Makalah 2

MAKALAH 2
RESUME BAB 9-BAB 14
Disusun Oleh :
Nama : Herlinawati Matondang
Nim : 11140037
Kelas : 6k –MKP
Dosen : Ade Fauji .SE,MM
Mata Kuliah : Ekonomi Internasional
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS BINA BANGSA
TAHUN AJARAN 2017-2018

BAB 9 VALUTAASING
A. Pengertian Valuta Asing
Valuta asing atau valas adalah suatu alat yang digunakan sebagai pembayaran transaksi dalam
perdagangan internasional. Bentuk dari valuta asing adalah mata uang asing yang telah
ditetapkan secara sah dan diterima secara luas oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu, apabila
seseoarang ingin membayar transaksi, maka terlebih dahulu harus menukarnya dengan valuta
asing tersebut.
Lembaga yang mengurusi pertukaran valuta asing disebut dengan money changer. Harga valuta
asing ditentukan melalui mekanisme pasar yang dikenal dengan istilah kurs (nilai tukar). Ada
beberapa macam istilah yang digunakan dalam pertuakaran valuta asing, diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Kurs beli
Kurs beli merupakan harga beli valuta asing ketika bank/money changer membeli valas (valuta
asing) atau ketika seseorang ingin menukarkan mata uang asing dengan rupiah.
2. Kurs jual
Kurs jual merupakan harga jual valuta asing ketika bank/money changer menjual valas atau
ketika sesorang menukarkan rupiah dengan mata uang asing.
3. Kurs tengah
Kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan beli didapat dari hasil bagi dari penjumlahan antara
kurs beli dan kurs jual.

B. Fungsi Pasar Valuta Asing
Valuta asing memiliki fungsi yang sangat penting untuk memperlancar pembayaran transaksi
perdagangan internasional. Adapun fungsi valuta adalah sebagai berikut.
1. Untuk memperlancar kegiatan impor dan ekspor
2. Untuk mempermudah proses transaksi perdagangan internasional.
3. Untuk memperlancar pemindahan atau transfer dana dari suatu negara ke negara lain.
4. Sebagai wadah penjual valuta asing dalam melakukan spekulasi.
C. Sistem Kurs Valuta Asing
Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk menentukan nilai kurs asing yang diatur dalam
Undang-Undang No. 24 tahun 1999. Ada tiga cara yang dapat digunakan dalam menentukan
sistem kurs valuta, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate)
Kurs tetap merupakan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang ditentukan
oleh pemerintah, dan berdasarkan standar emas. Dengan kata lain, pemerintah menggunakan
emas untuk menjaminkan uangnya.
Contohnya adalah pemerintah menentukan 1 Dollar Amerika sama dengan Rp 8000,-. Sistem
kurs ini memiliki kelebihan karena nilai tukar mata uang akan stabil. Namun, sisitem ini juga
memiliki kelemahan yaitu pemerintah harus menyiapkan emas yang cukup besar sebagai
jaminan.
2. Kurs Mengambang (Floating Exchange Rate)
Sistem kurs mengambang merupakan penentuan besarnya nilai mata uang berdasarkan
penawaran dan permintaan terhadap uang asing tersebut. Sistem kurs ini menyebabkan nilai kurs
mata uang dalam negari tidak stabil.

Apabila permintaan mata uang asing (dollar Amerika) naik, maka nilai mata uang rupiah akan
turun terhadap dollar Amerika. Sebaliknya, apabila permintaan akan mata uang dollar turun,
maka nilai mata uang rupiah terhadap dollar naik.
Sedangkan jika penawaran mata uang asing (dollar Amerika) naik, maka nilai dollar Amerika
akan turun terhadap rupiah. Begitu juga sebaliknya, apabila penawaran mata uang asing turun,
maka nilainya akan menurun terhadap rupiah. Oleh karena itu, sistem kurs ini ditentukan oleh
tinggi rendahnya permintaan dan penawaran mata uang asing.
3. Kurs Distabilkan (Managed Floating Rate)
Sistem kurs ini adalah sistem kombinasi dari kurs mengambang dan tetap dimana pemerintah
dapat ikut campur dalam menentukan kurs mata uang asing apabila nilainya terlalu tinggi
terhadap nilai rupiah.
Jika nilai dollar terlalu tinggi terhadap nilai rupiah, maka pemerintah akan menjualnya melalui
Bank Indonesia untuk mengurangi tingkat penurunan nilai rupiah terhadap nilai dollar
(Depresiasi), sehingga nilainya mata uang dollar menjadi turun terhadap mata uang rupiah.
Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian dan memberatkan para pelaku importir dalam
mengirimkan barang-barangnya ke dalam negeri, dan mengurangi penggunaan produk impor
pada masyarakat.

BAB 10 PERUSAHAAN MULTINASIONAL
A. PENGERTIAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL
Perusahaan multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di satu negara (negara induk)
akan tetapi pesusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara –
negara lain (negara cabang).
Di beberapa dekade akhir abad ke-20, transformasi pesat dunia industri mengambil
bentuknya yang baru. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi, sebagai mesin penggerak suatu
masyarakat, dunia mendapatkan pengaruhnya dari berbagai sudut. Perekonomian adalah salah
satu bidang yang mengalami berbagai perubahan mencolok di masa-masa tersebut. Yang pasti,
munculnya berbagai perusahaan multinasional, hingga batas tertentu, membuka peluang bagi
globalisasi ekonomi.
Pengalaman pertumbuhan ekonomi pada abad kesembilan belas di Negara-negara maju
banyak bersumber dari dari pergerakan modal internasional yang cukup deras pada waktu itu.
Mobiltas faktor-faktor produksi yang terjadi antar Negara mencapai titik puncaknya dengan
hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional. Mungkin perkembangan yang terpenting dalam
hubungan-hubungan ekonomi internasional selama dua dasawarsa terakhir ini adalah lonjakan
mengagumkan kekuatan dan pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Merekalah
penyalur utama aneka factor produksi, mulai dari modal, tenaga kerja dan teknologi produksi,
semuanya dalam skala besar-besaran, dari satu Negara ke Negara lainnya.
Dalam operasinya ke berbagai Negara-negara dunia ketiga, mereka menjalankan berbagai
macam operasi bisnis yang inovatif dan kompleks sehingga tidak bias lagi kita pahami hanya
dengan perangkat teori-teori perdagangan yang sederhana, apalagi mengenai distribusi
keuntungannya. Perusahaan-perusahaan raksasa, seperti IBM, Ford, Exxon, Philips, Hitachi,
British Petroleum, Renault, Volkswagen, dan Coca-Cola, telah sedemikan rupa mendunia dalam
operasinya sehingga kalkulasi atas distribusi keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh
produksi internasional itu kepada penduduk setempat dan pihak asing menjadi semakin sulit
dilakukan
Arus sumber-sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang
pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak swasta (private foreign

investment) dan investasi portofolio, terutama berupa penanaman modal asing “langsung” (PMI).
Penanaman modal seperti ini juga dapat disebut Foreign Direct Investment (FDI). FDI (Foreign
Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem
ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara
menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara
ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut ‘home country‘) bisa mengendalikan
perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut ‘host country‘) baik sebagian atau
seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah
ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli
sahamnya sekurangnya 10%.
Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau
konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan
atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal
(reinvestment) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang
antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai
investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi
atas penggunaan teknologi tinggi. Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau
hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki
bersama (joint ventures) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. Joint ventures
yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau ‘syndicates‘) dan biasanya
dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang
melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya.
Multinational Corporations atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di dua atau lebih
negara. MNC menjadi fenomena yang dominan dalam hubungan internasional saat ini terkait
dengan adanya globalisasi perdagangan dan perkembangan perekonomian dunia. Dalam hal
perkembangan perekonomian domestik suatu negara, MNC memiliki pengaruh yang signifikan
sebab keberadaan MNC pada suatu negara menjadi salah satu penyumbang pajak tertinggi bagi
pendapatan suatu negara sekaligus bagi perkembangan ekonominya. MNC adalah bentuk
korporasi baru yang tidak dapat di hindari sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya
globalisasi itu sendiri. MNC merupakan wujud dari perdagangan modern dimana profit
merupakan orientasi utama dari keberadaan setiap MNC di suatu negara.

Ciri – ciri perusahaan multinasional antara lain :
1. Lingkup kegiatan income generating (perolehan pendapatan) perusahaan multinasional
melampau batas- batas Negara.
2. Perdagangan dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan
itu sendiri, walaupun antarnegara.
3. Control terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua factor
tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan multinasional.
4. Pengembangan system managemen dan distribusi yang melintasi batas-batas Negara, terutama
system modal ventura, lisensi dan franchise.
Karakter Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional biasanya memiliki ciri – ciri :
1. Membentuk cabang – cabang di luar negeri
2. Visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global
(mendunia), jadi perusaan tersebut membuat atau menghasilkan barang yang dapat
digunakan di semua negara.
3. Lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur.
4. Menempatkan cabang pada negara – negara maju.
Kehadiran anak perusahaan bagi negara cabang banyak memberikan keuntungan untuk
negara tersebut diantaranya pemberian pajak untuk perusahaan tersebut yang cukup besar. Tidak
hanya itu, dengan adanya suatu anak perusahaan dinegara lain, berarti sedikit membantu
membuka peluang kerja bagi penduduk yang belum kerja dinegara tersebut.
• Bekerja di Perusahaan Multinasional
Terbukanya perusahaan multinasional disambut baik dengan penduduk negara tersebut, karena
perusahaan muktinasional memiliki banayak keuntungan di bandingkan dengan perusahaan
lainnya, di antaranya sebagai berikut :
1. Jaringan kerja yang luas

Perusahaan multinasional mempunyai jaringan pekerjaan yang luas, perusahaan tersebut
tidak hanya berkembang pada satu negara saja, akan tetapi banyak. Oleh sebab itu, peluang
untuk ke luar negeri besar untuk pelatihan ataupun penambahan pekerja dinegara lainnya
2. Pendapatan yang lebih tinggi
Hal ini yang membuat banyak orang memilih perusahaan multinasional, karena
perusahaan multinasional menawarkan gaji yang lebih tinggi di bandingkan dengan perusahaan
lainnya. Tidak hanya gaji, perusahaan ini pun memiliki fasilitas yang lebih di bandingkan dengan
perusahaan swasta ataupun nasional lainnya.
3. Deskiripsi pekerjaan lebih jelas
Dekskripsi pekerjaan yang diberikan perusahaan multinasioanal lebih jelas atau tidak
tumpang tindih sehingga kita merasa nyaman dalam pekerjaan kita
• Persyaratan Agar di Terima di Perusahaan Multinasioanal
Persyaratan umum sebenarnya sama dengan perusahaan lainnya yakni kemampuan teknis
sesuai bidangnya maupun kompetensi pendukung yang dimiliki dari seorang calon karyawan.
Bedanya, perusahaan multinasional juga akan melihat kompetensi non teknis sebagai bagian
penting dalam proses perekrutan karena akan menentukan apakah seseorang akan sesuai di
organisasi tersebut dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Terkait penguasaan
bahasa asing, pada perusahaan multinasional akan menjadi nilai tambah dan hampir menjadi
sesuatu yang wajib meskipun nantinya keahlian berbahasa bisa terus diasah ketika sudah bekerja.
• Bagaimana proses seleksi yang dilakukan?
Proses seleksi tentu saja relatif lebih ketat dan persaingan antar kandidat juga cukup berat.
Hal bisa dimaklumi karena yang mendaftar juga merupakan orang-orang terbaik dari berbagai
perguruan tinggi bergengsi dalam dan luar negeri. Walaupun demikian, lulusan Indonesia

