Dokumen tersebut membahas mengenai rakor administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2014. Pembahasan mencakup regulasi JKN, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan pelaporan JKN serta masalah yang dihadapi seperti belum semua peserta JKN PBI memiliki kartu JKN dan perpindahan PPK.
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter umum sebagai pelaksana layanan primer dalam program BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan sosial nasional Indonesia, kepesertaan, iuran, dan manfaat jaminan kesehatan BPJS serta konsep layanan primer dan peran penting dokter umum didalamnya."
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Puskesmas memainkan peran penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 sebagai fasilitas kesehatan primer tempat masyarakat melakukan pemeriksaan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas memberikan berbagai layanan kesehatan dasar seperti konsultasi medis, pengobatan, dan pemeriksaan diagnostik sesuai dengan aturan JKN 2014.
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter umum sebagai pelaksana layanan primer dalam program BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan sosial nasional Indonesia, kepesertaan, iuran, dan manfaat jaminan kesehatan BPJS serta konsep layanan primer dan peran penting dokter umum didalamnya."
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Puskesmas memainkan peran penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 sebagai fasilitas kesehatan primer tempat masyarakat melakukan pemeriksaan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas memberikan berbagai layanan kesehatan dasar seperti konsultasi medis, pengobatan, dan pemeriksaan diagnostik sesuai dengan aturan JKN 2014.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRSyaharuddin Rasyid
Dokumen tersebut membahas tentang koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan. Mekanisme koordinasi manfaat dilakukan untuk menghindari duplikasi pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta yang memiliki perlindungan ganda."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani di Metro gencar melakukan sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada seluruh pasien dan dokter, karena rumah sakit telah siap menerapkan BPJS sejak awal 2014. Rumah sakit juga menjelaskan berbagai pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS seperti rawat jalan, rawat inap, persalinan, obat, dan alat kesehatan sesuai
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...BPJS Kesehatan RI
Dokumen ini memberikan panduan tentang penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan definisi, landasan hukum, cakupan pelayanan, dan prosedur pelayanan kesehatan darurat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan."
Dokumen tersebut membahas perjalanan panjang PT Askes (Persero) menuju transformasinya menjadi BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah persiapan sistem dan prosedur yang dilakukan PT Askes (Persero) untuk memastikan kesiapan beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014.
Dokumen ini membahas sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui program jaminan kesehatan BPJS, termasuk tarif kapitasi dan non-kapitasi, pelayanan prolanis untuk penyakit kronis, pemeriksaan laboratorium, dan program promotif preventif seperti edukasi kesehatan, senam, imunisasi, dan skrining penyakit.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip-prinsip gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, pro
Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator termasuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Program Jampersal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan. Kebijakan operasional Jampersal tahun 2019 mencakup penentuan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan prosedur klaim untuk
Studi ini mengkaji pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi program JKN di Indonesia dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa alokasi dan penerimaan dana kapitasi bervariasi antar fasilitas kesehatan dan meningkat setiap tahunnya, namun sebagian besar fasilitas kesehatan masih menilai dana kapitasi kurang memadai. Dana kapitasi pada umumnya dialokasikan untuk biaya
Dokumen tersebut membahas program Jampersal yang bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk persalinan. Program ini memberikan bantuan transportasi dan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin. Dana Jampersal dialokasikan untuk sewa rumah bersalin tradisional, transportasi rujukan, dan biaya pelayanan kebidanan di puskesmas. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah persalinan di fas
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, khususnya mekanisme koordinasi manfaat (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN serta pembagian tanggung jawab biaya antara BPJS Kesehatan dan asuransi tambahan.
Este documento describe varios aspectos de la sociedad medieval, incluyendo la estructura social, las clases sociales, la vida en las ciudades, las relaciones comerciales, los inventos, los castillos, los caballeros, y la religión. Se proporcionan ejemplos de cada tema y se pide a los estudiantes que completen actividades como mapas, listas y descripciones.
O documento discute a incontinência urinária, definindo-a como qualquer perda involuntária de urina. Apresenta suas principais causas e tipos, como a incontinência de esforço e a urgência, e descreve a avaliação e tratamento fisioterapêutico, incluindo exercícios do assoalho pélvico e cones vaginais.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRSyaharuddin Rasyid
Dokumen tersebut membahas tentang koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan. Mekanisme koordinasi manfaat dilakukan untuk menghindari duplikasi pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta yang memiliki perlindungan ganda."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani di Metro gencar melakukan sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada seluruh pasien dan dokter, karena rumah sakit telah siap menerapkan BPJS sejak awal 2014. Rumah sakit juga menjelaskan berbagai pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS seperti rawat jalan, rawat inap, persalinan, obat, dan alat kesehatan sesuai
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...BPJS Kesehatan RI
Dokumen ini memberikan panduan tentang penjaminan pelayanan kesehatan darurat medis di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan definisi, landasan hukum, cakupan pelayanan, dan prosedur pelayanan kesehatan darurat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan."
