Rencana ini mengatur pengembangan Pasar Tani Kecamatan Matakali melalui 12 aktivitas utama termasuk penataan lokasi, identifikasi komoditi dan pelaku pasar, fasilitasi infrastruktur, pengaturan hari pasaran, pelatihan petani, dan monitoring evaluasi secara berkelanjutan.
Kemajuan suatu bangsa dicirikan dengan bergesernya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan jasa (services).
Pertanian tetap penting dan berperan dalam pembangunan ekonomi. Peran sektor pertanian dalam bangnas antara lain sebagai:
Penyuplai pangan secara stabil dan terus menerus
Penghasil devisa melalui ekspor
Penyedia lapangan kerja
Pengamanan sumberdaya alam
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
Pengarahan Sekretaris Jenderal dalam Rakornas Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BIdang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)
Kemajuan suatu bangsa dicirikan dengan bergesernya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan jasa (services).
Pertanian tetap penting dan berperan dalam pembangunan ekonomi. Peran sektor pertanian dalam bangnas antara lain sebagai:
Penyuplai pangan secara stabil dan terus menerus
Penghasil devisa melalui ekspor
Penyedia lapangan kerja
Pengamanan sumberdaya alam
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
Pengarahan Sekretaris Jenderal dalam Rakornas Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BIdang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Ison Suhud (Kepala Dinas PU Kota Cimahi) pada Pra Seminar nsional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di jakarta 18 September 2012
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT
-1- -2- -4- -5- -6- -7- -8-
BAGIAN EKONOMI
SETDA
BAGIAN SDA SETDA
2. PENYUSUNAN TIM KERJA
PENGEMBANGAN PASAR TANI
SK BUPATI REGULASI BAPPEDA ANGGARAN DI BEBANKAN KE
SKPD MASING-MASING
MENJADI DASAR
PERHITUNGAN HKP
PEMERINTAH
KECAMATAN DAN
KELURAHAN
DINAS PEKERJAAN
UMUM
BAPPEDA
DISTANNAK
5. SARANA DAN PRASARANA LISTRIK
DAN AIR BERSIH
JUMLAH DAYA LISTRIK WATT PEMKEC. DAN PEMKEL.
KOORDINASI BAGIAN
UMUM
DESAIN,
KOMODITI
JUMLAH DESAIN DAN
KOMODITI YANG
TERPETAKAN
PENETAPAN PASAR MATAKALI
SEBAGAI PASAR TANI
1.
PEMERINTAH KECAMATAN,
KELURAHAN, DESA BERSAMA
DENGAN KELOMPOK TANI
YANG DIKOORDINIR OLEH
SKPD MASING-MASING
SEGERA SETELAH
PENETAPAN
KLPK TANI DAN
MASYARAKAT
HEKTAR, LODZ, WC
UMUM
LUAS LAHAN DAN JUMLAH
LODZ YANG DIBERSIHKAN
PEMBERSIHAN LOKASI PASAR TANI
MATAKALI
3.
DESAIN TATA LETAK (PEMETAAN)
JENIS KOMODITI YANG AKAN
DIPASARKAN
4.
BAGIAN EKONOMI BERSAMA
BAGIAN SDA MENYUSUN
DRAFT REGULASI PENETAPAN
PASAR KECAMATAN MATAKALI
SEBAGAI PASAR TANI
BAPPEDA BERSAMA DENGAN
SKPD TERKAIT ATAS
PERSETUJUAN PIMPINAN
RANCANGAN RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN PASAR TANI SECARA TERINTEGRASI
KECAMATAN MATAKALI TAHUN 2015
INDIKATOR KELUARAN
-3-
PELAKSANA
NO. AKTIVITAS / PEKERJAAN WAKTU CATATAN PENTING
REGULASIREGULASI
2. 6. IDENTIFIKASI CALON PENGGUNA
1). KOMODITI SAYUR MAYUR JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK SAYUR
MAYUR)
KLPK DISTANNAK DAN
BP4KKP
KLPK TANI 1). KELOMPOK SAYUR-
SAYURAN BINAAN DINAS
PERTANIAN DAN
PETERNAKAN, 2). KLPK TANI
BINAAN BP4KKP
2). KOMODITI BUAH-BUAHAN JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK BUAH-
BUAHAN)
KLPK DISTANNAK,
DISHUTBUN DAN
BP4KKP
KLPK TANI KELOMPOK BINAAN DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN
(TERMASUK PEMASARAN
BIBIT HORTIKULTURA)
3). KOMODITI PADI JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK PADI)
KLPK DISTANNAK KLPK TANI KELOMPOK BINAAN DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN
(TERMASUK PEMASARAN
BIBIT PADI, PALAWIJA DAN
BERAS HASIL PENGGILINGAN
