SlideShare a Scribd company logo
WEBINAR
"Memahami Gugatan Sederhana
Dalam Teori dan Praktik"
Berdasarkan
PERMA No. 2 Tahun 2015
jo
PERMA No. 4 Tahun 2019
Gugatan Sederhana
berdasarkan
PERMA No. 2 Tahun 2015
jo
PERMA No. 4 Tahun 2019
Latar belakang Gugatan Sederhana
Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan
dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat
dalam memperoleh keadilan
Bahwa perkembangan hubungan hukum di
bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di
masyarakat membutuhkan prosedur
penyelesaian sengketa yang lebih sederhana,
cepat dan biaya ringan, terutama di dalam
hubungan hukum yang bersifat sederhana
Setiap orang pada suatu masa dalam
hidupnya hampir pasti mengalami Persoalan
Hukum Perdata :
• Hutang yang tidak dibayar
• Barang yang tidak sesuai pesanan
• Rusaknya barang oleh seseorang
• Dlsb
Terkadang dalam beberapa kasus tidak mendapatkan penyelesaian
yang memuaskan, misalnya : beli barang tidak sesuai pesanan,
sehingga menimbulkan kerugian besar dan tidak bisa ditutupi hanya
dengan penukaran barang ataupun pengembalian uang.
Untuk menghadapi itu biasanya kita dihadapkan 2 pilihan :
1. Pasrah terhadap situasi yang dihadapi atau
2. Mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan
Menempuuh jalan ke Pengadilan bukanlah suatu pilihan. Karena kita
langsung membayangkan :
• Proses yang rumit
• Biaya yang besar yang harus dikeluarkan
• Dan waktu yang lama
Bahkan di masyarakat ada sebuah Anekdot ada yang bilang :
“Proses sengketa dipengadilan Ibarat memperebutkan kambing
namun bisa kehilangan sapi”.
Sehingga bagi sengketa yang tidak terlalu besar, kita cenderung
pasrah menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian
tersebut tidak adil
• Menyadari hal tesebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan
alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan tata cara
penyelesaian gugatan sederhana atau sering disebut acara
gugatan sederhana
• Acara gugatan sederhana dibentuk berdasarkan PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 tentang tata
cara penyelesaian gugatan sederhana dan telah
disempurnakan berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
tata cara penyelesaian gugatan sederhana
KEWENANGA
N
Peradilan Umum
Final Ditingkat Pertama
(Pengadilan Negeri/PN)
Tidak ada upaya hukum
Banding, Kasasi,
Peninjauan Kembali/PK
PSP Law
Firm
Bukan Perkara yang
penyelesaiannya melalui
Peradilan Khusus (PHI,
Sengketa Merk, Sengketa
Niaga, dll)
Bukan
Sengketa hak
atas tanah
Penggugat dan Tergugat tidak
boleh lebih dari satu kecuali
memiliki kepentingan hukum
yang sama, contoh : suami
(T1), istri (T2)
Tempat Tinggal Tergugat harus
diketahui (karena apabila tidak
diketahui maka akan digunakan
panggilan umum yang akibatnya
membutuhkan waktu lama dalam
pemanggilan Tergugat)
Domisili dalam wilayah
hukum yang sama
Dalam hal Penggugat berdomisili diluar
wilayah hukum tempat tinggal Tergugat
maka Penggugat harus menunjuk
Kuasa yang beralamat di daerah hukum
domisili Tergugat dengan surat tugas
dari institusi Penggugat (misalnya
memberi kuasa kepada kepala cabang
tempat tinggal Tergugat)
Penggugat dan Tergugat wajib
menghadiri secara langsung setiap
persidangan dengan atau tanpa
didampingi oleh kuasa, kuasa
insidentil atau wakil dengan surat
tugas dari institusi Penggugat
Hanya untuk Perkara
Gugatan Wanprestasi/ingkar
janji dan/atau Perbuatan
Melawan Hukum (PMH)
dengan nilai Gugatan Materiil
maksimal Rp. 500 juta
Ruang Lingkup
Gugatan Sederhana
(Pasal 3 dan 4)
PN memberikan Blanko Gugatan
Sederhana yang meliputi :
• Identitas Para Pihak
• Penjelasan ringkas duduk perkaranya
• Tuntutan Penggugat
Penyelesaian Gugatan
paling lama 25 hari sejak
hari Sidang Pertama
Diperiksa dan Diputus
oleh Hakim Tunggal
Hukum
Acara
Tahapan Penyelesaian Sengketa
• Pendaftaran
Lampirkan Bukti Tertulis Penggugat
yang sudah dilegalisasi
• Pemeriksaan kelengkapan oleh
Panitera Muda (Panmud)
• Penunjukkan Hakim/Penunjukkan
Panitera Pengganti (PP)
• Pemeriksaan Pendahuluan
• Penetapan hari Sidang dan
Pemanggilan Para Pihak
