Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari capaian SDGs serta Indeks Desa Membangun.
2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPDes antara lain menghindari ego pemangku kepentingan, memahami rekomendasi data
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Memori Akhir Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumah...Oswar Mungkasa
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat menyusun laporan Memori Akhir Jabatan yang mencakup ringkasan kinerja dan pencapaian selama masa tugas 2010-2012. Laporan ini berisi data dan informasi tentang pencapaian target Rencana Strategis Biro, tantangan, dan agenda kegiatan untuk mencapai tujuan.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan rekomendasi dari capaian SDGs serta Indeks Desa Membangun.
2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPDes antara lain menghindari ego pemangku kepentingan, memahami rekomendasi data
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Memori Akhir Jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumah...Oswar Mungkasa
Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat menyusun laporan Memori Akhir Jabatan yang mencakup ringkasan kinerja dan pencapaian selama masa tugas 2010-2012. Laporan ini berisi data dan informasi tentang pencapaian target Rencana Strategis Biro, tantangan, dan agenda kegiatan untuk mencapai tujuan.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis usaha berbasis data desa yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas lokal desa. Beberapa jenis usaha yang disebutkan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, dan jasa."
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan insentif dan disinsentif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Insentif digunakan untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan rencana sedangkan disinsentif digunakan untuk membatasi kegiatan yang tidak sesuai. Dokumen ini menjelaskan definisi, kriteria, prosedur pemberian, serta contoh jenis insentif dan disin
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan program air bersih dan sanitasi serta memberikan masukan kebijakan. Kelompok kerja ini terdiri dari tim koordinasi dan pelaksana yang meliputi unsur pemerintah provinsi dan universitas.
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Dokumen tersebut membahas tentang studio perencanaan wilayah yang mencakup pengantar studio perencanaan wilayah, fokus studio perencanaan wilayah, hierarki perencanaan tata ruang, muatan atau output rencana, dan elemen-elemen wilayah yang menentukan output perencanaan."
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengertian SPPN, tujuan perencanaan, proses perencanaan, serta status hukum dokumen perencanaan.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis usaha berbasis data desa yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas lokal desa. Beberapa jenis usaha yang disebutkan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, dan jasa."
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan insentif dan disinsentif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Insentif digunakan untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan rencana sedangkan disinsentif digunakan untuk membatasi kegiatan yang tidak sesuai. Dokumen ini menjelaskan definisi, kriteria, prosedur pemberian, serta contoh jenis insentif dan disin
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).
Contoh SK Gubernur Pembentukan Pokja AMPL Povinsiinfosanitasi
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan program air bersih dan sanitasi serta memberikan masukan kebijakan. Kelompok kerja ini terdiri dari tim koordinasi dan pelaksana yang meliputi unsur pemerintah provinsi dan universitas.
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Dokumen tersebut membahas tentang studio perencanaan wilayah yang mencakup pengantar studio perencanaan wilayah, fokus studio perencanaan wilayah, hierarki perencanaan tata ruang, muatan atau output rencana, dan elemen-elemen wilayah yang menentukan output perencanaan."
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengertian SPPN, tujuan perencanaan, proses perencanaan, serta status hukum dokumen perencanaan.
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Presentasi Kabid PLB3 Rapat Jakstrada Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampa...achmadjonviktorhamra
Program dan kegiatan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung tahun 2022 meliputi koordinasi pengelolaan sampah tingkat nasional, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, penerbitan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, pembinaan desa dan bank sampah, serta rencana pembangunan tempat pembuangan akhir regional baru untuk mengatasi kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir saat ini.
Presentasi Kabid PLB3 Rapat Jakstrada Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampa...achmadjonviktorhamra
Program dan kegiatan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung tahun 2022 meliputi koordinasi pengelolaan sampah tingkat nasional dan provinsi, peringatan hari peduli sampah, penerbitan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, pembinaan desa dan lembaga pengelolaan sampah, serta rencana pembangunan tempat pembuangan akhir regional untuk menangani sampah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
Renacana struktur dan pola ruang di Wilayah Perencanaan Labang dan sekitarnya mengatur pembagian wilayah menjadi beberapa tema wilayah yang masing-masing memiliki fungsi utama seperti pariwisata, industri, pendidikan, dan permukiman. Rencana ini mengatur pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk mendukung kegiatan utama di setiap tema wilayah.
