Dokumen tersebut membahas tentang hubungan ekonomi antar negara, penanaman modal, dan hutang/piutang luar negeri, termasuk definisi, bentuk, dan tujuan masing-masing topik."

1. Oleh: Nahdia Hediati Nurti, M.E
HUBUNGAN EKONOMI
ANTAR NEGARA,
PENANAMAN MODAL
DAN HUTANG/PIUTANG
LUAR NEGERI

2. 1
HUBUNGAN EKONOMI
ANTAR NEGARA/
INTERNASIONAL
2
PENANAMAN
MODAL
3
HUTANG/PIUTANG
LUAR NEGERI

3. 1.
HUBUNGAN
EKONOMI
ANTAR
NEGARA/INTER
NASIONAL

4. Hubungan Ekonomi Internasional adalah
hubungan ekonomi antara satu negara dengan
negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi
sumber daya baik antara dua negara tersebut
maupun antar beberapa negara.
DEFINISI

5. Manfaat Hubungan Ekonomi Internasional
Meningkatkan perekonomian antar negara
Meningkatkan taraf hidup
Saling mengisi kekurangan dan kebutuhan dibidang ekonomi
Mempererat persahabatan antar negara
Memperluas pasar hasil produksi
Keuntungan harga yang lebih murah
Memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih baik dan cara-
cara memimpin perusahaan yang lebih modern.
Memungkinkan masing-masing negara melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang
atau jasa yang efisiensinya lebih tinggi dari negara lain

6. Dampak Hubungan Ekonomi Internasional
Dampak Positif
Hubungan Ekonomi
Internasional
• Semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional
• Adanya kestabilan harga, permintaan dan penawaran
• Mengatasi berbagai permasalahan ekonomi bersama
• Memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandai
meningkatnya ekspor
• Mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat
• Meningkatnya daya saing
• Meningkatkan perekonomian dalam negeri
• Meningkatkan pendapatan negara, terutama devisa
Dampak Negatif
Hubungan Ekonomi
Internasional
• Produk dalam negeri akan cenderung kalah bersaing dengan produk luar
negeri baik dari harga maupun mutunya.
• Produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akhirnya akan
menutup usahanya
• Dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri
• Terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dan
otoritas dalam mengatur kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan.
• Timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan
• Pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing

7. BENTUK HUBUNGAN EKONOMI ANTAR NEGARA
Kerjasama Ekonomi
Bilateral
• Bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua Negara. seperti
pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antarnegara.
Kerjasama Ekonomi
Regional
• Kerja sama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di
kawasan/ daerah tertentu, yang bertujuan menjamin kepentingan
ekonomi Negara- Negara satu kawasan.
Kerjasama ekonomi
multilateral
• Kerjasama ekonomi antara beberapa Negara. Negara yang
tergabung dalam kerjasama itu saling membantu dibidang
ekonomi.
• Bentuk kerjasama ini tidak dibatasi satu wilayah tertentu jadi
negara yang berada di luar kawasan pun dapat bergabung.
• Contoh: UNICEF, UNESCO, G20
Kerjasama Ekonomi
Antarregional
(Internasional)
• Bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih lembaga-
lembaga ekonomi regional. Disini kerjasama antarregional
(Internasional) mencakup banyak negara dan bernaung di bawah
satu bendera PBB yakni International Monetary Fund (IMF), World
Trade Organization (WTO), World Bank, United Nation Development
Program (UNDP), dll.

8. Lembaga Hubungan
Ekonomi Regional
1. ASEAN (Association of South East Asia Nations). Persatuan negara- negara Asia Tenggara yang
bekerja sama kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
2. AFTA (ASEAN Free Trade Area). Kawasan perdagangan bebas ASEAN beranggotakan negara- negara
ASEAN.
3. APEC (Asia Pasific Economic Cooperation). Kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang beranggotakan 18
anggota negara dan mempunyai tujuan pokok melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta
meningkatkan pemamfaatan SDA dan kualitas SDM untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
4. EEC (European Economic Community). atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) beranggotakan 12
negara yaitu Belanda, Belgia, Luxemburg, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Irlandia, Denmark, Norwegia,
Yunani, Spanyol. Bertujuan untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah
perdagangan bebas antara negara-negara Eropa Barat.
5. NAFTA (North America Free Trade Area). Blok perdagangan dikawasan Amerika Utara (USA, Kanada
dan Meksiko). Yang melakukan perdagangan bebas dikawasan Amerika Utara pada tahun 2010, dimana
arus lalu lintas barang dagangan antaranggota bebas masuk tanpa hambatan/non tariff di kawasan
NAFTA.
6. Colombo Plan. Rencana kerjasama untuk mengembangkan ekonomi di Asia Selatan dan di Asia
Tenggara. Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Asia Selatan dan di Asia Tenggara
melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjasama internasional.

