAI. UNTUK LUAR NEGERI PAKET EMS 3–4 HARI DIJAMIN 100% SAMPAI DITEMPAT TUJUAN ALAMAT RUMAH ANDA,
INGAT … JANGAN TERGIUR HARGA MURAH … ANDA BISA MENYESAL
BUKTI PENGIRIMAN YANG DI KEMAS
Wa :083848007379
FORMAT PEMESANAN Pengiriman Via Paket JNE / TIKI / POS EMS INTERNASIONAL Untuk Luar Kota dan Luar Negeri.
Anda Bisa SMS kan Format Pemesanan Seperti Di Bawah Ini :
Nama Lengkap : __
Alamat Lengkap : __
No. Hp Aktif : __
Pesanan Barang : __
Bank Transfer : __
? Contoh Format Pemesanan
Nama Lengkap : Amelia Lestary
Alamat Lengkap : Jl. Pahlawan No.105
No. Hp Aktif : 08123456xxx
Pesanan Barang : Paket Obat Aborsi No.4, Rp xxxxxx
Transfer Bank : Via Bank BRI / BNI / MANDIRI / BCA
Lalu Anda Kirimkan SMS Ke Nomer Kami
.
audit stunting Desa Bengkak Kecamatan wongsorejoReniAnjarwati
AUDIT STUNTING BADUTA DESA BENGKAK YANG MENGALAMI MALNUTRISI
DARI HASIL RECALL 24 JAM DIPEROLEH HASIL :1. ENERGI 53,8 % (DEFISIT TINGKAT BERAT)2. KARBOHIDRAT 60,74% (DEFISIT TINGKAT BERAT)3. PROTEIN 113,5% (NORMAL)4.LEMAK 86,8% (DEFISIT TINGKAT RINGAN)
Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans.pptx
Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans.pptx
Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans.pptx
Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans.pptx
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
2. UU NO.44
2009
TTG RUMAH
SAKIT
UU NO.44
2009
TTG RUMAH
SAKIT
Permenkes Nomor : 659/2009
Tentang RS Indonesia Kelas
Dunia
Permenkes Nomor : 659/2009
Tentang RS Indonesia Kelas
Dunia
Permenkes Nomor 56 tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan
RS
Permenkes Nomor 56 tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan
RS
Permenkes Nomor : 012/2012
Tentang Akreditasi Rumah Sakit
Permenkes Nomor : 012/2012
Tentang Akreditasi Rumah Sakit
SK Menteri Kesehatan Nomor:
428/2012 Tentang Penetapan
Lembaga Independen Pelaksana
Akreditasi RS di Indonesia
SK Menteri Kesehatan Nomor:
428/2012 Tentang Penetapan
Lembaga Independen Pelaksana
Akreditasi RS di Indonesia
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT
Permenkes Nomor :755/2011
Tentang Penyelenggaraan Komite
Medik
Permenkes Nomor :755/2011
Tentang Penyelenggaraan Komite
Medik
Permenkes Nomor :001/2012
Tentang Sistem Rujukan
Perseorangan
Permenkes Nomor :001/2012
Tentang Sistem Rujukan
Perseorangan
Permenkes Nomor 1438/2010
Tentang Standar Pelayanan
Kedokteran
Permenkes Nomor 1438/2010
Tentang Standar Pelayanan
Kedokteran
Permenkes Nomor 1691/2011
Tentang Keselamatan Pasien di
RS
Permenkes Nomor 1691/2011
Tentang Keselamatan Pasien di
RS
SK Menteri Kesehatan Nomor:
238/2013 Formularium Nasional
SK Menteri Kesehatan Nomor:
238/2013 Formularium Nasional
Permenkes 856/2009 tentang
Standar IGD
Permenkes 856/2009 tentang
Standar IGD
Permenkes 519/2011 tentang Ijin
Praktik Anestesi
Permenkes 519/2011 tentang Ijin
Praktik Anestesi
Permenkes 411/2010 tentang
Laboratorium Klinik
Permenkes 411/2010 tentang
Laboratorium Klinik
Kepmenkes 834/2010 tentang
Pedoman Penyelenggaraan HCU
Kepmenkes 834/2010 tentang
Pedoman Penyelenggaraan HCU
Kepmenkes 1178/2010 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan ICU di RS
Kepmenkes 1178/2010 tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan ICU di RS
Kepmenkes 834/2010 tentang
Pedoman Penyelenggaraan HCU
Kepmenkes 834/2010 tentang
Pedoman Penyelenggaraan HCU
Kepmenkes 382/2007 tentang
Pedoman PPI di RS dan
Fasyankes Lain
Kepmenkes 382/2007 tentang
Pedoman PPI di RS dan
Fasyankes Lain
Kepmenkes 1204/2004 tentang
Persyaratan Kesling RS
Kepmenkes 1204/2004 tentang
Persyaratan Kesling RS
Permenkes 56/2014 tentang
Perizinan & Klasifikasi RS
Permenkes 56/2014 tentang
Perizinan & Klasifikasi RS
3. Permenkes No.56 tahun 2014
Bab I Ketetuan Umum
Bab II Pendirian dan Penyelenggaraan
Bab III Bentuk Rumah Sakit
Bab IV Klasifikasi Rumah Sakit
Bab V Perizinan Rumah Sakit
Bab VI Registrasi dan Akreditasi Rumah Sakit
Bab VII Penamaan Rumah Sakit
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
4. KETENTUAN UMUM
Rumah Sakit :
UKP Paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat
RSU:
Pelayanan semua bidang dan jenis penyakit
RS Khusus:
Pelayanan pada satu bidang atau satu jenis penyakit
5. Pendirian dan Penyelenggaraan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta
Rumah Sakit yang didirikan dan
diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan
Unit Pelaksana Teknis dan diselenggarakan
berdasarkan pengelolaan BLU.
