Piagam Pengawasan Intern mengatur tentang peran dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal. Dokumen ini menjelaskan visi, misi, ruang lingkup, dan standar etika yang harus dipenuhi oleh auditor internal. Piagam ini menggantikan piagam sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perubahan kepemimpinan di kementerian dan Inspektorat Jenderal.

1. PIAGAM PENGAWASAN INTERN
Kementerian Perhubungan
PM. 42 TAHUN 2018
Maizar Radjin

2. REFERENSIPENYUSUNANPIAGAMPENGAWASANINTERN
01.
02.
03.
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
(AAIPI)
INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL
PRACTICE OF INTERNAL AUDITING STANDARDS
IMPLEMENTATION GUIDE 1000 - PURPOSE, AUTHORITY, AND
RESPONSIBILITY
2Maizar Radjin

3. MAKSUDDANTUJUAN
ASOSIASI AUDITOR INTERN
PEMERINTAH INDONESIA
1. Merupakan Dokumen Formal Yang
Menyatakan Tujuan, Wewenang, Dan
Tanggung Jawab Kegiatan Audit Intern
Oleh Apip.
2. Merupakan Penegasan Komitmen Dari
Para Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) Terhadap Arti
Pentingnya Fungsi Audit Intern Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE
PROFESSIONAL PRACTICE OF
INTERNAL AUDITING STANDARDS
Dokumen Formal Yang
Menyatakan Tujuan, Wewenang,
Dan Tanggung Jawab Unit Audit
Intern Pada Suatu Organisasi
IMPLEMENTATION GUIDE 1000 -
PURPOSE, AUTHORITY, AND
RESPONSIBILITY
Piagam pengawasan intern mencakup
hal-hal sebagai berikut:
1. Menjelaskan keseluruhan peran dan
profesionalisme kegiatan audit intern.
2. Mengatur hak akses informasi penuh
terhadap pelaksanaan pengawasan intern
intern termasuk pernyataan tanggung jawab
dalam hal keamanan dan dan
kerahasiaannya.
3. Memaparkan bidang tanggung jawab utama
peengawasan intern saat ini
4. Menjelaskan ekspektasi hasil dari program
seluruh aspek kegiatan pengawasan intern.
5. Menunjukkan kesepakatan antara pimpinan
Lembaga, pimpinan APIP dan seluruh
Pimpinan Entitas
3Maizar Radjin

4. 1
2
3
1. EVALUASI BPKP TERKAIT LEVEL KAPABILITAS PENGAWASAN (IACM)
PADA TAHUN 2012 MELIPUTI:
• MEMBUAT DOKUMEN TERTULIS INTERNAL AUDIT CHARTER (IAC),
DAN DISETUJUI SECARA FORMAL DARI PIMPINAN ORGANISASI
• MENJADIKAN IAC SEBAGAI DASAR PIMPINAN ORGANISASI UNTUK
MENGAWASAI/MENGEVALUASI KEGIATAN APIP
2. HASIL AUDIT KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PADA
TAHUN 2013 BAHWA INSPEKTORAT JENDERAL BELUM MEMBUAT
PIAGAM AUDit .
PERTAMA
KP 932 TAHUN 2014
1. HASIL EVALUASI PENDAMPINGAN TIM ASSESOR IACM BPKP
BAHWA INTERNAL AUDIT CHARTER HARUS MEMUAT VISI DAN
MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2. HASIL TELAAHAN SEJAWAT (ANTARA APIP) OLEH ITJEN KKP
BAHWA VISI DAN MISI YANG TELAH DITETAPKAN DI MUAT
DALAM INTERNAL AUDIT CHARTER
KEDUA
KP 484 TAHUN 2015
MENINDAKLANJUTI LAPORAN HASIL QUALITY
ASSURANCE BPKP PELAKSANAAN EVALUASI
MANDIRI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP
ITJENHUB TANGGAL 23 JANUARI 2018 BAHWA:
Piagam Audit Charter Belum Diperbaharui Seiring
Dengan Penggantian Pejabat Menteri Perhubungan
Dan Inspektur Jenderal
KETIGA
PM. 42 TAHUN 2018
PROSES PENETAPAN DAN REVISI
4Maizar Radjin