Dokumen tersebut membahas perjalanan panjang PT Askes (Persero) menuju transformasinya menjadi BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah persiapan sistem dan prosedur yang dilakukan PT Askes (Persero) untuk memastikan kesiapan beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014.
Dokumen ini membahas sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui program jaminan kesehatan BPJS, termasuk tarif kapitasi dan non-kapitasi, pelayanan prolanis untuk penyakit kronis, pemeriksaan laboratorium, dan program promotif preventif seperti edukasi kesehatan, senam, imunisasi, dan skrining penyakit.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip-prinsip gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, pro
Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator termasuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Program Jampersal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir miskin ke fasilitas kesehatan. Kebijakan operasional Jampersal tahun 2019 mencakup penentuan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan prosedur klaim untuk
Studi ini mengkaji pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi program JKN di Indonesia dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa alokasi dan penerimaan dana kapitasi bervariasi antar fasilitas kesehatan dan meningkat setiap tahunnya, namun sebagian besar fasilitas kesehatan masih menilai dana kapitasi kurang memadai. Dana kapitasi pada umumnya dialokasikan untuk biaya
Dokumen tersebut membahas program Jampersal yang bertujuan meningkatkan akses ibu hamil dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk persalinan. Program ini memberikan bantuan transportasi dan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin. Dana Jampersal dialokasikan untuk sewa rumah bersalin tradisional, transportasi rujukan, dan biaya pelayanan kebidanan di puskesmas. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah persalinan di fas
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, khususnya mekanisme koordinasi manfaat (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN serta pembagian tanggung jawab biaya antara BPJS Kesehatan dan asuransi tambahan.
Este documento describe varios aspectos de la sociedad medieval, incluyendo la estructura social, las clases sociales, la vida en las ciudades, las relaciones comerciales, los inventos, los castillos, los caballeros, y la religión. Se proporcionan ejemplos de cada tema y se pide a los estudiantes que completen actividades como mapas, listas y descripciones.
O documento discute a incontinência urinária, definindo-a como qualquer perda involuntária de urina. Apresenta suas principais causas e tipos, como a incontinência de esforço e a urgência, e descreve a avaliação e tratamento fisioterapêutico, incluindo exercícios do assoalho pélvico e cones vaginais.
Thermally anomalous features in the subsurface of Enceladus’s south polar ter...Sérgio Sacani
Saturn’s moon Enceladus is an active world. In 2005, the
Cassini spacecraft witnessed for the first time water-rich
jets venting from four anomalously warm fractures (called
sulci) near its south pole1,2. Since then, several observations
have provided evidence that the source of the material
ejected from Enceladus is a large underground ocean, the
depth of which is still debated3–6. Here, we report on the first
and only opportunity that Cassini’s RADAR instrument7,8 had
to observe Enceladus’s south polar terrain closely, targeting
an area a few tens of kilometres north of the active sulci.
Detailed analysis of the microwave radiometry observations
highlights the ongoing activity of the moon. The instrument
recorded the microwave thermal emission, revealing a warm
subsurface region with prominent thermal anomalies that
had not been identified before. These anomalies coincide with
large fractures, similar or structurally related to the sulci. The
observations imply the presence of a broadly distributed heat
production and transport system below the south polar terrain
with ‘plate-like’ features and suggest that a liquid reservoir
could exist at a depth of only a few kilometres under the
ice shell at the south pole. The detection of a possible dormant
sulcus further suggests episodic geological activity.
In partnership with Murrindindi Inc (www.murrindindiinc.com.au) Goulburn River Valley Tourism presented to operators across the Murrindindi Shire in March 2017.
O documento descreve conceitos básicos sobre redes de computadores, incluindo: (1) o que é uma rede de computadores e suas arquiteturas, (2) tipos de redes como LAN, MAN e WAN, (3) topologias de redes como barramento, estrela e anel, e (4) dispositivos de rede como hubs, switches e roteadores.