memiliki kualitas yang baik dan tak jarang memenangkan persaingan dibandingkan kandidat
yang pernah kuliah di luar negeri. Salah satu proses seleksi yang ada adalah Focus Group
Discussion di mana para kandidat diberi sebuah persoalan dan diminta untuk menyelesaikan
dengan interaksi antar individu dalam sebuah grup.
• Apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang mahasiswa agar siap melamar di
perusahaan multinasional?
Pertama tentu saja harus menguasai bidang ilmu yang dipelajari dengan baik. Jika kuliah di
Teknik Mesin, kuasailah bidang tersebut dengan baik. Jika kuliah di Ekonomi, kuasai pula
bidang tersebut dengan baik. Selain pengetahuan yang sesuai dengan jurusan yang dijalani,
seorang mahasiswa harus memanfaatkan waktu untuk belajar hal-hal lain seperti kemampuan
berkomunikasi, menyampaikan sebuah ide atau pendapat, menganalisa sebuah permasalahan,
menggunakan common sense untuk mengatasi persoalan, memiliki energi dan komitmen yang
kuat dalam bekerja, serta memiliki kedewasaan yang matang secara pribadi, kemampuan
berorganisasi baik memimpin maupun dipimpin. Jika kualitas diri seperti itu dimiliki dan secara
fungsional bidang yang dipelajari juga dikuasai dengan baik, maka akan banyak perusahaan yang
mencari.
Perusahaan-Perusahaan Multinasiona
Perusahaan Multinasional telah memainkan peranan yang sangat penting dalam
menjalankan kebijakan dan aturan baik di tingkat national maupun internasional. Di negara-
negara berkembang, hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah terkena dampak dari
operasi Perusahaan Multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang
berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini
memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki
sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan
multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka
dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang

sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi
masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah
dalam negara, dan Negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan
fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi
lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik
regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan
pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang
memadai.
Perusahaan multinasional pada dasarnya adalah sebuah perusahaan raksasa yang menjalankan,
memiliki serta mengendalikan operasi bisnis atau kegiatan-kegiatan usahanya di lebih dari satu
Negara. Perusahaan multinasional ini umumnya berupa perusahaan yang dikelola oleh lebih dari
sebuah negara, dan oleh karena kekuatan ekonominya yang besar, ia mampu mempengaruhi
kebijakan-kebijakan perekonomian suatu negara dengan sangat luas.
Dari sudut pandang sejarah, model perusahaan seperti ini mulai bermunculan sejak
dekade 50. perusahaan-perusahaan multinasional, terutama di AS, semakin aktif di beberapa
bidang, setelah terpengaruh oleh kondisi perekonomian di zaman itu. Dengan memanfaatkan
sistem transportasi dan komunikasi internasional yang semakin modern, demikian pula karena
adanya “celah” antara hubungan Eropa dan Jepang, perusahaan-perusahaan ini menemukan
peluang untuk menjual produk-produk mereka ke luar batas-batas AS. Tak lama kemudian,
perusahaan-perusahaan Eropa mengikuti jejak langkah mereka ini, sehingga menjadi semakin
luaslah keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional ini.
Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak
negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor,
pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di
mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar
memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam
politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga
sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena
jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan Negara sendiri, harus

berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak
pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat
berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada
PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar
pekerja dan lingkungan yang memadai.
Terdapat dua karakteristik pokok dari perusahaan multinasional, yakni ukuran mereka
yang sangat besar dan kenyataan bahwa operasi bisnis mereka yang tersebar ke seluruh dunia itu
cenderung dikelola secara terpusat oleh para pemimpinnya di kantor pusatnya yang
berkedudukan di Negara asal. Ukuran mereka yang sedemikian besar tentu memberikan
kekuatan ekonomi (dan terkadang juga kekuatan politik) yang sangat besar, sehingga mereka
merupakan kekuatan utama (sekitar 40%) yang menyebabkan berlangsungnya globalisasi
perdagangan duniua secara pesat. Dengan kekuatan yang begitu besar, merekalah yang
sebenarnya seringkali mendominasi aneka komoditi dagang di Negara-negara berkembang
(tembakau, mie, bubur gandum instant, dsb).
Dari gambaran ini, maka bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ekonomi (dan
terkadang politik) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaa multinasional tersebut, apalagi jika
dibandingkan dengan pemerintahan di Negara-negara berkembang di mana mereka menjalankan
bisnisnya. Kekuatan mereka ini juga ditunjang lagi oleh posisi oligopolitik yang mereka
genggam dalam perekonomian domestic atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-jenis
produk yang mereka jalankan.
• CONTOH – CONTOH PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG ADA DI
INDONESIA
1. DUNKIN DONUTS
Dunkin’Donuts pertama kali masuk ke Indonesia melalui Penanaman Modal Asing
Langsungnya dengan membuka perusahaan pertamanya di Jakarta. Dunkin’ Donuts sebelumnya
juga telah membuka cabang-cabangnya (franchise) di berbagai negara, seperti negara-negara di
Eropa. Dunkin’Donuts pada mulanya tumbuh dan berkembang di kota Boston, Amerika Serikat

pada tahun 1940 (dengan nama awal Open Kettle). Kemudian perusahaan ini terus tumbuh dan
berkembang hingga akhirnya pada tahun 1970, Dunkin’Donuts telah berhasil menjadi
perusahaan dengan merek internasional. Kemudian pada tahun 1983 perusahaan Dunkin’Donuts
dibeli oleh Domecq Sekutu (Allied Domecq) yang juga membawahi Togo’s dan Baskin Robins.
Di bawah Allied Domecq, perluasan pasar Dunkin’Donuts secara internasional semakin
diintensifkan. Hingga akhirnya gerai Dunkin’Donuts tersebar tidak hanya di benua Amerika saja,
tetapi juga meluas ke benua-benua seperti Eropa dan Asia. Di Indonesia sendiri, Dunkin’ Donuts
mulai merambah pasarnya pada tahun 1985 dengan gerai pertama didirikan di Jalan Hayam
Wuruk, Jakarta Pusat. Khusus wilayah Indonesia, master franchise Dunkin’Donuts dipegang
oleh Dunkin’ Donuts Indonesia[10]. Saat pertama kali Dunkin’Donuts membuka gerai
pertamanya di Indonesia (pada tahun 1980-an), tidak ada reaksi keras dari masyarakat yang
menentang perusahaan tersebut untuk masuk. Masyarakat cenderung menganggap positif atas
upaya perusahaan tersebut dalam memperluas jaringan pasarnya. Mereka justru cenderung
merasa senang atas hadirnya Dunkin’Donuts di Indonesia.
Sifat MNC
Karakteristik MNC sangat bervariasi, tergantung dari cara pendirian cabang di luar
negeri, pola pemilikan dan tujuan operasi di luarnegeri.
Pendirian cabang di luar negeri biasanya dilakukan dengan investasi langsung yakni
dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri.
Peraturan pemilikan dan cabang luar negeri bervariasi antara MNC yang satu dengan
yang lain. Dengan beberapa pertimbangan perusahaan induk mungkin menghendaki pemilikan
kurang dari 100% modalnya. Namun yang banyak dilakukan adalah melalui patungan (joint
ventures)
Tujuan dan motif MNC melakukan investasi langsung di luar negeri juga bebeda. Ada
MNC yang bermaksud untuk melakukan ekspansi secara vertical. Perusahaan induk (yang
memproses lebih lanjut) mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk dip
roses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contoh untuk ekspansi vertical ini misalnya perusahaan
minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri dimana terdapat sumber minyak yang
kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. MNC dapat dilakukan ekspansi

horizontal dengan cara mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang
hamper sama dengan perusahaan induk.
Sebelum Produsen itu mempertimbangkan untuk menghasilkan barang di luar negeri
seyogyanya telah mempunyai pengalaman di bidang bisnis internasional seperti misalnya ekspor
barang hasil produksinya ke pasar internasional yang selalu menunjukan peningkatan. Dengan
berkembangnya ekspor ini perusahaan kemudian dapat menempatkan staf pemasaran di pasar
luar negeri. Pada waktu yang bersamaan dapat melakukan penelitian pasar dan bahkan
perusahaan dapat membukakantor pemasaran.
Perusahaan dapat pula melakukan penetrasi pasar dengan cara mengadakan perjanjian
lisensi dengan perusahaan luar negeri, misalnya untuk pemasaran produk menggunakan
teknologi atau pemakai nama perusahaannya.
Akhirnya perusahaan mempertimbangkan dapat tidaknya mendirikan cabang produksi di
luar negeri. Alakah ini perlu dengan perhitungan yang cermat menyangkut karakteristik dan
tingkah laku konsumen serta pemerintah negara di mana cabang itu akan didirikan.
Pertimbangan tersebut hanya merupakan sebagian kecil saja dari faktor social, budaya dan
politik yang dapat menyebabkan investasi di luar negeri lebih riskan dari pada di dalam negeri.
Oleh karena itu keuntungan ekonomis investasi di luar negeri ini harus cukup sehingga dapat
mengimbangi risiko yang tinggi.
2.2. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan MNC
Untuk mudahnya, kita anggap saja tujuan investasi langsung di luar negeri adalah
mencari keuntungan maksimum, penjualan maksimum atau kedua-duanya.
Dalam kaitannya dengan tujuan penjualan maksimum, mendirikan cabang di luar negeri
dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain :
a) Apabila perusahaan tersebut telah melayani pasar luar negeri melalui ekspor, mungkin di
perlukan hubungan yang lebih dekat dengan langganan untuk mengetahui kebutuhan dan selera
konsumen. Disanping itu cabang di luar negeri dapat merupakan basis untuk memberikan
pelayanan kepada konsumen. Untuk produk dengan teknologi tinggi, seperti computer maka
pelayanan purna jual sangat penting. Pelayanan purna jual ini akan lebih efesien apabila di
lakukan oleh cabang luar negeri.