5. STRUKTUR PIAGAM PENGAWASAN INTERN 2018
Peraturan Menteri Perhubungan
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD & TUJUAN
BAB III
CAKUPAN & BENTUK
BAB IV
PELAKSANAAN
BAB V
KET. PERALIHAN
Lampiran B : Piagam Audit Intern
1. ESENSI IAC 2. TUGAS 3. WEWENANG
4. LINGKUNGAN PENGENDALIAN 5. PENEGASAN IAC
DTTD:INSPEKTURJENDERAL
DISAHKAN:MENHUB
Lampiran A : Penjelasan /Suplemen
1. PENDAHULUAN 2. KEDUDUKAN DAN PERAN 3. VISI DAN MISI
4. TUGAS DAN FUNGSI 5. KEWENANGAN 6. TANGGUNG JAWAB
7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP
8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT
9. PERSYARATAN AUDITOR
10. LARANGAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN
11. HUBUNGAN KERJA & KOORDINASI
12. PERNILAIAN BERKALA 13. PENUTUP
DTTD:SELURUHESELONI
DISAHKAN:MENHUB
5Maizar Radjin

6. PENETAPAN PM 42 TAHUN 2018
INTISARI
• PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) MERUPAKAN DOKUMEN
FORMAL YANG MENEGASKAN KOMITMEN MENTERI PERHUBUNGAN DAN
INSPEKTUR JENDERAL TERHADAP PENTINGNYA TUGAS DAN FUNGSI
PENGAWASN INTERNAL ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
• PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) MENJADI ACUAN BAGI
PARA AUDITOR, PIMPINAN UNIT KERJA DAN PEJABAT TERKAIT UNTUK
MENDUKUNG PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN SEBAGAI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
6Maizar Radjin

7. LAMPIRAN A (Penjelasan Piagam Pengawasan Intern)
1. PENDAHULUAN
2. KEDUDUKAN DAN PERAN
3. VISI DAN MISI
4. TUGAS DAN FUNGSI
5. KEWENANGAN
6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL
7. TUJUAN , SASARAN, LINGKUP & KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT
7Maizar Radjin

8. ENAM PRINSIP ETIKA DALAM PIAGAM PENGAWASAN INTERN ..(1)
1. INTEGRITAS
(MEMILIKI KEPRIBADIAN YANG DILANDASI UNSUR JUJUR, BERANI, BIJAKSANA DAN BERTANGGUNGJAWAB)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
ü MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN DAN
KESUNGGUHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB;
ü MENTAATI ATURAN ORGANISASI APIP DAN
MENJUNJUNG TINGGI TUJUAN ORGANISASI;
ü BERANI DAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM
MENGUNGKAPKANSELURUH FAKTA YANG DIDUKUNG
OLEH BUKTI;
ü MENGHINDARKAN DIRI DARI KEGIATAN YANG AKAN
MEMBUAT KEMAMPUAN UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA SECARA OBYEKTIF
MENJADI CACAT;
ü MENUJUKKAN KESETIAAN DALAM SEGALA HAL YANG
BERKAITAN DENGAN PROFESI DAN ORGANISASI.
r MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN;
r BEKERJA DILUAR OTORITAS DAN KEWENANGAN;
r PELANGGARAN ATAS SOP UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI;
r PENYALAHGUNAAN WEWENANG;
r MELIBATKAN DIRI DALAM KEGIATAN YANG
MELANGGAR HUKUM;
r MELAKUKAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS;
r TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;
r TIDAK DISIPLIN.
8Maizar Radjin

9. 2. OBYEKTIVITAS
(MENJUNJUNG TINGGI KETIDAK BERPIHAKAN PROFESSIONAL DALAM MENGUMPULKAN, MENGEVALUASI
DAN MEMPROSES DATA/INFORMASI PIHAK YANG DIPERIKSA DAN MEMBUAT PENILAIAN YANG SEIMBANG
SERTA RELEVAN)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
ü BERTINDAK ADIL TANPA PILIH-PILIH UNTUK
KEPENTINGAN PIHAK MANAPUN;
ü PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROPORSIONAL;
ü MAMPU BERTINDAK SERTA MENGAMBIL
KEPUTUSAN SESUAI DENGAN FAKTA;
ü BEBAS DARI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN
MAUPUN INTERVENSI PIHAK MANAPUN.
rMENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PIHAK
TERTENTU;
rMENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN TIDAK
PROPORSIONAL DAN BERPIHAK PADA PIHAK
TERTENTU;
rMEMBUAT DATA FIKTIF DEMI KEPENTINGAN
PIHAK TERTENTU;
rTUNDUK PADA INTERVENSI PIHAK LAIN
9
ENAM PRINSIP ETIKA DALAM PIAGAM PENGAWASAN INTERN ..(2)
Maizar Radjin