This document summarizes several important employment laws including Title VII of the Civil Rights Act of 1964, the Family and Medical Leave Act (FMLA), the Americans with Disabilities Act (ADA), and the Occupational Safety and Health Act (OSHA). It provides an overview of prohibitions against job discrimination based on characteristics like race, religion, or gender under Title VII. The FMLA entitles eligible employees to 12 weeks of unpaid, job-protected leave for qualifying reasons. The ADA prohibits discrimination against qualified individuals with disabilities. OSHA aims to ensure workplaces are free of hazards. The document stresses the importance of studying these employment laws.
Este documento presenta resúmenes breves de varios filósofos importantes como Platón, Aristóteles, Protágoras y Gorgias de la antigua Grecia, así como Plotino, Epicuro, Zenón de Citio y Crisipo de la filosofía estoica y Pirrón del escepticismo antiguo. Se proporciona información sobre su vida, corriente filosófica, una frase célebre y su principal aportación filosófica.
Presentasi menjelaskan tentang program JKN-KIS yang mencakup overview program, kepesertaan dan iuran, manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan, serta penggunaan aplikasi JKN Mobile.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III yang dijamin pemerintah. Pedoman ini mengatur tentang prinsip penyelenggaraan, prosedur pelayanan, alokasi dana, penyaluran dana, dan pertanggungjawaban dana program kesehatan dasar, rujukan, dan penunjang.
Makalah ini membahas sistem pengumpulan data rekam medis di puskesmas dan praktik mandiri bidan. Pencatatan dan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa formulir dan buku, seperti kartu ibu/anak, buku KIA, dan laporan bulanan. Tujuannya adalah untuk mendukung pelayanan kesehatan dan memenuhi aspek administrasi, hukum, dan penelitian."
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pelayanan NICU (Neonatus Intensive Care Unit) di rumah sakit tertentu. Pelayanan ini memberikan asuhan dan pengawasan intensif bagi bayi berusia kurang dari 1 bulan atau berat badan kurang dari 3 kg yang membutuhkan perawatan khusus. Pelayanan ini tersedia 24 jam dan memiliki persyaratan tertentu bagi pasien umum, BPJS, SKTM, dan Jampersal.
3. UU, Pepres, Permenkes, SE Menkes, SE Mensos
Kepesertaan, Pelayanan, Pembiayaan
Download di website:
BPJS Kesehatan.go.id
dinkeskulonprogo.go.id
CD dari BPJS Kes.
4. Cakupan peserta jamkes di KP
Database peserta JKN
Belum semua peserta JKN PBI pegang kartu
jamkesmas
Perpindahan PPK 1
Pendaftaran Peserta JKN
Updating Peserta JKN PBI
Integrasi peserta JAMKESDA
5. JKN PBI
(JAMKESMAS)
56%
JKN NON PBI
12%
JKN MANDIRI
0,2%
JAMKESOS
MASALAH
SOS
1%
JAMKESDA -
COB
31%
CAKUPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN
DI KULON PROGO
7. Petugas memberi
informasi
Peserta Datang
di faskes pilihan
Mengisi Lembar
Pernyataan Pindah
Rekapitulasi data
Pengajuan ke
BPJS
PERPINDAHAN PPK 1
Peserta Datang
Ke Kantor BPJS
Mengisi Lembar
Pernyataan Pindah
Petugas memberi
informasi
8. 1. Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (DIP );
membawa KK, KTP & foto 3 X 4 berwarna.
1. Data diproses oleh petugas BPJS Kes., pembuatan Virtual
Account (VA).
2. Membayar iuran di Bank yg ditunjuk (BNI, BRI, Mandiri)
3. Menyerahkan Bukti Pembayaran ke BPJS Kes.
4. BPJS mencetak kartu
9. • Pemberi kerja/Badan Usaha mendaftarkan seluruh
Karyawannya & Anggota Klg ke Kantor BPJS Kes dengan
melampirkan :
1. Formulir Register BU/Badan Hukum lainnya
2. Data Karyawan & Anggota Keluarganya sesuai
format
yg ditentukan oleh BPJS Kes.
• Pemberi Kerja/BU menerima Virtual Account utk melakukan
pembayaran di Bank yg ditunjuk.
