Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Perjanjian jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli dimana penjual berjanji menyerahkan barang dan pembeli berjanji membayar harga. Perjanjian ini diatur dalam KUHPerdata dan mencakup hak dan kewajiban para pihak, objek yang dapat diperjualbelikan, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian. Kasus contoh membahas kesepakatan jual beli tanah yang tidak dilakukan secara tertulis antara Harry dan March.
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Materi praktik yg disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan I atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dengan PERADI "Rumah Bersama Advokat" tahun 2021
La acusación marca el fin de la etapa de investigación y abre la etapa preliminar. Requiere identificar al imputado, relatar los hechos imputados de forma precisa, la calificación jurídica y ofrecer pruebas. Luego se notifica y convoca a una audiencia oral y pública dentro de 10 a 20 días para que el juez decida sobre la apertura a juicio o el no ha lugar. El juez puede admitir o modificar total o parcialmente la acusación.
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
It is important in private international law. Domicile of origin and its revival principal gives chance to a person have his domicle , when all of his choices has been abandoned/ lost.
e-Court adalah sistem peradilan elektronik Mahkamah Agung RI yang menyediakan layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pemanggilan secara online guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015ilmu ilmu
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 memperkenalkan prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang lebih cepat dan murah. Gugatan dapat diselesaikan dalam 25 hari melalui upaya perdamaian, pembuktian, dan putusan oleh hakim tunggal. Upaya hukum berupa keberatan yang putusannya bersifat final dalam 7 hari. Peraturan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses keadil
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Perjanjian jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli dimana penjual berjanji menyerahkan barang dan pembeli berjanji membayar harga. Perjanjian ini diatur dalam KUHPerdata dan mencakup hak dan kewajiban para pihak, objek yang dapat diperjualbelikan, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian. Kasus contoh membahas kesepakatan jual beli tanah yang tidak dilakukan secara tertulis antara Harry dan March.
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Materi praktik yg disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan I atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dengan PERADI "Rumah Bersama Advokat" tahun 2021
La acusación marca el fin de la etapa de investigación y abre la etapa preliminar. Requiere identificar al imputado, relatar los hechos imputados de forma precisa, la calificación jurídica y ofrecer pruebas. Luego se notifica y convoca a una audiencia oral y pública dentro de 10 a 20 días para que el juez decida sobre la apertura a juicio o el no ha lugar. El juez puede admitir o modificar total o parcialmente la acusación.
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
It is important in private international law. Domicile of origin and its revival principal gives chance to a person have his domicle , when all of his choices has been abandoned/ lost.
e-Court adalah sistem peradilan elektronik Mahkamah Agung RI yang menyediakan layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pemanggilan secara online guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.
Dokumen ini berisi replik dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2010/PN-PBR. Penggugat membantah beberapa dalil tergugat dan meminta majelis hakim menolak jawaban tergugat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kerjasama, mengabulkan sita jaminan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015ilmu ilmu
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 memperkenalkan prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang lebih cepat dan murah. Gugatan dapat diselesaikan dalam 25 hari melalui upaya perdamaian, pembuktian, dan putusan oleh hakim tunggal. Upaya hukum berupa keberatan yang putusannya bersifat final dalam 7 hari. Peraturan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses keadil
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengertian, sifat, sumber hukum, fungsi, asas-asas, pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, dan pembuktian.
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseettykogoyo
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, tanggapan termohon, tuntutan balik, sidang pemeriksaan, dan penetapan putusan. Arbiter atau majelis arbitrase akan berupaya mendamaikan para pihak sebelum memutus perkara.
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...Risa Tsamara
Dokumen tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional dan arbitrase internasional. Terdapat penjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional dan arbitrase serta kelebihan penggunaan arbitrase.
suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga.
BIDANG MEREK
Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata khususnya mengenai pembuatan dan pengajuan gugatan. Secara singkat, dokumen menjelaskan tahapan pembuatan gugatan yang meliputi identitas para pihak, dasar hukum tuntutan (fundamentum petendi), dan permintaan penggugat (petitum). Dokumen juga menjelaskan cara pengajuan gugatan melalui pendaftaran, pembayaran biaya, dan penetapan persidangan ole
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
Materi Default and Bankcruptcy merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Workshop Manajemen NPL dan Strategy Asset Recovery yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, diantaranya perlawanan (verzet), banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden verzet.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
3. Latar belakang Gugatan Sederhana
Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan
dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat
dalam memperoleh keadilan
Bahwa perkembangan hubungan hukum di
bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di
masyarakat membutuhkan prosedur
penyelesaian sengketa yang lebih sederhana,
cepat dan biaya ringan, terutama di dalam
hubungan hukum yang bersifat sederhana
4. Setiap orang pada suatu masa dalam
hidupnya hampir pasti mengalami Persoalan
Hukum Perdata :
• Hutang yang tidak dibayar
• Barang yang tidak sesuai pesanan
• Rusaknya barang oleh seseorang
• Dlsb
5. Terkadang dalam beberapa kasus tidak mendapatkan penyelesaian
yang memuaskan, misalnya : beli barang tidak sesuai pesanan,
sehingga menimbulkan kerugian besar dan tidak bisa ditutupi hanya
dengan penukaran barang ataupun pengembalian uang.
