Makalah ini membahas tentang rahasia dagang sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Ia menjelaskan pengertian, kriteria perlindungan, jangka waktu perlindungan, pengalihan dan lisensi, hak, serta penyelesaian sengketa rahasia dagang menurut undang-undang terkait.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
tidak terlalu maksimal, karena sebenarnya ini bukan tugas yang dikumpulkan ke dosen. tapi, aku sudah berusaha sampai pusing kepala.. haha
catatan ini untuk keperluan ujian hukum perdata ku di kampus
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
tidak terlalu maksimal, karena sebenarnya ini bukan tugas yang dikumpulkan ke dosen. tapi, aku sudah berusaha sampai pusing kepala.. haha
catatan ini untuk keperluan ujian hukum perdata ku di kampus
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...nabilasafitr
Nabila Safitri (43217010122)
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Hak Patent, Universitas Mercu Buana, 2018
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...nabilasafitr
Nabila Safitri (43217010122)
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent, Universitas Mercu Buana, 2018
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
Makalah ini membahas kualifikasi penggunaan Hukum Perdata Internasional dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa yang didalamnya membahas antara lain titik taut primer dan sekunder dalam penyelesaian kasus sengketa ini. Serta membahas dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara ini.
1. MAKALAH HaKI
RAHASIA DAGANG
Oleh :
Sukmana Saputra (5.14.04.11.0.124)
Yusman Adi Cahyo (5.14.04.11.0.144)
Rendy Juli Prananda (5.14.04.11.0.109)
TEKNIK INFORMATIKA 5B
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT
MOJOKERTO
2016
2. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti negara bertindak dan terikat pada aturan
yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian
supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di negara kita dan perwujudan keadilan
dapat diterapkan diberbagai macam aspek kehidupan.
Pada prinsipnya keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan organisasi perdagangan
dunia atau Agreement Estabilishing The World Trade Organzation yang di dalamnya
mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Rekayasa Intelektual, termasuk
perdagangan barang palsu berarti menyutujui rencana persaingan dunia dan perdagangan
bebas meskipun dikemas dengan persetujuan-persetujuan lain di bidang tariff dan
perdagangan.
Jika memperhatikan regulasi yang tercakup dalam hukum umum, tampaknya pasal
1365 KUH Perdata dan Pasal 322 serta pasal 323 KUH Pidana telah tidak memdai untuk
melindungi pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan pengusaha lain yangmelakukan
persaingan curang. Karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk
hukum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000.
Implementasi dari sistem Hukum Rahasia Dagang dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ekonomi nasional, khususnya, bagi para pengusaha nasional agar kesetaraan
dan kemampuan mereka dalam persaingan dunia melalui pemahaman terhadap HaKI
terutama Rahasia Dagang dapat ditingkatkan.
3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Rahasia Dagang
Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang
(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang
tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik Rahasia Dagang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan
lebih lanjut bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi
dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.
Adapun yang dimasukkan kedalam informasi teknologi, adalah sebagai berikut :
1 . Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi;
2 . Informasi tentang produksi/proses; dan
3 . Informasi mengenai kontrol mutu.
Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah sebagai berikut :
1 . Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk;
2 . Informasi yang berkaitan dengan para langganan;
3 . Informasi tentang keuangan; dan
4 . Informasi tentang administrasi.
Rezim HaKI ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk melindungi ide,
selain Paten. Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan
Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan
yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan
perlindungan geografis lebih luas.
B. Kriteria Perlindungan Rahasia Dagang
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu, Bersifat rahasia
hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,Memiliki
nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg
bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, Dijaga
kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan
langkah-langkah yang layak dan patut. , kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang
diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen HaKI – Depkum
HAM. Adapaun perbedaanya dengan HaKI yang lainya adalah :
1 . Bentuk HaKI lainnya tidak bersifat rahasia, HaKI lain mendapatkan perlindungan
kaena merupakan sejenis kekayaan yang dimilki orang lain
4. 2 . Rahasia dagang mendapatkan perlindungan meskipun tidak mengandung nilai
kreativitas ataupun pemikiran baru. Yang terpenting adalah rahasia dagang
tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya,sebuah system kerja yang efektif.
3 . Bentuk HaKI lain selalu berupabentuk tertentu yang dapat ditulis,digambar atau
dicatat secra persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi
pemerintah.