• Penyerahan Bukti Pembayaran ke BPJS Kes
• Cetak Kartu
10. PP no 101 th 2012 : Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan
Kemensos melakukan updating data JKN PBI tiap 6 bulan
KepMensos 146 th 2013 : Penetapan kriteria dan pendataan fakir
miskin & tdk mampu
KepMensos 147 th 2013 : Penetapan PBI Jaminan Kesehatan
SE Mensos 2 th 2013 : Pelaksanaan PBI Jaminan Kesehatan
Instruksi Gubernur no 1 th 2014 : validasi & sinkronisasi data
kepesertaan jaminan kesehatan
Pelaksana di KP : Dinsosnakertrans & dibantu SKPD terkait (bag
kesra, dinkes, BAPEDA) & Kader Penanggulangan Kemiskinan (KPK)
Periode : 6 bulan sekali
11. Rawat Jalan
Rawat Inap
Kebidanan
Ambulan
Alat Kesehatan al : Protesa Gigi, dll
PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis)
Program Rujuk Balik (PRB)
12. 1. administrasi pelayanan
2. pelayanan promotif preventif
3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi
5. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi
6. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
7. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
8. Pemeriksaan penunjang diagnostik laborat tk I (pemeriksaan darah
sederhana (Hemoglobin, apusan darah tepi, trombosit, leukosit,
hematokrit, eosinofil, eritrosit, gol.darah, laju endap darah, malaria), urin
sederhana (warna, berat jenis, kejernihan, pH, leukosit, eritrosit), feses
sederhana (benzidin test, mikroskopik cacing), gula darah sewaktu.
9. pemeriksaan penunjang sederhana lain yg dapat dilakukan di Faskes tk I
10. pelayanan rujuk balik dari Faskes lanjutan
11. Pelaksanaan Prolanis dan Home Visit
13. 1. Puskesmas pemberi pelayanan mengajukan klaim
pada puskesmas penerima dana kapitasi.
2. Puskesmas penerima dana kapitasi melakukan
verifikasi & menginformasikan hasil verifikasi pada
puskesmas pemberi pelayanan.
3. Puskesmas penerima dana kapitasi membayar
kepada puskesmas pemberi pelayanan dan
membuat kwitansi bukti pembayaran klaim
pelayanan.
14. 1. Puskesmas mengundang Bidan Praktek Mandiri (BPM),
(mengacu hasil pemetaan oleh Forum IBI).
2. Puskesmas memberikan penjelasan hal-hal substansi yang
termuat dalam naskah PKS.
3. Puskesmas menyiapkan naskah PKS (2 bendel);
4. Bidan menyiapkan dua materai @Rp. 6.000,-
5. Setelah naskah PKS disepakati dan ditandatangani kedua
belah pihak, puskesmas mengirimkan ke Dinkes untuk
mendapatkan pengesyahan.
15. 1. Bidan mengirim ke puskes paling lambat tgl 7 bulan
berikutnya.
2. Puskesmas mengirim ke BPJS Kes. paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya.
3. Dalam masa transisi, jika terdapat pelayanan bulan Jan s.d
Maret 2014, dapat diajukan pada bulan april 2014.
16. Lamp.Permenkes 69/2013 :
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS ( NON KAPITASI )
NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF
1 Pemeriksaan ANC 25.000
2 Persalinan Normal 600.000
3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan
pervaginam dgn tindakan emergency dasar 750.000
4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000
5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual) 175.000
6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal 125.000
7 Pelayanan KB :
pemasangan IUD/Implant dan
Suntik
100.000
15.000
8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
17. Klaim
persalinan
PENGAJUAN KLAIM
Paling lambat tgl 5 bulan berikutnya
Map merah :
3 bendel :
Map kuning :
1 bendel :
Klaim ANC, PNC,
KB & pelaporan
Klaim ke BPJS
melalui pusk
Klaim ke pusk
Klaim kebidanan
ke JAMKESDA warna hijau
18. Map merah
Surat pengantar
Rincian berkas klaim tdi :
1. Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 3
2. Salinan identitas peserta (Kartu Peserta, KK &
KTP)
3. Kwitansi bermaterai utk rekap tindakan
persalinan (1 bulan)
4. Salinan Surat Keterangan Lahir
19. Map kuning
Rekap pelayanan ANC, PNC, KB
Rincian berkas :
a. Salinan Identitas peserta
b. Salinan Lembar KIA (bukti kendali ANC, PNC)
c. Bukti layanan KB
20. 1. BPJS Kesehatan menginformasikan kepada
puskesmas
2. Puskesmas mengambil map berkas klaim bidan
yang belum lengkap.
3. Puskesmas menginformasikan kepada bidan
4. Bidan mengambil berkas ke puskesmas untuk
segera diperbaiki, dikirimkan bersama dengan
berkas klaim bulan berikutnya
21. 1. BPJS Kes mentransfer dana klaim ke rekening
puskesmas.