10. 3. KERAHASIAAN
(MENGHORMATI NILAI DAN KEPEMILIKAN INFORMASI YANG DITERIMA DAN TIDAK MENGUNGKAPKAN INFORMASI TANPA
KEWENANGAN YANG TEPAT)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
ü BERHATI-HATI DALAM PENGGUNAAN DAN
PERLINDUNGAN INFORMASI YANG DIPEROLEH
DALAM TUGASNYA; DAN
ü TIDAK MENGGUNAKAN INFORMASI UNTUK
KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU DENGAN CARA
APAPUN YANG AKAN BERTENTANGAN DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU
MERUGIKAN TUJUAN ORGANISASI YANG SAH
DAN ETIS
rCEROBOH DALAM MENJAGA DAN MENGELOLA
DATA RAHASIA
r MEMBOCORKAN DATA RAHASIA KEPADA PIHAK YANG
TIDAK BERTANGGUNGJAWAB
10
ENAM PRINSIP ETIKA DALAM PIAGAM PENGAWASAN INTERN ..(3)
Maizar Radjin

11. 4. KOMPETENSI
(MEMILIKI PENGETAHUAN, KAAHLIAN, PENGALAMAN, DAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
ü BERUSAHA SECARA TERUS MENERUS
MENINGKATKAN KEAHLIAN DAN EFEKTIVITAS
PELAYANAN;
ü MAMPU BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT DAN
BERTINDAK TEPAT;
ü MELAKSANAKAN TUGAS HINGGA TUNTAS.
rMERASA CUKUP ATAS KEMAMPUAN YANG
DIMILIKI;
rCEPAT MERASA PUAS;
rBEKERJA DENGAN MENGABAIKAN KUALITAS DAN
HASIL.
11
ENAM PRINSIP ETIKA DALAM PIAGAM PENGAWASAN INTERN ..(4)
Maizar Radjin

12. 5. AKUNTABEL
(MAMPU MENJAWAB, MEMPERTANGGUNGJAWABAN DAN MENERANGKAN KINERJA KEPADA PIHAK YANG
MEMPUNYAI KEWENANGAN)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
ü MENYAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAU
JAWABAN KETERANGAN ATAS KINERJA DAN
TINDAKANNYA SECARA SENDIRI ATAU KOLEKTIF
KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK ATAU
KEWENANGAN UNTUK MEMINTA KETERANGAN
ATAU PERTANGGUNGJAWABAN.
rMENYAMPAIKAN DATA YANG TIDAK INFORMATIF
SERTA FIKTIF KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
WEWENANG
12
ENAM PRINSIP ETIKA DALAM PIAGAM PENGAWASAN INTERN ..(5)
Maizar Radjin

13. 6. PROFESIONAL
(MENJAGA DAN MENINGKATKAN MUTU, DAN KUALITAS SUATU PROFESI)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
ü TIDAK TERLIBAT DALAM SEGALA AKTIVITAS
ILEGAL, ATAU TERLIBAT DALAM TINDAKAN YANG
MENGHILANGKAN KEPERCAYAAN KEPADA
PROFESI PENGAWASAN INTERN ATAU
ORGANISASI; DAN
ü TIDAK MENGAMBIL ALIH PERAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN AUDITAN
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG BERSIFAT
KONSULTASI.
rMELAKUKAN AKTIVITAS YANG DAPAT
MENJATUHKAN NILAI DAN REPUTASI
ORGANISASI;
rSEMENA-MENA DALAM PELAKSANAAN TUGAS
YANG SEBENARNYA BUKAN WEWENANGNYA
13
ENAM PRINSIP ETIKA DALAM PIAGAM PENGAWASAN INTERN ..(6)
Maizar Radjin

14. 14
LAMPIRAN B PIAGAM PENGAWASAN INTERN

15. PENUTUP
15
DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NOMOR 42 TAHUN 2018
MAKA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 932 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR KP 484 TAHUN 2015 DICABUT DAN DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU
Maizar Radjin