Paparan Kick Off New Site Developmetn (NSD) Tahun 2017Bagus ardian
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan proyek pembangunan permukiman baru (NSD) di beberapa kota di Indonesia pada tahun 2017 meliputi Kota Palopo, Kota Kendari, dan Kota Bima. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan pemerintah setempat.
Dokumen ini membahas berbagai isu strategis dan permasalahan di Kota Batam terkait infrastruktur, kependudukan, ekonomi, lahan, dan lingkungan. Isu-isu yang diangkat antara lain kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan, masalah banjir, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lahan. Dokumen ini juga menyarankan berbagai upaya dan program untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut.
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptxmuktitikahandayani1
Dokumen ini membahas rencana sinkronisasi program penyediaan rumah khusus antara pusat dan daerah untuk tahun 2023 di Wilayah Sumatera I. Dokumen ini menjelaskan arah kebijakan, bentuk penyediaan, mekanisme penyediaan, target prioritas, rencana sebaran, dan permasalahan umum terkait pelaksanaan program rumah khusus.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang standar perencanaan irigasi yang meliputi kriteria perencanaan, gambar bangunan irigasi, dan persyaratan teknis untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan irigasi yang handal dan berkualitas."
Paparan kick off review mission TA. 2017Bagus ardian
Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di beberapa kota di Indonesia dengan melakukan peningkatan infrastruktur skala lingkungan dan kawasan serta pengembangan lokasi baru. Pada tahun 2016, program ini telah membangun berbagai fasilitas infrastruktur dan melatih lebih dari 300.000 penduduk. Rencana untuk tahun 2017 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pengembangan lokasi baru di
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
1. Ditetapkan di Jakarta
ada tanggal 4 Agustus 2021
rnur Daerah Khusus
bukota Jakarta,
1J•
d4KAR1' Y
Anies Baswedan, Ph.D.
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 49 TAKIN 2021
TENTANG
PENYELESAIAN ISU PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021-2022
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Dalam rangka percepatan Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022, dengan ini
menginstruksikan:
Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Untuk
KESATU : Melaksanakan Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 dengan
tugas sebagai berikut:
1. memastikan tercapainya Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022;
2. memimpin dan mengendalikan Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun
2021-2022; dan
3. memberdayakan seluruh Asisten beserta Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta serta BUMD dan potensi daerah lainnya; dan
4. bertanggung jawab penuh dalam Penyelesaian Isu Prioritas Daerah
Tahun 2021-2022.
KEDUA
: Daftar target capaian Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
KETIGA
: Melaporkan ketercapaian Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur setiap
2 (dua) minggu.
Instruksi Gubernur ini mulai ber-laku pada tanggal ditetapkan.
2. Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 49 TAHUN 2021
Tanggal 4 Agustus 2021
DAFTAR TARGET CAPAIAN PENYELESAIAN ISU PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2021-2022
NO ISU TARGET KELUARAN TARGET WAKTU
A. Perencanaan dan Keuangan
1 RPJMD Ditetapkannya Peraturan Daerah
Perubahan RPJMD 2017-2022
Agustus 2021
2 Formula E Terselenggaranya lomba Formula E Juni 2022
3 Fiskal dan Pajak Ditetapkannya Peraturan Gubemur
SOTK pemisahan fungsi kebijakan
fiskal dan pajak dengan fungsi
pemungutan pajak
September 2021
Terselesaikannya masterplan
rencana kebijakan fiskal pendapatan
daerah untuk pembangunan kota
Desember 2021
Terselesaikannya sensus atribut
pajak 100°/0
Juni 2022
4 Aset DKI Terselesaikannya masterplan