Untuk menghadapi itu biasanya kita dihadapkan 2 pilihan :
1. Pasrah terhadap situasi yang dihadapi atau
2. Mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan
6. Menempuuh jalan ke Pengadilan bukanlah suatu pilihan. Karena kita
langsung membayangkan :
• Proses yang rumit
• Biaya yang besar yang harus dikeluarkan
• Dan waktu yang lama
Bahkan di masyarakat ada sebuah Anekdot ada yang bilang :
“Proses sengketa dipengadilan Ibarat memperebutkan kambing
namun bisa kehilangan sapi”.
Sehingga bagi sengketa yang tidak terlalu besar, kita cenderung
pasrah menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian
tersebut tidak adil
7. • Menyadari hal tesebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan
alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan tata cara
penyelesaian gugatan sederhana atau sering disebut acara
gugatan sederhana
• Acara gugatan sederhana dibentuk berdasarkan PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 tentang tata
cara penyelesaian gugatan sederhana dan telah
disempurnakan berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
tata cara penyelesaian gugatan sederhana
9. Bukan Perkara yang
penyelesaiannya melalui
Peradilan Khusus (PHI,
Sengketa Merk, Sengketa
Niaga, dll)
Bukan
Sengketa hak
atas tanah
Penggugat dan Tergugat tidak
boleh lebih dari satu kecuali
memiliki kepentingan hukum
yang sama, contoh : suami
(T1), istri (T2)
Tempat Tinggal Tergugat harus
diketahui (karena apabila tidak
diketahui maka akan digunakan
panggilan umum yang akibatnya
membutuhkan waktu lama dalam
pemanggilan Tergugat)
Domisili dalam wilayah
hukum yang sama
Dalam hal Penggugat berdomisili diluar
wilayah hukum tempat tinggal Tergugat
maka Penggugat harus menunjuk
Kuasa yang beralamat di daerah hukum
domisili Tergugat dengan surat tugas
dari institusi Penggugat (misalnya
memberi kuasa kepada kepala cabang
tempat tinggal Tergugat)
Penggugat dan Tergugat wajib
menghadiri secara langsung setiap
persidangan dengan atau tanpa
didampingi oleh kuasa, kuasa
insidentil atau wakil dengan surat
tugas dari institusi Penggugat
Hanya untuk Perkara
Gugatan Wanprestasi/ingkar
janji dan/atau Perbuatan
Melawan Hukum (PMH)
dengan nilai Gugatan Materiil
maksimal Rp. 500 juta
Ruang Lingkup
Gugatan Sederhana
(Pasal 3 dan 4)
10. PN memberikan Blanko Gugatan
Sederhana yang meliputi :
• Identitas Para Pihak
• Penjelasan ringkas duduk perkaranya
• Tuntutan Penggugat
Penyelesaian Gugatan
paling lama 25 hari sejak
hari Sidang Pertama
Diperiksa dan Diputus
oleh Hakim Tunggal
Hukum
Acara
Tahapan Penyelesaian Sengketa
• Pendaftaran
Lampirkan Bukti Tertulis Penggugat
yang sudah dilegalisasi
• Pemeriksaan kelengkapan oleh
Panitera Muda (Panmud)
• Penunjukkan Hakim/Penunjukkan
Panitera Pengganti (PP)
• Pemeriksaan Pendahuluan
• Penetapan hari Sidang dan
Pemanggilan Para Pihak
• Pemeriksaan sidang ->
Perdamaian
• Pembuktian
• Putusan
12. Pendaftaran
2022
3 4
2
Penggugat menda
ftarkan di PTSP P
engadilan, bisa de
ngan mengisi for
mulir gugatan yan
g telah disediakan
Pendaftaran perkara
dapat dilakukan melalui
Aplikasi E-COURT
(mengunggah Gugatan,
Surat kuasa, mengisi
data Pihak, mendapatkan
nomor pembayaran
(virtual account) taksiran
biaya panjar perkara/ E-
SKUM, mendapatkan
nomor perkara)
Wajib
melampirkan bukti
surat yang sudah
dilegalisasi/matera
i di kantor pos
Membayar Panjar
Biaya Perkara, jika
Penggugat tidak
mampu dapat
mengajukan
permohonan perkara
prodeo/Cuma-Cuma
1
13. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas
1. Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh panitera
2. Gugatan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan
3. Gugatan yang didaftar melalui E-Court, jika ditolak bisa
mengambil Uang Panjar ke Pengadilan
14. Penunjukkan Hakim dan Panitera
Pengganti
1. Berkas yang lengkap akan diregister dan diberi
Nomor Perkara
2. Ditunjuk Hakim Tunggal yang menyidangkan
Perkara dengan dibantu Panitera Pengganti dalam
proses persidangan
15. Pemeriksaaan Pendahuluan
1. Sebelum Penetapan hari sidang, Hakim memeriksa materi
Gugatan, apakah termasuk Gugatan Sederhana atau tidak
2. Jika Hakim berpendapat Perkara tersebut bukan termasuk
Gugatan Sederhana maka Hakim membuat Penetapan bahwa
Gugatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Gugatan
Sederhana, maka mengeluarkan penetapan perkara bukan
Gugatan Sederhana, memerintahkan mencoret dari Register
dan memerintahkan untuk mengembalikan sisa biaya perkara
3. Terhadap penetapan tersebut, tidak ada upaya hukum apapun
(final)
16. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan
Para Pihak
1. Apabila hakim berpendapat gugatan termasuk gugatan
sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama
2. Penyelesiaan paling lama 25 hari sejak sidang pertama
(pasal 5 ayat 3)
3. Sidang Pertama ini maknanya adalah sidang yang dihadiri
oleh Para Pihak, baik Penggugat dan Tergugat hadir
17. Kehadiran Para
Pihak dalam
Gugatan Sederhana
(Pasal 13)
Apabila Penggugat tidak
hadir pada Sidang Pertama
dan panggilan telah sah
dan patut maka Gugatan
dinyatakan gugur
Apabila Tergugat tidak hadir
pada Sidang Pertama maka
dipanggil untuk kedua kalinya
Apabila Tergugat pernah hadir pada
sidang pertama, dan selanjutnya
tidak pernah hadir tanpa alasan yang
sah gugatan diperiksa dan diputus
secara Contradictoir (Tergugat
melepaskan Hak pembelaannya
atas dalil yang dibatah ataupun
dibenarkannya)
Segera setelah Putusan
diucapkan, Hakim wajib
meberitahukan hak Para Pihak
untuk mengajukan upaya
hukum berupa Keberatan
terhadap Putusan tersebut
Terhadap Putusan Perkara
Gugatan Sederhana upaya
hukumnya adalah keberatan yang
diajukan ke Ketua Pengadilan
Negeri yang bersangkutan
dengan menandatangani Akta
Penyataan Keberatan dihadapan
Panitera disertai dengan alasan –
alasannya
Apabila Tergugat tetap tidak hadir dan
panggilan telah sah dan patut
menurut hukum maka Gugatan
diputus secara Verstek (diputus tanpa
kehadiran Tergugat)
18. Peran Aktif Hakim dalam
Pemeriksaan Gugatan Sederhana
(Pasal 14)
1. Memberi penjelasan secara berimbang kepada Para Pihak
terkait acara gugatan sederhana
2. Mengupayakan perdamaian di dalam maupun di luar
pengadilan
3. Menuntun Para Pihak dalam pembuktian
4. Menjelaskan upaya hukum
Peran aktif Hakim harus dilakukan didalam persidangan yang
dihadiri Para Pihak tidak boleh memberikan penjelasan di luar
Persidangan
19. PEMERIKSAA
N
PERSIDANGA
N
Alur pokok sidang :
Gugatan, Jawaban,
Pembuktian dan
Putusan
Apabila tercapai perdamaian
diluar pengadilan dan tidak
dilaporkan, maka sidang tidak
terikat dengan perdamaian
tersebut
Pada hari sidang pertama,
Hakim wajib mengupayakan
perdamaian dengan
memperhatikan waktu 25 hari
Apabila tercapai
perdamaian, maka Hakim
membuat akta
perdamaian dan Putusan
Akta Perdamaian tidak
dapat dilakukan upaya
hukum
Apabila perdamaian tidak
tercapai, sidang dilanjutkan ke
tahap Pembacaan Gugatan dan
Jawaban (Pasal 16), pembuatan
jawaban bisa dengan
menggunakan mengisi blangko
yang ada di pengadilan
Dalam gugatan sederhana
tidak dapat diajukan tuntutan
provisi, eksepsi, rekonpensi,
intervensi, replik, duplik atau
kesimpulan (pasal 17)
Hakim dapat memerintahkan
peletakan sita jaminan
terhadap benda milik Tergugat
dan atau Milik Penggugat yang
ada dalam penguasaan