• Pemeriksaan sidang ->
Perdamaian
• Pembuktian
• Putusan
FLOWCHART GUGATAN SEDERHANA
Pendaftaran
2022
3 4
2
Penggugat menda
ftarkan di PTSP P
engadilan, bisa de
ngan mengisi for
mulir gugatan yan
g telah disediakan
Pendaftaran perkara
dapat dilakukan melalui
Aplikasi E-COURT
(mengunggah Gugatan,
Surat kuasa, mengisi
data Pihak, mendapatkan
nomor pembayaran
(virtual account) taksiran
biaya panjar perkara/ E-
SKUM, mendapatkan
nomor perkara)
Wajib
melampirkan bukti
surat yang sudah
dilegalisasi/matera
i di kantor pos
Membayar Panjar
Biaya Perkara, jika
Penggugat tidak
mampu dapat
mengajukan
permohonan perkara
prodeo/Cuma-Cuma
1
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas
1. Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh panitera
2. Gugatan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan
3. Gugatan yang didaftar melalui E-Court, jika ditolak bisa
mengambil Uang Panjar ke Pengadilan
Penunjukkan Hakim dan Panitera
Pengganti
1. Berkas yang lengkap akan diregister dan diberi
Nomor Perkara
2. Ditunjuk Hakim Tunggal yang menyidangkan
Perkara dengan dibantu Panitera Pengganti dalam
proses persidangan
Pemeriksaaan Pendahuluan
1. Sebelum Penetapan hari sidang, Hakim memeriksa materi
Gugatan, apakah termasuk Gugatan Sederhana atau tidak
2. Jika Hakim berpendapat Perkara tersebut bukan termasuk
Gugatan Sederhana maka Hakim membuat Penetapan bahwa
Gugatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Gugatan
Sederhana, maka mengeluarkan penetapan perkara bukan
Gugatan Sederhana, memerintahkan mencoret dari Register
dan memerintahkan untuk mengembalikan sisa biaya perkara
3. Terhadap penetapan tersebut, tidak ada upaya hukum apapun
(final)
Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan
Para Pihak
1. Apabila hakim berpendapat gugatan termasuk gugatan
sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama
2. Penyelesiaan paling lama 25 hari sejak sidang pertama
(pasal 5 ayat 3)
3. Sidang Pertama ini maknanya adalah sidang yang dihadiri
oleh Para Pihak, baik Penggugat dan Tergugat hadir
Kehadiran Para
Pihak dalam
Gugatan Sederhana
(Pasal 13)
Apabila Penggugat tidak
hadir pada Sidang Pertama
dan panggilan telah sah
dan patut maka Gugatan
dinyatakan gugur
Apabila Tergugat tidak hadir
pada Sidang Pertama maka
dipanggil untuk kedua kalinya
Apabila Tergugat pernah hadir pada
sidang pertama, dan selanjutnya
tidak pernah hadir tanpa alasan yang
sah gugatan diperiksa dan diputus
secara Contradictoir (Tergugat
melepaskan Hak pembelaannya
atas dalil yang dibatah ataupun
dibenarkannya)
Segera setelah Putusan
diucapkan, Hakim wajib
meberitahukan hak Para Pihak
untuk mengajukan upaya
hukum berupa Keberatan
terhadap Putusan tersebut
Terhadap Putusan Perkara
Gugatan Sederhana upaya
hukumnya adalah keberatan yang
diajukan ke Ketua Pengadilan
Negeri yang bersangkutan
dengan menandatangani Akta
Penyataan Keberatan dihadapan
Panitera disertai dengan alasan –
alasannya
Apabila Tergugat tetap tidak hadir dan
panggilan telah sah dan patut
menurut hukum maka Gugatan
diputus secara Verstek (diputus tanpa
kehadiran Tergugat)
Peran Aktif Hakim dalam
Pemeriksaan Gugatan Sederhana
(Pasal 14)
1. Memberi penjelasan secara berimbang kepada Para Pihak
terkait acara gugatan sederhana
2. Mengupayakan perdamaian di dalam maupun di luar
pengadilan
3. Menuntun Para Pihak dalam pembuktian
4. Menjelaskan upaya hukum
Peran aktif Hakim harus dilakukan didalam persidangan yang
dihadiri Para Pihak tidak boleh memberikan penjelasan di luar
Persidangan
PEMERIKSAA
N
PERSIDANGA
N
Alur pokok sidang :
Gugatan, Jawaban,
Pembuktian dan
Putusan
Apabila tercapai perdamaian
diluar pengadilan dan tidak
dilaporkan, maka sidang tidak
terikat dengan perdamaian
tersebut
Pada hari sidang pertama,
Hakim wajib mengupayakan
perdamaian dengan
memperhatikan waktu 25 hari
Apabila tercapai
perdamaian, maka Hakim
membuat akta
perdamaian dan Putusan
Akta Perdamaian tidak
dapat dilakukan upaya
hukum
Apabila perdamaian tidak
tercapai, sidang dilanjutkan ke
tahap Pembacaan Gugatan dan
Jawaban (Pasal 16), pembuatan