pemanfaatan aset daerah untuk
kepentingan publik
Desember 2021
Ditetapkannya Perubahan Atas
Peraturan Gubemur Nomor 148
Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan
Reklame
Agustus 2021
5 Reformasi Perizinan Terimplementasinya pelayanan
IMB/persetujuan gedung di lapangan
sesuai dengan SOP 57 hari
September 2021
6 BUMD Ditetapkannya Peraturan Daerah
Revisi mengenai:
- PT Jakarta Propertindo
- Perusahaan Umum Daerah
Dharma Jaya
- Perusahaan Umum Daerah
Pengelolaan Air Limbah Jaya
- Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Jaya
- PT Jakarta Tourisindo
September 2021
B. Tata Ruang dan Kawasan
7 RTRW dan RDTR Terselesaikannya Rancangan
Peraturan Daerah RTRW yang siap
disampaikan ke DPRD
Oktober 2021
Ditetapkannya Peraturan Gubernur
RDTR
Desember 2021
3. 2
NO ISU TARGET KELUARAN TARGET WAKTU
8 TOD Ditetapkannya Peraturan Gubemur
Penetapan Kawasan TOD untuk
Bundaran HI, Ancol Barat, Senen,
Tanah Abang dan Kawasan-kawasan
di Rute LRT Jabodebek
Desember 2021
Terselesaikannya pembangunan
realisasi infrastruktur prioritas di
kawasan TOD 100% sesuai Panduan
Rancang Kota oleh pengelola
kawasan
Juni 2022
Terselesaikannya Peningkatan Jalan
dan Pedestrian di Kawasan TOD
Lebak Bulus dan Fatmawati oleh
Dinas Bina Marga
Juni 2022
9 Taman Ismail Marzuki Ditetapkannya Keputusan Gubernur
Inbreng atau Keputusan Gubemur
Pemanfaatan untuk Pengelolaan
Aset Pemprov DKI Jakarta dengan
Jakpro di Taman Ismail Marzuki,
Velodrome dan JIS
Desember 2021
Terselesaikannya revitalisasi TIM
tahap 1 dan 2 (Launching wajah baru
TIM)
Desember 2021
10 Stadion Diresmikannya stadion JIS Desember 2021
Infrastruktur pendukung terkait
aktivasi Kawasan Jakarta
International Stadium, dengan:
1. Terbangunnya penambahan
stasiun KAI baru di sisi barat dan
timur JIS
Juni 2022
2. Terselesaikannya izin rute
penambahan rute baru KCI
Jatinegara-Rajawali-Ancol-Priok
Oktober 2021
3. Terbangunnya pemberian akses
ramp tol ke area Jakarta
International Stadium
Juni 2022
11 Pengembangan Kawasan Terselesaikannya akses tol Lingkar
Luar Timur ke Kawasan Lahan
Cadangan Rorotan
Juni 2022
C. Lingkungan
12 Banjir 1. Terselesaikannya Pengadaan
Tanah untuk Naturalisasi Waduk
a. Waduk Brigif Agustus 2021
b. Waduk Lebak Bulus Agustus 2021
c. Waduk Pondok Ranggon Agustus 2021
d. Embung Kebagusan Agustus 2021
4. 3
NO ISU TARGET KELUARAN TARGET WAKTU
e. Waduk Marunda Oktober 2021
f. Embung Wirajasa Oktober 2021
g. Waduk Cimanggis Oktober 2021
h. Waduk Kamal Oktober 2021
2. Terselesaikannya Pengadaan
Tanah untuk normalisasi sungai
tahun 2021
a. Kali Ciliwung SPM 2020 Agustus 2021
b. Kali Ciliwung Kel. Cawang, Kel.
Rawajati (Prioritas
KemenPUPR)
Oktober 2021
c. Kali Ciliwung Kel. Gedong
(saringan sampah)
Oktober 2021
d. Kali Sunter Cipinang Melayu
Kel. Pondok Bambu, Cipinang
Muara, dan JI. Ganceng
Oktober 2021
e. Kali Angke Kel. Duri Kosambi,
Rawa Buaya, Kedoya Utara,
dan Kembangan Utara
Agustus 2021
f. Kali Jatikramat Kel. Pondok
Kelapa
Oktober 2021
g. Kali Pesanggrahan Kel. Pondok
Pinang
Oktober 2021
Dimulainya konstruksi PEN untuk
Pengendalian banjir : 9 Polder, 4
Naturalisasi Waduk, 2 Penataan
Sungai/Drainase
Agustus 2021
Terselesaikannya konstruksi
pengendalian banjir melalui skema
PEN untuk penanggulangan banjir :
1. Beroperasinya 9 Polder: Polder
Kelapa Gading, polder pulomas,
Sub Polder Marunda, Polder
Tipala Adyaksa, Polder Muara
Angke, Polder Teluk Gong, Polder
Mangga Dua, Polder Green
Garden, Polder Kamal
Agustus 2022
2. Beroperasinya 4 Waduk: Waduk
Brigif, Waduk Lebak Bulus,
Waduk Pondok Ranggon, Waduk
Wirajasa
Oktober 2022
3. Beroperasinya Drainase Vertikal :
Pembangunan Drainase
Vertikal/Sumur Resapan dengan
skema PEN tahun 2021 terserap
100%
Desember 2021
5. 4
NO ISU TARGET KELUARAN TARGET WAKTU
Dimulainya konstruksi Sudetan
Ciliwung sesuai Jadwal PUPR
Agustus 2021
Terselesaikannya Revitalisasi Waduk
Setiabudi Barat
Oktober 2021
13 Air Bersih Ditetapkannya Keputusan TAPD
pembiayaan hilir SPAM I Jatiluhur
(Penganggaran APBD/APBN atau
KPBU)