Tergugat (pasal 17A)
20. Pembuktian (Pasal 18)
1. Gugatan yang diakui dan/atau yang tidak dibantah tidak
perlu dibuktikan
2. Terhadap dalil yang dibantah, maka pembuktian dilakukan
sesuai hukum acara yang berlaku
3. Terhadap perkara Verstek, tentunya tidak ada pihak yang
membantah, namun pada saat pengajuan Gugatan, Pihak
Penggugat sudah melampirkan bukti surat, artinya Hakim
tetap memeriksa formalitas Gugatan dan Juga bukti yang
diajukan
21. Putusan (Pasal 19 dan 20)
1. Putusan dibacakan dalam persidangan untuk umum
2. Hakim memberitahukan Hak Upaya Hukum kepada
para pihak untuk mengajukan keberatan
3. Dalam hal para pihak tidak hadir, putusan
diberitahukan paling lambat 2 (dua) hari sejak
diucapkan
4. Salinan putusan diberikan kepada Para Pihak atas
permintaan, paling lambat 2 (dua) hari sejak diucapkan
22. PEMERIKSAAN
KEBERATAN
Keberatan diajukan dalam
jangka waktu 7 hari setelah
Putusan diucapkan atau
diberitahukan kepada Tergugat
PN menyiapkan Blanko
Pemeriksaan Keberatan
Permohonan Keberatan
dapat diikuti dengan
Memori Keberatan
Pemberitahuan Keberatan
beserta Memori Keberatan
disampaikan ke Tergugat
dalam jangka waktu 3 hari
sejak Permohonan Keberatan
diterima PN
Kontra Memori
Keberatan diajukan
dalam jangka waktu 3
hari setelah disampaikan
Memori Keberatan
Hakim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri (KPN) harus yang
lebih Senior dari yang memeriksa
Gugatan Sederhana tersebut
Permohonan Keberatan yang melampaui
batas waktu 7 hari dinyatakan tidak dapat
diterima dengan Penetapan KPN atas
dasar Surat Keterangan panitera
Pemeriksaan Keberatan didasarkan hanya
atas dasar:
• Putusan dan berkas Gugatan
Sederhana
• Permohonan Keberatan, Memori
Keberatan, Kontra Memori Keberatan
(jika Para Pihak memasukkan Memori
dan Kontra Memori Keberatan)
• Tidak ada pemeriksaan tambahan
• Putusan Keberatan diucapkan paling
lama 7 hari setelah tanggal Penetapan
23. Pemberitahuan Putusan Keberatan
• Disampaikan kepada Para Pihak paling lama 3 hari sejak
diucapkan
• Putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap/BHT (inkracht van
gewijsde) saat diberitahukan kepada semua Para Pihak
• Putusan Keberatan adalah Putusan Akhir dan tidak terbuka upaya
hukum apapun lagi
24. PELAKSANAA
N PUTUSAN
Jika ada Keberatan terhadap
Putusan, maka putusan
tersebut BHT setelah
Keberatannya diputus Majelis
Hakim pemeriksa Keberatan
Putusan yang BHT
dilaksanakan secara sukarela
Jika tidak dilaksanakan secara
sukarela maka berlaku
ketentuan Hukum Acara Perdata
KPN menetapkan tanggal
pelaksanaan Aanmaning
paling lama 7 hari setelah
tanggal penetapan Aanmaning
Putusan Gugatan Sederhana
yang tidak diajukan Keberatan
maka menjadi BHT (inkracht
van gewijsde)
Jika 8 hari setelah Aanmaning pihak
yang kalah tidak melaksanakan
Putusan secara sukarela maka
Putusan dilaksanakan sesuai Hukum
Acara yang berlaku yaitu sita eksekusi
(mengajukan permohonan eksekusi ke
KPN – KPN mengeluarkan perintah
Eksekusi – Penjualan Lelang –
Penyerahan Uang Hasil Lelang sesuai
jumlah yg tercantum di Putusan)
Dalam hal kondisi Geografis tertentu
Pelaksanaan Aanmaning tidak dapat
dilakukan dalam waktu 7 hari maka KPN
dapat menyimpangi ketentuan batas
waktu tersebut secara wajar dan patut
Pihak yang menang dapat
mengajukan Permohonan
Eksekusi ke KPN
KPN mengeluarkan Penetapaan
Aanmaning paling lambat 7 hari
setelah menerima Permohonan
Pelaksanaa Putusan (Setelah bayar
biaya dan didaftar)
Dalam proses pemeriksaan perkara
Gugatan Sederhana Hakim dapat
meletakkan Sita Jaminan sesuai
dengan ketentuan Undang – Undang
ataupun Sita Eksekusi pada saat mau
pelaksanaan Eksekusi