jawaban bisa dengan
menggunakan mengisi blangko
yang ada di pengadilan
Dalam gugatan sederhana
tidak dapat diajukan tuntutan
provisi, eksepsi, rekonpensi,
intervensi, replik, duplik atau
kesimpulan (pasal 17)
Hakim dapat memerintahkan
peletakan sita jaminan
terhadap benda milik Tergugat
dan atau Milik Penggugat yang
ada dalam penguasaan
Tergugat (pasal 17A)
Pembuktian (Pasal 18)
1. Gugatan yang diakui dan/atau yang tidak dibantah tidak
perlu dibuktikan
2. Terhadap dalil yang dibantah, maka pembuktian dilakukan
sesuai hukum acara yang berlaku
3. Terhadap perkara Verstek, tentunya tidak ada pihak yang
membantah, namun pada saat pengajuan Gugatan, Pihak
Penggugat sudah melampirkan bukti surat, artinya Hakim
tetap memeriksa formalitas Gugatan dan Juga bukti yang
diajukan
Putusan (Pasal 19 dan 20)
1. Putusan dibacakan dalam persidangan untuk umum
2. Hakim memberitahukan Hak Upaya Hukum kepada
para pihak untuk mengajukan keberatan
3. Dalam hal para pihak tidak hadir, putusan
diberitahukan paling lambat 2 (dua) hari sejak
diucapkan
4. Salinan putusan diberikan kepada Para Pihak atas
permintaan, paling lambat 2 (dua) hari sejak diucapkan
PEMERIKSAAN
KEBERATAN
Keberatan diajukan dalam
jangka waktu 7 hari setelah
Putusan diucapkan atau
diberitahukan kepada Tergugat
PN menyiapkan Blanko
Pemeriksaan Keberatan
Permohonan Keberatan
dapat diikuti dengan
Memori Keberatan
Pemberitahuan Keberatan
beserta Memori Keberatan
disampaikan ke Tergugat
dalam jangka waktu 3 hari
sejak Permohonan Keberatan
diterima PN
Kontra Memori
Keberatan diajukan
dalam jangka waktu 3
hari setelah disampaikan
Memori Keberatan
Hakim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri (KPN) harus yang
lebih Senior dari yang memeriksa
Gugatan Sederhana tersebut
Permohonan Keberatan yang melampaui
batas waktu 7 hari dinyatakan tidak dapat
diterima dengan Penetapan KPN atas
dasar Surat Keterangan panitera
Pemeriksaan Keberatan didasarkan hanya
atas dasar:
• Putusan dan berkas Gugatan
Sederhana
• Permohonan Keberatan, Memori
Keberatan, Kontra Memori Keberatan
(jika Para Pihak memasukkan Memori
dan Kontra Memori Keberatan)
• Tidak ada pemeriksaan tambahan
• Putusan Keberatan diucapkan paling
lama 7 hari setelah tanggal Penetapan
Pemberitahuan Putusan Keberatan
• Disampaikan kepada Para Pihak paling lama 3 hari sejak
diucapkan
• Putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap/BHT (inkracht van
gewijsde) saat diberitahukan kepada semua Para Pihak
• Putusan Keberatan adalah Putusan Akhir dan tidak terbuka upaya
hukum apapun lagi
PELAKSANAA
N PUTUSAN
Jika ada Keberatan terhadap
Putusan, maka putusan
tersebut BHT setelah
Keberatannya diputus Majelis
Hakim pemeriksa Keberatan
Putusan yang BHT
dilaksanakan secara sukarela
Jika tidak dilaksanakan secara
sukarela maka berlaku
ketentuan Hukum Acara Perdata
KPN menetapkan tanggal
pelaksanaan Aanmaning
paling lama 7 hari setelah
tanggal penetapan Aanmaning
Putusan Gugatan Sederhana
yang tidak diajukan Keberatan
maka menjadi BHT (inkracht
van gewijsde)
Jika 8 hari setelah Aanmaning pihak
yang kalah tidak melaksanakan
Putusan secara sukarela maka
Putusan dilaksanakan sesuai Hukum
Acara yang berlaku yaitu sita eksekusi
(mengajukan permohonan eksekusi ke
KPN – KPN mengeluarkan perintah
Eksekusi – Penjualan Lelang –
Penyerahan Uang Hasil Lelang sesuai
jumlah yg tercantum di Putusan)
Dalam hal kondisi Geografis tertentu
Pelaksanaan Aanmaning tidak dapat
dilakukan dalam waktu 7 hari maka KPN
dapat menyimpangi ketentuan batas
waktu tersebut secara wajar dan patut
Pihak yang menang dapat
mengajukan Permohonan
Eksekusi ke KPN
KPN mengeluarkan Penetapaan
Aanmaning paling lambat 7 hari
setelah menerima Permohonan
Pelaksanaa Putusan (Setelah bayar
biaya dan didaftar)
Dalam proses pemeriksaan perkara
Gugatan Sederhana Hakim dapat
meletakkan Sita Jaminan sesuai
dengan ketentuan Undang – Undang
ataupun Sita Eksekusi pada saat mau
pelaksanaan Eksekusi
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa
dionteguhpratomo
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
Lisa SYP
 
MACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIANMACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIAN
Fair Nurfachrizi
 
Gadai
GadaiGadai
Gadai
nonarunny
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaDaniel_Alfaruqi
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
dewi kemala sari
 
Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual BeliPerjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli
Universitas Kristen Maranatha
 
Penyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketaPenyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketa
Raudhatussyifa Asrianti
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
yudikrismen1
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaPraktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan Agama
Andrie Irawan
 
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
La acusacion y la audiencia preliminar
La acusacion y la audiencia preliminarLa acusacion y la audiencia preliminar
La acusacion y la audiencia preliminar
auraluz1971
 
Resume HPI
Resume HPIResume HPI
Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)
Zainal Abidin
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Taufik Budi Permana
 
Domicile of Origin
Domicile of OriginDomicile of Origin
Domicile of Origin
carolineelias239
 
Ecourt-PNCBI2.pptx
Ecourt-PNCBI2.pptxEcourt-PNCBI2.pptx
Ecourt-PNCBI2.pptx
abdulrais21
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
Topan Erlando
 
duplik
duplikduplik
duplik
Nakano
 

What's hot (20)

Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
MACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIANMACAM-MACAM PERJANJIAN
MACAM-MACAM PERJANJIAN
 
Gadai
GadaiGadai
Gadai
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual BeliPerjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli
 
Penyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketaPenyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketa
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaPraktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan Agama
 
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
 
La acusacion y la audiencia preliminar
La acusacion y la audiencia preliminarLa acusacion y la audiencia preliminar
La acusacion y la audiencia preliminar
 
Resume HPI
Resume HPIResume HPI
Resume HPI
 
Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Domicile of Origin
Domicile of OriginDomicile of Origin
Domicile of Origin
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Ecourt-PNCBI2.pptx
Ecourt-PNCBI2.pptxEcourt-PNCBI2.pptx
Ecourt-PNCBI2.pptx
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
 
duplik
duplikduplik
duplik
 

Similar to Gugatan Sederhana.pptx

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
ilmu ilmu
 
Gugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptxGugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptx
AriefFardillah1
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
asifsardari
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
MaulanaAminThahir1
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Pebriyana3
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
MaulanaAminThahir1
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
Fitry Yuliani
 