b) Ekspor keluar negeri sering dihambat oleh kebijaksanaan tarif negara. Dengan mendirikan
cabang di luar negeri yang dapat menghasilkan produk di negara tersebut maka masalah
hambatan tarif dapat teratasi. Masalah lain yang berkaitan dengan ini adalah pengaruh
perubahaan kurs mata uang. Apabila mata uang negara asal perusahaan induk mengalami
apresiasi maka harga barang ekspornya akan naik sehingga dapat menurunkan volume ekspor.
Masalah ini dapat teratasi apabila perusahaan tersebut mendirikan cabang di luar negeri.
Faktor biaya lain yang kerap lain di pertimbangkan adalah biaya transport, dengan membuka
cabang, biaya transport dapat di tekan. Di samping biaya transport, pajak yang relative lebih
rendah dapat merupakan daya tarif bagi MNC.
2.3. Faktor Nonekonomi
Disamping faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan MNC untuk ekspansi, faktor
sosial dan politik di negara yang hendak di tuju perlu diperhatikan. Sikap pemerintah terhadap
perusahaan asing perlu dipelajari. Negara penerima MNC sering mengadakan pengaturan
terhadap perusahaan asing. Aturan ini biasanya berupa pembatasan keuntungan yang dapat di
kirim ke perusahaan induk atau pengaturan mengenai keharusan menggunakan sebagian tenaga
kerja dan bahan yang berasal dari negara penerima MNC. Jelas bahwa pengaturan ini dapat
menghambat perkembangan MNC. Oleh karena itu MNC terlebih dahulu mempelajari
pengalaman (sejarah) kebijaksanaan negara penerima terhadap perusahaan asing sebelum MNC
tersebut melakukan ekspansi kesana. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kestabilan politik
negara penerima. Keadaan politik yang tidak stabil akan sangat mengganggu kegiatan MNC di
negara itu.
Dampak perusahaan multinasional
Dewasa ini kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional di bidang ekonomi dan
politik dunia, terasa sangat mencolok. Perusahaan-perusahaan multinasional yang “menancapkan
kukunya” juga tentu saja memberikan implikasi kepada, saya sebut sebagai, Negara yang
di’ekspansi’nya, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif pertama
yang paling sering disebut-sebut sebagai sumbangan positif penanaman modal asing ini adalah,
peranannya dalam mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi

yang ditargetkan dengan jumlah actual “tabungan domestik” yang dapat dimobilisasikan.
Dampak positif kedua adalah, dengan memungut pajak atas keuntungan perusahaan
multinasional dan ikut serta secara financial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri,
pemerintah Negara-negara berkembang berharap bahwa mereka akan dapat turut
memobilisasikan sumber-sumber financial dalam rangka membiayai proyek-proyek
pembangunan secara lebih baik.
Dampak positif ketiga adalah, perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan
menyediakan sumber-sumber financial dan pabrik-pabrik baru saja kepada Negara-negara miskin
yang bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu “paket” sumber
daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman
dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan, yang pada akhirnya nanti dapat
dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestic
Dampak positif keempat adalah, perusahaan multinasional juga berguna untuk
mendidik para manajer local agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan
bank-bank luar negeri, mencari alternative pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan-
jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional. Dampak positif kelima adalah, perusahaan
multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dinilai sangat maju dan
maju oleh Negara berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-
mesin dan peralatan modern kepada Negara-negara dun ia ketiga.
Selain dampak positif yang telah dikatakan diatas, tentu saja dalam pelaksanaan kegiatan
ekonominya, perusahaan multinasional juga mempunyai dampak negatif yang terjadi pada
Negara tamu. Pada umumnya pasar yang menjadi sasaran pemasaran perusahaan multinasional
ini memang adalah Negara-negara yang notabenenya adalah Negara-negara yang sedang
berkembang atau Negara-negara dunia ketiga. Hal ini mereka lakukan karena Negara-negara
dunia ketiga ini dinilai belum mempunyai perlindungan yang baik atau belum mempunyai
“kekuatan” yang cukup untuk menolak “kekuatan” daripada perusahaan-perusahaan raksasa
multinasional ini sehingga bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan intervensi terhadap
pemerintahan yang dilangsungkan oleh Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain
Negara-negara ini menghadapi dilema di mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk

menerapkan prinsip aturan hukum, dan juga perusahaan-perusahaan raksasa ini sangat kuat
menjalankan kepentingan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri.
Kemudian kita juga harus menyadari bahwa perusahaan-perusahaan mutinasional ini
tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan suatu Negara. Perhatian mereka hanya
tertuju kepada upaya maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil financial atas setiap sen modal
yang mereka tanamkan. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini senantiasa mencari peluang
ekonomi yang paling menguntungkan, dan mereka tidak bisa diharapkan untuk memberi
perhatiam kepada soal-soal kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan lonjakan pengangguran.
Pada umumnya, perusahaan-perusahaan multinasional hanya sedikit memperkerjakan tenaga-
tenaga setempat. Operasi mereka cenderung terpusat di sector modern yang mampu
menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu di daerah perkotaan.
Selain tidak bisa diharapkan untuk ikut membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di
Negara tuan rumah, mereka bahkan seringkali memberi pengaruh negative terhadap tingkat
upah rata-rata, karena mereka biasanya memberikan gaji dan aneka tunjangan
kesejahteraan yang jauh lebih tinggi ketimbang gaji gaji rata-rata kepada para
karyawannya, baik itu yang berasal dari Negara setempat atau yang didatangkan dari
Negara-negara lain. Di atas telah dikatakan bahwa keuatan mereka juga ditunjang oleh posisi
oligopolitik yang mereka genggam dalam perekonomian domestik atau bahkan internasional
pada sektor atau jenis-jenis produk yang mereka geluti. Hal ini bertolak berlakang dari keyataan
bahwa mereka cenderung beroperasi di pasar-pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual dan
pembeli saja. Situasi seperti ini memberi mereka kemampuan serta kesempatan yang sangat
besar untuk secara sepihak menentukan harga-harga dan laba yang mereka kehendaki,
bersekongkol dengan perusahaan lainnya dalam membagi daerah operasinya serta sekaligus
untuk mencegah atau membatasi masuknya perusahaan-perusahaan baru yang nantinya
dikhawatirkan akan menjadi saingan mereka.
Hal-hal tersebut mereka upayakan dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki
dalam penguasaan teknologi-teknologi baru yang paling canggih dan efisien, keahlian-keahlian
khusus, diferensiasi produk, serta berbagai kegiatan periklanan secara gencar dan besar-besaran
untuk mempengaruhi, kalau perlu mengubah, selera dan minat konsumen. Kemudian walaupun
dampak-dampak awal (berjangka awal) dari penanaman modal perusahaan multinasional

memang dapat memperbaiki posisi devisa Negara yang menerima mereka (Negara tuan rumah),
tetapi dalam jangka panjang dampak-dampaknya justru negatif, yakni dapat mengurangi
penghasilan devisa itu, baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal.
Neraca transaksi berjalan bisa memburuk karena adanya impor besar-besaran atas barang-barang
setengah jadi dan barang modal oleh perusahaan multinasional itu, dan hal tersebut masih
diperburuk lagi oleh adanya pengiriman kembali keuntungan hasil bunga, royalty, dan biaya-
biaya jasa manajemen ke Negara asalnya. Jadi praktis pihak Negara tuan rumah tidak
memperoleh bagian keuntungan yang adil dan wajar.
Selain itu perusahaan-perusahaan multinasional berpotensi besar untuk merusak
perekonomian tuan rumah dengan cara menekan timbulnya semangat bisnis para
usahawan local, dan menggunakan tingkat penguasaan pengetahuan teknologi mereka yang
superior, jaringan hubungan luar negeri yang luas dan tertata baik, keahlian dan agresivitas di
bidang periklanan, serta penguasaan atas berbagai berbagai jenis jasa pelengkap lainnya untuk
mendorong keluar setiap perusahaan local yang cukup potensial yang dianggap mengganggu
atau mengancam dalam kancah persaingan, dan sekaligus untuk menghalangi munculnya
perusahaan-perusahaan baru yang berpotensi untuk menjadi saingan mereka. Perusahaan-
perusahaan multinasional juga sering menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk
mempengaruhi, menyuap, dan memanipulasi berbagai kebijakan pemerintah di Negara tuan
rumah ke arah yang tidak menguntungkan bagi pembangunannya.
C.Dampak Negatif Perusahaan Multinasional
Alasan utama banyaknya negara berhati-hati sebelum mengizinkan operasi suatu perusahaan
multinasional di negaranya adalah dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya.
Salvatore paling tidak menyebutkan 6 dampak ini di dalam bukunya,
Terhadap negara asal
1. Hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik. Ini karena perusahaan multinasional
mengalihkan sebagian modal dan aktivitas bisnisnya ke luar negeri.
2. Ekspor teknologi, yang oleh sebagian pengamat, secara perlahan-lahan akan melunturkan
prioritas teknologi negara asal dan pada akhirnya mengancam perekonomian negara
bersangkutan.

3. Kecenderungan praktik pengalihan harga sehingga mengurangi pemasukan perpajakan
4. Mempengaruhi kebijakan moneter domestik.
Terhadap negara tuan rumah:
1. Keengganan cabang perusahaan multinasional untuk mengekspor suatu produk karena
negara tersebut bukan mitra dagang negara asalanya.
2. Mempengaruhi kebijakan moneter negara yang bersangkutan.
3. Budaya konsumsi yang dibawa perusahaan tersebut bisa mengubah budaya konsumsi
konsumen local dan pada akhirnya mematikan unit-unit usaha tradisional.
Dan tentu saja dampak-dampak lainnya masih banyak mengingat masalah ini adalah masalah
yang kompleks. Mulai dari politik yang mempengaruhinya, belum lagi bidang lainnya yang
mempengaruhi dan dipengaruhi baik di bidang sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya.
D.Penanggulangan Dampak negatif Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional, seperti halnya perusahaan komersial lainnya akan tetap dan selalu
bersifat profit oriented. Disini akan timbul suatu masalah dalam kaitannya dengan
penanggulangan dampak negative perusahaan multinasional. Program-program penanggulangan
dampak negative, bisa dicontohkan asuransi kesehatan pegawai, pajak lingkungan hidup (di luar
negeri), jamsostek, reservasi lingkungan, akan dianggap sebagai suatu inefisiensi karena sifat
profit orientednya tadi, dimana perusahaan berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya
sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap shareholder. Sehingga tidak akan tercapai titik
temu antara tujuan perusahaan dengan tujuan masyarakat. Disinilah pemerintah mengambil
peranannya. Namun, tidak selamanya hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah apalagi pemerintah
yang korup. Demi peningkatan usaha penanggulangan dampak negatif MNC, harus dicari akar
masalah dari hambatan atas penanggulangan ini. Ekonom dan peraih nobel, Joseph E stiglitz
dalam bukunya Making Globalization Works (2006) mengemukan 4 dilema yang dialami
perusahaan sehingga mereka sebenarnya tidak mau melakukan usaha penanggulangan dampak
negatif atas aktivitas yang mereka lakukan.
1. Sifatnya yang profit oriented, sebagaimana penjelasannya di atas.

