Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas berbagai organisasi internasional yang berperan dalam bisnis internasional seperti PBB, Bank Dunia, OPEC, Uni Eropa, dan lainnya. 2. Organisasi-organisasi tersebut berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi antarnegara serta memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. 3. Masing-masing organisasi memiliki peran yang berbeda sepert

1. BISNIS INTERNASIONAL
Dosen : Hapzi, Prof. Dr. MM
Disusun Oleh :
YULIA AYU PRISCILLA / 43117010028
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2019

2. A. Dinamika Organisasi Internasional
Jumlah yang sangat besar dan bertambah serta semakin pentingnya transaksi-
transaksi internasional swasta dan pemerintah, maka tidak mengherankan jika berbagai
organisasi internasional bermunculan untuk memberikan fasilitas, mengatur, mengukur,
atau membiayainya.
Sebagian merupakan organisasi berlingkup dunia, dan sebagian lagi merupakan
organisasi regional. Beberapa memiliki anggota yang terdiri dari banyak Negara sementara
beberapa yang lain terdiri dari sejumlah kecil Negara. Kebanyakan beranggotakan
kalangan pemerintah, tetapi sebagian kalangan swasta.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Organisasi Internasional dengan 191 negara anggota yang didedikasikan untuk
meningkatkan perdamaian, juga mempunyai fungsi yang berhubungan dengan bisnis. Dibentuk
dan lahir di tengah idealisme dan harapan yang timbul bersama perdamaian menyusul perang
dunia II (1939-1945). Selain dikenal karena fungsi pemeliharaan perdmaiannya , PBB juga
melakukan operasi-operasi penting dunia di bidang ekonomi dan social. Usaha PBB berlangsung
di berbagai wilayah di seluruh dunia. Selain itu PBB telah bertanggung jawab atas penciptaan
banyak entitas internasional yang mempermudah bisnis internasional.
Contohnya adalah International Telecomunication Union (ITU), sebuah lembaga PBB
yang bermarkas di Genewa Swiss. Yang membantu pemerintah dan sector swasta dalam
mengkoordinasikan jaringan dan jasa telekomunikasi global. Contoh lain adlah Pusat
perdagangan dunia (INternasional Trade Centre) PBB, yang menyediakan informasi
perdagangan untuk membantu Negara-negara berkembang dalam usaha bisnis mereka. Contoh
ketiga adalah organisasi Penerbangan Sipil Internasional (internasional Civil Aviation
Organization) yang bermarkas besar di Montreal Kanada dan bekerja dengan penerbangan sipil
di seluruh dunia.
Tugas PBB dilaksanakan melalui lima organ atau badan utama. Majelis Umum, Dewan
Keamanan, Dewan Sosial, dan Ekonomi, Mahkamah Internasional, dan Sekretariaat. Meskipun
PBB melakukan pekerjaan di seluruh dunia, semua organ/ badan PBB yang utama bermarkas
besar di kota New York kecuali Mahkamah Internasional yang terletak di Den Hagg Belanda.
PBB mempunyai enam bahasa resmi : Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol.

3. Bank Dunia Dan Bank Pembangunan Multilateral
Bank Pembangunan Multilateral adalah Institusi peminjaman Internasional yang dimiliki
oleh negara-negara anggota. Mereka bekerjasama terutama untuk Negara-negara berkembang.
Sasaran mereka adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan social di negara-negara
berkembang yang menjadi anggota dengan menyediakan pinjaman, bantuan teknis, penanaman
modal, dan membantu rencana-rencana pembangunan ekonomi. Istilah Bank Pembangunan
Multilateral mengacu pada lima Bank pembangunan utama seluruh dunia. Kelima bank tersebut
yaitu Bank Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia) dan empat bank pembangunan
regional yaitu :
 Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank – AfDB)
 Bank Pembangunan Asia
 Bank rekonstruksi dan Pembangunan Eropa
 Kelompok Bank Pembangunan Antar amerika
Negara anggota meliputi Negara berkembang peminjam ataupun Negara maju
pendonor.. Bank Pembangunan Multilateral menyediakan Pembiayaan untuk kegiatan
pembangunan melalui beberapa jenis fasilitas keuangan :
1. Pinjaman jangka Panjang
2. Pinjaman Jangka Sangat Panjang
3. Dana Hibah
B. Bank Dunia
Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (Internasional Bank for
Reconstruction and Development (IBRD).
Biasanya disebut dalam publikasi mereka sendiri dan di manapun sebagai Bank
Dunia.. Kelompok Bank Dunia terdiri atas Bank Dunia, International Finance Corporation,
International Development Association, Multilateral Investment Guarantee Agency
(MIGA) dan International Center for Settlement Investment Gurantee Agency (ICSID).
Bank Dunia merupakan sumber bantuan terbesar di dunia menyediakan hampir $16 miliar
pinjaman setahun kepada negara-negara kliennya. Sebagian besar kredit atau pinjaman
kelompok diberikan kepada negara berkembang.
Perusahaan Keuangan Internasional (International Financial Corporate/IFC)