2. BPJS Kes mengirimkan surat pemberitahuan ke
pusk.
3. Puskesmas mentranfer dana ke rekening bidan
4. Puskesmas mengirimkan surat pemberitahuan ke
bidan
22. Jika :
Atas indikasi medis pakai dana kapitasi
Atas Permintaan Sendiri (APS) pasien membayar
Ata inisiatif puskesmas mempertimbangkan
kecukupan dana kapitasi
23. Merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan
kondisi tertentu antar faskes.
Tercantum dlm Addendum PKS Adinkes
Pelayanan Ambulan yg Tidak Dijamin
◦ Jemput pasien selain dari Faskes (rumah, jalan, lokasi lain)
◦ Rujukan parsial
◦ Ambulan/Mobil Jenazah
◦ Pasien rujuk balik rawat jalan
24. ◦ Diajukan bersama dengan klaim Non kapitasi lainnya,
berkas tdi :
1. Kuitansi bermaterai cukup
2. Formulir Pengajuan Klaim (FPK)
3. Rekapan pelayanan ambulan yang dilampiri
4. Identitas pasien
5. Surat Rujukan yang ditandatangan dan cap faskes
penerima rujukan
6. Keterangan medis
Penggantian Biaya
25. ◦ Paling cepat 2 tahun sekali untuk gigi yang sama
◦ Bersifat sebagai bantuan → Diperbolehkan iur biaya
◦ Yg mengajukan klaim adalah faskes, bukan pasien
◦ Maksimal Rp 1.000.000,-
Berkas klaim tdi :
1. Kuitansi bermaterai cukup
2. Form Pengajuan Klaim (FPK)
3. Rekapan pelayanan gigi dilampiri : Resep gigi/ bukti
pemasangan gigi, tanda terima prothesa gigi, Identitas
pasien
26. Alur Pelayanan Protesa Gigi
Peserta
datang ke
Faskes/
Dokter Gigi
faskes primer
Sesuai
indikasi
medis , drg
meresepkan
prothesa gigi
Legalisasi
resep oleh
BPJS
Kesehatan
Pembuatan
Prothesa
Klaim
Prothesa
Gigi ke BPJS
Kesehatan
27. Yankes yg diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan
kondisi stabil dan masih perlu pengobatan jangka panjang, yang
dilaksanakan di faskes tk I atas rekomendasi/rujukan dari Dokter
Spesialis yang merawat.
Obat diambil di apotik yg telah bekerja sama dgn BPJS
Penyakit meliputi :
DM ,Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik
(PPOK), Epilepsi, Schizoprenia, Stroke, Systemic Lupus
Erythematosus (SLE)
28. ◦ Peserta mendaftarkan diri ke BPJS Center, menunjukkan :
Kartu Identitas peserta
Surat rujuk Balik (SRB) dari dokter spesialis
Surat Elijibilitas Peserta (SEP) dari BPJS Kes
Lembar resep obat/salinan resep
◦ Peserta mengisi form pendaftaran peserta PRB
◦ Peserta menerima buku kontrol Peserta PRB
29. Program Pengelolaan Penyakit Kronis
Sasaran : DM type II, Hipertensi
Sistem Yankes dan pendekatan proaktif yg terintegrasi,
melibatkan Peserta, Faskes dan BPJS Kes dalam rangka
pemeliharaan kesehatan utk mencapai kualitas hidup optimal
dengan biaya yankes yg efektif dan efisien.
Aktivitas : Konsultasi medis/edukasi, home visit, senam,
Pemantauan status Kesehatan.
Faskes mengajukan proposal kegiatan ke BPJS
30. Dikirim : print out & soft file
Bidan wajib punya arsip
Bidan Puskesmas : mengkompilasi laporan & entry
rekap data di goggle drive
Kelengkapan laporan menjadi prasyarat
pembayaran klaim
32. Semua program Jamkes (JKN, Jamkesda) melalui Google
Drive
KTU dpt mengakses google drive
33.
34. Klaim ranap :
KK dari pasien tdk sama dgn KK di database peserta
di BPJS
Klam persalinan :
Tdk perlu legalisir data KK, Surat Nikah
Pasien luar kabupaten ??? dianggap sbg pasien
umum
Klaim ANC 1 bendel saja
35. Website Dinkes KP:
www.dinkes.kulonprogokab.go.id
Menu Download : Materi Pertemuan
Materi rakor JKN tgl 6 Mei 2014