143-276-1-SM.pdf
143-276-1-SM.pdf143-276-1-SM.pdf
143-276-1-SM.pdf
AstraAtmaja2
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
EMLI Indonesia
 
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseProsedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
ettykogoyo
 
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
Risa Tsamara
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
PembayunAM
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
hikpknlgto
 
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Idik Saeful Bahri
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptxAlternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
pakpentung
 
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docxTugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
YahlilKhoirNurRizqi
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
Nurmalia Andriani
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Indonesia
 
Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009pamuaralabuh
 
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
ntii_meiian
 

Similar to Gugatan Sederhana.pptx (20)

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
 
Gugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptxGugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
 
143-276-1-SM.pdf
143-276-1-SM.pdf143-276-1-SM.pdf
143-276-1-SM.pdf
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
 
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseProsedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
 
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptxAlternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
 
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docxTugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
Tugas 2 Hukum Acara Pidana.docx
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
 
Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009
 
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
 

Recently uploaded

Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
AqlanHaritsAlfarisi
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
sitispd78
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
cikgumeran1
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
ahyani72
 

Recently uploaded (20)

Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
 

Gugatan Sederhana.pptx

  • 1. WEBINAR "Memahami Gugatan Sederhana Dalam Teori dan Praktik" Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA No. 4 Tahun 2019
  • 2. Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA No. 4 Tahun 2019
  • 3. Latar belakang Gugatan Sederhana Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana
  • 4. Setiap orang pada suatu masa dalam hidupnya hampir pasti mengalami Persoalan Hukum Perdata : • Hutang yang tidak dibayar • Barang yang tidak sesuai pesanan • Rusaknya barang oleh seseorang • Dlsb
  • 5. Terkadang dalam beberapa kasus tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, misalnya : beli barang tidak sesuai pesanan, sehingga menimbulkan kerugian besar dan tidak bisa ditutupi hanya dengan penukaran barang ataupun pengembalian uang. Untuk menghadapi itu biasanya kita dihadapkan 2 pilihan : 1. Pasrah terhadap situasi yang dihadapi atau 2. Mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan
  • 6. Menempuuh jalan ke Pengadilan bukanlah suatu pilihan. Karena kita langsung membayangkan : • Proses yang rumit • Biaya yang besar yang harus dikeluarkan • Dan waktu yang lama Bahkan di masyarakat ada sebuah Anekdot ada yang bilang : “Proses sengketa dipengadilan Ibarat memperebutkan kambing namun bisa kehilangan sapi”. Sehingga bagi sengketa yang tidak terlalu besar, kita cenderung pasrah menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian tersebut tidak adil
  • 7. • Menyadari hal tesebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan tata cara penyelesaian gugatan sederhana atau sering disebut acara gugatan sederhana • Acara gugatan sederhana dibentuk berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan telah disempurnakan berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana
  • 8. KEWENANGA N Peradilan Umum Final Ditingkat Pertama (Pengadilan Negeri/PN) Tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali/PK PSP Law Firm
