Dokumen ini membahas respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, termasuk pengakuan dari Mesir, India, Australia, Lebanon, Suriah, dan Vatikan. Beberapa negara memberikan pengakuan secara de facto atau de jure, dan beberapa mendukung Indonesia di forum internasional seperti PBB.
Perang Dunia 1 (Great War) yang melibatkan hampir seluruh negara didunia. Membuat banyak kerugian, memunculkan negara-negara baru yang merdeka, dan paham-paham politik. Perang Dunia 1 memiliki pengaruh terhadap Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda
Perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC, beberapa tokoh Perang Aceh dan strategi penaklukan perang. Dampak Perang Aceh bagi Belanda dan kerajaan Aceh itu sendiri.
kali ini saya menyampaikan materi presentasi mengenai pertempuran ambarawa. mungkin dalam penyampaian ini masih ada kesalahan atau kekurangan kalian bisa menanggapi. dan semoga materi ini bisa membantu temen-temen
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismeAryansa Dewi
PERLAWANAN TERHADAP KEKUASAAN PORTUGIS MELIPUTI :
1. PERLAWANAN KESULTANAN TERNATE
2. PERLAWANAN KESULTANAN DEMAK
3. PERLAWANAN KESULTANAN ACEH
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH UNTUK MEMENUHI TUGAS BELAJAR, KRITIK & SARAN SANGAT KAMI BUTUHKAN AGAR DAPAT MENJADI LEBIH BAIK KEDEPANNYA.
Perang Dunia 1 (Great War) yang melibatkan hampir seluruh negara didunia. Membuat banyak kerugian, memunculkan negara-negara baru yang merdeka, dan paham-paham politik. Perang Dunia 1 memiliki pengaruh terhadap Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda
Perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC, beberapa tokoh Perang Aceh dan strategi penaklukan perang. Dampak Perang Aceh bagi Belanda dan kerajaan Aceh itu sendiri.
kali ini saya menyampaikan materi presentasi mengenai pertempuran ambarawa. mungkin dalam penyampaian ini masih ada kesalahan atau kekurangan kalian bisa menanggapi. dan semoga materi ini bisa membantu temen-temen
Perlawanan Indonesia Terhadap Kolonialisme dan ImperialismeAryansa Dewi
PERLAWANAN TERHADAP KEKUASAAN PORTUGIS MELIPUTI :
1. PERLAWANAN KESULTANAN TERNATE
2. PERLAWANAN KESULTANAN DEMAK
3. PERLAWANAN KESULTANAN ACEH
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH UNTUK MEMENUHI TUGAS BELAJAR, KRITIK & SARAN SANGAT KAMI BUTUHKAN AGAR DAPAT MENJADI LEBIH BAIK KEDEPANNYA.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
3. A.Pengakuan Kemerdekaan RI dari Berbagai Negara
Syarat Sah Berdirinya Negara:
a) memiliki wilayah yang berdaulat
b) terdapat rakyat yang mendiami wilayah
c) memiliki pemerintah dan pemerintahan
d) memiliki undang-undang
e) pengakuan kedaulatan atau kemerdekaan oleh negara
lain baik secara de facto maupun de jure.
4. 1. MESIR
• Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan
Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946.
• Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia juga tidak terlepas
dari keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh
Hasan Al-Banna dengan menjunjung Pan-Islamisme yang menentang
belenggu kolonialisme Barat di negara-negara Islam. Gerakan
Ikhwanul Muslimin berupaya menarik atensi pemerintah dan
masyarakat Mesir untuk mendukung kemerdekaan Indonesia yang
terealisasi melalui Liga Arab.
• Melalui forum Liga Arab, Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar,
Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dalam
sidang majelis yang digelar pada tanggal 18 November 1946, yang
menyebabkan Liga Arab memberikan pengakuan secara resmi
terhadap kemerdekaan Indonesia.
5. • Dukungan pemerintah Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia
kembali diwujudkan dengan mengutus diplomatnya yang
bernama Mohammad Abdul Mun’im berkunjung ke Indonesia
pada 13-16 Maret 1947 untuk menyerahkan surat resmi yang
berisi dukungan negara-negara Liga Arab terhadap kemerdekaan
Indonesia kepada Presiden Soekarno.
• Pada 10 April 1947 Presiden Soekarno mengutus beberapa
diplomat seperti H. Agus Salim, A.R. Baswedan, Nadzir D.
Pamoentjak, dan Rasjidi untuk mengemban misi kunjungan
balasan ke Mesir.
• Kunjungan diplomatik Indonesia ke Mesir tersebut mendapat
pertentangan dari Belanda. Akan tetapi, hubungan diplomatik
antara Indonesia dan Mesir justru semakin terus terjalin melalui
misi diplomatik lanjutan pada 26 April 1947. Diplomasi yang
diwakili oleh Sutan Sjahrir dan H. Agus Salim tersebut
berlangsung cukup intens dengan sejumlah pejabat tinggi Mesir.
Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah
rencana pemerintah Mesir dan Liga Arab untuk memberikan
pengakuan secara de jure terhadap kemerdekaan Indonesia.
6. Keterangan Gambar: (X) Hasan Al-Banna (Mesir) sedang
berbincang dengan (Y) H. Agus Salim (Indonesia) membahas
tentang dukungan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia
Y
X
7. 2. INDIA
• Upaya Diplomasi Beras
Untuk membuka blokade Belanda, pemerintah Indonesia yang pada saat
itu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sutan Sjahrir berhasil
memanfaatkan momentum yang tepat. India sebagai negara jajahan
Inggris tengah terancam bencana kelaparan. Sementara, Indonesia pada
tahun 1946 diperkirakan mengalami surplus beras sebanyak 200.000-
500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah Indonesia meminta
bantuan beras tersebut ditukar dengan tekstil dan obat-obatan. Upaya
diplomasi yang dilakukan Sutan Sjahrir dengan India tersebut kemudian
dikenal dengan istilah Diplomasi Beras. Beras-beras pun kemudian
diangkut ke pelabuhan yang dikuasai Sekutu (Inggris). Sir Pandhit
Jawaharlal Nehru sebagai tokoh pejuang kemerdekaan India,
menyambut uluran tangan Sutan Sjahrir sehingga kapal-kapal India mulai
datang ke Jawa untuk mengangkut beras tersebut. Pemberian bantuan
beras ke India menjadi awal hubungan bilateral modern antara Indonesia
dan India.
9. • Respon positif India atas kemerdekaan Indonesia kembali
ditunjukkan ketika Perdana Menteri Jawaharlal Nehru
menggagas penyelenggaraan Konferensi Asia (Asia
Conference) pada 20-23 Januari 1949. Konferensi yang
dilaksanakan di Kota New Delhi tersebut dihadiri oleh 21
negara Asia yang sebagian besar masih dijajah oleh bangsa
Barat.
• Konferensi Asia menghasilkan 4 (empat) tuntutan yaitu:
a) mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke
Yogyakarta
b) membentuk pemeintahan ad interim di Indonesia agar
memiliki kekuatan politik di dalam atau luar negeri paling
lambat pada 15 Maret 1949
c) menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia
d) Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik
Indonesia paling lambat pada 1 Januari 1950.
11. 3. Australia
• Aksi dukungan Australia terhadap Indonesia menguat ketika
Waterside Workers Federation (WWF) bergabung dengan
Australian Seamen’s Union in Sydney melakukan aksi mogok
kerja dan memblokir pelabuhan tempat perusahaan Belanda
beroperasi pada 24 September 1945. Peristiwa tersebut dikenal
dengan sebutan Black Ban yang menyebabkan Belanda tidak
dapat menirim logistik militernya ke Indonesia, setelah
melancarkan aksi mogok kerja, Waterside Workers Federation
(WWF) dan Australian Seamen’s Union in Sydney mengadakan
rapat publik serta acara amal untuk membantu para pelaut
Indonesia.
12. • Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Australia menjadi salah
satu negara yang mengancam Agresi Militer Belanda
tersebut. Dengan cepat pemerintah Australia membawa kasus
Agresi Militer Belanda I pada sidang Dewan Keamanan PBB.
Australia mengajukan permintaan resmi kepaa PBB agar
pertikaian antara RI-Belanda dibahas dalam Sidang Dewan
Keamanan PBB.
• PBB pun memutuskan membentuk Komisi Tiga Negara
(KTN) untuk mengawasi jalannya penghentian kontak senjata
tersebut. Indonesia memilih Australia sebagai anggota komisi
yang dibentuk oleh PBB tersebut yang diwakili oleh Richard
Justice Kirby dan Thomas Critchley dalam perundingan
Renville.
13. 4. Lebanon
• Lebanon merupakan salah satu
negara awal yang mengakui
eksistensi Republik Indonesia.
Hubungan antara Indonesia
dan Lebanon bermula dari
diumumkannya pengakuan
secara de jure atas
kemerdekaan Indonesia pada
29 Juli 1947. Pengakuan
tersebut disampaikan langsung
oleh Presiden Lebanon,
Bechara El-Khoury.
Bechara El-Khoury
14. 5. Syiria (Suriah)
• Pada tahun 1947 perwakilai Suriah di PBB yang
bernama Faris Al-Khouri mendorong Dewan
Keamanan PBB mendiskusikan Agresi Militer
Belanda I di Indonesia dan mengajak negara-
negara lain untuk bersimpati terhadap perjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia
15. 6. Vatikan
• Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama yang
mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan memberikan
pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6
Juli1947. Pengakuan Vatikan atas kedaulatan Indonesia
ditandai dengan pembukuan kedutaan Vatikan bernama
Apostolic Delegate di Jakarta. Melalui kedutaan tersebut,
Vatikan menugaskan Geores Marie Joseph sebagai
perwakilan resmi Takhta Suci Vatikan untuk Indonesia dengan
masa kerja 1947-1955.
• Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia
dipandang cukup penting karena negara ini memiliki pengaruh
kuat di Benua Eropa dan Amerika. Vatikan merupakan entitas
suci yang menjadi rujukan seluruh umat Katolik di dunia.