2. Kompetisi. Ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan operasi seefisien mungkin
dengan cara menghasilkan untung yang sebesar-besarnya dan menekan biaya dalam
waktu singkat agar dapat tetap survive. Dalam kondisi seperti ini, tentu perusahaan akan
menghindari segala biaya yang tidak esensial bagi operasi seperti, misalkan biaya
pembangunan rumah sakit bagi warga sekitar.
3. Kekuatan ekonomi dan politik, mengingat kekuatan peusahaan multinasional yang luar
biasa secara ekonomi dan politik, perusahaan semacam ini bisa saja “membeli” negara-
negara yang memang sedang membutuhkan modal dari mereka. Contohnya Freeport di
Papua dan Exxon di Aceh. Dilema akan terjadi karena semakin perusahaan ini berperan
dalam pembangunan sosial ekonomi semakin pembangunan ditentukan oleh praktik-
praktik untuk memenuhi interest dari perusahaan tersebut. Misalnya Freeport memang
membangun rumah-rumah sakit,jalan sekolah, tetapi warga sekitar tetap mengeluh.
Mereka mengeluh karena kenyataannya fasilitas-fasilitas tersebut untuk melayani
kepentingan pegawai dan staf perusahaan saja.
4. Kolusi perusahaan-pemerintah. Perusahaan bisa melakukan lobi-lobi kepada para
birokrat, baik daerah maupun pusat untuk membuat undang-undang yang memenuhi
interest dan kebutuhan mereka. Tidak jarang biaya untuk melakukan lobi-lobi ini
melebihi biaya investasi lainnya. Perusahaan perminyakan seringkali mengurangi biaya
kompensasi dan konservasi alam dengan cara menyuap pejabat publik. Lagipula
kebijakan tersebut adalah banyak dipengaruhi pejabat publik dan perusahaan saja, tetapi
minim partisipasi masyarakat sehingga tidak jarang mengabaikan hak-hak publik. Contoh
yang bagus adalah kasus Freeport di Indonesia, “Dalam 20 tahun berikutnya, proses
pemakaian tanah yang tidak transparan—dan pemindahan paksa komunitas lokal—
berlanjut pada 1995, anggota-anggota masyarakat memahami untuk pertama kalinya
bahwa, menurut sumber-sumber pemerintah, mereka telah menyerahkan tanah-tanah
ulayat di wilayah Timika (hampir 1 juta hektar) kepada pemerintah untuk penempatan
transmigrasi, termasuk kota Timika dan lokasi Freeport yang baru, Kuala Kencana.”
(Aderito de Jesus Soares, jurnal LIBERTASAUN V/2005)

Dari akar masalah di atas paling tidak bisa dirumuskan 3 pendekatan dalam menanggulangi
masalah di atas sebagai berikut:
1. Pendekatan hukum. Dilema perusahaan akan profit oriented dapat dicegah melalui
legislasi, dimana peraturan perundang-undangan yang mengikat semua pihak akan
menempatkan perusahaan pada standar yang sama. Perusahaan yang berbisnis dengan
standar tinggi pasti akan menyambut baik hal ini. Perusahaan yang berbisnis dengan
standar tinggi, dalam menjalankan praktiknya akan memperhatikan etika berbisnis (code
of conduct). Peraturan dan legislasi akan melindungi perusahaan tersebut terhadap
kompetisi yang tidak fair dari perusahaan yang tidak memenuhi standar yang sama.
Pentingnya peraturan dan hukum ini, seperti dikatakan oleh stiglitz, “tanpa tekanan
peraturan pemerintah dan masyarakat, korporasi enggan melindungi dampak
lingkungan secara memadai. Sejatinya mereka memiliki motivasi untuk merusak
lingkungan hidup jika hal tersebut dapat menyelamatkan uang mereka”
2. Pendekatan sosial dan etika. Pendekatan lainnya untuk menjamin pertanggungjawaban
publik perusahaan multinasional ialah melalui berbagai macam tekanan sosial dan etik
masyarakat. Paling tidak ada 4 kelompok yang dapat mengadakan presure antara lain,
konsumen, investor, pekerja dan LSM. Menurut Wegner-Tsukamoto, kelompok ini dapat
menciptakan apa yang disebut “ethical capital” yang artinya nilai yang merasuki empat
kelompok tadi untuk melakukan gerakan moral secara aktif. Contoh nyatanya adalah
boikot yang dilakukan Gandhi, tentu saja diikuti pengikutnya, atas perusahaan kapas
kolonialis Inggris di India, kemudian boikot partai solidaritas buruh di Glasgow atas
perusahaan galangan kapal. Kemudian, contoh dari LSM yang memberikan tekanan
adalah yang sering didengar tentang kampanye “blood diamond” di Sierra atau “Dirty
Oil” di Nigeria yang cukup efektif menarik perhatian dunia sehingga perusahaan
multinasional yang bersangkutan tidak bisa seenaknya sendiri. Kasus di Indonesia yang
terkenal adalah kasus Freeport di mana LSM bentukan masyarakat/ suku lokal bernama
LEMASA (Lembaga Masyaraka Adat Komoro) mengajukan gugatannya di pengadilan
New Orleans, kota dimana kantor pusat Freeport berada.
3. Rahmad Paul, master pada Conflict Transformation di Center for Justice and
Peacebuilding Eastern Mennonite University, US menyarankan pendekatan melalui

transformasi konflik. Konflik itu seperti pedang bermata dua, di satu sisi bisa
menghambat tetapi jika dikelola dengan baik dapat menjadikannya sesuatu yang
konstruktif. Kalau dinamika konflik dikelola secara tepat akan berdampak pada
perubahan sosial yang transformative dan significant bagi kepentingan rakyat banyak.
Negosiasi dan mediasi konflik merupakan cara pendekatan yang berprinsip pada
nonkekerasan dan dialog untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak yang bertikai.
Para pihak yang berkonflikperlu duduk bersama dan setara di meja perundingan negosiasi
guna mencari titik temu dan menjembatani perbedaan persepsi dan kepentingan dan
secara bersama-sama membangun consensus yang membangun dan mengakomodasi
semua pihak.
Adapun Nopirin, Ph.D dalam bukunya ekonomi internasional jilid 3 mengungkapkan
setidaknya ada 5 cara dalam hal pengaturan perusahaan multinasional demi penghindaran efek
buruk yang mungkin terjadi:
1. Pengaturan tentang masuknya MNC. Pengaturan meliputi penilaian tentang kemungkinan
efek suatu perusahaan multinasional di masa yang akan datang terhadap politik dan
ekonomi negara yang bersangkutan. Jika penilaian ini menunjukkan kemungkinan yang
sangat buruk atau dengan kata lain kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya,
maka perusahaan multinasional tersebut ditolak kehadirannya.
2. Penentuan sektor-sektor tertentu yang sudah tertutup untuk investasi asing atau
penentuan pemilikan, sehingga memberi peluang pada wiraswasta local untuk ikut
melakukan kegiatan atau mengambil keputusan.
3. Negara penerima dapat mengatur kegiatan perusahaan multinasional dengan cara
membatasi bahan yang diimpor, penentuan harga produk, pengaturan tentang kredit,
pemilikan serta pengaturan tentang efeknya terhadap lingkungan.
4. Negara penerima melakukan pengaturan tentang keuntungan yang boleh dikirimkan
kembali ke negara induk.
5. Negara penerima dapat melakukan nasionalisasi perusahaan multinasional. Biasanya ini
adalah tindakan terakhir yang dilakukan suatu negara dan harus dipertimbangkan secara

hati-hati karena hal ini dapat melenyapkan minat investor untuk berinvestasi di masa-
masa yang akan datang.
Pada kenyataannya, memang suatu negara tidak akan membiarkan perusahaan multinasional
untuk sertamerta masuk dan beroperasi di wilayahnya. Akan banyak terdapat pembatasan-
pembatasan. Negara Kanada misalnya, saat ini menerapkan tingkat pajak yang lebih tinggi
terhadap anak atau cabang perusahaan asing, termasuk perusahaan patungan, dengan jumlah
saham yang dikuasai warga Kanada kurang dari 25%. India secara ketat membatasi sector-sektor
industry yang boleh menerima penanaman modal asing secara langsung. Beberapa negara
berkembang bahkan tidak memperbolehkan perusahaan yang sahamnya dikuasai 100% oleh
pihak asing.
BAB 11 PERUSAHAAN MULTINASIONAL
A.Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara;
perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau
kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka
mengkoordinasi manajemen global.
Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara.
Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka
yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk
relasi masyarakat dan melobi politik.
Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri,
harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga
pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat
berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada
PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar
pekerja dan lingkungan yang memadai.
PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka
butuhkan.

B.Kekuatan Bersaing MNC
Sumber kekuatan bersaing MNC dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) MNC di pandang sebagai perusahaan yang superior. Sifat transaksi internasional yang
dilakukan adalah barangnya relatif sophisticated, sangat berfariasi, kompleks, penggunaan
teknologi canggih dan dilakukan oleh beberapa perusahaan besar saja.
b) MNC dipandang memilki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi
melalui riset dan pengembangan (R & D).
c) MNC kadang disebut sebagai “perusahaan informasi”, yakni mengorganisir dan secara
sistematis mengumpulkan imformasi tentang perkembangan pasar, biaya dan teknologi melalui
cabang-cabang nya diluar negeri. Informasi ini secara terus menerus disebarkan kesemua cabang
untuk dievaluasi dan implementasikan.
d) MNC biasanya dapat menimakti adanya skala yang ekonomis dengan cara misalnya, melalui
pemutusan seluruh mesin produksi pada satu bagian tertentu dari proses produksi.
e) MNC juga memperoleh manfaat dari besarnya/luasnya jaringan keuangan internasional.
f) MNC sering mempunyai monopoli pemasaran baik melalui integrasi horizontal maupun
vertical dan tidak jarang mereka melakukan perang harga atau subsidi untuk membuat pasar.
g) MNC sering dapat menghindar dari kebijaksanaan tarif atau quota yang di ambil oleh negara
lain
C.Efek Global MNC
Apakah kehadiran MNC itu menaikkan atau bahkan menurunkan kesejatraan dunia,
merupakan pertanyaan yang jawabnya belum pasti. MNC dapat mempunyain efek positif
maupun negatif terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan.
MNC akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara. Jumlah total investor dunia
mungkin dapat naik dengan munculnya MNC apabila naiknya investasi di cabang luar negeri
tidak mengakibatkan turunnya investasi di negara asal. MNC juga mempunyai ekses sumberdana

internasional yang lebih luas dan kemudian menanamkan di negara yang menjajikan pendapatan
tinggi serta risiko yang rendah. Banyak studi empiris dilakukan untuk meneliti apakah investasi
luar negeri yang dilakukan oleh MNC untuk menambah atau justru malah menggeser/mengganti
investasi di negara yang didatangi. Umumnya menyimpulkan bahwa investasi luar negeri ini
sebagai suplemen (menambah) investasi di negara itu. Sebaliknya ada pula yang berkesimpulkan
bahwa investasi MNC tersebut menggeser pembentukan modal di negara yang didatangi. Oleh
karena itu efek netonya terhadap investasi global masih dipertanyakan.
D. Manfaat MNC bagi Negara Induk
Dalam kerangka analisa general equilibrium, manfaat kegiatan MNC di luar negeri
adalah dalam bentuk kenaikan pendapatan ataupun risiko yang lebih kecil dari pemilik faktor
produksi. Pendapatan ini dapat berbentuk kenaikan : divenden bagi pemilik saham, gaji bagi
pimpinan serta upah bagi karyawan. Menurut prediksi teori klasik tentang perdagangan
internasional, faktor produksi yang melimpah di nega induk akan memperoleh manfaat sedang
faktor produksi yang jarang akan rugi. Namun secara keseluruhan manfaatnya akan lebih besar
dari kerugiannya.
Manfaat lain adalah dapat diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang di
hasilkan di negara lain yang biaya produksinya lebih rendah. Biasanya MNC mengalihkan
sebagian kegiatannya di luar negeri untuk memperoleh biaya yang lebih murah. Untuk
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan manfaat ini jelas Nampak. Produksi di negara
lain di mana terdapat tambang tersebut akan jauh lebih murah.
E. Konflik yang Muncul di Negara Induk
Penolakan terhadap investasi langsung dan transfer teknologi oleh MNC biasanya di dasari
oleh pemikiran tentang efek jangka pendek baik secara sektoral, regional maupun pendapatan.
Secara spesifik efek tersebut berupa : penggeseran tenaga kerja, berkurangnya keunggulan modal
dan teknologi, penghindaran pajak serta dapat merongrong ekonomi dalam negeri.
a) Penggeseran Tenaga Kerja
Isu mengenai efek investasi langsung (dengan mendirikan perusahaan) di luar negeri terdapat
pasar tenaga kerja di dalam negeri masih di perdebatkan. Banyak bukti menunjukan bahwa
beberapa pekerjaan dapat di hilangkan oleh adanya kegiatan MNC di luar negeri.