  • 9. Bukan Perkara yang penyelesaiannya melalui Peradilan Khusus (PHI, Sengketa Merk, Sengketa Niaga, dll) Bukan Sengketa hak atas tanah Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, contoh : suami (T1), istri (T2) Tempat Tinggal Tergugat harus diketahui (karena apabila tidak diketahui maka akan digunakan panggilan umum yang akibatnya membutuhkan waktu lama dalam pemanggilan Tergugat) Domisili dalam wilayah hukum yang sama Dalam hal Penggugat berdomisili diluar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat maka Penggugat harus menunjuk Kuasa yang beralamat di daerah hukum domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat (misalnya memberi kuasa kepada kepala cabang tempat tinggal Tergugat) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat Hanya untuk Perkara Gugatan Wanprestasi/ingkar janji dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nilai Gugatan Materiil maksimal Rp. 500 juta Ruang Lingkup Gugatan Sederhana (Pasal 3 dan 4)
  • 10. PN memberikan Blanko Gugatan Sederhana yang meliputi : • Identitas Para Pihak • Penjelasan ringkas duduk perkaranya • Tuntutan Penggugat Penyelesaian Gugatan paling lama 25 hari sejak hari Sidang Pertama Diperiksa dan Diputus oleh Hakim Tunggal Hukum Acara Tahapan Penyelesaian Sengketa • Pendaftaran Lampirkan Bukti Tertulis Penggugat yang sudah dilegalisasi • Pemeriksaan kelengkapan oleh Panitera Muda (Panmud) • Penunjukkan Hakim/Penunjukkan Panitera Pengganti (PP) • Pemeriksaan Pendahuluan • Penetapan hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak • Pemeriksaan sidang -> Perdamaian • Pembuktian • Putusan
  • 12. Pendaftaran 2022 3 4 2 Penggugat menda ftarkan di PTSP P engadilan, bisa de ngan mengisi for mulir gugatan yan g telah disediakan Pendaftaran perkara dapat dilakukan melalui Aplikasi E-COURT (mengunggah Gugatan, Surat kuasa, mengisi data Pihak, mendapatkan nomor pembayaran (virtual account) taksiran biaya panjar perkara/ E- SKUM, mendapatkan nomor perkara) Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi/matera i di kantor pos Membayar Panjar Biaya Perkara, jika Penggugat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara prodeo/Cuma-Cuma 1
  • 13. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas 1. Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh panitera 2. Gugatan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan 3. Gugatan yang didaftar melalui E-Court, jika ditolak bisa mengambil Uang Panjar ke Pengadilan
  • 14. Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti 1. Berkas yang lengkap akan diregister dan diberi Nomor Perkara 2. Ditunjuk Hakim Tunggal yang menyidangkan Perkara dengan dibantu Panitera Pengganti dalam proses persidangan
  • 15. Pemeriksaaan Pendahuluan 1. Sebelum Penetapan hari sidang, Hakim memeriksa materi Gugatan, apakah termasuk Gugatan Sederhana atau tidak 2. Jika Hakim berpendapat Perkara tersebut bukan termasuk Gugatan Sederhana maka Hakim membuat Penetapan bahwa Gugatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Gugatan Sederhana, maka mengeluarkan penetapan perkara bukan Gugatan Sederhana, memerintahkan mencoret dari Register dan memerintahkan untuk mengembalikan sisa biaya perkara 3. Terhadap penetapan tersebut, tidak ada upaya hukum apapun (final)
  • 16. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak 1. Apabila hakim berpendapat gugatan termasuk gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama 2. Penyelesiaan paling lama 25 hari sejak sidang pertama (pasal 5 ayat 3) 3. Sidang Pertama ini maknanya adalah sidang yang dihadiri oleh Para Pihak, baik Penggugat dan Tergugat hadir
  • 17. Kehadiran Para Pihak dalam Gugatan Sederhana (Pasal 13) Apabila Penggugat tidak hadir pada Sidang Pertama dan panggilan telah sah dan patut maka Gugatan dinyatakan gugur Apabila Tergugat tidak hadir pada Sidang Pertama maka dipanggil untuk kedua kalinya Apabila Tergugat pernah hadir pada sidang pertama, dan selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah gugatan diperiksa dan diputus secara Contradictoir (Tergugat melepaskan Hak pembelaannya atas dalil yang dibatah ataupun dibenarkannya) Segera setelah Putusan diucapkan, Hakim wajib meberitahukan hak Para Pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa Keberatan terhadap Putusan tersebut Terhadap Putusan Perkara Gugatan Sederhana upaya hukumnya adalah keberatan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan menandatangani Akta Penyataan Keberatan dihadapan Panitera disertai dengan alasan – alasannya Apabila Tergugat tetap tidak hadir dan panggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Gugatan diputus secara Verstek (diputus tanpa kehadiran Tergugat)
  • 18. Peran Aktif Hakim dalam Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Pasal 14) 1. Memberi penjelasan secara berimbang kepada Para Pihak terkait acara gugatan sederhana 2. Mengupayakan perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan 3. Menuntun Para Pihak dalam pembuktian 4. Menjelaskan upaya hukum Peran aktif Hakim harus dilakukan didalam persidangan yang dihadiri Para Pihak tidak boleh memberikan penjelasan di luar Persidangan
