Dokumen tersebut membahas tentang struktur organisasi dan tugas tim pengawasan pelaksanaan proyek beserta contoh-contohnya, serta metode dan titik kritis pengawasan proyek.

1. Pengawasan Pekerjaan
SUBTITLE

2. • Agar pelaksanaan pekerjaan bisa dikendalikan dengan baik,maka
PPK perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan.
• Secara umum struktur organisasi Tim pengendalian dan
Pengawasan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Tim Pelaksana.
• Struktur organisasi Tim Pengendalian dan pengawasan sangat
tergantung pada jenis pekerjaan yang akan dikendalikan dan
diawasi

3. PPK
Tim
Lapangan
Sekretaris
Untuk pekerjaan konstruksi,pengadaan barang
dan jasa lainnya, struktur organisasi Tim
Pengendalian dan pengawasanterdiri dari Ketua,
Sekretaris dan Pelaksana pengendalian dan
pengawasan.
Tim Pengendalian dan Pengawasan sebaiknya
diketuai oleh PPK selaku penanggung jawab
kegiatan suatu proyek. Kemudian dibantu oleh
seorang sekretaris dan satu atau beberapa orang
pelaksana pengendalian dan pengawasan
khususnya yang bertindak sebagai direksi
teknik/direksi pekerjaan
Contoh Struktur Organisasi
Pengawasan Konstruksi Internal PPK

4. PPK
Tim
Teknis
Sekretaris
Untuk pekerjaan konsultansi pelaksana
pengendalian dan pengawasan
dilakukan oleh Tim Teknis.
Dengan demikian struktur
organisasinya terdiri dari
• Ketua,
• Sekretaris dan
• Tim Teknis.
Contoh Struktur Organisasi
Pengawasan Konsultan Internal PPK

5. PA
PPK
Konsultan
Penyedia
Konsultan supervisi.
• Dalam hal-hal tertentu PPK dapat meminta pihak ketiga yaitu
konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan atas
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa.
Tugas konsultan supervisi adalah :
a) Melakukan pengawasan pekerjaan penyedia barang/jasa dengan
berpedoman pada ketentuan kontrak,standar serta peraturan
perundangan yang berlaku.
b) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul atas pelaksanaan
pekerjaan penyedia barang/jasa serta memberikan alternatif-
alternatif pemecahannya.
c) Melaporkan kepada PPK hasil pengawasan yang dilakukannya.
Dengan demikian dalam pelaksanaan pekerjaan, konsultan
supervisi bertanggung jawab kepada PPK.
Skema koordinasi pengendalian dan
pengawasan jika digunakan konsultan
pengawas.

6. Jenis Kontrak Konsultan Pengawas
Pekerjaan
• Assistance consept yaitu hanya memberikan saran/pendapat atas
pekerjaan pengawasannya kepada PPK atau bisa juga bersifat
• Task consept yaitu dapat memberikan perintah langsung atas
hasil pengawasannya kepada Penyedia.
• Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan dan melakukan penilaian terhadap mutu dan kemajuan
fisik pekerjaan

7. Titik Kritis
titik kritis pelaksanaan pekerjaan adalah kegiatan yang mengalami
keterlambatan(penundaan),sehingga proyek juga akan mengalami
penundaan pada waktu yang sama. Kegiatan yang mengalami
penundaan tersebut dapat berpengaruh kepada kegiatan lainnya
terutama menyangkut waktu,biaya dan performance(kinerja).

8. Ciri-Ciri Jalur Kritis
1. Jalur yang biasanya memakan waktu yang terpanjang dalam
suatu proses.
2. Tidak ada tolerensi waktu antar kegiatan(antara selesainya suatu
tahap kegiatan dengan mulainya suatu tahap kegiatan
berikutnya).
3. Tidak adanya toleransi waktu antar kegiatan tersebut yang
merupakan sifat kritis dan jalur kritis.
4. Nilai Erliest Event Time( EET) dan Latest Event Time(LET)
sama.

