Dokumen tersebut membahas tentang rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Rahasia dagang melindungi informasi yang bernilai komersial yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan izin penggunaan rahasia dagang kepada pihak lain. Pelanggaran rahasia dagang dapat dituntut secara hukum.

1. TUGAS HAK MILIK INDUSTRI
“RAHASIA DAGANG”
OLEH :
NAMA : VANYA
NIM : 205082007
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2. I. Latar Belakang
Setiap manusia diciptakan dengan memiliki akal pikiran. Akal
pikiran itu di gunakan untuk menciptakan suatu karya, yang disebut
karya intelektual. Karena cara dan kemampuan berpikir setiap manusia
berbeda, maka dari itu hasil karya intelektual yang dihasilkan pun
berbeda pula.
Namun tidak jarang, manusia yang tidak memiliki kreativitas
dalam berpikir atau terkadang manusia tidak mau repot-repot untuk
menghasilkan suatu karya intelektual hasil berpikirnya sendiri, dan
cenderung ingin mengambil jalan mudahnya saja, yaitu misalnya
dengan jalan meniru hasil karya orang lain.
Untuk mencegah pelanggaran seperti meniru hasil karya
intelektual orang lain ini, maka pemerintah menyediakan semacam
perlindungan bagi hasil karya-hasil karya intelektual tersebut.
Perlindungan tersebut muncul dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.
II. Isi
Yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah suatu hak
kebendaan atau hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja
otak atau hasil kerja rasio, dan dari hasil kerja rasio manusia yang
menalar. Hasil kerja otak kemudian dirumuskan menjadi suatu
intelektualitas. Hasil kerja otak atau intelektualitas manusia dalam

3. bentuk penelitan atau penemuan dalam intelektual atau teknologi
dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual.
Menurut H. OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak
kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak
atau hasil kerja rasio, hasil pekerjaan rasio yang menalar. Hasil kerjanya
itu berupa benda imateril.1
Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu
sistem hukum yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejalan
dengan tuntutan masyarakat dan juga dalam bidang Intellectual Property
Right dan didasarkan juga pada tuntutan perkembangan perdagangan
dunia. Oleh karena itu negara-negara yang turut serta dalam kesepakatan
internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan
ketentuan internasional, dalam rangka GATT/WTO Tahun 1994 yang
merupakan kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu dari Final Act
Embodying The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation di
tandatangani di Marakesh pada bulan April 1994 oleh 124 Negara dan
1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia termasuk salah satu
Negara yang turut mendatangani kesepakatan tersebut dan ratifikasinya
melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian
Pembentukan Organisasi Perdangangan Dunia (WTO).
Selain itu Indonesia juga harus menyesuaikan kembali semua
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan
1
H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Rajawali Press, 2007), hal 9.

4. Intelektual dan menambah peraturan-peraturan yang belum tercakup
dalam peraturan yang sudah ada.
Disamping itu untuk perlindungan secara internasional, TRIPs
telah mengisyaratkan agar negara-negara menyesuaikan aturannya
dengan :
1. Paris Convention Tahun 1967
2. Bern Convention Tahun 1971
3. Rome Convention Tahun 1961
4. Treaty On Intellectual Property In Respect Of Intergrated Circuit
Tahun 1989 yang tercantum dalam Article II dan Article III TRIPs
Agreement Tahun 1994.
Adapun fungsi dari Hak Kekayaan intelektual adalah sebagai
berikut :
1. Melindungi kreativitas serta memberikan imbalan bagi siapa saja
yang dapat memberikan kreativitas atau inovasi atas suatu
penemuan, desain, dan merek.
2. Memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. Dengan
kata lain bahwa hak eksklusif terhadap kebendaan tidak berwujud di
miliki oleh pemilik hak kekayaan intelektual atau penerima hak
kekayaan intelektual adalah terbatas.
Rahasia Dagang termasuk dalam salah satu dari 7 cabang hukum
yang merupakan bagian dari Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

5. yang disepakati di TRIPS, dan penggolongan Hak Kekayaan Intelektual
di Indonesia itu mengikuti atau mengacu dari TRIPS.
Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual menurut Hak Kekayaan
Intelektual Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu :
1. Hak Cipta
- Hak Cipta
- Hak terkait dengan Hak Cipta
2. Hak Milik Perindustrian
- Hak Perlindungan Varietas Tanaman
- Hak Rahasia Dagang
- Hak Desain Industri
- Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Rahasia Dagang sendiri berarti informasi yang tidak diketahui oleh
umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik rahasia dagang.2
Hukum Rahasia Dagang melindungi hampir semua jenis informasi
yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan
2
Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4044), Pasal 1 Butir 1.