b) Berkurangnya keunggulan Modal dan Teknologi
MNC sering di tiduh mengekspor modal dan teknologi dan di kombinasikan dengan tenaga kerja
yang murah di luar negeri. Hal ini akan mengakibatkan pertama keunggulan di bidang
teknologidi dalam negeri dapat berkurang ; kegiatan industry dalam negeri dapat menyusut di
gantikan di luar negeri dalam sumber pendapatan nasional yang berasal dari luar negeri (berupa
keuntungan MNC yang di kirim balik) meningkat sehingga ekonomi dalam negeri dapat
terpengaruhi oleh perusahaan ekonomi dan politik yang terjadi di luar negeri.
c) Penghindaran Pajak
Melalui praktek-praktek penilaiandalam faktur jual-beli (terutama dengan cabang MNC ) yang
sering di sebut transfer pricing serta tax holiday dan insentif yang diberikan oleh negara
penerima MNC dapat menghindar pengenaan pajak yang wajar. Apabila hal ini terjadi maka
negara induk akan di rugikan
d) Merongrong Kebijaksanaan Ekonomi Negara Induk
Jaringan yang luas dari MNC sering mengakibatkan kebijaksanaan ekonomi negara asal
terganggu. Kebijaksanaan anti trust dan kebijaksanaan untuk membatasi satu jenis produk
tertentu jatuh ke negara tertentu misalnya, dapat tidak/kurang efektif dengan adanya cabang
MNC di negara lain.
F Manfaat bagi Negara penerima
Keuntungan potensial kehadiran MNC mencangkup : pembentukan modal, menaikkan
pendapatan dan kesempatan kerja, transfer teknologi serta memperbaiki posisi neraca
pembayaran.
Dalam kaitannya dengan pembentukan modal, pertanyaan yang sering muncul adalah
apakah benar kehadiran MNC dapat menambah stock modal nasional. Apabila pengusaha lokal
dapat terdorong untuk melakukan investasi maka akan terjadi penambahan stock modal nasional,
jika tidak maka akan terjadi stock modal ini semuanya berasal dari MNC.
Efek kehadiran MNC terhadap neraca pembayaran itu juga masih menjadi perdebatan.
Keuntungan atau kerugiannya sangat tergantung aliran modal masuk, impor barang modal serta
bahan baku, dan pengiriman kembali ke negara induk keuntungan yang di peroleh.

Seperti halnya efek terhadap pendapatan dan kesempatan kerja kehadiran MNC tidak
hanya menaikan pendapatan dan menambah kesempatan kerja, tetapi juga dapat
menyelenggarakan training sehingga dengan demikian dapat mempertinggi keahlian/skill tenaja
kerja.
Efek yang nyata Nampak adalah adanya transfer teknologi. Paling tidak dalam jangka
pendek, teknologi yang dibawa MNC dapat menaikan kualitas produk serta mendorong
peningkatan efisiensi di negara penerima. Di dalam jangka panjang mungkin negara penerima
dapat mempunyai kesempatan untuk merubah struktur perekonomiannya meskipun nantinya
MNC telah pergi.
G kerugian bagi Negara penerima
Konflik memang sering terjadi di negara penerima. Negara penerima umumnya
menghendaki impor barang modal dengan sesedikit mungkin penggunaan bahan impor. Tujuan
ini di capai melalui kebijaksanaan pembatasan perdagangan, pengawasan devisa atau syarat
menggunakan produk lokal (local content. Kebijaksanaan ini sering menimbulkan konflik
dengan tujuan MNC untuk menekan biaya, mencapai target kualitas produk tertentu atau
mengirim kembali keuntungan yang di peroleh. Tujuan-tujuan ini akan di hambat oleh
kebijaksanaan-kebijaksanaan di atas. Negara penerima sering pula mengharuskan MNC untuk
mengekspor produknya ke negara tertentu yang ini mungkin tidak sejalan dengan tujuan MNC
untuk menjual barang di pasar lokal.
Mungkin yang paling controversial adalah faktor teknologi. MNC biasanya menggunakan
teknologi yang kurang cocok bagi negara penerima, misalnya teknologi yang di gunakan bersifat
padat modal, padahal negara penerima terdapat banyak tenaga kerja yang menggangur. MNC
yang demikian ini dapat menimbulkan konflik.
Di samping teknologi, MNC di tuduh tidak banyak melakukan kegiatan riset dan
pengembangan di negara penerima sehingga mengakibatkan negara penerima selalu tergantung
pada negara induk.
Masalah lain adalah bahwa MNC dapat menyebabkan ketidak stabilan ekonomi negara
penerima. Terutama untuk kegiatan MNC yang bersifat padat modal atau yang berorientasi
ekspor, seprti pada assembling barang elektronik, perginya MNC tersebut karena perubahan
ekonomi atau politik akan berakibat ketidakstabilan di negara penerima.

J .Pengaturan MNC oleh negara Penerima
Ada beberapa cara untuk mengatur MNC, di antaranya adalah :
a) pengaturan tentang masuknya MNC. Pengaturan meliputi pernilaian tentang kemungkinan efek
MNC di masa mndatang terhadap ekonomi dan politik nasional. Pendaftaran dan screening
biasanya dilakukan dan apabila efek dikemudian hari sangat buruk maka MNC tersebut ditolak
kehadirannya.
b) Penetuan sector-sektor tertentu yang sudah tertutup untuk investasi asing atau atau penentuan
pemilikan, sehingga memberi peluang pada wiraswata lokal untuk ikut melakukan kegiatan atau
mengambil keputusan.
c) Negara penerima dapat mengatur kegiatan MNC tersebut misalnya membatasi bahan yang
diimpor, penentuan harga produk, pengaturan tentang kredit, pemilikan serta pengaturan tentang
efeknya terhadap lingkungan.
d) Negara penerima melakukan pengaturan tentang keuntungan yang boleh dikirim balik ke
negara induk.
e) Negara penerima dapat mengambil tindakan nasionalisasi MNC.
Setiap negara caranya berbeda-beda, misalnya pilipina lebih pada pengaturan masuknya MNC,
india lebih pada pengaturan kegiatan/operasi, brazilia sedikit lebih bebas, jepang umumnya
member toleransi untuk patungan dan Indonesia dengan pengaturan melalui undang-undang
PMA dan daftar negatif untuk investasi.
Ekonomi Internasional ialah transaksi-transaksi atau gejala-gejala ekonomi internasinal.
Semua transaksi ekonomi internasional suatu perekonomian oleh pemerintah Negara yang
bersangkutan pada umumnya dicatat, dikumpulkan dan kemudian disusun dalam bentuk ikhtisar
yang biasa disebut neraca pembayaran luar negeri yang tidak jarang pula disebut neraca
pembayaran internasional. Dari sini jelaslah kiranya betapa pentingnya kita mengetahui seluk
beluk mengenai neraca pembayaran luar negeri, sebelum kita mempelajari tentang hubungan-
hubungan kausal transaksi-transaksi dan gejala-gejala ekonomi internasional.

Transaksi-transaksi luar negeri yang dicatat dalam neraca pembayaran selanjutnya dapat
mengakibatkan berubahnya nilai dan susunan kekayaan serta hutgang piutang luar negeri
penduduk Negara bersangkutan. Disini kita akan membahas mengenai neraca pembayaran
internasional dan transaksi ekonomi internasional serta didalamnya akn dibahas mengenai Dasar
Waktu Pencatatan Transaksi Perdagangan, Pos-pos neraca pembayaran, neraca piutang luar
negeri, nwraca transaksi berjalan serta kebiakan valuta asing.
BAB 12 NERACA PEMBAYARAN
MASALAH-MASALAH TRANSAKSI EKONOMI INTERNASIONAL
POS-POS DALAM NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
A. Neraca Pembayaran Internasional
Pengertian Neraca Pembayaran Internasional
Neraca Pembayaran Internasional atau Balance of Payments (BOP), Balance of nternational
Payments, atau Internatioanal Balance of Payments adalah suatu catatan yang disusun secara
sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang/ jasa, transfer
keuangan dan moneter antara produk (resident) suatu Negara dan penduduk luar negeri (rest of
the world) untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.
Catatan sistematis ini disusun berdasarkan sistem akuntansi yang dikenal sebagai “double-
entry book keeping” sehingga setiap transaksi internasional yang terjadi akan tercatat dua kali,
yaitu sebagai transaksi kredit dan sebagai transaksi debit.
Misalnya, sebuah perusahaan Indonesia mengekspor barang dengan kredit tiga bulan senilai
USD 1.000. Karena ekspor tersebut dilakukan dengan kredit tiga bulan, maka pembayaran yang
belum diterima tersebut dianggap sebagai suatu arus modal keluar untuk jangka waktu pendek (a
hort term apital outflow) senilai USD 1.000.
Dengan demikian, transaksi internasional diatas akan tercatat sebagai berikut:
Transaksi Kredit (+) Debit (-)
Ekspor barang
Modal keluar jangka pendek
USD 1.000
USD 1.000
Overall balance USD 1.000 USD 1.000
Dengan system double-entry book keeping ,maka BOP secara Overall balanceakan selalu
dalam posisi balance, tetapi dapat memiliki cadagan devisa positif atau negatif.

Dengan system double-entry book keeping, transaksi yang tercatat dalam BOP terdiri atas
hal-hal berikut:
1. Credit entries (transaksi kredit)
1) Export of goods and services (ekspor barang dan jasa)
2) Income receivable (penerimaan dari hasil investasi)
3) Offset to real or financial resources receiced (transfer)
4) Increases in liabilities
5) Decreases in financial assets
2. Debit entries (transaksi debit)
1) Import of goods and services (Impor barang dan jasa)
2) Income payable (pembayaran atas hasil investasi)
3) Offset to real or financial resources provide (Transfer)
4) Decreases in liabilities
5) Increases in financial assets
Selanjutnya, transaksi kedit dan debit tersebut menurut sifatnya dapat dibagi atas hal-hal
berikut:
1. Transaksi otonom, yaitu transaksi yang timbul atas inisiatif pihak tertentu dan bukan sebagai
reaksi atau akibat adanya transaksi lain yang tercatat pada current account dan long term capital
account, misalnya, ekspor dan impor barang atau modal dalam jangka panjang untuk mencari
keuntungan.
2. Transaksi kompensasi, yaitu transaksi yang timbul sebagai akibat atau kompensasi dari
adanya transaksi lain. Trasaksi ini disebut juga sebagai transaksi pelengkap, misalnya pemasukan
modal jangka pendek dan impor/eksmpoe emas.
Pada pertengahan tahun 1980-an, ada beberapa perubahan dalam neraca pembayaran
inggris, yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1. Transaksi uang beredar
Untuk tujuan pelaporan, peredaran uamg dibag menjadi transaksi barang (diistilahkan
sebagai yang kelihatan) dan transaksi jasa (tidak tampak). Neraca yang kelihatan adalah
perbedaan antara harrga barang yang diekspor dan diimpor yang disebut neraca perdagangan.
Sedangan neraca yang tidak kelihatan terdiri atas penjualan dan pembelian jasa antara inggris