4. IFC merupakan bakir investasi dari kelompok Bank Dunia. Cakupan adalah khusus
untuk usaha-usaha swasta beresiko di negara berkembang. Tujuan IFC adalah untuk
melanjutkan pembangunan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan perusahaan produktif di
negara anggota .
Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association (IDA)
IDA adalah bagian pinjaman lunak dari Bank Dunia. Bisa dibayarkan kembali dalam
mata uang lunak, non konvertibel dengan kewajiban bunga rendah atau tidak ada, seringkali
berjangka panjang sampai 40 tahun dan memberikan masa tenggang sampai 10 tahun sebelum
pembayaran pinjaman pokok dan bunga dimulai. Peminjam IDA merupakan Negara-negara
termiskin di antara Negara miskin.. Negara pendukung adalah Negara maju dan berkembang
yang menyumbangkan uangnya dalam bentuk mata uang convertible maupun mata uangnya
sendiri.
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Dibentuk tahun 1988 untuk mendorong investasi asing. Lembaga ini menyediakan
jaminan kepada investor asing terhadap kerugian yang disebabkan oleh resiko-resiko bukan
komersial dari negara berkembang, sehingga menciptakan peluang investasi. MIGA juga
menyediakan jasa pengembangan kemampuan dan konsultasi untuk membantu Negara-negara
menarik investasi langsiung asing dan menyebarluaskan informasi tentang peluang investasi..
Dengan jumlah anggota lebih dari 152 negara anggota MIGA telah mengeluarkan lebih dari
420 kontrak kepada investor swasta untuk proyek di sekitar 70 negara berkembang dan
memfasilitasi lebih dari US$ 30 milyar investasi swasta.
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
Pusat penyelesaian Sengketa Investasi Internasional menyedikan fasilitas untuk
permufakatan atau arbritase atas perselisihan investasi antara investor asing dan Negara tuan
rumah. Selain perselisihan ICSID juga melakukan aktivitas pemberian nasehat dan riset dan
memiliki sejumlah penerbitan.

5. Bank Pembanguan Afrika (Africa Development Bank – AfDB)
AfDB telah mencoba menurunkan persentase pinjaman yang diberikannya kepada
pemerintah karena salah kelola (mismanagement) ssektor public dan meningkatkan persentase
kepada perusahaan –perusahaan swasta, yang sebagian telah diprivatisasi akhir-akhir ini dari
milik pemerintah, Bank itu juga sedang menyalurkan lebih banyak uang ke dua kategori sumber
manusia yang paling vital di Afrika, yang pada masa lalu sangat diabaikan.Mereka adalah wanita
Afrika yang menghasilkan lebih dari dua pertiga makanan di afrika dan dari pengusaha bisnis
kecil yang menjaga banyak perekonomian nasional untuk tetap bertahan dengan perdaganagn
informal mereka.
Namun ada beberapa hambatan di antaranya birokrasi yang sangat berat dan kacau yang
berbelit-belit dengan intrik politik dan kecurigaan. Para konsultan tidak dapat mengakses kualitas
pinjaman AfDB karena data yang tidak dapat dipercaya dan tidak cukup. Satu hal yang dihadapi
juga yaitu membengkaknya tunggakan dan kegagalan pembayaran kembali pinjaman. Semakin
meningkatnya kemiskinan Afrika menimbulkan lebih besarnya pinjaman lunak Af DB. Tetapi
peti simpanannya kosong karena Negara industry yang secara periodic menyumbangkan dana
untuk penggunanya menolak menambah isi peti simpanannya sampai Af DB merampingkan
birokrasinya , memperketat kebijakan pemberian pinjaman, dan meningkatkan penyimpanan
arsipnya.
Bank Eropa untuk Rekontruksi dan Pembangunan (European Bank for
Reconstruction and Development- EBRD)
Didirikan tahun 1990 untuk membantu negar-negara bekas Uni Soviet dan Negara -negara satelit
eropa timur lainnya.Bank ini meminjam uang dari pasar modal internasional untuk memenuhi
kebutuhan modalnya. Dan dengan memperoleh peringkat utang AAA memungkinkannya
memperoleh beban bunga yang paling menguntungkan atas pinjaman-pinjamannya.
Bank Pembangunan Antar Amerika (Inter American Development Bank- IDB)
IDB mendanai proyek-proyek di Amerka Latin dan Karibaia untuk pembangunan
ekonomi dan social, seperti membangun jalan,menyediakan air bersih, mengoperasikan klinik
kesehatan, dan mendorong usaha swasta kecil dan menengah. Proyek-proyek yang dibiayai IDB
menumbuhkan peluang-peluang bisnis yang cukup besar.