6. dijaga, dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan
berapa lama informasi tersebut akan dilindungi.3
Rahasia Dagang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual yang
tidak wajib didaftarkan. Karena Rahasia Dagang mempunyai sifat
rahasia. Namun jika Rahasia Dagang didaftarkan itu juga bisa, karena
sifatnya yang rahasia, maka Rahasia Dagang pun diberi perlindungan
hukum, agar pelanggaran-pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dapat
dituntut maupun diberi sanksi.
Secara prinsip, informasi akan dianggap rahasia jika informasi itu
merupakan sebuah konsep, ide atau informasi yang hanya diketahui oleh
pemilik, serta tidak dapat diperoleh pihak lain dan belum diketahui
secara umum.4
Tentu saja pemilik Rahasia Dagang ini memiliki sebuah hak yang
berkaitan dengan Rahasia Dagang yang di milikinya, dan juga hak
tersebut dapat dialihkan kepada orang lain jika pemilik Rahasia Dagang
tersebut menginginkannya.
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Pemilik
Rahasia Dagang memiliki hak :
- Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
- Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk
menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia
3
Asian Law Grup Pty Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cetakan Ke-3.
(Bandung:PT.Alumni, 2004), hal 9.
4
Ibid, hal. 240.

7. Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat
komersial
Yang dimaksud dengan Lisensi berdasarkan Pasal 1 Butir 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah izin yang diberikan oleh
pemegang hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu
perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pengalihan Rahasia Dagang disertai dengan dokumen tentang
pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan Rahasia Dagang wajib
dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya
sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang.
Pelanggaran Rahasia Dagang seringkali terjadi, seperti contohnya
seorang yang memiliki Lisensi membocorkan formula pembuatan Coca
Cola kepada pihak saingan atau pihak lain. Padahal kesepakatan yang
dibuat antara pemilik Rahasia Dagang dengan pemegang Lisensi sudah
jelas tertulis dalam perjanjian, untuk menjaga kerahasiaan dari Rahasia
Dagang tersebut.
Namun bisa juga terjadi ada orang lain yang mengetahui Rahasia
Dagang tersebut padahal pemilik Rahasia Dagang maupun pemegang
Lisensi tidak ada memberitahukan Rahasia Dagang tersebut kepada

8. pihak lain melalui perjanjian, yang artinya Rahasia Dagang tersebut
bocor dengan sendirinya, baik dicuri maupun dengan cara lainnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang diatur bahwa, Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima
Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 (Hak
Pemilik Rahasia Dagang), berupa :
a. Gugatan ganti rugi
b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4.
Selain gugatan ganti rugi maupun penghentian perbuatan seperti
terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang, penyelesaian sengketa mengenai Rahasia Dagang ini
juga dapat menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
Cara penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase ini biasa di gunakan
oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon.
Sedangkan negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa
Continental akan cenderung menggunakan cara seperti Good Oppices,
Concillation, dan Mediation.

9. Keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan arbitrase dalam
sengketa Rahasia Dagang adalah5
:
- Para pihak dapat memilih sendiri hakim arbitrase (arbitrer) yang
menurut keyakinannya mempunyai ilmu pengetahuan dan latar
belakang yang memadai untuk menyelesaikan sengketa
- Putusan yang dihasilkan arbitrase adalah final dan mengikat.
- Proses arbitrase dari awal hingga putusan dilakukan secara rahasia,
sehingga pihak lain tidak mengetahui sengketa yang terjadi.
III. Penutup
A. Kesimpulan
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif, karena
pemilik Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu-satunya orang
yang berhak menggunakan hak tersebut dan juga merupakan orang
yang berhak memberi ijin kepada pihak lain untuk
menggunakannya.
Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak Milik Industri
yang juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan
merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual yang tidak
wajib di daftarkan selain Hak Cipta. Karena Rahasia Dagang bersifat
Rahasia.
5
Yusran Isnaini, Buku Pintar Hak Kekayaan Intelektual Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan
Intelektual. (Ghalia Indonesia, 2010), hal 102.

10. Perbedaan Rahasia Dagang dengan bentuk HKI lainnya seperti
Hak Cipta, Paten dan Merk, yaitu6
:
a. Bentuk HKI lain (Hak Cipta, Paten dan Merk) tidak bersifat
rahasia. Bentuk HKI lain mendapat perlindungan karena
merupakan jenis kekayaan yang dimiliki orang lain
b. Rahasia Dagang mendapat perlindungan karena meskipun tidak
mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru, yang
terpenting Rahasia Dagang tersebut tidak diketahui secara
umum.
c. Bentuk HKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis,
digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat
pendaftaran yang telah diterapkan oleh pemerintah. Rahasia
Dagang tidak harus tertulis. Yang penting bukan tulisan atau
pencatatan informasinya, tetapi penggunaan konsep, ide atau
informasinya sendiri dapat diberikan kepada pihak lain secara
lisan. Hal ini berbeda dari Paten dan Merk.
B. Daftar Pustaka
Saidin, H. OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Rajawali
Press, 2007.)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
6
Asian Law Grup Pty Ltd, Op.Cit., hal 238.

11. Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4044.)
Asian Law Grup Pty Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Suatu
Pengantar, Cetakan Ke-3. (Bandung:PT.Alumni, 2004.)
Isnaini, Yusran. Buku Pintar Hak Kekayaan Intelektual Tanya
Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual. (Ghalia Indonesia,
2010).