dengan Negara-negara lain ditambah bunga, laba dan dividen yang diterima atau dibayarkan.
Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut
1) Jasa, meliputi jasa transportasi (pelayaran dan penerbangan), jasa perbankan dan jasa keuangan
lainnya (asuransi), demikian pula penerimaan dari pariwisata.
2) Bunga, laba dan dividen. Ini menggambarkan kenaikan penerimaan pendapatan dari aktiva
yang dimiliki perusahaan-perusahaan inggris diluar negeri (demikian sebaliknya). Aktiva ini
dapat berupa investas langsung dalam perusahaan-perusahaan asing, kepemilikan saham dan
obligasi luar negeri, demikian pula yang diberikan pihak bank.
3) Transfer, ini menggambarkan transfer dana ke negeri lain, untuk transaksi non perdagangan dan
non-komersil, transfer meliputi pemberian uang dan hadiah, sumbangan atau penerimaan dari
organisasi-organisasi internasional, demikian juga pembayaran Negara terhadap pengembangan
dan tanggungjawab militer luar negeri dan mata uang internasioanl untuk sector public lainnya.
2. Aktiva dan pasiva eksternal
1) Perubahan-perubahan dalam aktiva eksternal. Ini mencakup sahan dan investasi lain pada
perusahaan asing oleh masyarakat inggris kepada peminjam luar negeri.
2) Perubahan-perubahan pada pasiva eksternal. Mencakup semua investasi di inggris oleh
masyarakat luar negeri demikian juga pinjaman yang diberikan seseorang di inggris.
b. Kegunaan BOP
Secara umum sebagai suatu neraca, BOP berguna sebagai berikut:
1. Untuk membukukkan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara
penduduk dalam negeri dan luar negeri
2. Untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasioal suatu negara
3. Untuk mengetahui mitra utama suatu Negara dalam hubungan ekonomi internasional
4. Mengetahui posisi keuangan internasional suatu Negara
5. Sebagai salah satu indicator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau Negara donor
untuk memberikan bantuan keuangan, terutama untuk Negara yang megalami kesulitan BOP.
6. Sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu Negara selain tingkat inflasi,
pertumbuhan GDP, dan sebagainya.
Sebagai sebuah ringkasan laporan, data-data yag terdapat pada neraca pembayaran
merangkum seluruh kegiatan perdagangan dan ekonomi pada umumnya dalam beberapa jenis
transaksi yang kemudian di bakukan sebagai standar penyusunan neraca pembayaran. Neraca

pembayaran juga memuat transaksi-transaksi dimana penduduk dari Negara lain tidak secara
langsung terlibat, misalnya ketika Bank Sentral dari Negara yang bersangkutan menjual sebagian
asset-aset cadangan internasionalnya kepada bank-bank komersial domestik.
B. Transaksi Ekonomi Internasional
Diatas telah dikemukakan bahwa materi Ekonomi Internasional ialah transaksi-transaksi
atau gejala-gejala ekonomi internasional. Semua transaksi ekonomi internasional suatu
perekonomian oleh pemerintah Negara yang bersangkutan pada umumnya dicatat, dikumpulkan
dan kemudian disusun dalam ikhtisar yang biasa disebut neraca pembayaran onternasional.
Neraca pembayaran internasional adalahtransaksi-transaksi ekonomi internasional yang
dilakukan oleh penduduk Negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut.
Pada umumnya transaksi ekonomi beruoa pemindah-tanganan hak milik atas suatu benda
maupun jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lain. Selain itu, perubahan
susunan dan nilai hutang piutang serta kekayaan penduduk Negara bersangkutan di Negara lain
juga tercakup dalam istilah transaksi ekonomi internasional.
C. Dasar Waktu Pencatatan Transaksi Perdagangan
Dasar waktu pencatatan transaksi perdagangan dalam neraca pembayaran
internasional. Semua transakasi jual beli barang dan juga transaksi penunaian jasa terdiri dari tiga
fase, yaitu :
1. Fase terjadinya perjanjian
2. Fase penyerahan barang
3. Fase pembayaran
Dalam jual beli yang sederhana misalnya kita membeli sepatu di took atau membeli beras
dipasar. Ketiga fase tersebut berlangsung pada saat yang hamper bersamaan. Pada saat pembeli
mengajukan pesanan yang diterima oleh penjual, disitu terjadi perjanjian. Beberapa menit
kemudian, yaitu sesudah barang tersebut dibungkus andaikan diperlukan, barang tersebut
diserahkan kepada pembeli. Disini kita jumpai fase penyerahan. Setelah itu mungkin juga
sebelum si pembeli menerima barang yang dibelinya, pembeli membayar harganya. Inilah fase
pembayaran. Disini kita saksikan bahwa ketiga fase dalam transaksi jual beli yang sederhana

berlangsung dalam jangka waktu yang sangat pendek. Keadaan seperti ini sedikit sekali kita
jumpai dalam dunia perniagaan antar Negara. Jarak antara saat perjanjian, saat pengiriman, dan
pada saat pembayaran untuk transaksi jual beli antar Negara biasanya memakan waktu yang
cukup lama. Oleh karena itu dalam menyusun suatu neraca pembayaran internasional sangat
perlu bagi kita untuk menetapkan dasar waktu mana yang harus dijadikan sebagai pedoman
dalam menentukan bahwa suatu transaksi telah terjadi. Sejalan dengan kenyataan bahwa
transaksi jual beli terdiri dari tiga fase dalam pelaksanaannya maka bagi kita untuk mengatasi
persoalan diatas juga tiga macam pilihan time basis atau dasar waktu yang masing-masing
mempunyai kebaikan serta kelemahan-kelemahannya sendiri. Ketiga macam time basis itu sediri
adalah :
1. Dasar waktu pembayaran atau the payment time basis yang biasa disebut the cash
basis. Disini transaksi dianggap pada saat diadakan pembayaran. Bagi Negara yang
menggunakan exchange control cara seperti ini merupakan cara yang paling mudah dalam
menggunakannya, oleh karena itu dalam penggunaan exchange control semua pengeluaran serta
penerimaan alat-alat pembayaran luar negeri harus seizing pemerintah.akan tetapi cara ini dapat
meneyebabkan neraca pembayaran yang kita susun memberikan gambaran yang menyesatkan.
Misalnya saja, apabila Negara kita mengimpor suatu barang dari luar negeri dengan
menggunakan kredit jangka panjang. Kalau kita menyusun neraca pembayaran internasional
menggunakan payment basis maka transaksi impor tersebut tidak akan kita temukan dalam
neraca pembayaran internasional untuk periode dimana transaksi tersebut sebenarnya terjadi.
Sedangkan pada tahun pembayarannya, dimana pemasukan barang-barang termaksud sebenarnya
sudah tidak ada lagi, baru disitu kita temukan pencatatannya dalam neraca pembayaran.
2. Dasar waktu perjanjian atau the transaction time basis.
Disini ekspor dan impor dianggap terjadi bukan saat pembayarannya, melainkan pada saat
perjanjian ditanda tangani. Dengan digunakannya cara ini, kelemahan yang timbul sebagai akibat
penggunaaan kredit dalam transaksi ekspor atau impor dapat kita hindarkan. Akan tetapi
kesulitan yang sama beratnya akan timbul, kalau terjadi suatu kontak jual beli yang meliputi
jangka waktu sampai beberapa tahun. Pada neraca pembayaran internasional untuk periode
dimana kontrak tersebut ditanda tangani, besarnya nilai ekspor atau impor akan jauh lebih besar
dibandingkan jumlah yang sungguh-sungguh diekspor atau diimpor pada tahun tersebut.
Sebaliknya pada neraca pembayaran internasional tahun-tahun berikutnya , ekspor atau

impor barang tersebut tidak kita jumpai angka-angkanya, meskipun pada tahun-tahun tersebut
kita benar-benar mengekspor atau mengimpor barang tersebut.
3. Dasar waktu penyerahan atau the movement time basis.
Dalam metode ini transaksi ekspor dianggap terjadi pada saat barang meninggalkan daerah
pabean Negara pengekspor, sedangkan transaksi impor dianggap terjadi pada saat barang
memasuki daerah pabean Negara pengimpor. Ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap tingkat
konsumsi serta sebagian dari pengaruhnya terhadap tingkat employement dan tingkat harga, time
basis semacam ini lebih tepat dipergunakan bila dibandingkan dengan kedua macam time basis
diatas. Akan tetapi disamping kebaikan-kebaikan tersebut, movement basis ini mempuenyai
kelemahan berupa tidak mempunyai movement basis untuk mencerminkan perubahan-perubahan
posisi financial luar negeri yang diakibatkan oleh transaksi-transaksi ekspor dan transaksi-
transaksi impor tersebut.
D. Pos-Pos Dasar Neraca Pembayaran
Pengelompokkan dalam pos-pos dasar neraca pembayaran yang banyak dijumpai dalam
bidang ekonomi internasional, yaitu
1. Transaksi Dagang (Trade)
Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa. Impor barang dan
jasa dicatat di sebelah debet, sedangkan ekspor barang dan jasa dicatat di sebelah kredit. Apabila
pos ini meliputi barang-barang yang berwujud atau nyata disebut sebagai transaksi dagang nyata
(visible trade transaction), sebaliknya jika meliputi barang-barang yang tidak nyata atau transaksi
jasa (invisible trade transaction).
Contohnya ekspor kopi Indonesia ke luar negeri dijumpai dalam pos transaksi dagang yang
nyata pada sebelah kredit neraca pembayaran Indonesia. Sebaliknya apabila orang Malaysia yang
menaiki pesawat Garuda Indonesia Airways dari Kuala Lumpur ke Jakarta, pos transaksinya
termasuk dalam transaksi jasa di sebelah kredit.
Dalam pos transaksi jasa (invisible trade transaction) termasuk juga biaya-biaya transport
lainnya dan semua pengeluaran turis asing. Transaksi jasa lainnya ialah langganan publikasi-
publikasi luar negeri, sewa tanah, dan sewa bangunan. Impor ekspor emas sebagai barang
dagangan yang biasanya dipergunakan untuk bahan pembuatan perhiasan dimasukkan ke dalam
pos transaksi dagang yang nyata, sebaliknya impor ekspor emas dalam arti moneter atau

berfungsi sebagai uang tidak akan dimasukkan ke dalam pos transaksi dagang yang nyata, tetapi
akan dimasukkan ke dalam pos tersendiri. Dalam pos transaksi dagang nyata (visible trade
transaction) termasuk pula pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang belum termasuk dalam
pos-pos lainnya, seperti gaji pegawai asing di luar negeri.
2. Pos Pendapatan Modal (income on investmen)
Pos pendapatan modal (income on investment) adalah semua transaksi penerimaan hasil
modal penduduk yang ditanam di luar negeri mereka, dan penerimaan pendapatan oleh penduduk
negara lain yang menanam modalnya di dalam negeri kita. Umumnya berbentuk keuntungan
deviden dan bunga. Keuntungan, dividen dan bunga yang diterima dari hasil penanaman modal
di luar negeri dalam neraca pembayaran akan terlihat pada transaksi kredit, dalam pos
pendapatan modal. Sebaliknya, keuntungan, deviden dan bunga yang dikirim ke luar negeri,
sebagai hasil dari penanaman modal di dalam negeri kita, akan ditemui dalam transaksi debet
pada pos pendapatan modal.
3. Pos Transaksi-transaksi Unilateral (unilateral transaction)
Transaksi unilateral (unilateral transaction), antara lain termasuk di dalamnya hadiah (gift),
bantuan (aids), dan transfer unilateral (unilateral transfer).
Transaksi hadiah berbeda dengan transaksi lain. Transaksi ini tidak mengakibatkan
timbulnya kewajiban bagi si penerima untuk membayar harga hadiah yang telah diterima
tersebut. Begitu juga bagi si pemberi hadiah, transaksi penyerahan barang tidak menimbulkan
hak baginya untuk menerima pembayaran. Transaksi yang tidak menimbulkan hak dan
kewajiban ini disebut sebagai transaksi unilateral (unilateral transaction), atau sering pula disebut
sebagai transaksi sepihak (one way transaction), atau “transaksi tanpa quit pro quo”, dimana
suatu prestasi tidak diimbangi dengan prestasi balasan.
Bantuan (aids) yang sering kita jumpai dalam pemberitaan media massa, seperti bantuan
makanan dan obat-obatan ke negara-negara tertentu yang sedang dilanda bencana alam juga
termasuk transaksi sepihak.
Pos transaksi transfer unilateral adalah pos pengimbang dari transaksi unilateral atau
transaksi sepihak. Untuk mengimbangi transaksi sepeihak debet atau kredit, maka pos transfer
akan menjadi debet dan kredit.
4. Pos Penanaman Modal Langsung (direct investment).

Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung (direct investment), ialah seluruh
transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau perusahaan antara penduduk suatu
negara dengan penduduk negara lain, termasuk dalam hal ini adalah penanaman modal langsung
oleh penduduk suatu negara seperti mendirikan perusahan baru di negara lain. Bila terjadi
pembelian saham atau pembelian perusahaan oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara
lain, maka pos penanaman modal langsung akan di debet. Sebaliknya akan di kredit jika terjadi
penjualan saham kepada penduduk negara lain atau ada penduduk negara lain yang mendirikaan
perusahaan di dalam negeri.
5. Pos Hutang Piutang Jangka Panjang (longterm loan)
Pos hutang piutang jangka panjang (long term loan), meliputi kredit yang jangkanya lebih
dari satu tahun. Termasuk juga di dalamnya jual beli surat obligasi antara penduduk suatu negara
dengan penduduk negara lain. Penjualan obligasi oleh penduduk Indonesia kepada penduduk
negara lain, akan terlihat dalam pos hutang piutang jangka panjang dalam neraca pembayaran
Indonesia di sebelah kredit, sebaliknya akan terlihat di debet pos hutang piutang jangka panjang
apabila penduduk Indonesia membeli obligasi dari penduduk negara lain. Pos hutang piutang
jangka panjang ini dipisahkan menjadi dua bagian:
a. Pos hutang piutang jangka panjang pemerintah (official long term loan)
b. Pos hutang piutang jangka panjang swasta (private long term loan)
6. Pos Hutang Piutang Jangka Pendek (short-term loan)
Hutang piutang jangka pendek (short term loan) merupakan kredit yang jangka waktunya tidak lebih
dari satu tahun. Umumnya terdiri dari penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Hal-hal
lainnya sama dengan pos hutang piutang jangka panjang. Pos hutang piutang jangka pendek
sering diusahakan menjadi:
a. Pos hutang piutang jangka pendek pemerintah (official short term loan)
b. Pos hutang piutang jangka pendek swasta (private short term loan)
7. Pos Sektor Moneter (current account)
Pos sektor moneter (monetary sector) atau biasa disebut lalu-lintas moneter (Monetary
Acomodating) pada dasarnya adalah transaksi-transaksi pembayaran. Pembayaran itu meliputi
pembayaran-pembayaran terhadap transaksi-transaksi yang tercatat dalam rekening berjalan
(current account), seperti transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal dan transfer

unilateral. Di samping itu termasuk pula transaksi-transaksi penanaman modal langsung
(investment account), seperti hutang piutang jangka panjang dan hutang piutang jangka pendek
bukan moneter. Jika pengeluaran current account dan investment account lebih besar dari
penerimaan pada current account dan investment account, maka akan terdapat suatu perbedaan
tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit pada pos sektor moneter
(monetary sector) atau sering juga disebut sebagai neraca pembayaran sektor moneter (monetary
sector account). Biasanya dalam neraca pembayaran sektor moneter ini terdiri dari :
a. Bank Sentral
(1) Hubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF)
(2) Kewajiban-kewajiban jangka pendek
(3) Mutasi cadangan devisa
(4) Mutasi cadangan emas moneter
b. Bank-bank Devisa
(1) Kewajiban-kewajiban jangka pendek
(2) Mutasi cadangan devisa
Pos hubungan dengan Dana Moneter Internasional akan terdapat jika cadangan pada badan
tersebut dan saldo hak dari SDR (Special Drawing Right) mengalami perubahan. Kerjasama
antar bank sentral berbagai negara akan membantu memecahkan kesulitan-kesulitan likuiditas
luar negeri negara-negara anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, hal ini dapat
dilakukan dengan fasilitas-fasilitas yang disebut swap. Transaksi-transaksi swap ini akan dicatat
pula dalam kewajiban-kewajiban jangka pendek.
Mutasi cadangan devisa merupakan pos dimana dicatat transaksi-transaksi penerimaan dan
pemakaian valuta asing. Baik untuk bank sentral maupun untuk bank-bank swasta, penerimaan
valuta asing dari luar negeri akan merupakan transaksi debet, sedangkan pemakaian valuta asing
ke luar negeri merupakan transaksi kredit pada masing-masing pos.
Dalam pos mutasi cadangan emas moneter dicatat perubahan-perubahan yang terjadi pada
besarnya cadangan emas moneter. Yaitu gold out flow atau aliran emas ke luar negeri dicatat
sebagai kredit, sedangkan gold in flow atau aliran emas ke dalam negeri dicatat di sebelah debet.
8. Pos Selisih Perhitungan (Errors and Omissions)
Pos ini merupakan pos penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak sama
dengan nilai transaksi-transaksi debet. Dengan adanya pos selisih perhitungan ini, maka jumlah

total nilai sebelah kredit dan debet dalam neraca pembayaran internasional akan selalu sama
(balance).
E. Neraca Hutang Piutang Luar Negeri
Neraca hutang piutang luar negeri atau ‘balance of indeptedness’mengikhtisarkan nilai
kekayaan semua penduduk Negara tersebut diluar negeri, besarnya hutang piutang penduduk
Negara tersebut dengan penduduk negara lain, serta harta kekayaan penduduk negara lain yang
ada di perekonomian Negara tersebut.
Para ahli ekonomi internasional masih belum banyak menaruh perhatian
terhadap‘balance of indeptedness’.Terlepas dari tidak adanya manfaat penganalisisanya, neraca
hutang piutang ini dalam prakteknya banyak kesulitan untuk menyusunya, pertama soal
pengumpulan data yang diperlukan, pada umumnya banyak sekali harta kekayaan milik
penduduk suatu negara yang ada dinegara lain tidak diketahui pemerintah. Hal ini disebabkan
karena pemerintah tidak mempunyai administrasi yang cukup untuk melakukan tugas pencatatan
tersebut atau penduduk tersebut sengaja merahasiakanya dari pemerintah. Selain kelengkapan
data yang masih disangsikan juga menemui kesulitan dalam menentukan nilai nilainya.[10]
Transaksi yang tercatat dalam neraca pembayaran internasional merupakan factor factor
yang menyebabkan perubahan angka angka dalam neraca hutang piutang luar negeri. Missal
seorang penduduk Indonesia mengadakan penanaman modal diluar negeri, maka pos ‘direct
investment’ neraca pembayaran internasional debit.pada saat yang bersamaan neraca hutang
piutang yang menunjukan besarnya kekayaan angkanya akan bertambah besar dengan jumlah
yang sama. Pencatatan transaksi ekonomi diluar negeri dalam neraca pembayaran internasional
pada faktanya masih banyak yang tidak terlihat oleh pemerintah.
Kelemahan yang lain mengenai penyusunan yang hanya didasarkan pada angka angka
dalam neraca pembayaran internasional sebagai sumber dari perubahan perubahan dalam neraca
hutang piutang luar negeri, perubahan perubahan yang terjadi tidak selalu disebabkan oleh
transaksi transaksi ekonomi luar negeri seperti tercatat dalam neraca pembayaran internasional.
Misalnya sebuah perusahan asing di Indonesia terbakar, berarti bahwa nilai pos dalam‘balance of
indeptedness’yang menunjukan besarnya modal asing dalam perekonomian Indonesia berkurang,
dan berkurangnya nilai ini mungkin tidak tercatat dalam neraca pembayaran internasional, dan
sama sekali tidak terjadi transaksi ekonomi antara penduduk kita dengan penduduk Negara milik
Negara perusahaan tersebut.

F. Neraca Transaksi Berjalan
Merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek
(mencatat transaksi ekspor-impor barang dan jasa), yang meliputi :
1. Ekspor dan impor barang-barang dan jasa ekspor barang-barang dan jasa yang
diperlakukan sebagai kredit impor barang-barang dan jasa diperlakukan kembali sebagai debit
2. Net investment income tingkat bunga dan dividen diperlakukan sebagai jasa karena
merepresentasikan pembayaran untuk penggunaan modal
3. Net transfer (transfer uniteral) meliputi bantuan luar negeri, pemberian-pemberian dan
pembayaran lain antar pemerintah dan antar pihak swasta. Net transfer bukan merupakan
perdagangan barang dan jasa. Atau dengan kata lain transaksi berjalan merangkumaliran dana
antara satu Negara tertentu dengan negaralain sebagai akibat dari pembelian barang-barang atau
jasa, provisi income atas asset finansial, atau transfer unilateral (misalnya bantuan-bantuan antar
pemerintah dan antar pihak swasta).
Komponen transaksi berjalan meliputi neraca perdagangan dan neraca barang dan jasa.
Transaksi berjalan umumnya digunakan untuk menilai neraca perdagangan. Neraca perdagangan
secara sederhana merupakan selisih / perbedaan antara ekspor dan impor. Jika impor lebih tinggi
dari ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, jika ekspor lebih
tinggi dari impor, yang terjadi adalah surplus. Sedangkan neraca jasa adalah neraca perdagangan
ditambah jumlah pembayaran bunga kepada investor luar negeri dan penerimaan dividen dari
investasi di luar negeri, serta penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pariwisata
dan transaksi transaksi-transaksi ekonomi lainnya.[11]
G. Kebijakan Valuta Asing
Dalam transaksi Valas terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah mengenai Valas
,Kebijakan ini dilihat dari implikasinya untuk mempengaruh nilai mata uang antar Negara yang
satu dengan Negara yang lain. Berikut ini akan diterangkan definisi dan penjelasan dari
kebijakan tersebut.
1. Devaluasi
Devaluasi merupakan kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dalam negri terhadap
mata uang asing. Kebijakan ini seringkali dianggap merupakan solusi terhadap berbagai krisis,

misalnya jika terjadi tekanan terhadap neraca perdagangan(balance of trade) maupun neraca
transaksi berjalan (balance of current acount), serta menipisnya cadangan devisa (international
reserve).
Dalam teori konvensional, kebijakan devaluasi diberlakukan untuk memenuhi dua tujuan
utama [12]. Pertama, mendapatkan posisi neraca pembayaran yang baik, melalui proses
expenditure switching. Proses ini berjalan setelah terjadi penurunan harga relatif barang-barang
testik, sehingga meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Bergesernya permintaan ke arah
barang-barang domestik ini selanjutnya akan menaikkan output agregat. Kedua,
mempertahankan momentum pertumbuhan melalui rangsangan ekspor dan perluasan kesempatan
kerja. Pada dasarnya, devaluasi diharapkan untuk menggiatkan perekonomian dengan
mendorong peningkatan output. Sebuah negara yang mengalami ketidakseimbangan dalam nilai
kurs riilnya (real exchange rate disequilibrium), misalnya real exchange rate overvaluation (mata
uangnya dihargai terlalu tinggi di pasar valuta asing), maka negara tersebut akan menerapkan
kebijakan devaluasi.
2. Revaluasi
Revaluasi adalah kebijakan menaikkan mata uang dalam negeri atas mata uang asing.
Kebijakan ini diambil ketika pemerintah ingin mendorong tingkat impor dan menurunkan
ekspor. Mengapa pemerintah ingin mengingkatkan impor? Salah satu alasannya adalah untuk
mengurangi akumulasi mata uang asing dalam negeri. Dengan revaluasi, nilai barang-barang
dalam negeri menjadi lebih mahal, dan nilai barang-barang luar negeri menjadi lebih murah.
Akibatnya, impor meningkat. Setiap impor dilakukan, suatu nilai mata uang asing harus
digunakan untuk membayar barang-barang yang diimpor tersebut. Sehingga, peningkatan impor
mengakibatkan peningkatan permintaan mata uang asing dan pada akhirnya penurunan cadangan
mata uang asingg di dalam negeri.
Revaluasi dapat membawa dampak negatif pada keuntungan dan daya saing perusahaan-
perusahaan dalam negeri. Revaluasi membuat barang-barang lokal lebih murah di pasar
internasional. Akibatnya, perusahaan-perusahaan dalam negeri akan mengalami tekanan untuk
menurunkan harga barang-barangnya, meningkatkan produktivitas, dan promosi agar barang-
barangnya dapat bersaing di pasar internasional dan dalam negeri.