9. Kontrak Kritis
Berdasarkan Permen PU tentang Pedoman Umum Sistem
Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan
Prasarana dan sarana Bidang Pekerjan Umum,kriteria suatu
kontrak kritis adalah :
1. Dalam periode I (rencana fisik 0% - 70%) ,realisasi fisik
terlambat > 10% (dalam SDP PU > 10 %)
2. Dalam periode II (rencana fisik 70% - 100%),relisasi fisik
terlambat > 5%. (Dalam SDP PU > 5 %)

10. Metode pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan
1. Diagram batang(Bar Chart Diagram).
2. Diagram jaringan kerja(Network planning diagram)
1. CPM
2. PERT
3. Kurva S

11. Tim Pengawas PPK

12. Kelompok Visual
1. Mengamati performance hasil pelaksanaan seperti:
kerataan permukaan, segregasi, bleeding, retak,
keroposnya permukaan beton, dll;
2. Mencatat hasil pengamatan tersebut dalam
daftar cacat dan ketidaksempurnaan (defect and
deficiency).

13. Kelompok Administrasi
1. Dokumen Kontrak
2. Amandemen / Addendum:
a) Perpanjangan Waktu
b) Penambahan atau pengurangan biaya
c) Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
d) Dokumen Hasil Rekayasa Lapangan, Technical Justification
3. Progres fisik masing-masing item pekerjaan
4. Back up data perhitungan kuantitas pendukung Monthly
Certificate (MC)

14. Kelompok Administrasi
5. Back up data kualitas pendukungMonthly Certificate(MC)
6. Buku harian standar
7. Monthly Certificate
8. Foto-foto pelaksanaan status 0% - 100%
9. Kelengkapan dokumen mobilisasi
10.Bukti penyelesaian pembayaran Penyedia Jasa kepadasub Penyedia Jasa

15. Kelompok Administrasi
11. As Built Drawing (Gambar Terpasang)
12.Masalah Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
13.Identifikasi peringatan Konsultan dan PPK yang belumditanggapi oleh
Penyedia Jasa
14.Sisa DIPA/DPA yang mungkin masih ada, bila perlu diadakan revisi untuk
dapat dimanfaatkan olehPekerjaan lain yang memerlukan
15.ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), Asuransi pekerjaan, Asuransi pihak ketiga
16.Untuk jembatan, agar mengikut sertakan InspekturBridge
Management System (BMS) dengan tugasmengisikan DETAIL
INSPECTION REPORT.

16. Kelompok Kualitas
1) Menyiapkan daftar kontrol kualitas sebagaimana yang adapada
spesifikasi untuk pengecekan terhadap datapendukung kualitas
yang telah dilakukan oleh PPK /Konsultan;
2) Melakukan pemeriksaan kualitas (core drill, hammer test,test
pit, dll) secara selektif untuk mengetahui ketebalanlapisan,
kepadatan, kadar Aspal, kuat tekan beton, dll;
3) Melakukan pengecekan terhadap Laporan Kualitas yangdibuat
oleh Konsultan Supervisi.

17. Untuk
Konsultan

18. Kontrak Waktu Penugasan
Data yang perlu dikumpulkan berkaitan dengan kualitas prestasi
pekerjaan jasa konsultansi dapat menggunakan :
• Rekam jejak kegiatan harian (day to day),
• Kegiatan mingguan (week to week)
• Dokumen pekerjaan tahap pertahap yang dapat menunjukan
proses pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli
• serta pertemuan, diskusi dan asistensi antara pihak penyedia
dengan pihak pengguna.

19. Untuk Kontrak Lumpsum (output)
• meskipun kontrak basis output tidak mensyaratkan lampiran
biaya-biaya aktual dalam prosedur permintaan pembayaran,
namun dengan alasan guna mengukur prestasi kualitas pekerjaan,
maka data-data input berupa bukti-bukti kehadiran tenaga ahli
maupun bukti asli atas reimburseable cost, serta dokumentasi lain
yang relevan tetap perlu diminta untuk dievaluasi. Output yang
diserahkan harus diyakinkan telah dihasilkan dari proses yang
telah disepakati sebagaimana yang diusulkan dalam dokumen
penawaran.

20. Contoh kasus lumpsum
• misalkan pembuatan desain jembatan yang rencana awal sesuai
KAK menggunakan tenaga ahli dengan kualifikasi S3 dan sudah
berpengalaman ternyata dalam pelaksanaan diganti dengan
tenaga yang baru lulus S1 dan belum punya pengalaman, maka
kualitas desain jembatan tersebut tidak dapat dianggap
memenuhi standar