C. Jangka Waktu Perlindungan
Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, maka
menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, karena
yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk
menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam
perlindungan rahasia dagang.
Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1) juga
disebutkan, bahwa pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak
lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni melalui
pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan
oleh undang-undang (sebagai contoh yakni melalui putusan pengadilan yang
mengharuskan pemilik rahasia dagang untuk membuka informasinya). Dan khusus
terhadap pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan
hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Disisi lain
pemilik rahasia dagang dapat pula mengalihkan haknya melalui suatu perjanjian
lisensi. Perjanjian ini hanya diberikan selama jangka waktu tertentu dengan hak yang
terbatas untuk pemegang lisensi. Dilakukan pembatasan karena dalam prakteknya
pemilik rahasia dagang hanya memberikan lisensi pada pihak lain dan bukan berarti
akan serta merta membuka seluruh informasi yang dimilikinya.
D. Pengalihan dan Lisensi Rahasia Dagang
Hak atas Rahasia Dagang seperti hak atas kekayaan intelektual yang lain,
merupakan benda bergerak tidak berwujud oleh karenanya dapat beralih atau
dialihkan dengan :
1 . Pewarisan
2 . Hibah
3 . Wasiat
4 . Perjanjian Tertulis atau
5 . Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
5. Pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia
Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pembelian hak
(izin) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian pemberian
lisensi/izin pada pihak lain untuk mempergunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu untuk kepentingan yang bersifat komersial harus
dibuat secara tertulis dan didaftarkan/dicatatkan pada Direktorat Jenderal HaKI.
Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian di
Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
E. Hak Rahasia Dagang
Berbicara tentang perkembangan kebutuhan akan perlindungan Rahasia Dagang
yang dimiliki maka tidak lepas dari pengaruh tujuan praktis dan kebijakan utama
rahasia dagang itu sendiri. Tujuan praktis yang antara lain :
1 . Digunakan untuk perlindungan proses.
2 . Digunakan untuk sektor yang sangat dinamis.
3 . Penggunaannya lebih luas daripada paten (sebab hal-hal yang tidak dapat
dipatenkan di dalam rahasia dagang dapat dilindungi).
4 . Serta jangka waktu perlindungan lebih lama daripada HaKI lainnya seperti
misalnya dalam paten (rahasia dagang dilindungi tidak terbatas jangka waktunya,
ukuranya adalah sampai dengan rahasia dagang tersebut terbuka atau menjadi
milik publik).
Kebijakan utama rahasia dagang adalah:
1 . Mendorong temuan baru melalui perlindungan atas hasil temuan dari perolehan
atau penggunaan secara tidak layak.
2 . Memperbaiki efisiensi secara ekonomis dengan cara mengurangi kebutuhan
pengamanan yang berlebihan untuk memastikan kerahasiaan sesungguhnya.
3 . Meningkatkan tingkat etika dan moralitas komersial dengan cara menghalangi
praktek-praktek bisnis yang tidak adil.
4 . Mempromosikan penggunaan secara efisien dan pertukaran informasi secara
swakarsa di dalam organisasi-organisasi bisnis dan di antara organisasi bisnis
dengan cara melindungi informasi dari kepemilikan yang tidak sah.
Di samping itu ada keuntungan bagi pemegang rahasia dagang di dalam haknya
terhadap rahasia dagang yang dimiliki antara lain:
1 . Periode pelindungannya yang tidak terbatas, dalam arti selama informasi tersebut
masih memenuhi syarat-syarat sebagai suatu informasi rahasia,
2 . Tidak adanya pendaftaran sehingga biaya lebih murah dan sifat kerahasiaan
terjaga serta memperkecil resiko terjadinya kebocoran akibat dari pendaftaran
6. yang dilakukan (sebab akan terjadi kemungkinan terbukanya substansi dari
kerahasiaan di dalam proses pendaftaran yang dilakukan), jadi karena sifat
kerahasiaannya maka perlindungan hukumnya diperoleh secara otomatis.