BAB 13 MEKANISME PEMBUKUAN DAN KLAFISIKASIKAN DALAM POS-POS
NERACA PEMBAYARAN
AMekanisme atau Proses Penyesuaian Neraca Pembayaran
Terdapat 3 (tiga) macam mekanisme atau proses penyesuaian yang penting menyangkut neraca
pembayaran, yaitu:
1. Mekanisme Harga
Mekanisme Hume adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-
harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa kembali neraca pembayaran ke posisi
keseimbangan kembali. Mekanisme ini pada hakekatnya adalah dengan sistem standar emas
penuh.
2. Mekanisme Pendapatan
Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional, yang
singkatnya disebut “mekanisme pendapatan” menggambarkan adanya saluran lain bagi proses
penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme ini didasarkan atas teori ekonomi makro oleh
Keynes, khususnya diilhami oleh proses pelipatan (multiplier) dalam teori tersebut.
3. Mekanisme Moneter
Mekanisme hume sesungguhnya tidak murni mekanisme harga sebab sebelum suatu harga naik
atau turun, terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Jika terjadi surplus,
maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri sehingga berakibat stok uang di dalam negeri
bertambah, sebaliknya jika terjadi defisit maka uang akan mengalir ke luar negeri, sehingga uang
dalam negeri menurun.
B.Penyajian Neraca Pembayaran
Ada 2 (dua) bentuk penyajian neraca pembayaran yaitu penyajian standar (standard
presentation) dan penyajian analitis (analytical presentation).

1. Penyajian Standar
Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standardisusun menurut panduan
bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran
didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu.
2. Penyajian Analitis
disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun,
komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan
rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan.
C. Konsep Keseimbangan Neraca Pembayaran
Secara umum dikenal empat konsep keseimbangan neraca pembayaran, yaitu:
a. Konsep Keseimbangan Perdagangan (Trade Balance)
Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction (transaksi yang
mengakibatkan surplus atau defisit)hanya transaksi ekspor dan impor barang sehingga
keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa besarnya surplus atau defisit kedua
transaksi tersebut.
b. Konsep Keseimbangan Transaksi Berjalan (Current Account Balance)
Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction selain diperhitungkan
ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk penghasilan (income) dan transfer.
c. Konsep Basic Balance
Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transactionselain pos-pos dalam transaksi
berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang.
d. Konsep Overall Balance
Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi
modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
D. Lalu Lintas Modal.
Neraca lalu lintas modal atau Capital account mencatat dua golongan transaksi:
(i) aliran modal pemerintah, dan (2) aliran modal swasta.
a. Aliran modal pemerintah.

Ini biasanya berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada
pemerintah atau badan-badan pemerintah. Misalnya pinjaman untuk membangun irigasi
termasuk dalam golongan transaksi ini.
BAB 14 CARA-CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL
Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha dapat
menggunakan beberapa cara antara lain:
1. Cash
2. Open account
3. Commercial bills of exchange
4. Letters of credit
5. Private compensation
A. Cash
Cash in advance adalah suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli/importir kepada
penjual/eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakuakn secara tunai baik secara
keseluruhan (full payment) atau sebagian (partial paymen) karena beberapa alasan berikut:
a. Permintaan atas produk melebihi penawaran produk.
b. Penjual dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya.
c. Dalam situasi darurat, misalnya peperangan
d. Mata uang negara importir termasuk mata uang lemah (soft currency) yang
beresiko tinggi.
Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan check atau bank draft, pada saat barang dikirim
oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini biasanya tidak disukai oleh pembeli (importir) karena:

• harus tersedia uang kas yang cukup besar
• kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian
• harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir
tetapi cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik
dengan importir.
Dalam pelaksanaan pembayaran secara tunai dapat digunakan cara-cara berikut.
a. Surat Wesel Bank Atas Tunjuk
Surat wesel bank atas tunjuk adalah surat perintah yang dibuat bank domestik (dalam
negeri) yang ditujukan kepada bank korespondensi di luar negeri untuk membayar sejumlah uang
kepada pihak yang membawa surat wesel atau kepada pihak yang namanya tercantum dalam
surat wesel tersebut.
b. Commercial Bills of Exchange
Commercial bills of exchange adalah surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi perintah
kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, dan apabila importir
menandatangani berarti ia telah menyetujuinya. Surat perintah ini sering disebut juga wesel.
Surat perintah/wesel yang sudah ditandatangani importir dapat diperjualbelikan oleh eksportir.
c. Letter of Credit (L/C)
Letter of Credit/LC yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan
penarikan suatu wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. L/C ini dikeluarkan oleh bank devisa
atas permintaan importir dan ditujukan kepada eksportir melalui bank koresponden.
Selain ketiga cara tersebut, masih ada cara pembayaran dengan traveler’s check, cek, dan uang
kartal
B. Open Account
Oppen account kebalikan dari cash in advance, yaitu pembayarannya dilakukan
kemudian setelah produk di kirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu karena
penjual dan pembeli sudah saling mengenal dan saling mempercayai. Dengan sistem ini penjual
mempunyai resiko yang tinggi atas kegagalan pembayaran dari pembeli.

Cara ini merupakan kebalikan daripada cash. Sebab dengan cara open account barang telah
dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen.
Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijaksanaan importir. Dalam hal
ini risiko sebagian besar ditanggung eksportir, misalnya:
• eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayran akan dilakukan dengan
mata uang asing maka resiko perubahan kurs menjadi tanggungannya.
Cara ini akan baik digunakan apabila:
 pembeli sudah kenal dengan baik
 keadaan ekonomi dan ekonomi yang stabil
 dekat dengan pasar
C. Commercial Bills of Exchange
Cara ini yang paling umum dipakai. Commercial Bills of Exchange sering disebut draft atau
trade bills, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk
membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam
ini sering disebut wesel. Apabila si pembeli menyetujui maka dia lalu membubuhkan tanda
tangan pada draft tersebut, sehingga drafts tersebut dapat diperjualbelikan (disebut trade drafts).
Jenis/macam daripada drafts ini ada:
• Clean Drafts yakni draft yang tidak disertai jaminan dokumen barang
• Documentary Drafts yakni draft yang disertai jaminan dokumen pengiriman serta
asuransi barang
Waktu kapan pembayaran draft itu dilakukan disebut tenor atau usance. Dalam hubungan
dengan tenor/usance, maka draft dapat dibagi dalam:
1) Sight Draft: yakni draft yang dibayar sesaat setelah diperlihatkan pada pembeli. Jadi mungkin
pembayarannya sebelum barangnya tiba di tempat pembeli sebab draft dikirim melalui kapal laut
2) Arrival Draft: yakni draft yang dibayar sesaat setelah barang-barangnya dating
3) Date Draft: yakni draft yang pembayarannya dilakukan pada tanggal tertentu atau beberapa hari
setelah tanggal tersebut
D. Letters of Credit
Dalam cara pembayaran dengan letter of credit wesel ditarik kepadaBank bukan importir,
sehingga transaksinya akan lebih terjamin. Yang dimaksud dengan letter of credit adalah suatu
surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) dimana bank

tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir).
Dengan demikian letter of credit merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat
menjamin pembayarannya bagi eksportir.
Pihak-pihak di dalam letter of credit
• Opener (importir) adalah pembeli yang membuka L/C
• Issuer adalah Bank yang mengeluarkan L/C tersebut
• Beneficiary atau Acreditee adalah penjual (eksportir)
Dalam kenyataannya sering terdapat satu pihak lagi di dalam transaksi dengan L/C ini, yakni
confirming bank. Confirming Bank adalah bank di Negara eksportir, yang atas permintaan
eksportir, menjamin pembayaran L/C yang dikeluarkan oleh Issuer.
Langkah-langkah pembayaran dengan L/C
• Perjanjian tentang cara pembayaran dengan L/C oleh importir dan eksportir
• Importir membuka L/C dengan bank di negaranya dengan mengisi permohonan
pembukaan L/C
• Apabila permohonan tersebut disetujui, lalu L/C ditandatangani oleh bank. Dengan
demikian bank akan menjamin pembayaran kepada eksportir, sebaliknya importir akan
menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank
• Dengan ditandatangani permohonan L/C tersebut maka kredit telah bersedia bagi importir
untuk mengimpor barang dari eksportir
• Kemudian bank (Issuer) tersebut memerintahkan confirming bank untuk memberikan
advice of L/C kepada eksportir. Confirming Bank lalu membubuhkan namanya pada L/C
tersebut untuk memperkuat jaminan pembayaran L/C
• Barang kemudian dikirim oleh eksportir. Eksportir menarik wesel atas Issuing Bank dan
mengirimkan wesel tersebut beserta dokumen-dokumen pengiriman barang. Confirming bank
memeriksa dokumen-dokumen tersebut
• Wesel dan dokumen-dokumen tersebut oleh confirming bank dikirimkan kepada Issuing
Bank
• Setelah wesel tersebut ditandatangani oleh Issuing bank maka barang dikeluarkan dari
pelabuhan dan dikirimkan ketempat importir setelah menandatangani trust receipt

• Pada tanggal yang telah ditentukan dalam wesel tersebut, importir membayar kepada
Issuing Bank. Dengan demikian selesailah pembayaran dengan menggunakan L/C
E. Private Compensation
Private compensation adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan
antara pembeli dan penjual dengan jalan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang
piutang baik secra langsung maupun tidak langsung sehingga mengurangi atau meniadakan
transfer valas ke luar negeri.
Cara pembayaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Indonesia Amerika
Amar Berutang $400(= Rp.166.000,00)kepada John
Ranu Berpiutang $400 (= Rp.166.000,00)kepada Arien
Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan dengan cara: Amar membayar utangnya dalam rupiah
sebesar Rp.166.000,00 (= $400) kepada Ranu dan Arien membayar utang dengan dolar sebesar
$400 (= Rp.166.000,00) kepada John. Dengan demikian utang piutang tersebut dapat
diselesaikan pembayarannya tanpa perpindahan mata uang ke Negara lain. Hanya saja
kesulitannya dalam mendapatkan orang-orang yang persis mempunyai utang piutang dalam
jumlah yang sama.

Makalah 2

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Makalah 2

Similar to Makalah 2 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

Makalah 2