9. Lembaga Hubungan
Ekonomi Internasional
1. IBRD (International Bank Recontruction and Development) atau World Bank/
Bank Dunia.
2. IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional. Bertujuan
untuk memajukan kerjasama internasional di bidang ekonomi, keuangan dan
perdagangan
3. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) atau organisasi
pembangunan industri PBB Bertujuan untuk meningkatkan pembangunan
dibidang industri bagi negara-negara berkembang.
4. IDA (International Development Association) atau organisasi pembangunan
internasional. Bertujuan memberikan kredit/pinjaman untuk keperluan
pembangunan, khususnya kepada negara-negara berkembang dengan syarat
yang lunak dan bunga yang relatif murah.
5. IFC(International Finance Coorporation) atau kerja sama keuangan
internasional. Bertujuan memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha
swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara
berkembang.
Organisasi Kerjasama
Internasional Di Bawah
Naungan PBB

10. Lembaga Hubungan
Ekonomi Internasional
6. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) atau
konferensi perdagangan dan pembangunan PBB, Bertujuan mengusahakan
kemajuan, kerja sama dan memperlancar perdagangan internasional dan
pembangunan antara negara industri maju dengan negara sedang
berkembang.
7. ILO (International Labour Organization) Merupakan organisasi perburuhan
internasional PBB. Bertujuan untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak kaum
buruh.
8. WTO (World Trade Organization) adalah suatu kerja sama internasional
dengan tujuan untuk menghilangkan dan mengurangi rintangan-rintangan
perdangan internasional, khususnya tarif bea cukai yang tinggi, yang sangat
menghambat dan mempersulit ekspor impor antarnegara.
9. UNDP (United Nations Development Programs) adalah organisasi program
pembanguan yang bertujuan memperlancar pembangunan diseluruh dunia.
Organisasi Kerjasama
Internasional Di Bawah
Naungan PBB

11. Lembaga Hubungan
Ekonomi Internasional
1. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). atau
organisasi negara-negara pengekspor minyak didirikan pada
tanggal 14 September 1960 di Baghdad. Saat itu anggotanya
hanya lima negara. Sejak tahun 1965 markasnya bertempat di
Wina, Austria.
2. OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) atau organsisasi kerjasama dan pembangunan
ekonomi didirikan pada tanggal 4 Desembar 1960 di Paris,
Prancis. Organisasi ini semula bertujuan untuk membantu
memajukan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan
nasional negara-negara anggota (eropa, USA dan Jepang) akan
tetapi kemudian berkembang menjadi suatu organisasi penelitian
ilmiah dan perundingan mengenai masalah-masalah ekonomi,
inflasi, pertumbuhan ekonomi dan bantuan internasional.
Organisasi Kerjasama
Ekonomi Internasional
Di Luar PBB

12. 2
PENANAMAN
MODAL

13. Pasal 1 UU No. 25 Thn. 2007 tentang
Penanaman Modal, menyebutkan bahwa
Penanaman Modal adalah segala bentuk
kegiatan Penanaman modal, baik oleh
penanaman modal dalam negeri maupun
penanaman modal asing untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
DEFINISI

14. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk
mempertahankan modal.
Modal tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan
dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak
kasat mata dan tidak dapat diraba.
Dibagi menjadi dua macam yaitu penanaman modal asing dan
penanaman modal domestik bertujuan untuk meningkatkan kualitas
masyarakat Indonesia.
Unsur-unsur terpenting dari kegiatan penanaman modal, yaitu:

15. Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN)
Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal
Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:
1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia.
Pihak yang dapat mengajukan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:
1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Commanditaire Vennootschap (CV)
3. Firma (Fa)
4. Badan Usaha Koperasi
5. BUMN
6. BUMD
7. Perorangan.