6. DANA MONETER INTERNASIONAL (IMF)
IMF semata-mata hanya berurusan dengan pemerintah Negara, namun implikasi
kebijakan dan tindakannya berdampak besar di dunia usaha seluruh dunia. IMF memiliki
peran yang jauh lebih terlihat di tahun-tahun terakhir ketika kebijakan dan tindakannya secara
rutin membuat berita utama dunia. Pasal-pasal utama IMF diadopsi pada Konferensi Bretton
Woods tahun 1944. Secara umum tujuan IMF yaitu :untuk membantu perkembangan :
1. Tertib pengaturan devisa
2. Mata uang yang convertible
3. Mempersingkat masa dan pengurangan derajat ketidakseimbangan neraca pembayaran.
Asumsi dasar IMF adalah bahwa kepentingan bersama semua bangsa dalam suatu
system moneter internasional yang dapat dilaksanakan jauh melebihi kepentingan-
kepentingan nasional yang saling bertentangan.
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENT (BIS)
BIS merupakan lembaga keuangan yang paling berhati-hati di dunia, merupakan tempat
di mana pejabat bank sentral negar-negara industry besar bertemu sepuluh kali setahun untuk
membahas sistem keuangan global. BIS merupakan organisasi internasional yang membantu
pengembangan kerja sama antar bank sentral dan lembaga keuangan internasional. BIS
berurusan dengan pemerintah dan badan pemerintah, tidak menerima deposito dari atau
menyediakan jasa keuangan untuk individu atau korporasi. BIS mempunyai empat fungsi pokok.
Ia bertindak sebagai :
1. Forum untuk kerjasama moneter internasional .
2. Pusat penelitian
3. Bankir untuk Bank-bank sentral
4. Agen atau pengawas mengenai berbagai perjanjian keuangan internasional
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO merupakan sebuah organisasi multinasional yang
dirancang untuk mengurus peraturan tentang perdagangan antar Negara. WTO berfungsi sesuai
dengan persetujuan intinya, yang telah dirundingkan, ditandatangai, dan disahkan oleh
kebanyakan Negara-negara berdagang di dunia. Tujuannya untuk membantu produsen-produsen