September 2021
Dimulainya pembangunan jaringan
Hilir SPAM Karian 2022-2023
Januari 2022
Ditetapkannya Keputusan Gubernur
Taskforce dan rnasterplan transisi
pengelolaan air bersih kepada PAM
Jaya
Desember 2021
Tersedianya layanan air bersih di 6
(enam) Kampung Prioritas
1. Kp. Rawa Timur
2. Kp. Guji Baru
3. Kp. Kali Sekretaris.
4. Kp. Blok Empang
5. Kp. Enceng
6. Kp. Kerang Hijau
Desember 2021
Penurunan NRW sesuai target
RPJMD
Desember 2021
Terselesaikannya seluruh kebutuhan
tericalt terbitnya SIPSDA SPAM
Buaran III
Maret 2022
14 Air Limbah Ditetapkannya Peraturan Daerah
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Oktober 2021
Ditetapkannya Keputusan Gubemur
bahwa JSS zona 8 merupakan
proyek KPDBU atas usulan studi
pendahuluan DSDA yang sudah
mendapatkan rekomendasi BPKD
dan Bappeda sesuai SK sekda 37
tahun 2018
Desember 2021
Ditetapkannya Peraturan Gubemur
tentang Revitalisasi Tangki Septik
Rumah Tangga
Agustus 2021
15 Persampahan Pencairan Dana PEN RDF & Landfill
Mining
Agustus 2021
Terlaksananya Pengangkutan
Sampah terjadwal pada 50°/0 RW
(1.369 RW)
Oktober 2021
Proyek ITF Sunter memperoleh
Pinjaman Daerah
Januari 2022
6. 5
NO ISU TARGET KELUARAN TARGET WAKTU
Terbangun dan beroperasinya 18
FPSA Mikro (berkapasitas 5-200
ton/hari/instalasi)
Agustus 2022
Terbangun dan beroperasinya 1
saringan sampah
Juni 2022
Terbangun dan beroperasinya RDF
(berkapasitas 1000 ton/hari)
Desember 2022
Terbangun dan beroperasinya
Landfill Mining (Penurunan sampah
sebesar 61%)
Desember 2022
Terbentuknya kelembagaan BLUD
Bidang Persampahan
November 2021
Ditetapkannya Peraturan Gubernur
tentang Penanganan dan
Pengelolaan Sampah, Pengelolaan
Sampah Kawasan Mandiri, dan
Standar Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pengelolaan Sampah
Agustus 2021
16 Perubahan Iklim dan
Pengendalian Pencemaran
Udara
Terselesaikannya perubahan
Peraturan Gubernur untuk
Pembangunan Rendah Karbon DKI
Jakarta (untuk RAD-GRK sesuai
arahan Bappenas) dan Adaptasi
Perubahan Iklim sebelum COP 26
Oktober 2021
Menyelesaikan Grand Design
Pengendalian Kualitas Udara
Desember 2021
17 Ducting Ditetapkannya Revisi Peraturan
Daerah Jaringan Utilitas
September 2021
Terbangun dan beroperasinya
seluruh lokasi SJUT yang ditugaskan
Maret 2022
D. Permukiman dan Hunian
18 DP 0 Terselenggarakannya akad kredit DP
0 bekerjasama dengan developer
swasta
September 2021
Akad kredit minimal 500 unit rumah
kerja sama pihak swasta
menggunakan skema pembiayaan
DP 0
Juni 2022
19 Kampung Terselesaikannya masterplan
pembiayaan penataan target 200 RW
kumuh (APBD, Kolaborasi, Pusat, d11)
Desember 2021
Terselesaikannya seluruh
permasalahan sengketa tanah
dengan pihak eksternal di 21
kampung prioritas
Desember 2021
7. 6
NO ISU TARGET KELUARAN TARGET WAKTU
20 Rusun 1. Terbangun dan terisinya 3 lokasi
rusun revitalisasi dan 1 lokasi
rusun baru di Jalan Inspeksi BKT
Februari 2022
2. Terbangun dan terisinya 6 lokasi
(selain Rusun Polsek Menteng)
April 2022