16. Penanaman Modal Asing
(PMA)
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing yang
dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan digunakan untuk
menjalankan usaha di Indonesia.
Hak investor asing sebagai berikut:
1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya.
2. Melakukan transfer dan repatriasi (pemulangan/pengembalian) dalam valuta asing
Kewajiban penanaman modal asing telah ditentukan dalam pasal 15 UU No. 25 Thn. 2007 tentang
Penanaman Modal, yaitu:
1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan
koordinasi Penanaman Modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah
Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ). BKPM merupakan instansi pemerintah yang menangani
kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN).
Dalam pasal 2 Keputusan Presiden No. 29 Thn 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem
Pelayanan Satu Atap, ditentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang.
1. Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.
2. Promosi dan kerjasama penanaman modal.
3. Pelayanan persetujuan, peizinan dan fasilitas penanaman modal.
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

19. 3
Hutang/Piutang
Luar Negeri

20. Utang luar negeri merupakan bantuan luar
negeri (loan) yang diberikan oleh pemerintah
negara-negara maju atau badan-badan
internasional yang khusus dibentuk untuk
memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk
membayar kembali dan membayar bunga
pinjaman tersebut.
DEFINISI

21. TUJUAN UTANG LUAR
NEGERI
 Untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan
investasi
 Untuk membiayai defisit transaksi berjalan (current
account) neraca pembayaran dalam rangka
pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi
cadangan devisa tidak terganggu.

22. Penyebab Besarnya Utang
Luar Negeri
Strategi defisit anggaran
Tidak menyadari secara penuh biaya yang harus
ditanggung di masa depan
Adanya faktor sosial politik dari penentu kebijakan Faktor
sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi
dalam melakukan utang

23. BENTUK PINJAMAN LUAR NEGERI
Dilihat dari sumber
dananya
• Pinjaman multilateral, yaitu pinjaman luar negeri pemerintah yang
berasal dari lembaga multilateral.
• Pinjaman bilateral, yaitu pinjaman luar negeri yang berasal dari
pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan
dan/atau lembaga non keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah
negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian
pinjaman.
• Pinjaman sindikasi, adalah pinjaman dari sekumpulan perbankan
internasional yang biasanya dalam jumlah yang besar.
Dilihat dari segi
persyaratannya
• Pinjaman lunak, adalah pinjaman luar negeri dengan bunga relatif
rendah yaitu maksimal 3,5% dengan grace period (masa tenggang)
sekitar 10 tahun dan pembayaran kembali selama 25 tahun.
• Pinjaman setengah lunak, pinjaman yang dapat berbentuk
pinjaman campuran dan kredit ekspor. Pinjaman campuran ini
dapat berupa pinjaman hibah dengan kredit ekspor atau campuran
pinjaman lunak dengan kredit ekspor.

24. Sumber utang luar negeri Indonesia
Organisasi
internasional
• Asia Development Bank (A.D.B)
• International Bank for Reconstruction and
Development (I.B.R.D)
• International Development Association (I.D.A)
• Islamic Development Bank (I.D.B)
• International Fund for Agricultural Development
(I.F.A.D)
• National Investment Bank (N.I.B)
• European Investment Bank (E.I.B)
• Asian Infrastructure Investment Bank (A.I.I.B)
Bank sentral
• Negara kreditur: Amerika, Hongkong, Singapore,
Taiwan, dll.
• IMF (International Monetary Fund)

25. Prinsip Dasar Penerimaan Pinjaman
Luar Negeri
Pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan
Pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi azas yang saling
menguntungkan secara wajar.
Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali.
Penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik.
Perlu adanya penganekaragaman (diversifikasi) sumber dan bentuk pinjaman.
Penggunaan pinjaman bebas digunakan untuk kepentingan impor dari Negara lain. Tidak dibatasi dari negara pemberi
pinjaman saja.

26. DAMPAK UTANG LUAR NEGERI
TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN. Ini jauh lebih baik
dibandingkan jika ditutup dengan pencetakan uang baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk
melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek
peningkatan tingkat harga umum (inflationary effect) yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat
melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan
untuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Dengan meningkatnya perdapatan per kapita
berarti meningkatnya kemakmuran masyarakat.
Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan
ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat
pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat
ketergantungannya dengan bantuan asing.

27. Akibat semakin banyaknya negara-negara yang terjerumus dalam krisis utang luar negeri,
menyebabkan IMF dan Bank Dunia terpaksa menganjurkan kepada negara-negara tersebut untuk
melakukan program penyesuaian struktural (structural adjustment) terhadap perekonomian dalam negeri,
Misal:
 Dengan pengurangan atau penghapusan berbagai macam subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan
pokok lainnya;
 Penundaan kenaikan gaji pegawai negeri; dan berbagai macam kebijaksanaan kontraksi fiskal lainnya,
Semua ini dilakukan sebagai syarat utama untuk mendapatkan pengurangan utang atau memperoleh
pinjaman baru. Hal ini terjadi pula di Indonesia.
Akibat dari adanya bantuan IMF dalam jumlah yang sangat besar tersebut, menyebabkan
pemerintah Indonesia harus menerima berbagai persyaratan pinjaman dari IMF, yang ditandai dengan
penandatanganan letter of intent (Loi) antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Artinya, pemerintah
Indonesia memberikan peluang bagi IMF untuk ikut serta dalam perancangan dan pembuatan banyak
keputusan penting di bidang ekonomi, yang menyangkut penyesuaian kebijakan makroekonomi dan
reformasi struktural. Ini adalah hal yang wajar terjadi, karena tidak ada kreditur yang rela pinjamannya tidak
kembali akibat kesalahan urus debiturnya.

