2. Kesetaraan Gender
Berkelanjutan
PRINSIP
Keterlibatan dan peran aktif Laki-laki &
Perempuan dalam setiap tahapan kegiatan
Pengoperasian dan Pemeliharaaan system
peneydiaan air minum terbangun dilaksanakan
secara berkelanjutan oleh Masyarakat
3. KETERLIBATAN PEREMPUAN & PENYANDANG
DISABILITAS DALAM SIKLUS KEGIATAN SPAM PADAT
KARYA PERDESAAN
PERSIAPAN
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
OPERASIONAL &
PEMELIHARAAN
Perempuan dan Penyandang Disabilitas
terlibat aktif sebagai : Pengusul,
Pengambil Keputusan, Pelaksana
Kegiatan, Pemantau dan Penerima
Manfaat
4. SEBAGAI PENGUSUL
Ikut serta dalam tahapan
pemilihan opsi SAM
Hal ini penting karena perempuan dan penyandang
disabilitas mempunyai pengalaman, persoalan dan
kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki dalam hal
penyediaan sarana air minum
5. SEBAGAI PENGAMBIL KEPUTUSAN
Hadir dan mengemukakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
Memiliki hak suara dan pilihan dalam memilih opsi sarana dan dalam
pembangunan serta pemeliharaannya
Sarana air minum akan lebih berkesinambungan dan digunakan dengan efektif
Meningkatkan adanya suatu kesetaraan, yang berarti adanya keadilan dalam
pembagian manfaat dan biaya dari sarana bagi semua anggota masyarakat
6. SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN
Sebagai anggota kelompok pengelola kegiatan tingkat
masyarakat
Ikut berperan sebagai tenaga kerja sesuai kemampuan
dan kebutuhan
Mendapatkan hak atas upah yang sama pada jensi pekerjaan yang
sama
7. SEBAGAI PEMANTAU
Ikut memantau hasil kerja dan secara aktif meminta
laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan
Melakukan tindakan tegas jika menemukan
di lapangan
9. • Konferensi Perempuan Sedunia II tahun 1995 di Beijing, bahwa
“Perempuan dan Kesehatan” salah satu dari 12 bidang kritis dalam
rencana aksi.
• Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarus Utamaan Gender
Dalam Pembangunan Nasional
• Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor 132 tahun 2003
DASAR HUKUM
10. Kaum perempuan
merupakan
kolektor,
pengangkut,
pengguna dan
pengelola utama
air untuk
keperluan rumah
tangga
Kaum perempuan
sebagai promotor
dalam kegiatan-
kegiatan yang
berkaitan dengan
air minum di
rumah dan di
masyarakat.
LATAR BELAKANG
Namun, di kebanyakan
masyarakat, pandangan
kaum perempuan tidak
terwakili secara sistimatis
dalam lembaga pembuat
keputusan pada program
Sarana Air Minum
11. TUJUAN
Meningkatkan peran serta
perempuan untuk mampu
berperan aktif pada kegiatan
Padat Karya
Meningkatkan kemampuan
perempuan dalam
berorganisasi, kepemimpunan,
kemandirian, percaya diri dan
pengambilan keputusan
TERWUJUDNYA
KESETARAAN
12. Bahwa program-program/proyek-proyek pembangunan tidak hanya
ditujukan untuk perempuan atau untuk laki-laki saja tetapi melibatkan
perempuan dan laki-laki sesuai potensi dan kebutuhan mereka.
Bahwa sesuai dengan kodratnya perempuan dan laki-laki mempunyai
kepentingan dan kebutuhan berbeda, seperti yang berkaitan dengan
kehamilan atau reproduksi perempuan.
Bahwa program tidak saja mengacu pada perlindungan perempuan
sebagai individu-individu, melainkan ditujukan kearah peningkatan dan
pengembangan pengalaman, kesadaran diri, ketrampilan serta
kreativitas perempuan dan laki-laki.
Bahwa program memandang perempuan dan laki-laki tidak hanya
sebagai pemanfaat/penikmat hasil, melainkan juga mengikut-sertakan
peserta pengambil keputusan.