  • 19. PEMERIKSAA N PERSIDANGA N Alur pokok sidang : Gugatan, Jawaban, Pembuktian dan Putusan Apabila tercapai perdamaian diluar pengadilan dan tidak dilaporkan, maka sidang tidak terikat dengan perdamaian tersebut Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan waktu 25 hari Apabila tercapai perdamaian, maka Hakim membuat akta perdamaian dan Putusan Akta Perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum Apabila perdamaian tidak tercapai, sidang dilanjutkan ke tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban (Pasal 16), pembuatan jawaban bisa dengan menggunakan mengisi blangko yang ada di pengadilan Dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonpensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan (pasal 17) Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan atau Milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat (pasal 17A)
  • 20. Pembuktian (Pasal 18) 1. Gugatan yang diakui dan/atau yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan 2. Terhadap dalil yang dibantah, maka pembuktian dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku 3. Terhadap perkara Verstek, tentunya tidak ada pihak yang membantah, namun pada saat pengajuan Gugatan, Pihak Penggugat sudah melampirkan bukti surat, artinya Hakim tetap memeriksa formalitas Gugatan dan Juga bukti yang diajukan
  • 21. Putusan (Pasal 19 dan 20) 1. Putusan dibacakan dalam persidangan untuk umum 2. Hakim memberitahukan Hak Upaya Hukum kepada para pihak untuk mengajukan keberatan 3. Dalam hal para pihak tidak hadir, putusan diberitahukan paling lambat 2 (dua) hari sejak diucapkan 4. Salinan putusan diberikan kepada Para Pihak atas permintaan, paling lambat 2 (dua) hari sejak diucapkan
  • 22. PEMERIKSAAN KEBERATAN Keberatan diajukan dalam jangka waktu 7 hari setelah Putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Tergugat PN menyiapkan Blanko Pemeriksaan Keberatan Permohonan Keberatan dapat diikuti dengan Memori Keberatan Pemberitahuan Keberatan beserta Memori Keberatan disampaikan ke Tergugat dalam jangka waktu 3 hari sejak Permohonan Keberatan diterima PN Kontra Memori Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 hari setelah disampaikan Memori Keberatan Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) harus yang lebih Senior dari yang memeriksa Gugatan Sederhana tersebut Permohonan Keberatan yang melampaui batas waktu 7 hari dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan KPN atas dasar Surat Keterangan panitera Pemeriksaan Keberatan didasarkan hanya atas dasar: • Putusan dan berkas Gugatan Sederhana • Permohonan Keberatan, Memori Keberatan, Kontra Memori Keberatan (jika Para Pihak memasukkan Memori dan Kontra Memori Keberatan) • Tidak ada pemeriksaan tambahan • Putusan Keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah tanggal Penetapan
  • 23. Pemberitahuan Putusan Keberatan • Disampaikan kepada Para Pihak paling lama 3 hari sejak diucapkan • Putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap/BHT (inkracht van gewijsde) saat diberitahukan kepada semua Para Pihak • Putusan Keberatan adalah Putusan Akhir dan tidak terbuka upaya hukum apapun lagi
  • 24. PELAKSANAA N PUTUSAN Jika ada Keberatan terhadap Putusan, maka putusan tersebut BHT setelah Keberatannya diputus Majelis Hakim pemeriksa Keberatan Putusan yang BHT dilaksanakan secara sukarela Jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata KPN menetapkan tanggal pelaksanaan Aanmaning paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan Aanmaning Putusan Gugatan Sederhana yang tidak diajukan Keberatan maka menjadi BHT (inkracht van gewijsde) Jika 8 hari setelah Aanmaning pihak yang kalah tidak melaksanakan Putusan secara sukarela maka Putusan dilaksanakan sesuai Hukum Acara yang berlaku yaitu sita eksekusi (mengajukan permohonan eksekusi ke KPN – KPN mengeluarkan perintah Eksekusi – Penjualan Lelang – Penyerahan Uang Hasil Lelang sesuai jumlah yg tercantum di Putusan) Dalam hal kondisi Geografis tertentu Pelaksanaan Aanmaning tidak dapat dilakukan dalam waktu 7 hari maka KPN dapat menyimpangi ketentuan batas waktu tersebut secara wajar dan patut Pihak yang menang dapat mengajukan Permohonan Eksekusi ke KPN KPN mengeluarkan Penetapaan Aanmaning paling lambat 7 hari setelah menerima Permohonan Pelaksanaa Putusan (Setelah bayar biaya dan didaftar) Dalam proses pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ataupun Sita Eksekusi pada saat mau pelaksanaan Eksekusi
  • 25.