F. Penyelasaian Masalah Rahasia Dagang
Apabila terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan rahasia dagang maka dalam
Undang-Undang Rahasia Dagang terdapat tiga cara penyelesaian sengketa rahasia
dagang, yaitu :
1 . Secara perdata dengan mengajukan kompensasi, penghentian penggunaan atau
ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi
akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut. Menurut Pasal 11 ayat
(1) Undang-Undang Rahasia Dagang, pemegang hak rahasia dagang atau pihak
yang menerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa
hak melakukan perbuatan dalam Pasal 1, yaitu menggunakan sendiri rahasia
dagang dapat dilakukan gugatan ganti rugi di samping “perintah menghentikan”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang
atau memberi lisensi kepada pihak ketiga atau melarang pihak lain untuk
menggunakan rahasia dagang. Selain itu dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang
Rahasia Dagang disebutkan bahwa gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 11
ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri.
2 . Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa
dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang. Menurut
Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa disamping gugatan biasa
melalui Pengadilan Negeri dapat juga dijalankan melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa, seperti mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang telah
disetujui oleh para Secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana
terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang. Dari Pasal 17
ayat (1) Undang- Undang Rahasia Dagang dapat diketahui tindak pidana yang
berhubungan dengan rahasia dagang, yaitu :
a. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain.
b. Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13
Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu dengan sengaja mengungkapkan
rahasia dagang, dan mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis atau
tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Untuk pembuktian mengenai
“dengan sengaja” dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan
mempertimbangkan akan perjanjian atau kesepakatan antara para pihak,
peraturan perundangundangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan,
maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari
waktu ke waktu.
7. c. Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14
Undang-Undang Rahasia Dagang, yang berbunyi: “Seseorang dianggap
melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai
Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Berbeda dengan rumusan Pasal 13
Undang-Undang Rahasia Dagang yang secara tegas menyatakan “dengan
sengaja”, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang tidak
merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata
“dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku“ memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun
esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal
lainnya.
Dari Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang, tindak pidana yang
disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang adalah delik
aduan. Ini berarti proses jalannya satu perkara pidana baru berlangsung jika ada
pengaduan dari pihak yang dirugikan.
Sebagai contoh perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan
terdakwa Hartoko di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana terdakwa Hartoko
diajukan ke persidangan berdasarkan laporan dari PT Biggy Cemerlang yang
merupakan perusahaan dimana Hartoko pernah bekerja sebelumnya, dan beberapa
perkara lain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Bandung.
8. CONTOH KASUS
Sengketa rahasia dagang yang terjadi antara PT. General Food Industries dengan kedua
mantan karyawannya yang berawal dari kedua mantan karyawannya yang berpindah tempat
kerja di perusahaan saingan PT. GFI. Kedua karyawan tersebut menciptakan suatu produk
yang sama dengan apa yang dilakukannya ditempatnya bekerja terdahulu. Setelah
mengatahui hal tersebut maka PT General Food mengajukan gugatan terhadap kedua
karyawan tersebut dan juga PT. GFI.
Analisa Kasus :
Rahasia dagang adalah salah satu cabang dari hukum Hak Kekayaan Intelektual.
Hukum rahasia dagang mempunyai peranan yang sangat penting karena setiap pelaku usaha
pasti tidak ingin rahasia dari kegiatan usahanya terbongkar, terutama dari pesaing bisnisnya,
dan yang dilindungi oleh hukum rahasia dagang adalah suatu rahasia dalam dunia usaha yang
bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Rahasia dagang diatur dalam Undang-
Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam suatu kegiatan usaha pasti ada
hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa bisa terjadi akibat
pelanggaran rahasia dagang.
9. Jaksa penuntut umum menuntut kedua karyawan tersebut dengan pelanggaran rahasia
dagang dan hakim telah memvonis kedua karyawan tersebut dengan hukuman pidana dua
bulan penjara. Kedua terpidana tersebut di anggap telah melanggar pasal 17 Undang-Undang
No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yaitu bahwa “tanpa hak telah menggunakan
rahasia dagang pihak lain”. Secara fakta, penulis melihat bahwa kedua terpidana tersebut
tidak melanggar rahasia dagang, karena PT. GFI tidak secara jelas menyatakan hal apa
sajakah yang menjadi rahasia dalam perusahaan. Sehingga menurut penulis berkesimpulan
bahwa apa yang dituduhkan bukanlah suatu rahasia sehingga sudah seharusnya kedua
terpidana tersebut mengajukan banding.