Keterlibatan laki-laki dan perempuan harus dimulai dari tahap awal
ARTI KESETERAAN GENDER
14. Mendapat informasi yang sama dengan
kelompok masyarakat lain
Terlibat dalam keputusan terkait kontribusi
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan
SOSIALISASI DESA
15. Mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih yang
sama dengan kelompok masyarakat lainnya
Turut menduduki posisi sebagai anggota KKM &
KPSPAM sehingga bisa terlibat dalam pengambilan
keputusan.
Tidak hanya mengumpul di satu unit tetapi menyebar
dalam setiap posisi
Minimal 40% anggota KKM dan KPSPAMS adalah
Perempuan
PEMBENTUKAN KSM & KPSPAM
16. Terlibat dalam pemiliham opsi SAM :
Design : design seperti apa yang cocok digunakan oleh perempuan
sehingga tidak menyulitkan mereka dalam mengambil air
Lokasi : lokasi yang dimaksud tidak hanya dari aspek jarak tetapi juga dari
aspek kenyaman dan keamanan perempuan untuk mengakses sarana air
minum
Jumlah : terkait kecukupan sarana air minum yang direncanakan. Hal yang
perlu dihindari misalnya adalah perempuan harus antri dalam waktu yang
lama karena jumlah keran air pada HU terbatas
PENYUSUNAN RKM
17. Mendapat hak upah yang sama kalau
melakukan pekerjaan yang sama dalam
konstruksi sarana air minum
Dilibatkan menjadi peserta pelatihan sesuai
kebutuhan
PELAKSANAAN
18. Menduduki pada unit yang terdapat pada
KPSPAM
Terlibat dalam pengambilan keputusan
terkait semua aturan tentang pemanfaatan,
pengelolaan dan pengembangan termasuk
penentuan tarif iuran
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
19. Buat pertemuan berdasarkan waktu tidak sibuk perempuan. Tentukan lokasi yang dapat
diakses oleh semua kelompok masyarakat khususnya perempuan.
Bila diperlukan buat pertemuan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Salah satu
strategi pertemuan adalah dengan menggunakan pertemuan-pertemuan rutin
perempuan seperti saat pengajian atau arisan.
Bila melakukan pertemuan yang bersifat campuran (laki-laki dan perempuan) perhatikan
posisi duduk. Jangan menempatkan perempuan di belakang laki-laki. Posisi melingkar
dimana laki-laki dan perempuan ditempatkan pada posisi yang sama adalah kondisi
terbaik..
Bila melakukan pertemuan terpisah, pastikan perempuan merasa nyaman
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
20.
21. LATAR BELAKANG
AKSES AIR
MINUM
AMAN
AKSES
SANTASI
LAYAK
RPJPN 2005–
2025 dan RPJM
2015-2019 :
Tahun 2019,
100% Masyarakat
Indonesia
Termasuk kelompok
masyarakat rentan dan
penyandang disabilitas,
“kalau tidak, 100%
akses pun tidak mungkin
tercapai”
22. DASAR KEBIJAKAN
UU No 19
Thn 2011
• Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas : Penghormatan, Perlindungan, & Pemenuhan hak-hak
Penyandangan Disabilitas
UU No 8 Thn
2016
• Tentang Penyandang Cacat : Hak dan Martabat Penyandang Cacat (Disabiitas)
sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya dalam setiap aspek kehidupan
Pasal 74 UU
No 8/2016
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang
Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas
sanitasi layak
23. TUJUAN PAMSIMAS
Meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi secara
berkelanjutan BAGI MASYARAKAT di wilayah perdesaan dan
pinggiran kota
Termasuk mereka yang mempunyai
keterbatasan yaitu Kelompok Masyarakat
Rentan dan Penyandang Disabilitas
24. PRINSIP PEMBANGUNAN INKLUSIF DALAM PAMSIMAS
• Membangun pemahaman bersama untuk
meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap
inklusif disabilitas
KESADARAN
• Mengikutsertakan orang dengan disabilitas dalam
pengambilan keputusan yang berhubungan
dengan mereka
PARTISIPASI
• Terdapat aksesibilitas di dalam masyarakat dan
hambatan untuk mendorong terciptanya
masyarakat yang inklusif dapat dihilangkan
AKSES MENYELURUH
PENDEKATAN DUA ARAH
Kegiatan khusus untuk memberdayakan orang dengan
disabilitas; dan pengarusutamaan isu disabilitas pada
seluruh sektor pembangunan.
25. PENDEKATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INKLUSIF DISABILITAS PROGRAM PAMSIMAS
Menemukan Orang
Dengan Disabilitas
• Bekerjasama
Dengan DPO Lokal
• Berhubungan dgn
Pemuka
Agama/ToMa
• Menemukan
bhs/istilah/simbol
lokal utk Disabilitas
Konsultasi dalam
kegiatan Inklusif
Disabilitas
• “Tidak ada tentang
kami tanpa kami”.
Desain Universal
• Desain untuk semua
26. PEMBANGUNAN INKULSIF DALAM SIKLUS PAMSIMAS
PERSIAPAN DAN
SELEKSI DESA
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN
Kelompok Rentan dan Disabilitas terlibat aktif
sebagai : Pengusul, Pengambil Keputusan,
Pelaksana Kegiatan dan Pemantau
27. ASAS AKSESIBILITAS DALAM PAMSIMAS
KEMUDAHAN, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum
dalam suatu lingkungan.
KEGUNAAN, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang
bersifat umum dalam suatu lingkungan.
KESELAMATAN, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun,
harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang
KEMANDIRIAN, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau
bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
29. KETERLIBATAN DALAM TAHAPAN PROGRAM
SOSIALISASI
KAB & DESA
IMAS I &
PENYUSUNAN
PROPOSAL
PEMBENTUKAN
KKM &
BPSPAMS
IMAS II &
PENYUSUNAN
RKM
OPERASI &
PEMELIHARAAN
35. DASAR KEBIJAKAN
UU No 19
Thn 2011
• Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas :
Penghormatan, Perlindungan, & Pemenuhan hak-hak Penyandangan Disabilitas
UU No 8 Thn
2016
• Tentang Penyandang Cacat : Hak dan Martabat Penyandang Cacat (Disabiitas) sama
dengan Warga Negara Indonesia lainnya dalam setiap aspek kehidupan
Pasal 74 UU
No 8/2016
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas
terhadap pelayanan air bersih.
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi layak
36. PRINSIP PEMBANGUNAN INKLUSIF
DISABILITAS
• Membangun pemahaman bersama untuk meningkatkan
kepekaan masyarakat terhadap inklusif disabilitas
KESADARAN
• Mengikutsertakan orang dengan disabilitas dalam
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan
mereka
PARTISIPASI
• Terdapat aksesibilitas di dalam masyarakat dan hambatan
untuk mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif
dapat dihilangkan
AKSES MENYELURUH
PENDEKATAN DUA ARAH
Kegiatan khusus untuk memberdayakan orang dengan
disabilitas; dan pengarusutamaan isu disabilitas pada seluruh
sektor pembangunan.
37. PENDEKATAN DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INKLUSIF DISABILITAS
Menemukan Orang
Dengan Disabilitas
• Berhubungan dgn
Pemuka Agama/ToMa
• Menemukan
bhs/istilah/simbol lokal
utk Disabilitas
Konsultasi dalam
kegiatan Inklusif
Disabilitas
• “Tidak ada tentang
kami tanpa kami”.
40. Tenaga Fasilitator
-Memastikan perempuan dan lak-laki
mendapatkan hak yang sama untuk ikut dalam
rekruitmen tenaga fasilitator
-Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang
sama untuk menduduki posisi sebagai
FasProv/KorKab/Tim Fasioitator
-Dalam tim fasilitator masyarakat terdiri dari
kombinasi laki-laki dan perempuan
41. Kegiatan tingkat masyarakat :
- Memastikan adanya keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan
tingkat masyarakat yaitu dengan melihat pada setiap berita acara
pertemuan dan daftar hadir nya
- Memastikan adanya keikutsertaan perempuan sebagai tenaga kerja
dengan melihat pada daftar tenaga kerja yang terlibat
- Memastikan perempuan mendapatkan upah yang sama untuk jenis
pekerjaan yang sama, dengan melihat pada besarnya upah yang
diberikan kepada tenaga kerja (kontrak tenaga kerja)
- Laporan kemajuan kegiatan memuat data terpilah berdasarkan jenis
kelamin : laki-laki dan perempuan
