obligasi pemerintah

1. OBLIGASI PEMERINTAH

2. PEMERINTAH
(PUBLIC)
SWASTA
(PRIVATE)
PEMERINTAH – SWASTA
(PUBLIC-PRIVATE)
REVENUE
FINANCING
KONVENSIONAL:
Pajak, retribusi, dll
NON KONVENSIONAL:
Betterment levies
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
Development impact fee
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
LC/ LR
DEBT
FINANCING
KONVENSIONAL:
Segala jenis pinjaman (loan)
NON KONVENSIONAL:
Obligasi
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
Development exaction
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
Excess condemnation,
lingkage
EQUITY
FINANCING
KONVENSIONAL:
Hasil kekayaan SDA
NON KONVENSIONAL:
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:
Join ventura, consesion
TIPOLOGI SUMBER PEMBIAYAAN

3. LATAR BELAKANG
• Otonomi daerah  kapasitas fiskal pemda semakin meningkat,
tetapi sebagian besar digunakan untuk pembiayaan rutin, biaya
pembangunan umumnya hanya sekitar 20-an persen
• Keterbatasan dana publik (APBD/APBN) sebagai sumber
pembiayaan pembangunan
• Beberapa fasilitas publik memiliki sifat return on investment

4. PENGERTIAN OBLIGASI (UMUM)
Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bukti
bahwa pemerintah telah melakukan peminjaman/utang
kepada pemegang setifikat, dimana pinjaman tersebut akan
dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan
yang telah sama-sama diketahui
OBLIGASI = SUN (Sertifikat Utang Negara)
Note:
Dana obligasi dijadikan sebagai sumber dana pembangunan
fasilitas publik

5. OBLIGASI DAERAH:
Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah sebagai issuer atau emiten
yang dapat berbentuk institusi atau unit kerja
organisasi di bawah pemerintahan daerah
(pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan
pemerintah kota).
Penerimaan dana dari penerbitan dan penjualan
obligasi daerah dapat digunakan untuk pembiayaan
kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan
barang-barang publik, yang penyediaannya memang
tidak dapat dilakukan melalui sistem pasar
sebagaimana barang swasta

6. BARANG PUBLIK YANG BISA DIBIAYAI
DENGAN OBLIGASI:
• Barang-barang publik tersebut di antaranya adalah jalan umum,
toll, irigasi, puskesmas, air bersih, listrik, telekomunikasi, jembatan,
pelabuhan, pasar desa dll (yang mempunyai sifat return of
investment)
• Pengadaan barang publik tersebut dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum atau untuk
kemajuan daerah, bukan untuk profit orientied

7. JENIS OBLIGASI:
Obligasi Umum (General Obligation):
obligasi yang pembayarannya dijamin oleh pemerintah
melalui pajak yang dikumpulkannya
Obligasi Pendapatan (Revenue Bond):
obligasi yang pembayarannya dijamin oleh hasil / pendapatan
proyek yang dibiayai
Obligasi Double-Barrel:
obligasi yang pembayarannya dijamin dari pendapatan
proyek, tapi bila proyek gagal, maka dijamin dari pemeritah
Note: penjamin, suku bunga, fasilitas

8. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
PIHAK FUNGSI CONTOH
Penanam Modal
(pembeli obligasi)
Membeli obligasi Perseorangan /
lembaga
Penjamin
pelaksana
Pelaksanan penjualan
obligasi
Perusahan
Lembaga penilai Menilai kemampuan
membayar kembali calon
penerbit obligasi dan lembaga
pelaksanannya
PT Pefindo
Wali Amanat Mewakili kepentingan para
pemegang obligasi / agen
pembayaran
Bank

9. PIHAK FUNGSI CONTOH
Penjamin Obligasi Pihak yang bersedia
mebayarkan obligasi apabila
penerbit obligasi lalai
Pemerintah / Bank
Bursa Tempat penjualan obligasi BEJ, BES

10. PROSPEK OBLIGASI
• Kondisi pasar modal yang semakin membaik
• Kondisi perekonomin semakin membaik
• Pendapatan perkapita meningkat
• Tersedianya dana jangka panjang dengan jumlah
yang besar (dana pensiun dan asuransi) sebagai
penjamin

11. KENDALA
• Jenis investasi apa yang perlu didanai dengan
obligasi
• Perkemabngan tingkat suku bunga yang tidak
pasti
• Regulasi yang tidak akomodatif
• Kelayakan usaha objek yang diobligasi
• Kestabilan politik
• Jaminan pemerintah