Rumah Sakit yang didirikan dan
diselenggarakan oleh swasta harus berbentuk
badan hukum yang kegiatan usahanya brgerak
dibidang perumahsakitan.
6. Bentuk Rumah Sakit
1. Rumah Sakit Menetap
- sifatnya permanen untuk jangka waktu lama
2. Rumah Sakit Bergerak
- sifatnya sementara
- bentuknya bus, kapal laut, karavan,
gerbong atau kontainer.
3. Rumah Sakit Lapangan
- untuk kondisi darurat, bencana alam
7. Klasifikasi Rumah Sakit
Jenis Pelayanan :
1.Rumah Sakit Umum kelas A, B, C, D dan D
Pratama.
2. Rumah Sakit Khusus kelas A, B, C
Penetapan Klasifikasi berdasarkan: Pelayanan,
SDM, Peralatan dan Bangunan dan Prasarana.
8. Perizinan Rumah Sakit
Setiap rumah sakit wajib memiliki izin
Izin Rumah Sakit:
a. Izin Mendirikan
b. Izin Operasional
9. Izin Mendirikan
Untuk mendirikan baru atau mengubah fungsi
bangunan lama.
Diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
Perpanjangan Izin Mendirikan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka
waktu izin berakhir.
10. Izin Operasional
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
rumah sakit.
Berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
selama memenuhi persyaratan.
Pengajuan perpanjangan selambat-lambatnya
6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku
izin operasional.
11. Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir
dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan
perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit
harus menghentikan kegiatan pelayanannya
kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang
sedang dalam perawatan inap.
Dalam hal Rumah Sakit tetap menyelenggarakan
pelayanan tanpa Izin Operasional, dikenakan
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan
12. Perubahan Izin Operasional
Perubahan Izin Operasional dapat dilakukan jika
terjadi perubahan:
a. kepemilikan;
b. jenis Rumah Sakit;
c. nama Rumah Sakit; dan/atau
d. kelas Rumah Sakit.
13. REGISTRASI DAN KREDITASI RS
persyaratan untuk perpanjangan Izin
Operasional dan perubahan kelas.
14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan dapat
mengikutsertakan masyarakat, asosiasi
perumahsakitan, atau organisasi profesi.
Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:
a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Rumah Sakit;
b.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan
kemudahan akses masyarakat terhadap Rumah Sakit;
dan
c.meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi
Rumah Sakit.
15. Tindakan administratif dapat:
•berupa teguran lisan, teguran tertulis, publikasi
menggunakan media elektronik atau media
cetak, penyesuaian Izin Operasional,
pemberhentian sementara sebagian kegiatan
Rumah Sakit, pencabutan izin praktik tenaga
kesehatan dan/atau pencabutan Izin
Operasional.
•Penyesuaian Izin Operasional berupa
penurunan kelas Rumah Sakit.
16. KETENTUAN PERALIHAN
• Rumah Sakit yang telah memiliki izin
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010
tentang Perizinan Rumah Sakit tetapi belum
ditetapkan kelasnya harus mengajukan
permohonan Izin Operasional berdasarkan
Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua)
tahun sejak Peraturan Menteri
inidiundangkan;
17. Rumah Sakit Khusus yang menggunakan nama
kekhususan selain yang ditentukan dalam
Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan;
Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, yang belum berbentuk unit
pelaksana teknis harus menyesuaikan diri
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan;