Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk supervisi lanjutan pembangunan bangunan operasional pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup pekerjaan, tenaga yang dibutuhkan, dan laporan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa konsultasi. Pekerjaan supervisi ini bertujuan untuk memastikan pemb

1. KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )
SUPERVISI LANJUTAN PEMBUATAN BANGUNAN OPERASIONAL
PEGAWAI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV MERAUKE
APBN TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pegawai
pelabuhan khususnya Pelabuhan Merauke serta demi
meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan tanggungjawab
pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas IV Merauke, maka sangat diperlukan sarana dan
prasarana yang handal.
Untuk memenuhi kebutuhan operasional yang handal
diperlukan sarana dan prasarana yang memadai
dan optimal dimana kebutuhan sarana operasional yang
sangat mendesak.
Maka pada Tahun Anggaran 2020 Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Merauke melaksananakan pelelangan pekerjaan
Supervisi/Pengawasan Lanjutan Pembuatan Bangunan
Operasional Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke.
Mengingat pekerjaan Supervisi/Pengawasan Lanjutan
Pembuatan Bangunan Operasional Pegawai Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Merauke merupakan pekerjaan yang spesifik maka untuk
mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan supervisi
pekerjaan dari pihak ketiga yang memiliki tenaga ahli dan
berpengalaman serta memiliki peralatan untuk
mendukung kesempurnaan pekerjaan
Supervisi/Pengawasan Lanjutan Pembuatan Bangunan
Operasional Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke.

2. 2 MAKSUD DAN TUJUAN : a. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk
mengadakan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan
Konstruksi Lanjutan Pembuatan Bangunan
Operasional Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke.
b. Tujuan Pokok dari kegiatan melaksanakan Pekerjaan
Supervisi/Pengawasan Konstruksi Lanjutan
Pembuatan Bangunan Operasional Pegawai Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Merauke, secara terperinci sedemikian rupa sehingga
tercapai penyesuaian terhadap tingkat optimum dan
investasi serta pentahapan pelaksanaan dalam batas-
batas kemampuan pembiayaan, secara khusus
pekerjaan pada lokasi yang bersangkutan.
c. Pelaksana Konsultan Pengawas yang diserahi
pekerjaan wajib menyediakan jasa-jasanya
semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan
Pekerjaan Pengawasan Teknis, sehingga diperoleh
hasil pekerjaan yang maksimal dan kualitas yang
mencukupi segala persyaratan yang ditetatpkan dan
dapat dipertanggung jawabkan pada pekerjaan yang
dimaksud.
3 SASARAN : Tersedianyan Bangunan Operasional yang sesuai dengan
perencanaan dan kontrak yang dilaksanakan pada tahap
ini, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas dari
pekerjaan tersebut.
4 NAMA ORGANISASI
PENGGUNAN ANGGARAN
: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke.
5 SUMBER DANA : Sumber Dana untuk pekerjaan ini berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Merauke.
6 NAMA KEGIATAN : Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembuatan
Bangunan Operasional Pegawai Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke.

3. 7 WAKTU PELAKSANAAN : Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Lanjutan
Pembuatan Bangunan Operasional Pegawai Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Merauke sampai dengan selesai dan diserahterimakan
yaitu diperkirakan memerlukan waktu 120 (seratus dua
puluh) hari kalender.
8 TUGAS PENYEDIA JASA
KONSULTANSI
: Penyedia Jasa Konsultansi mengawasi pelaksanaan
pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembuatan Bangunan
Operasional Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke, sesuai dengan
kontrak pekerjaan dan spesifikasi yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak antara Pengguna Jasa Konsultansi
dan Penyedia Jasa Konsultansi.
9 RUANG LINGKUP
PEKERJAAN SUPERVISI
: 1. Memeriksa gambar desain, perhitungan-perhitungan
volume dan spesifikasi, peralatan yang akan
digunakan dan membuat koreksi-koreksi bila
diperlukan dan menyetujui bila sudah sesuai
(appropal).
2. Memeriksa secara detail jadwal pelaksanaan
konstruksi, jadwal kerja dilokasi, jadwal kedatangan
material, serta mengontrol pelaksanaannya dan
membuat usulan-usulan koreksi bila diperlukan.
3. Memeriksa daftar pengadaan bahan/material,
peralatan berdasarkan kualitas dan kuantitas sesuai
spesifikasi teknis, serta melakukan tindakan-tindakan
pencegahan (preventif) berupa teguran-teguran lisan
maupun tertulis seandainya diperkirakan terjadi
keterlambatan pelaksanaan.
4. Mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan
Pembuatan Bangunan Operasional Pegawai Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Merauke.
5. Memeriksa gambar akhir sesuai dengan pelaksanaan
dengan membubuhkan stempel/paraf Penyedia Jasa
Konsultansi.
6. Membantu Pengguna Jasa Konsultansi dalam
mengklaim Penyedia Barang/Jasa bila terdapat
kekurangan-kekurangan secara teknis sesuai dengan
kontrak.

4. 7. Memeriksa dan menyiapakan Berita Acara Kemajuan
Fisik Pekerjaan.
8. Selama melaksanakan pembangunan, membuat dan
mempersiapkan Berita Acara/Addendum Kontrak
dalam hal permasalahan teknis bila diperlukan. Dalam
hal ini termasuk membuat kontrak dan spesifikasi dan
atau terhadap hal-hal yang menyimpang dari kontrak
dan spesifikasi dan atau terhadap hal-hal yang tidak
lazim.
9. Mempersiapkan Dokumen-dokumen yang diperlukan
bila terjadi penyimpangan-penyimpangan kontrak
yang mengakibatkan adanya denda.
10. Mempersiapkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
dengan semua kelengkapannya.
10 PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN YANG
DIPERLUKAN
: 1. Untuk Peralatan dan Perlengkapan Lapangan
2. Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11 PENEMPATAN TENAGA
DI LAPANGAN
: Sejak dimulainya aktivitas pekerjaan pembangunan
Penyedia Jasa Konsultansi wajib menempatkan Tenaga
Ahli di lokasi proyek sampai Serah Terima Pekerjaan.
Adapun kualifikasi Tenaga Ahli :
1. Team Leader
Sarjana (S1) Teknik Sipil/Teknik Arsitektur, untuk
Sarjana (S1) memiliki pengalaman professional
minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang pengawasan
pekerjaan Manajemen Konstruksi, melampirkan
Sertifikat Keahlian SKA Madya Ahli Teknik Manajemen
Konstruksi, tenaga ahli tersebut memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- Mengkoordinir dan mengendalikan semua
kegiatan dan personil yang terlibat dalam
pekerjaan ini sehingga pekerjaan dapat
diselesaikan dengan baik dan mencapai hasil yang
diharapkan.
- Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan,
baik dalam tahapan pengumpulan data,
pengolahan keseluruhan pekerjaan.

5. - Adalah penanggungjawab secara keseluruhan
pelaksanaan pekerjaan.
Untuk kualifikasi Tenaga Sub Profesional :
1. Inspektor/Pengawas Lapangan
Satu orang dengan Pendidikan minimal Diploma 3
(D3) Teknik Sipil/Teknik Arsitektur dengan SKT Juru
Hitung Kuantitas dan pengalaman pada bidangnya
minimal 2 (dua) tahun dalam bidang perencanaan dan
pengawasan pekerjaan Pematangan Lahan, tenaga
tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara umum
tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi
pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara
keseluruhan terhadap pelaksanaan pekerjaan di
lapangan sehari-hari.
13 TENAGA/PERSONIL : Untuk menunjang keberhasilan pekerjaan lapangan, maka
diperlukan tenaga yang berpengalaman khususnya
pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Bangunan Gedung :
- 1 (satu) orang tenaga ahli sebagai Team Leader;
- 1 (satu) orang Tenaga Sub Profesional Sebagai
Inspector;
14 LAPORAN : 1. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat pemahaman penyedia
jasa terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan
kondisi kawasan pengawasan metode pendekatan
analisis dan model teori-teori yang digunakan serta
data yang dibutuhkan. Selain itu laporan memuat
langka-langka kegiatan pengawasan yang akan
dilakukan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 14
(empat belas) hari kerja sejak SPMK diterbitkan
sebanyak 3 (tiga) buku.
2. Laporan Mingguan
Berisi kemajuan pekerjaan dilapangan baik
penyerapan keuangan maupun volume dan bobot
pekerjaan selama 1 (satu) minggu.
3. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan memuat hasil kemajuan fisik

6. pekerjaan di lapangan baik penyerapan anggaran,
volume dan bobot pekerjaan selama 1 (satu) bulan .
Laporan bulanan tersebut diserahkan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan
berakhir sebanyak 3 (tiga) rangkap.
4. Laporan Akhir
Laporan akhir ini harus dibuat dan disampaikan oleh
konsultan setelah berakhirnya SPMK atau berakhirnya
waktu pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa, dan
laporan akhir ini memuat kesimpulan dari laporan
bulanan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak berakhirnya SPMK atau
berakhirnya waktu pelaksanaan konstruksi, sebanyak
3 (tiga) rangkap.
5. Dokumentasi
Laporan Dokumentasi Kegiatan dan progress
pengawasan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) album.
PRODUKSI DALAM
NEGERI
: Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini
harus dilakukan didalam Wilayah Negara Republik
Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan
pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
ALIH PENGETAHUAN : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam
rangka alih pengetahuan kepada Personil Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen.
LAIN-LAIN : Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja
ini akan ditentukan kemudian dalam Kontrak.
Merauke, 02 Maret 2020