3. Terbangunnya Rusun Polsek
Menteng
April 2022
Tingkat penghunian rusun >80'
3
/0 di
2022 (termasuk penghunian rusun
baru yang selesai terbangun di 2021)
Juni 2022
E. Transportasi
21 Regulasi Ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang Rencana Induk Transportasi
Desember 2021
Masuknya Program Unggulan dan
Prioritas Rencana Induk Transportasi
dalam Proyek Strategis Nasional
September 2021
Masuknya Program Unggulan dan
Prioritas Rencana Induk Transportasi
ke RTRW Jabodetabekpunjur dan
RIT Jabodetabekpunjur
Desember 2021
22 Jaklingko Terbangunnya koridor 14 BRT
Transjakarta
Oktober 2022
Terselesaikannya program penataan
stasiun di 18 Stasiun KRL Commuter
Line
Oktober 2022
Ditetapkannya Peraturan Gubernur
Tarif Integrasi Jaklingko
Maret 2022
Diterapkannya Tarif Integrasi
Jaklingko
Maret 2022
Diterapkannya area berbayar (paid
area) yang menerus di halte dan
Stasiun Bundaran HI dan Fasilitas
Integrasi Moda CSW
Maret 2022
23 Jalan/Jembatan Terselesaikannya pengadaan tanah
untuk Jembatan Akses Rusun
Pesakih
Agustus 2021
Terselesaikannya Pembangunan
Jembatan Akses Rusun Pesakih
September 2021
24 MRT Fatmawati - TMII Ditetapkannya persetujuan prinsip
MRT Fatmawati - TMII berdasarkan
studi yang memenuhi kaidah
investasi dan prinsip value for money
Oktober 2021
25 LRT KDPBU Ditetapkannya keputusan atas usulan
FS LRT Joglo- Pulogebang sesuai
ketentuan yang berlaku
Agustus 2021
26 Sepeda Terbangunnya total 298 Km Jalur
Sepeda (termasuk perbaikan
perkerasannya)
Agustus 2022
8. 3. Tersedianya dashboard
pemanfaataan JakWifi
Desember 2021
7
NO ISU TARGET KELUARAN TARGET WAKTU
F. Institusi
27 Transformasi Digital Terselesaikannya pengumpulan dan
pertukaran data sesuai Peraturan
Gubernur Nomor 6 Tahun 2020
November 2021
Terintegrasikannya layanan publik
dalam JAKI sesuai target KSD Smart
City dan Transformasi Digital
Desember 2021
Terselesaikannya data
pemeringkatan seluruh warga DKI
Jakarta berdasarkan ekonomi dan
kesejahteraan
.
_
Desember 2021
Kepemilikan Digital ID oleh seluruh
penerima program Bansos sekurang-
kurangnya Program KJP, Disabilitas,
KLJ, Kartu Pangan, Penghuni Rusun
Pemprov DKI Jakarta
Desember 2021
Terbitnya Keputusan Gubernur Tim
PM0 Transformasi Digital untuk
memastikan ketercapaian target
dalam Instruksi Gubernur Nomor 28
Tahun 2021 tentang Percepatan
Pelaksanaan Transformasi Digital
Agustus 2021
Tersedianya Perluasan Akses
Internet Bagi Masyarakat
1. Ditetapkannya Peraturan
Gubernur pengembangan JakWifi
September 2021
2. Penambahan jumlah penyediaan
lokasi JakWifi di 2.300 titik
September 2021
Ditetapkannya keputusan atas
prastudi kelayakan transformasi
digital melalui surat persetujuan/
penolakan
Agustus 2021
Manajemen Kinerja Tercapainya predikat SAKIP A Maret 2022
28
Terselesaikannya seluruh tindak
lanjut hasil evaluasi SAKIP 2021 dari
Kemenpan untuk perbaikan SAKIP
2022
Juli 2022
Ikp,Fiichfotp,„
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
dAK
—Anies Baswedan, Ph.D.