7. barang dan jasa, eksportir, importir melakukan bisnis mereka dengan mengurangi atau
menghapuskan penghalang perdagangan dan pembatasan di seluruh dunia. Markas besarnya di
Jenewa, Swiss memiliki 144 negara anggota.
ORGANISASI UNTUK KERJA SAMA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI (OECD)
Bermarkas di Paris, merupakan “klub orang kaya” karena terdiri atas 30 negara paling
kaya di dunia. Namun demikian keanggotaan bersifat terbuka bagi semua negara yang terikat
dengan ekonomi pasar dan demokrasi pluralistic. Bertujuan untuk mempromosikan perluasan
ekonomi negara-negara anggotanya. OECD menyediakan informasi tentang ekonomi dan
aktiviatas lain di dalam negara-negara anggotanya dan juga memberi mereka suatu sarana untuk
mendiskusikan kebijakan ekonomi dan social.
ORGANISASI NEGARA-NEGARA PENGEKSPOR MINYAK (OPEC)
Timbulnya kesadaran bahwa apabila Negara –negara pengekspor minyak telah bersatu
maka akan lebih efektif melakukan tawar menawar dengan perusahaan minyak besar di dunia,
mendorong Negara yang tergabung dalam Kongres Minyak Arab (Arab Petroleum Congress)
ditambah Iran dan Venezuela bergabung dalam pertemuan di Kairo tahun 1959. Pembahasan
dan persetujuan rahasia itu merupkan benih lahirnya Organisasi Negara-negara pengekspor
Minyak ( Organization of Petroleum Exporting Countries- OPEC). Tujuan dari OPEC terutama
adalah untuk bertanggung jawab pada penentuan harga. Di antaranya terdapat sebelas Negara
saat ini yaitu dari Timur Tengah, Afrika, tempat lain (Indonesia,dan Venezuela).
UNI EROPA (EUROPEAN UNION-EU)
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, benua Eropa adalah wilayah yang hancur akibat
pertempuran dan kebutuhan seluruh sumber daya yang habis untuk peperangan. Orang Eropa
menyadari bahwa mereka menghadapi tugs besar untuk membangun kembali masyarakat eropa.
Sebagian besar dukungan mengenai perlunya eropa membentuk ekonomi pasar bebas dan
demokrasi datang dari gerakan perlawanan yang terbentuk semasa perang. Sepanjang
peperangan mereka mengesampingkan perbedaan ideologis untuk tujuan bersama. Salah
seorang di antaranya pejuang perlawanan Italia, Altiero Spinelli. Pada tahun 1944, Spinelli
memberikan argumentasi “ sebuah Eropa Federal dengan sebuah konstitusi tertulis,

8. pemerintahan supranasional yang secara langsung bertanggung jawab kepada masyarakat Eropa
bukan pada pemerintah nasional, berikut sebuah Angkatan Perang di bawah kendalinya dan
tidak ada kekuatan militer lain yang diijinkan “.
Meski demikian akhir perang membawa perubahan dengan menyusutnya dukungan
Eropa serikat (United States of Europa). Pembagian ideology dan tradisi antara sosialis, kmunis
dan konservatif yang telah dikesampingkan muncul kembali . Adanya Perang Dingin dan
pembagian Eropa juga turut andil memudarkan mimpi. Banyak penganjur kesatuan Eropa yang
kemudian tesingkir,dari kekuasaan politik, seperti Winston Churchil dari Inggris. Selain itu
persoalan mendasar kebutuhan hidup menjadi perhatian utama dibandingkan maslah debat
filosofis politik dan ekonomi. (Nurhayati, 2017)
Kritik Saya Menurut Lembaga-Lembaga Bisnis Internasional:
Bentuk lah suatu peraturan-peraturan tentang bagaimana cara pembayaran antar negara agar
tercipta negara yang damai, agar kebutuhan penduduknya terpenuhi. Suatu negara harus
melakukan perdagangan internasional yaitu kegiatan ekspor dan impor. Apabila seseorang ingin
membeli barang yang tidak bisa dihasilkannya maka dia harus mempunyai daya beli.

9. IMPLEMENTASI
Kasus Dugaan Dumping Terhadap Ekspor Produk Kertas Indonesia ke Korea
Negara-negara berkembang pada umumnya akan membantu industri domestiknya melalui
subsidi atau kebijakkan ekonomi berupa hambatan tariff atau non tariff untuk memasukkan
industrinya ke persaingan internasional apalagi dalam era Globalisasi teknologi dan informasi
seperti sekarang ini, Negara atau pemerintah akan berusaha mendorong industrinya untuk
bersaing di pasar internasional dan untuk bersaing perlu berbagai perbaikkan kualitas baik tenaga
kerja ataupun produk. Indonesia sebagai Negara berkembang pada umumnya akan memilih suatu
perusahaan domestic untuk di subsidi khususnya industri yang benar-benar menjadi ekspor
Indonesia. Dan selain itu, Indonesia juga mengambil kebijakkan ekonomi seperti penetapan
batasan impor, hambatan tariff dan non tariff dan kebijakan lainnya. Sama seperti negara lainnya,
Korea juga menetapkan kebijakan ekonomi anti dumping untuk melindungi Industri
domestiknya. Kali ini yang menjadi sasaran negara yang melakukkan dumping adalah Indonesia.
Dumping dalam hal ini merupakan suatu tindakan melanggar kesepakatan yang telah
disepakati dan diratifikasi oleh subyek hukum Internasional. Yang dimaksud subyek hukum
internasional disini adalah semua subyek hukum yang mengatur aspek-aspek ekonomi baik yang
sifatnya nasional maupun internasional (termasuk hukum internasional publik dan hukum
perdata). Yang merupakan subyek hukum disini adalah negara yang harus memenuhi syarat
sebagai negara yakni memiliki penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan
melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain, Individu yang statusnya tergantung kepada
isi ketentuan perjanjian yang memberikan kedudukan tersebut karena kemampuan individu untuk
membuat kontrak atau perjanjian ekonomi (bisnis) dengan subyek hukum lainnya, selain itu
Multi national Cooperation (MNCs) dan Organisasi Internasional (OI) yang memiliki definisi
yang melekat pada dirinya untuk menjadi subyek hukum internasional selain memiliki legal
personality yakni kemampuan untuk melakukan perjanjian atau kontrak dengan seubyek hukum
lainnya.
Mengingat dumping terjadi antar anggota WTO yang terdiri dari negara-negara berdaulat
berarti terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan di WTO yang menjadi
aturan bagi para anggota WTO untuk bertindak mengingat semua yang mengajukan diri untuk
menjadi anggota WTO harus menaati kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang terbentuk antar