28. Strategi pemerintah dalam mengelola utang luar negeri jangka menengah, dapat diuraikan
sebagai berikut:.
1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan Surat Berharga
Negara (SBN) rupiah maupun penarikan pinjam dalam negeri.
2. Melakukan pengembangan instrumen utang, agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai
instrumen yang lebih sesuai, dan risiko yang minim.
3. Pengadaan pinjaman luar negari digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas dengan kondisi
wajar, dan tanpa agenda politik dari kreditur.
4. Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah.
5. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan pasar modal.
6. Meningkatkan koordinasi dan komonikasi dengan berbagai pihak, guna meningkatkan efisiensi
pengelolaan pinjaman.
Sedangkan strategi khusus untuk pengelolaan utang negara adalah,
1. Meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik
2. Menurunkan biaya pinjaman dengan selektif memilih lender
3. Meningkatkan kualitas penyerapan pinajaman
4. Meningkatkan kualitas proses bisnis dan komuniasi dengan stakeholder

29. PIUTANG LUAR NEGERI
Posisi piutang luar negeri ditempati oleh negara kreditur.
Negara kreditur adalah negara yang memberi pinjaman, baik melalui pemerintah
maupun melalui lembaga keuangan yang dibentuk oleh negara tersebut.
Negara kreditur dapat memberi tekanan kepada negara debitur agar
memprioritaskan perusahaan asal negaranya dalam proyek pembangunan hingga
tekanan pada penggunaan konten lokal.
Efek lanjutannya adalah biaya proyek akan lebih tinggi dan meningkatnya impor
dari negara kreditur yang berujung pada defisit perdagangan.

30. Pada tahun 2022, tercatat 4 negara kreditur yang berkomitmen untuk menghapus
utang Indonesia. Ke empat negara tersebut adalah Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat.
Penghapusan utang Indonesia tersebut dilakukan lewat program debt swap.
Debt swap adalah penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran
sebagian tunggakan Non-Pokok dengan kegiatan/proyek investasi yang dibiayai dari dana PDM
(Pemberdayaan Masyarakat) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
DEBT SWAP BERSIFAT DUA ARAH.
 Debt swap dengan kreditur Jerman dilakukan untuk beberapa proyek seperti pendidikan,
edukasi, global fund (untuk penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria), hingga
kesehatan.
 Proyek bersama Italia meliputi housing (perumahan) dan settlement (tahapan penyelesaian
transaksi saham).
 Debt swap dengan kreditur Australia berkaitan dengan kesehatan atau debt to health untuk
kesehatan.
 Serta dengan AS yakni debt to tropical forest (pengalihan hutang yang digunakan untuk
membiayai program konservasi keanekaragaman hayati dan hutan tropis).

32. Liechtenstein
• Memiliki ekonomi yang berkembang pesat, dengan industri utama seperti
elektronik, pengerjaan logam, dan farmasi. Liechtenstein tidak memiliki utang
publik dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,5%.
Makau
• Makau dikenal menghasilkan Rp 574,8 triliun per tahun. Menurut data IMF,
selama 15 tahun terakhir, total utang pemerintah Makau berada pada 0%.
Kepulauan Virgin Britania Raya
• Virgin Island adalah negara non-Inggris dengan sistem pemerintahan yang
independen. Selain bebas utang, Kepulauan Virgin Britania Raya adalah negara
bebas pajak.
Niue
• Niue adalah sebuah negara pulau di Pasifik Selatan dengan populasi kurang dari
2.000. Negara ini tidak memiliki utang, Niue hibahkan Rp201,2 miliar dan
mengurus urusan luar negeri dan pertahanan.
NEGARA TANPA UTANG LUAR NEGERI

33. Palau
• Merupakan negara kepulauan dengan 300 pulau yang juga
tercatat tidak memiliki utang luar negeri.
Brunei Darussalam
• Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mayoritas
penduduk Brunei berkecimpung dalam industri minyak dan gas.
Sehingga 90% penerimaan negara berasal dari produksi gas.
Anguilla
• Negara kecil ini terletak di wilayah seberang laut Inggris Raya,
Karibia. Anguilla bergantung pada sektor perikanan dan
pariwisata untuk kebutuhan negara.

34. TERIMA KASIH