LOKAL POLMAN)
4). KOMODITI KEHUTANAN JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK
KEHUTANAN)
KLPK DISHUTBUN DAN
BP4KKP
KLPK TANI KELOMPOK BINAAN BP4KKP
(TERMASUK PEMASARAN
BIBIT KEHUTANAN)
5). KOMODITI PERIKANAN JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK
PERIKANAN)
KLPK DKP DAN BP4KKP KLPK TANI 1). KELOMPOK BINAAN DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN
(BBI SEPPONG), 2) KELOMPOK
BINAAN BP4KKP
6). KOMODITI PETERNAKAN JUMLAH PELAKU PASAR
(KELOMPOK TERNAK)
KLPK DISTANNAK DAN
BP4KKP
KLPK TANI 1). KELOMPOK BINAAN DINAS
PERTANIAN DAN
PETERNAKAN, 2). KELOMPOK
BINAAN BP4KKP
7). PRODUK PENDUKUNG
3. A). MESIN PERTANIAN JUMLAH MITRA SWASTA
PENGUSAHA MESIN
PERTANIAN
PERUSH. DISTANNAK DAN
DISPERINDAG
MITRA
ALSINTAN
B). SARANA PRODUKSI JUMLAH MITRA SWASTA
PENGUSAHA SAPRODI
MITRA DISTANNAK DAN
DISPERINDAG
MITRA
SAPRODI
C). PRODUK LAINNYA JUMLAH MITRA SWASTA
PENGUSAHA LAINNYA
MITRA DISTANNAK DAN
DISPERINDAG
MITRA
7. PUBLIKASI DAN PROMOSI
1). BALIHO JUMLAH BALIHO BUAH DISTANNAK DAN
BAPPEDA
BANK DAN
SWASTA
LAINNYA
2). RADIO DAN SURAT KABAR FREKUENSI TAYANG KALI DISHUBKOMINFO DAN
BAG.HUMAS
KORAN DAN
RADIO
3). MEDIA SPANDUK PAPAN NAMA JUMLAH SPANDUK BUAH DISTANNAK DAN
BAPPEDA
MITRA
4). PETUNJUK ARAH PASAR JUMLAH PETUNJUK
ARAH
BUAH DISHUBKOMINFO MITRA
5). PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK FREKUENSI PUBLIKASI KALI DISBUDPAR MITRA
8. PELAKSANAAN KEGIATAN
1). FASILITASI TENDA JUMLAH TENDA TENDA BKPMD PROPINSI
SULBAR, DISPERINDAG
DAN DISKOP UMKM
1). FASILITASI TENDA
KERUCUT DARI DISPERINDAG,
2). TENDA PAYUNG DARI
DINAS KOPERASI, 3) TENDA
LAINNYA DARI BKPMD
PELIBATAN SWASTA UNTUK
MENDORONG LAYANAN
SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
SARANA UNTUK
MEMPROMOSIKAN DAN
MENSOSIALISASIKAN
KEBERADAAN PASAR TANI DI
KECAMATAN MATAKALI
4. 2). SETTING DAN PENATAAN TEMPAT JUMLAH TEMPAT
(SPACE) YANG DI TATA
SPACE ALL SKPD MITRA SWASTA KLPK TANI, MASY. 1). MASING-MASING SKPD
MEMFASILITASI BINAANNYA
UNTUK MENATA DAN MENSET
TEMPAT
3). PENATAAN ARUS LALIN JUMLAH PERSONIL ORANG DISHUBKOMINFO,
PEMKEC DAN PEMKEL
FASILITASI DISHUBKOMINFO
DAN PEMERINTAH
KECAMATAN/LURAH
9. ATRAKSI DAN AGENDA WISATA
1). FESTIVAL BUAH FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK,
DISBUDPAR
KLPK TANI
2). FESTIVAL TERNAK FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK,
DISBUDPAR
KLPK TANI
3). FESTIVAL IKAN HIAS FREKUENSI FEST. KALI DISTANNAK,
DISBUDPAR
KLPK TANI
4). DLL BP4KKP KLPK TANI KEGIATAN2 TEMU TANI,
NELAYAN DISINERGIKAN DI
PASAR TANI
10. REGULASI :
1) . PENETAPAN HARI PASARAN REGULASI REGULASI BAG.SDA DAN
BAG.EKONOMI SETDA
2). MOBILISASI APARAT PEMERINTAH REGULASI REGULASI BAG.SDA DAN
BAG.EKONOMI SETDA
3). DLL ALL
AGENDA INI DILAKSANAKAN
UNTUK MENARIK PERHATIAN
PUBLIK DAN
MENSOSIALISASIKAN
KEBERADAAN PASAR TANI
MENETAPKAN HARI PASARAN
PASAR TANI MATAKALI
BERDASARKAN PERIODE
WAKTU ( PER PEKAN)
5. 11. KEGIATAN PENDUKUNG
1). PELATIHAN AGROBISNIS KEMITRAAN PETANI
DAN PELAKU PASAR
TANI
PELAKU
KEMITRAAN
DISTANNAK, KLPK TANI
2). PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN
PETANI
KEMITRAAN PETANI
DAN PELAKU PASAR
TANI
PELAKU
KEMITRAAN
BP4KKP KLPK TANI
3). PELATIHAN PERIKANAN KEMITRAAN PETANI
DAN PELAKU PASAR
TANI
PELAKU
KEMITRAAN
DKP KLPK TANI
12. MONITORING DAN EVALUASI FREKUENSI MONEV KALI
BAPPEDA
Catatan :
1. Untuk informasi dapat menghubungi Bidang Ekonomi Bappeda
Moh.Jumadil (0813-4216-1674) atau Suardi H (0813-5541-0512)
Drs. Kallang, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19591107 198503 1 023
Polewali, 03 Maret 2015
Kepala Bappeda
MENJAGA KONTINUITAS
SUPPLY PRODUK (KOMODITI)
DARI PETANI KEPADA PELAKU
PASAR DI PASAR TANI