10. dua pihak atau lebih merupakan sumber hukum internasional yang dapat menjadi sumber Hukum
Ekonomi Internasional menurut Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional selain
kebiasaan inetrnasional, prinsip hukum yang diakui oleh negara bangsa, keputusan para hakim
dan ajaran ahli hukum.
Analisis Kasus
Salah satu kasus yang terjadi antar anggota WTO kasus antara Korea dan Indonesia,
dimana Korea menuduh Indonesia melakukan dumping woodfree copy paper ke Korsel sehingga
Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Tuduhan tersebut menyebabkan Pemerintah
Korsel mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) sebesar 2,8 persen hingga 8,22 persen
terhitung 7 November 2003. dan akibat adanya tuduhan dumping itu ekspor produk itu
mengalami kerugian. Ekspor woodfree copy paper Indonesia ke Korsel yang tahun 2002
mencapai 102 juta dolar AS, turun tahun 2003 menjadi 67 juta dolar.
Karenanya, Indonesia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi kasus dumping ini, kasus
ini bermual ketika industri kertas Korea mengajukan petisi anti dumping terhadap 16 jenis
produk kertas Indonesia antara lain yang tergolong dalam uncoated paper and paperboard used
for writing dan printing or other grafic purpose produk kertas Indonesia kepada Korean Trade
Commision (KTC) pada tanggal 30 september 2002 dan pada 9 mei 2003, KTC mengenai Bea
Masuk Anti Dumping (BMAD) sementara dengan besaran untuk PT pabrik kertas Tjiwi Kimia
Tbk sebesar 51,61%, PT Pindo Deli 11,65%, PT Indah Kiat 0,52%, April Pine dan lainnya
sebesar 2,80%. Namun, pada 7 November 2003 KTC menurunkan BM anti dumping terhadap
produk kertas Indonesia ke Korsel dengan ketentuan PT Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT
Pindo Deli dan PT Indah Kiat diturunkan sebesar 8,22% dana untuk April Pine dan lainnya
2,80%. Dan Indonesia mengadukan masalah ini ke WTO tanggal 4 Juni 2004 dan meminta
diadakan konsultasi bilateral, namun konsultasi yang dilakukan pada 7 Juli 2004 gagal mencapai
kesepakatan.
Karenanya, Indonesia meminta Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement
Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membentuk Panel dan setelah melalui
proses-proses pemeriksaan, maka DSB WTO mengabulkan dan menyetujui gugatan Indonesia
terhadap pelanggaran terhadap penentuan agreement on antidumping WTO dalam mengenakan
tindakan antidumping terhadap produk kertas Indonesia. Panel DSB menilai Korea telah
melakukan kesalahan dalam upaya membuktikan adanya praktek dumping produk kertas dari

11. Indonesia dan bahwa Korea telah melakukan kesalahan dalam menentukan bahwa industri
domestik Korea mengalami kerugian akibat praktek dumping dari produk kertas Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA:
1. (Nurhayati,2017) http://nurhayati030894.blogspot.com/2017/05/makalah-organisasi-
perdagangan.html (20 Maret 2019,Jam 20:35)
2. (Devi,2013) http://deviapriyanti158.blogspot.com/2013/05/kegiatan-ekspor-dalam-
bisnis.html (22 Maret 2019,Jam 19:33)