Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas pengelolaan piutang dan hutang negara/daerah, termasuk definisi, jenis, dan proses pengelolaannya; (2) Pengurusan piutang negara meliputi penagihan, penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan, sedangkan pengelolaan hutang negara mencakup strategi portofolio dan risiko; (3) Pengurusan piutang dan hutang daerah juga membahas

1. PENGELOLAAN PIUTANG
DAN HUTANG
NEGARA/DAERAH
(PERBENDAHARAAN)
NAMA : KAMILA MAY LINDA
NIM : C0E020008
PRODI : D4 KEUANGAN
DAERAH
FAKULTAS : EKONOMI
DAN BISNIS

2. PENGELOLAAN PIUTANG
DAN HUTANG NEGARA

3. PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 49 Prp tahun
1960 BAB II Pasal 8 Yang dimaksud dengan Piutang Negara
atau hutang kepada Negara ialah jumlah uang yang wajib
dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara
berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Piutang Negara adalah
jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat
dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat
lainnya yang sah.

4. Pengelolaan Piutang Negara (State Receivables
Management Process) memiliki ruang lingkup sebagai
berikut:
a. Pembentukan Piutang
b. Penatausahaan Piutang
c. Penagihan Piutang
d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
e. Penagihan Piutang
f. Penghapusan Piutang
Sedangkan Pengurusan Piutang Negara memiliki ruang
lingkup sebagai berikut:
a. Penagihan Non-Eksekusi
b. Penagihan dengan Surat Paksa

5. PENGELOLAAN HUTANG NEGARA
Pengelolaan utang dengan diterbitkannya KMK
Nomor:447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan
Utang Negara Tahun 2005-2009. Dalam KMK ini disebutkan
dua strategi umum manajemen utang yaitu pengelolaan
portfolio dan risiko, serta pengembangan pasar perdana
dan pasar sekunder SUN.
Pengelolaan portfolio dan risiko mencakup
pengurangan utang Negara, penyederhanaan portfolio
utang Negara, pengadaan utang Negara dalam mata uang
rupiah, minimalisasi risiko pembiayaan kembali,
peningkatan porsi utang Negara dengan bunga tetap,
penurunan porsi kredit ekspor, dan penerapan prinsip
pengelolaan utang Negara yang baik.

6. PENGELOLAAN PIUTANG
DAN HUTANG DAERAH
Planning Architecture

7. PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH
Dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan
daerah akan dikenal adanya piutang daerah. Definisi
piutang daerah itu sendiri dapat ditemukan dalam
pengertian di berbagai peraturan perundang-undangan.
Dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan piutang
daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

8. Jenis-Jenis Piutang
Daerah
Jenis-jenis piutang daerah yang ada saat ini sangat
beragam dan kadang untuk satu daerah dengan
daerah lainnya memiliki nama yang tidak sama.
Namun menilik sebab terjadinya, piutang-piutang
daerah tersebut memiliki latar belakang terjadinya
yang sama. Beberapa jenis piutang yang sering
terjadi adalah Piutang Retribusi Daerah, Piutang
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Piutang Lain Lain Pendapatan Asli
Daerah, Piutang yang Berasal dari Tagihan
Investasi Non Permanen, dan Piutang Lainnya.
Penagihan Piutang Daerah
Selanjutnya terhadap piutang daerah tersebut perlu
dilakukan penagihan UU No 1 Tahun 2004. Dalam UU
tersebut dinyatakan Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
berwenang melakukan penagihan piutang daerah. Disamping
itu, dinyatakan pula bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa
untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan
negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang
negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
Penagihan terhadap piutang daerah akan menjadi
masalah jika dalam perjalanan waktu, piutang daerah menjadi
macet. Artinya para penanggung utang tidak membayar utang
kepada pemerintah daerah. Tentu saja piutang macet akan
membebani pembukuan dan laporan keuangan daerah jika
jumlah penanggung utang banyak dan nominalnya juga
besar.

9. PENGELOLAAN HUTANG DAERAH
Manajemen utang daerah merupakan suatu proses
penyusunan dan pengimplementasian strategi pengelola
utang pemerintah daerah yang terkait dengan upaya
memperoleh dana pinjaman pada tingkat resiko terkendali
dan biaya terendah serta menggunakan pinjaman tersebut
secara efesien dan efektif.

10. JENIS HUTANG DAERAH
1. Utang Jangka Pendek, adalah pinjaman untuk menutupi defisit
dalam aliran kas, dan harus dikembalikan secara penuh dalam
waktu setahun.
2. Utang Jangka Menengah, yaitu pinjaman yang dapat digunakan
untuk membiayai proyek penghasil non-pendapatan, dan harus
dikembalikan secara penuh selama periode yang tidak melebihi
masa jabatan kepala daerah.
3. Utang Jangka Panjang, yaitu pinjaman ynag dapat digunakan
untuk membiayai proyek penghasil pendapatan, dan harus dengan
persetujuan DPRD. Manfaat Utang Dalam konteks manajemen
keuangan, utang sampai level tertentu memberikan manfaat bagi
organisasi.

11. THANK YOU 